Xcloud.id

Kasus: stunting

  • 10 Gaji Rp 100 Juta Wakil Rakyat Nasional

    10 Gaji Rp 100 Juta Wakil Rakyat Nasional

    Gaji Rp 100 Juta Wakil Rakyat
    Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
    KABAR
    bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat menerima
    take-home pay
    yang menembus angka seratus juta rupiah per bulan, kembali menampar nurani publik.
    Angka itu muncul setelah adanya tambahan tunjangan perumahan yang menggantikan rumah dinas.
    Dengan tambahan puluhan juta rupiah per bulan, penghasilan wakil rakyat disebut bisa menyentuh Rp 100 juta, setara Rp 3 juta per hari.
    Kabar ini segera bergulir menjadi polemik. Media sosial penuh dengan komentar sinis, rakyat berang, dan akademisi geleng kepala.
    Angka itu bukan sekadar soal matematika gaji, melainkan simbol jurang yang kian menganga antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.
    Bagaimana mungkin, di tengah harga beras yang terus melonjak, gizi anak yang masih bermasalah, dan rakyat yang kesulitan mengakses pekerjaan layak, para legislator justru tenang duduk di kursi empuk dengan jaminan penghasilan yang tak masuk akal bagi banyak warga?
    Polemik gaji wakil rakyat bukanlah cerita baru. Sejak era Orde Baru hingga pasca-Reformasi, isu penghasilan pejabat publik kerap menjadi bahan perdebatan.
    Secara resmi, gaji pokok anggota DPR hanya Rp 4,2 juta sesuai PP Nomor 75 Tahun 2000. Angka ini kecil. Namun publik tahu, yang membuat penghasilan mereka gemuk adalah aneka tunjangan: tunjangan jabatan, komunikasi intensif, kehormatan, hingga bantuan listrik dan telepon.
    Dulu, polemik soal rumah dinas sempat merebak. Ada anggota DPR yang tak mau menempati rumah dinas, memilih menyewakan, atau malah membiarkan kosong.
    Akhirnya, kebijakan bergeser: rumah dinas kini diganti dengan tunjangan perumahan, dengan angka fantastis hingga puluhan juta rupiah per bulan. Di sinilah letak lonjakan yang membuat
    take-home pay
    DPR melonjak hingga seratus juta rupiah.
    Kisah ini mencerminkan ironi: gaji pokok memang kecil, tapi tunjangan menjadikannya berlipat. Di situlah sering muncul perasaan tak adil: seolah DPR bukan lagi mewakili rakyat, melainkan mewakili kepentingan kesejahteraan dirinya sendiri.
    Di lapangan, realitas rakyat berbicara lain. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah minimum provinsi 2025 rata-rata nasional hanya Rp 3,5 juta per bulan. Bahkan di banyak daerah, upah minimum masih di bawah angka itu.
    Seorang buruh pabrik, pekerja informal, atau tenaga kontrak harus berjibaku setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian mahal.
    Ketimpangan semakin terasa bila kita menengok ke desa-desa. Seorang petani di Indramayu, misalnya, bisa menghabiskan sebulan penuh hanya untuk menghasilkan Rp 2 juta dari panen padi.
    Nelayan kecil di pesisir utara Jawa hanya memperoleh Rp 1,5 juta sebulan bila cuaca bersahabat.
    Di Nusa Tenggara Timur, banyak keluarga masih kesulitan mengakses air bersih, sementara anak-anak menderita stunting.
    Kontraskah? Sangat. Ketika wakil rakyat bisa menikmati Rp 3 juta sehari, banyak rakyatnya justru tak mampu membeli lauk layak setiap hari.
    Tentu, ada yang membela. Anggota DPR disebut memiliki tanggung jawab besar: menyusun undang-undang, mengawasi pemerintah, memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka bekerja tujuh hari seminggu, dengan beban politik, risiko reputasi, bahkan ancaman keamanan.
    Benar, tanggung jawab mereka besar. Namun, apakah besar tanggung jawab harus dibayar dengan angka yang melampaui batas rasa keadilan publik?
    Sistem demokrasi perwakilan seharusnya menuntut Wakil Rakyat untuk berkorban, bukan berfoya-foya. Tugas legislatif memang berat, tapi ia adalah amanat, bukan ladang penghasilan.
    Ada pula argumen bahwa gaji besar akan mengurangi potensi korupsi. Namun, sejarah membuktikan sebaliknya. Tak sedikit anggota DPR yang tetap tersangkut kasus suap dan korupsi meski penghasilan mereka sudah lebih dari cukup.
    Artinya, masalahnya bukan sekadar besaran gaji, melainkan integritas moral dan mekanisme akuntabilitas.
    Pertanyaan mendasar muncul: apakah para wakil rakyat itu masih bisa merasakan denyut nadi rakyat yang diwakilinya? Empati seolah kian menipis ketika angka-angka fantastis itu diucapkan tanpa beban di ruang publik.
    Publik menuntut wakil rakyat untuk lebih rendah hati. Bukan soal menolak gaji, tetapi soal kepekaan.
    Andai saja pernyataan tentang gaji seratus juta itu disertai refleksi: bahwa angka itu kontras dengan penderitaan rakyat, bahwa legislator harus bekerja keras membuktikan mereka layak menerima itu, mungkin polemik ini tak akan sebesar sekarang.
    Sayangnya, yang terdengar justru pembenaran. Kalimat “cukup bagi kami” melukai nurani rakyat. Bagi rakyat kecil, Rp 100.000 saja bisa menentukan apakah dapur berasap hari itu.
    Filsafat politik mengajarkan, legitimasi kekuasaan lahir bukan hanya dari prosedur, melainkan dari moral. Wakil rakyat yang dipilih sah secara demokratis pun bisa kehilangan legitimasi bila gagal menjaga moralitas publik.
    Moralitas bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan gaji. Ia lahir dari keadilan, kejujuran, dan pengabdian. Bila DPR tak lagi merefleksikan kepentingan rakyat, maka angka seratus juta di kursi mereka hanya akan menjadi simbol keserakahan.
    Negara yang sehat menempatkan etika di atas materi. Namun, Indonesia seakan terjebak dalam paradoks: gaji wakil rakyat terus meningkat, tetapi indeks korupsi, kualitas legislasi, dan kepercayaan publik terhadap DPR justru menurun.
    Apa yang bisa dilakukan? Pertama, DPR harus membuka data penghasilan mereka secara transparan. Komponen gaji, tunjangan, hingga fasilitas harus diungkap tanpa ditutup-tutupi. Transparansi adalah cara untuk mengembalikan kepercayaan publik.
    Kedua, perlu mekanisme pengendali independen—semacam komisi etik atau lembaga audit publik—yang bisa mengukur kewajaran tunjangan DPR. Jangan sampai DPR menetapkan sendiri berapa ia harus dibayar. Itu konflik kepentingan yang nyata.
    Ketiga, DPR harus menyadari bahwa legitimasi mereka ditentukan rakyat. Setiap rupiah yang mereka terima berasal dari pajak rakyat, dari keringat buruh, petani, pedagang, dan nelayan. Uang negara bukan milik negara, melainkan uang rakyat yang dititipkan.
    Apa yang seharusnya menjadi jalan keluar? Polemik gaji DPR ini seharusnya membuka ruang bagi refleksi kolektif: untuk apa seseorang menjadi wakil rakyat?
    Menjadi anggota DPR bukanlah pekerjaan biasa. Ia adalah panggilan. Kursi DPR bukan kursi bisnis, melainkan kursi pengabdian.
    Maka, jalan yang layak ditempuh adalah membangun keseimbangan: gaji dan tunjangan cukup untuk hidup layak, tetapi tidak berlebihan sehingga memutus empati pada rakyat.
    Kita perlu menegaskan bahwa ukuran kesejahteraan wakil rakyat tidak boleh jauh melampaui kesejahteraan rakyat yang diwakilinya. Angka seratus juta terlalu jauh dari realitas. Jika tetap dipertahankan, jarak antara rakyat dan wakilnya hanya akan semakin melebar.
    Sejarah bangsa ini penuh dengan pengorbanan. Para pendiri republik hidup sederhana, bahkan Bung Hatta terkenal menolak hak pensiun. Ia meninggalkan jejak teladan bahwa kekuasaan bukan jalan memperkaya diri, melainkan mengabdi.
    Hari ini, para wakil rakyat kita seolah melupakan ingatan itu. Mereka terjebak dalam kenyamanan kursi dan tunjangan. Padahal, bangsa ini tidak sedang surplus moral. Yang kita butuhkan bukan angka seratus juta, melainkan seratus persen integritas.
    Ingatan akan pengorbanan para pendiri bangsa seharusnya menjadi cermin bahwa kekuasaan tanpa moral hanyalah panggung sandiwara.
    Polemik gaji seratus juta anggota DPR bukan sekadar soal angka. Ia adalah cermin tentang bagaimana republik ini memandang kekuasaan, keadilan, dan pengabdian.
    Rakyat boleh marah, boleh kecewa. Di balik itu, ada harapan: semoga polemik ini menjadi tamparan, agar wakil rakyat kembali ke fitrah tugasnya.
    Agar kursi yang mereka duduki bukan sekadar kursi empuk dengan gaji ratusan juta, tetapi kursi yang penuh tanggung jawab moral untuk membela rakyat.
    Karena pada akhirnya, gaji besar tanpa kepekaan hanyalah angka kosong. Yang membuat wakil rakyat benar-benar mulia bukan seratus juta di slip gaji, melainkan seratus persen keberpihakan kepada rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

    Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto mengatakan penurunan nilai anggaran transfer ke daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak akan memengaruhi program pembangunan di desa. Termasuk manfaat-manfaat yang tercantum dalam Dana Desa. 

    Yandri mengatakan, manfaat yang diterima masyarakat desa sama saja karena pembangunan yang dilakukan tepat di daerah-daerah. Kendati anggaran TKD pada rancangan belanja pemerintah tahun depan hanya Rp650 triliun atau lebih rendah dari APBN 2025 sebesar, yakni Rp919 triliun. 

    “Selama ini memang transfer ke daerah, langsung ke desa-desa, enggak ada perubahan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). 

    Yandri lalu menjelaskan bahwa Dana Desa tahun depan akan fokus untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti ketahanan pangan, pengentasan stunting maupun kemiskinan ekstrem. 

    Dana Desa juga difokuskan untuk program desa tematik, hingga mendukung Koperasi Desa Merah Putih. “Termasuk kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih kalau gagal bayar,” terang Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

    Meski demikian, Yandri menekankan bahwa Peraturan Menteri Desa (Permendes) No.10/2025 sudah mengatur secara detail ihwal proses pengajuan dana pinjaman untuk KopDes ke himbara. 

    Adapun pendanaan utama salah satu program prioritas Prabowo Subianto itu tidak secara langsung berasal dari APBN. Akan tetapi, APBN melalui Dana Desa berperan untuk memberikan talangan bagi KopDes apabila terjadi gagal bayar atau default, terhadap pinjaman perbankan itu. 

    Permendes itu, kata Yandri, sudah mengatur bahwa pengajuan pinjaman dana untuk KopDes dari ke Himbara bermula dari kepala desa, yang nantinya membuat rapat Musyawarah Desa Khusus dengan BPD. Pembahasan turut meliputi berapa besaran pinjaman yang akan diajukan ke himbara.

    “Itu disepakati KopDes, kepala desa, dan peserta Musyawarah Desa Khusus. kalau KopDes beda dengan yang lain lah,” katanya.

  • Hore! HUT ke-80 RI, Kota Tangerang Beri Potongan Pajak PBB 20 Persen – Page 3

    Hore! HUT ke-80 RI, Kota Tangerang Beri Potongan Pajak PBB 20 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Kota Tangerang, tahun ini terasa semakin istimewa. Dalam upacara yang digelar di Alun-Alun Kota, di saat banyak daerah lain menaikkan pajak, Wali Kota Tangerang Sachrudin justru memberikan “kado kemerdekaan”, berupa potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 20 persen bagi seluruh masyarakat.

    “Kebijakan ini kami berikan untuk meringankan beban warga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua dalam mengisi kemerdekaan,” ujar Wali Kota Sachrudin, dalam sambutannya pada upacara HUT RI, Minggu (17/08/2025).

    Selain potongan pajak, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, juga memaparkan sejumlah program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

    Di bidang pendidikan, Program Gampang Sekolah memberikan layanan pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta, serta menyediakan fasilitas sekolah inklusi. Pemkot juga mendukung hadirnya Sekolah Rakyat.

    “Dari total 150 penerima manfaat di Provinsi Banten, 15 di antaranya merupakan warga Kota Tangerang yang mendapatkan kesempatan belajar dan meningkatkan keterampilan,”katanya.

    Untuk bidang kesehatan, lebih dari 85 ribu warga telah memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis dari mulai warga hingga menyasar para pelajar. Sementara Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 22 ribu siswa dengan distribusi makanan sehat melalui dapur umum yang tersebar di 9 kecamatan.

    “Pemkot juga melibatkan 34 rumah sakit rujukan dalam upaya pencegahan stunting, sebagai bentuk perhatian kepada para calon generasi penerus bangsa,” katanya.

     

  • HUT ke-80 RI, Zulhas Bicara soal Merdeka dari Kelaparan & Kemiskinan

    HUT ke-80 RI, Zulhas Bicara soal Merdeka dari Kelaparan & Kemiskinan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pesan pada peringatan HUT ke-80 RI. Dia berpesan Indonesia harus bebas dari berbagai masalah, di antaranya kelaparan dan kemiskinan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Zulhas bersama keluarganya dan anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Verrell Bramasta tiba di Istana Merdeka, Jakarta untuk menghadiri upacara HUT Kemerdekaan RI pada Minggu (17/8/2025).

    Zulhas tampak mengenakan pakaian adat Lampung. Sementara itu, anaknya yakni Zita Anjani mengenakan pakaian adat dari NTT dan Putri Zulhas mengenakan pakaian adat Jawa Modern.

    Zulhas, yang memimpin urusan pangan di Kabinet Merah Putih, menyebut Indonesia harus merdeka dari kelaparan dan kemiskinan pada umur ke-80 ini.

    “Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan,” ujar pria yang juga Ketua Umum PAN itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8/2025).

    Kemudian, Zulhas juga meyakini target-target dimaksud akan terwujud di pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pengentasan kelaparan dan kemiskinan adalah bagian dari visi-misi Asta Cita Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

    “Itu program Asta Cita prioritas pertama. Merdeka dari kurang gizi, merdeka dari stunting, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kelaparan,” terang pria yang juga mantan Ketua MPR itu.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo menargetkan Indonesia untuk bisa mewujudkan swasembada pangan dalam periode pemerintahannya.

    Presiden Prabowo Subianto mengerek anggaran ketahanan pangan menjadi Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggarannya naik 5,9% dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp155,2 triliun.

    Pemerintahan Kabinet Merah Putih menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas nasional Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut adalah anggaran ketahanan pangan.

    Adapun, anggaran ketahanan pangan pada 2026 direncanakan tumbuh hingga 5,9%. Anggaran ini mencerminkan komitmen negara dalam mendanai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.

    “Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp164.414,0 miliar [Rp164,4 triliun],” demikian yang dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Sabtu (16/8/2025).

  • Sufmi Dasco, Zulhas, Luhut bagikan makna HUT Ke-80 RI bagi mereka

    Sufmi Dasco, Zulhas, Luhut bagikan makna HUT Ke-80 RI bagi mereka

    “Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan,”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membagikan makna 80 tahun Republik Indonesia berdiri bagi diri mereka masing-masing.

    Di sisi samping Istana Merdeka, Jakarta, Minggu siang, selepas rangkaian Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi, Sufmi Dasco menyoroti makna kekompakan dalam peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    “Hari ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan, dengan kesan yang menurut saya berbeda dengan di waktu yang lalu. Ada kekuatan alutsista kita, dan kekompakan TNI-Polri dalam memperingati kemerdekaan, dan tadi macam-macam kesenian yang tidak biasa,” kata Dasco menjawab pertanyaan wartawan.

    Sementara itu, Menko Zulhas, di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, membagikan makna 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bagi dirinya.

    “Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan,” kata Zulhas menjawab pertanyaan wartawan.

    Zulhas, saat ditanya apakah optimistis mimpi-mimpinya untuk Indonesia itu dapat terwujud, menyebut tujuan untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, dan merdeka dari kemiskinan itu saat ini diupayakan melalui berbagai program pemerintah, yang merupakan tindak lanjut atas visi Presiden Prabowo Subianto, Asta Cita.

    “Itu program Asta Cita, prioritas pertama, merdeka dari kurang gizi, merdeka dari stunting, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kelaparan,” sambung Zulhas.

    Kemudian, ada juga Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen pengingat jajaran pemerintah untuk terus bekerja keras mewujudkan target-target yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo.

    “Ya kita lihat tadi, Presiden kasih target defisit kita mendekati 0 pada tahun 2027. Kita harus kerjalah,” kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan.

    Presiden Prabowo Subianto, yang mengenakan setelan beskap Melayu lengkap dengan kain songket di pinggang, memimpin untuk pertama kalinya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Minggu pagi.

    Sebanyak 8.000 orang memenuhi area Istana Merdeka mengikuti rangkaian upacara yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Sebagian besar peserta upacara merupakan masyarakat umum. Selepas mengikuti prosesi upacara, Istana Kepresidenan RI untuk pertama kalinya menggelar pesta rakyat di halaman tengah.

    Berbagai pedagang makanan dan pelaku UMKM yang biasa menjajakan dagangannya di sekitar Istana diajak untuk menyajikan makanan dan minuman serta cemilan-cemilan bagi seluruh peserta upacara saat pesta rakyat berlangsung. Di halaman tengah, ada juga panggung musik yang menghibur masyarakat selepas mengikuti upacara.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ​Isi Kemerdekaan dengan Wujudkan Kesejahteraan Anak Bangsa

    ​Isi Kemerdekaan dengan Wujudkan Kesejahteraan Anak Bangsa

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. 

    “Momentum peringatan Hari Kemerdekaan harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat langkah kita bersama mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 16 Agustus 2025, menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 masih berada di angka 8,47%, atau sekitar 23, 85 juta orang. 

    Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, upaya untuk menekan angka kemiskinan tahun depan masih cukup menantang, karena pemerintah menargetkan angka kemiskinan 6,5% pada 2026.

    Menurut Lestari, tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat.

    Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 mencatat bahwa prevalensi stunting Indonesia masih 19,8%
     

    Sementara itu catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025 diperkirakan 3,9 juta anak belum terjangkau layanan pendidikan. 

    Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan untuk merealisasikan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa membutuhkan gerak bersama untuk menjawabnya. 

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara)  itu berpendapat, HUT Kemerdekaan yang kita peringati setiap tahun harus menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah kebijakan pembangunan yang sudah disepakati bersama. 

    Kesejahteraan, ujar Rerie, hanya bisa tercapai jika terjadi pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi setiap anak bangsa. 

    Oleh karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, sudah saatnya setiap anak bangsa berperan aktif sesuai kapasitas yang dimiliki dalam setiap proses pembangunan, demi cita-cita bersama mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di Tanah Air tercinta.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. 
     
    “Momentum peringatan Hari Kemerdekaan harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat langkah kita bersama mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 16 Agustus 2025, menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus. 
     
    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 masih berada di angka 8,47%, atau sekitar 23, 85 juta orang. 

    Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, upaya untuk menekan angka kemiskinan tahun depan masih cukup menantang, karena pemerintah menargetkan angka kemiskinan 6,5% pada 2026.
     
    Menurut Lestari, tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat.
     
    Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 mencatat bahwa prevalensi stunting Indonesia masih 19,8%
     

     
    Sementara itu catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025 diperkirakan 3,9 juta anak belum terjangkau layanan pendidikan. 
     
    Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan untuk merealisasikan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa membutuhkan gerak bersama untuk menjawabnya. 
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara)  itu berpendapat, HUT Kemerdekaan yang kita peringati setiap tahun harus menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah kebijakan pembangunan yang sudah disepakati bersama. 
     
    Kesejahteraan, ujar Rerie, hanya bisa tercapai jika terjadi pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi setiap anak bangsa. 
     
    Oleh karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, sudah saatnya setiap anak bangsa berperan aktif sesuai kapasitas yang dimiliki dalam setiap proses pembangunan, demi cita-cita bersama mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di Tanah Air tercinta.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

    Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut naik 9,8% dibandingkan dengan outlook 2025 senilai Rp690,1 triliun.

    Anggaran sektor pendidikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2022 yang saat itu hanya mencapai Rp480,3 triliun dengan puncak kenaikan tertinggi terjadi pada 2025 dengan lonjakan 21,3%.

    Namun demikian, jika melihat lebih rinci anggaran sektor pendidikan pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan sebesar 44,2% dari anggaran sektor pendidikan atau sekitar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besaran alokasi anggaran MBG pada 2026 melonjak drastis sebesar 371,8% dari tahun ini yang hanya senilai Rp71 triliun.

    Anggaran MBG pada tahun depan akan digunakan untuk menjangkau siswa, ibu hamil dan balita dengan jumlah penerima 82,9 juta penerima dan dimanfaatkan untuk 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rencananya, anggaran MBG tahun 2026 disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp269 triliun dengan pencadangan Rp67 triliun.

    Selain untuk MBG, anggaran pendidikan senilai Rp757,8 triliun tersebut dialokasikan untuk para mahasiswa akan mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, lalu Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa dan program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dialokasikan sebesar Rp25 triliun bagi 4.000 mahasiswa. Adapun total manfaat yang diterima siswa dan mahasiswa dari empat program yakni MBG, KIP kuliah, PIP, dan LPDP senilai Rp401,5 triliun.

    Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp178,7 triliun kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Rinciannya yakni tunjangan profesi guru non PNS senilai Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, tunjangan guru ASN daerah senilai Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, tunjangan dosen non ASN senilai Rp32 triliun untuk 80.325 dosen, dan tunjangan guru dan dosen berstatus ASN serta tenaga pendidik senilai Rp82,9 triliun.

    Kemudian, anggaran sektor pendidikan juga dialokasikan untuk sekolah dan kampus senilai Rp150,1 triliun. Rincian anggaran tersebut untuk sekolah rakyat dialokasikan sebesar Rp24,9 triliun dimana terdiri pembangunan 200 sekolah baru senilai Rp20 triliun dan operasional 200 sekolah senilai Rp4,9 triliun. Lalu bantuan operasional sekolah Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa. Anggaran juga dialokasi untuk renovasi 800 madrasah dan 11.686 unit sekolah senilai Rp22,5 triliun, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOP PTN) untuk 201 PTN dan lembaga senilai Rp9,4 triliun, dan pembangunan sekolah unggulan di 9 lokasi senilai Rp3 triliun.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya akan terus menjaga mandatory spending pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Prabowo mengklaim alokasi anggaran pendidikan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia atau dalam kurun waktu 80 tahun terakhir. Menurutnya, meningkatnya anggaran di sektor ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih bermutu.

    “Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI,” ujarnya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat (15/8/2025). 

    Namun demikian, Prabowo mewanti-wanti agar anggaran pendidikan harus diawasi agar tepat sasaran. Hal ini karena pendidikan bermutu merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Pendidikan juga merupakan senjata paling ampuh untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global. Anggaran untuk sektor pendidikan sendiri juga digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

    Prabowo juga mendorong Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Hal ini merupakan upaya ini penting demi mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi secara internasional. Pada tahun depan, LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, dan produktif yang siap bersaing di panggung global.

    “Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global,” katanya. 

    Anggaran pendidikan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menguasai sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI). 

    “Tidak ada bangsa maju yang tidak menguasai sains dan teknologi. Kita juga harus menguasai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk itu, kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan mencetak talenta-talenta hebat. Dukungan anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk semua aspek peningkatan pendidikan nasional,” ucapnya. 

    Pemerintah akan mendistribusikan 288.000 televisi internet/smart TV untuk memfasilitasi pembelajaran bagi siswa sekolah di pelosok desa-desa. Hal ini agar anak-anak di pelosok desa tak lagi tertinggal dan dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual. 

    Pemerintah juga merenovasi terhadap sedikitnya 13.800 sekolah reguler dan 1.400 madrasah pada tahun ini. Selain itu, pemerintah berkomitmen dalam memutus rantai kemiskinan absolut melalui Program Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan pendirian 300 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan sangat rendah khususnya kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh siswa diasramakan dan dibekali pendidikan berkualitas untuk memberi mereka peluang masa depan yang lebih baik.

    “Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Kita harapkan tahun depan menjadi 200. Tahun selanjutnya menjadi 300 dan seterusnya. Anak-anak yang orang tuanya miskin tidak perlu terus miskin. Ini yang kita upayakan dan kita kerjakan sekarang,” tuturnya.

    Selain sekolah rakyat, Pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, dan SMA Taruna Nusantara terintegrasi di berbagai daerah. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda bakal diperkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

    Prabowo juga akan memperkuat kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia. Pemerintah telah meningkatkan gaji guru aparatur sipil negara (ASN) serta memberikan tunjangan layak bagi guru non-ASN. Tunjangan guru tersebut ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke setiap guru yang menjadi sasaran di seluruh Indonesia. Tunjangan profesi guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah disiapkan secara memadai.

    Di sisi lain, Prabowo juga bertekad untuk menghilangkan stunting dalam waktu singkat melalui program MBG. Menurutnya, melalui program MBG, pemerintah akan membangun generasi unggul anak-anak, yang diharapkan akan melahirkan generasi unggul dari tubuh yang sehat dengan gizi yang terpenuhi.

    “Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun untuk sebanyak 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita yang akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui SPPG yang dibangun di Tanah Air,” terangnya. 

    Menurutnya, program MBG akan efektif memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal dalam meningkatkan kualitas gizi masa anak-anak kita kualitas SDM masa depan Indonesia. Selain itu, program MBG juga untuk memberdayakan UMKM dan memperkuat ekonomi lokal, serta membuka peluang lapangan pekerjaan baru.

    “Program ini menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak dan pelaku-pelaku UMKM,” ujarnya. 

    Adapun program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025, ditargetkan diterima oleh 82,9 juta pada akhir 2025. Hingga kini, MBG telah diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu menyusui di 38 provinsi.

    “Kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi,” kata Prabowo. 

    MUTU PENDIDIKAN TERANCAM

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat naiknya anggaran MBG sebesar 371,8% dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun di tengah efisiensi anggaran berarti beban belanja MBG mengambil porsi dana transfer ke daerah atau penambahan utang baru. Menurutnya, pelaksanaan program MBG sebaiknya dilakukan evaluasi terlebih dahulu. 

    “Evaluasi dulu jangan terburu-buru menambah anggaran, masih ada kasus keracunan, nilai gizi yang tidak terstandarisasi, hingga kekhawatiran penyimpangan anggaran di level teknis,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (16/8/2025). 

    Dia menilai porsi anggaran MBG yang mencapai 44,2% dari total alokasi sektor pendidikan berisiko menciptakan distorsi. Terlebih, pekerjaan rumah sektor pendidikan masih banyak termasuk kesejahteraan guru honorer, peningkatan kualitas pendidikan, renovasi sekolah rusak, hingga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.

    Selain itu, besarnya anggaran MBG pada pos dana sektor pendidikan juga dapat mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Dia menilai program MBG seharusnya sebagai pelengkap bukan pengganti dalam proses perbaikan SDM.

    “MBG mengambil porsi yang cukup besar di pos pendidikan, bukan sekedar dari efisiensi anggaran. Anggaran MBG jauh di atas anggaran kesehatan yang dialokasikan Rp244 triliun,” kata Bhima. 

    Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Baidul Hadi mengatakan program MBG salah satu kebijakan pemerintah menjadi janji kampanye yang justru jauh dari panggang api prinsip produktif. Di tengah banyaknya pekerjaan rumah dari implementasi program MBG, anggaran yang fantastis telah membebani APBN secara signifikan.

    Menurutnya, program MBG yang digadang akan memberikan multiplier effect pada sektor UMKM, petani, peternak dan nelayan ini justru belum dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi RI. 

    “Pemerintah harus legowo untuk mengakui ada banyak masalah dalam program MBG. Pemerintah harus mengevaluasi program MBG dan melakukan perbaikan-perbaikan. Program MBG hanya perlu dilakukan di daerah-daerah dengan tingkat status gizi dan kesehatan anak yang rendah. Pemerintah seharusnya memprioritaskan program peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan,” ucapnya kepada Bisnis. 

    Dampak dari sempitnya ruang fiskal dengan memaksakan program MBG yakni berpotensi mengeleminasi program-program prioritas yang tak kalah penting bagi pembangunan Indonesia. Semestinya, pemerintah memperkuat anggaran pendidikan dengan mengalokasikan porsi lebih besar pada pemerataan infrastruktur sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas guru, pengembangan riset dan teknologi pendidikan. Hal ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan Tanah Air. 

    “Masih banyak tantangan di dunia pendidikan seperti kesenjangan mutu, rendahnya kompetensi literasi numerasi, dan minimnya inovasi pembelajaran. Ini yang semestinya mendapatkan fokus alokasi besar di anggaran pendidikan,” tuturnya. 

    Koordinator Nasional (Kornas) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyayangkan fokus pemerintah dalam memberikan makan gratis melalui besaran porsi program MBG di sektor pendidikan. Semestinya, pemerintah membesarkan anggaran untuk memacu kemampuan literasi, numerasi siswa dan meningkatkan kesejahteraan guru. 

    “Bagi kami, hal ini tidak proporsional. MBG memang bisa saja pakai anggaran pendidikan, tetapi kami justru mempertanyakan kenapa pemerintah terlalu terobsesi langsung ke semua siswa sehingga anggaran pendidikan pun akhirnya disedot untuk MBG,” ujarnya dilansir Antara. 

    Namun demikian, pihaknya mengapresiasi capaian pendidikan nasional selama 299 hari berada di bawah pemerintahan Prabowo. 

    “Pertama, kalau berbicara tentang kelengkapan infrastruktur pendidikan, renovasi 13.800 sekolah-sekolah di Indonesia saya pikir itu angka yang sangat fantastis. Dan itu merupakan quick win yang perlu diapresiasi,” katanya. 

    Pihaknya juga mengapresiasi atas akan dibukanya 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Pasalnya, selama ini fakultas kedokteran itu cenderung memberikan kesan hanya untuk siswa yang berasal dari keluarga mampu saja.

    “Jadi, ketika pemerintah kemudian memberikan beasiswa yang banyak, kemudian penambahan prodi-prodi kedokteran, tentu ini akan memperluas kesempatan anak-anak di daerah untuk menjadi dokter-dokter profesional dan dokter spesialis,” ucapnya. 

    Dia meminta agar pemerintah untuk memperkuat sejumlah hal di bidang pendidikan. Salah satunya tentang realokasi anggaran pendidikan agar lebih berimbang bagi pendidikan di tingkat dasar. Pasalnya, saat ini alokasi anggaran pendidikan di tingkat dasar dan menengah menjadi yang paling kecil dengan 4,6% dari total anggaran pendidikan.

    Selain itu, dia berharap Prabowo memenuhi janji kampanyenya, yakni mewujudkan upah minimum guru demi menjamin profesi guru terutama bagi guru-guru non-ASN dan honorer. Pasalnya, selama ini pemberian tunjangan untuk guru hanya ditujukan kepada guru yang telah tersertifikasi. Hingga kini terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik. Di sisi lain, dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf A UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebut bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum.

    “Sampai hari ini, pemerintah belum menetapkan standar upah minimum bagi guru non ASN, termasuk  honorer, kesejahteraan mereka masih di bawah penghasilan minimum. Jika Pak Prabowo mampu merealisasikan janji dalam Astacita-nya, maka guru-guru non ASN tentu akan mendapatkan kesejahteraan karena ada standar upah yang layak, seperti halnya buruh atau pekerja,” tutur Satriwan.

    Pengamat Pendidikan Ina Liem menilai capaian pendidikan nasional sebagaimana disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 menuju ke arah yang lebih baik.

    “Secara garis besar, langkah-langkah yang disampaikan Presiden menunjukkan arah positif,” ujarnya dilansir Antara. 

    Menurutnya, berbagai langkah positif bidang pendidikan yang berhasil dicapai di antaranya peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan sarana prasarana, dan perluasan akses pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Namun demikian, terdapat sejumlah hal yang harus menjadi perhatian yakni terkait soal implementasi, keberlanjutan, pengembangan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang saat ini dinilai belum maksimal.

    “Kita bisa membangun ribuan sekolah baru tetapi tanpa peningkatan kompetensi guru dan pengawasan mutu, hasilnya bisa tidak sebanding dengan investasinya,” katanya.

    Ina menilai kualitas pendidikan 4.0 diukur dari kemampuan lulusan memecahkan masalah, berkolaborasi, dan berinovasi. Oleh karena itu, Pemerintah RI diharapkan dapat meningkatkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran agar bisa menjadi lebih baik dan sebanding dengan nilai investasi yang dikeluarkan.

  • BP Taskin Genjot Program MBG, Sasar Kantong Kemiskinan Berbasis Data

    BP Taskin Genjot Program MBG, Sasar Kantong Kemiskinan Berbasis Data

    Jakarta: Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memperkuat strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan sasaran pada kantong-kantong kemiskinan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap arahan Presiden Prabowo.

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa 1.000 titik Satuan Pendidikan Penyelenggara (SPPG) akan difokuskan untuk memastikan program ini menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan.

    “Kami siap mempercepat program ini dengan metodologi yang telah dikembangkan secara cermat. Prioritas kami adalah memastikan dampak optimal bagi anak-anak di wilayah termiskin,” ujar Budiman.

    Untuk memastikan ketepatan sasaran, BP Taskin telah mengembangkan metodologi berbasis data yang menggabungkan tiga indikator utama: Tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten/kota; Identifikasi daerah 3T sesuai Perpres 63/2020; serta estimasi populasi siswa SD-SMA.

    Melalui pendekatan ini, BP Taskin berhasil mengidentifikasi 264 kabupaten/kota sebagai kantong kemiskinan, dengan 115 di antaranya memenuhi kriteria prioritas.

    Untuk daerah 3T, BP Taskin memetakan 62 kabupaten/kota tertinggal dan 11 kabupaten/kota yang memenuhi seluruh kriteria 3T. Diperkirakan 392.000 siswa di wilayah ini akan terlayani melalui 41 unit SPPG di 5 provinsi di Indonesia bagian timur.

    Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas tertinggi, disusul oleh Maluku, Papua, dan sekitarnya. “Sistem alokasi kami memastikan minimal ada satu titik SPPG di setiap kabupaten/kota yang memenuhi kriteria, ditambah buffer cadangan 20% untuk antisipasi di lapangan,” jelas Budiman.

    BP Taskin akan mengirim tim khusus ke Kabupaten Toraja Utara pada 20 Agustus 2025. Proyek percontohan ini akan menguji efektivitas strategi di daerah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas tinggi sebelum diterapkan secara nasional.

    Program MBG ini merupakan bagian dari investasi strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan meningkatkan prestasi akademik anak-anak di daerah tertinggal. BP Taskin akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan koordinasi yang efektif di tingkat regional dan pusat.

    Penguatan Koordinasi Regional melalui Kemendagri

    BP Taskin menjalin koordinasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector pelaksanaan program. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri berperan vital dalam memastikan sinkronisasi dengan pemerintah daerah di seluruh target lokasi, memfasilitasi koordinasi lintas wilayah, penguatan kapasitas pemda, dan integrasi program MBG dengan agenda pembangunan daerah untuk memastikan sustainability dan efektivitas implementasi di tingkat regional.

    BP Taskin akan terus melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian metodologi berdasarkan kondisi lapangan untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program MBG ke depan.

    Jakarta: Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memperkuat strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan sasaran pada kantong-kantong kemiskinan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap arahan Presiden Prabowo.
     
    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa 1.000 titik Satuan Pendidikan Penyelenggara (SPPG) akan difokuskan untuk memastikan program ini menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan.
     
    “Kami siap mempercepat program ini dengan metodologi yang telah dikembangkan secara cermat. Prioritas kami adalah memastikan dampak optimal bagi anak-anak di wilayah termiskin,” ujar Budiman.

    Untuk memastikan ketepatan sasaran, BP Taskin telah mengembangkan metodologi berbasis data yang menggabungkan tiga indikator utama: Tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten/kota; Identifikasi daerah 3T sesuai Perpres 63/2020; serta estimasi populasi siswa SD-SMA.
     
    Melalui pendekatan ini, BP Taskin berhasil mengidentifikasi 264 kabupaten/kota sebagai kantong kemiskinan, dengan 115 di antaranya memenuhi kriteria prioritas.
     
    Untuk daerah 3T, BP Taskin memetakan 62 kabupaten/kota tertinggal dan 11 kabupaten/kota yang memenuhi seluruh kriteria 3T. Diperkirakan 392.000 siswa di wilayah ini akan terlayani melalui 41 unit SPPG di 5 provinsi di Indonesia bagian timur.
     
    Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas tertinggi, disusul oleh Maluku, Papua, dan sekitarnya. “Sistem alokasi kami memastikan minimal ada satu titik SPPG di setiap kabupaten/kota yang memenuhi kriteria, ditambah buffer cadangan 20% untuk antisipasi di lapangan,” jelas Budiman.
     
    BP Taskin akan mengirim tim khusus ke Kabupaten Toraja Utara pada 20 Agustus 2025. Proyek percontohan ini akan menguji efektivitas strategi di daerah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas tinggi sebelum diterapkan secara nasional.
     
    Program MBG ini merupakan bagian dari investasi strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan meningkatkan prestasi akademik anak-anak di daerah tertinggal. BP Taskin akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan koordinasi yang efektif di tingkat regional dan pusat.
     
    Penguatan Koordinasi Regional melalui Kemendagri
     
    BP Taskin menjalin koordinasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector pelaksanaan program. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri berperan vital dalam memastikan sinkronisasi dengan pemerintah daerah di seluruh target lokasi, memfasilitasi koordinasi lintas wilayah, penguatan kapasitas pemda, dan integrasi program MBG dengan agenda pembangunan daerah untuk memastikan sustainability dan efektivitas implementasi di tingkat regional.
     
    BP Taskin akan terus melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian metodologi berdasarkan kondisi lapangan untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program MBG ke depan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (FZN)

  • Kepala BGN Pastikan Biaya per Porsi MBG 2026 Tetap Rp10.000 meski Anggaran Naik

    Kepala BGN Pastikan Biaya per Porsi MBG 2026 Tetap Rp10.000 meski Anggaran Naik

    JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan anggaran per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun depan tetap Rp10.000.

    Dadan menegaskan, kenaikan total anggaran pada 2026 bukan disebabkan oleh perubahan biaya per porsi, melainkan jumlah penerima manfaat yang sudah melonjak sejak awal tahun.

    “(Biaya per porsi) tetap, hanya masalah penerima manfaatnya yang banyak,” ujar Dadan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus.

    Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan Rp171 triliun untuk MBG. Namun, BGN memperkirakan penyerapan hanya Rp121 triliun karena program baru dimulai pada 6 Januari 2025 dengan sekitar 300.000 penerima manfaat.

    Angka itu bertambah secara bertahap hingga diproyeksikan mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun.

    Menurut Dadan, pada 2026, jumlah penerima manfaat akan langsung berada di angka 82,9 juta sejak awal tahun.

    Dia menambahkan, jumlah tersebut bisa sedikit berubah jika ada penyesuaian kelompok sasaran.

    “Nanti kami lihat apakah ada penambahan ibu hamil, apakah ada penambahan anak balita. Tapi setiap kali ada tambah, kan, yang ini lepas. Jadi, kemungkinan tidak akan terlalu banyak berubah,” ucapnya.

    Dengan jumlah penerima manfaat penuh sejak awal tahun, Dadan memastikan nilai per porsi tetap sama pada 2026.

    “Tidak ada perubahan pagu apapun terkait dengan porsi makan. Jadi, ini murni karena jumlah penerima manfaat memang sudah dalam jumlah besar,” terang Dadan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program MBG) tahun depan.

    “Anggaran MBG tahun 2026 kami alokasikan sebesar Rp335 triliun,” ucap dia dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus.

    Melalui MBG, sambung Prabowo, pemerintah ingin memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pada makanan bergizi. Sehingga, bisa membantu mengatasi permasalahan stunting di Indonesia.

    “Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi. Kan hilangkan stunting dalam waktu secepat-cepatnya. Program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri,” tuturnya.

    Prabowo bilang, program itu ditargetkan mampu menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Terdiri dari siswa, ibu hamil dan balita. Dia menyebut, kelompok tersebut akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

  • Ramai-Ramai Media Asing Sorot Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo di DPR

    Ramai-Ramai Media Asing Sorot Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo di DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ramai-ramai media asing menyoroti pidato kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto, di DPR RI, Jumat (15/8/2025). Laman Prancis AFP, media Singapura Channel News Asia (CNA) hingga Reuters salah satunya.

    “Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan ekonomi yang tak terduga, tingkat pengangguran yang rendah, dan serangkaian inisiatif kesejahteraan sosial yang ambisius saat menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya di parlemen pada hari Jumat,” tulis AFP dalam artikel berjudul “Indonesia’s President Touts Economy, Social Welfare Drive” bahasa Inggris yang diterjemahkan.

    “Pemimpin populis berusia 73 tahun ini telah menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan didorong oleh negara untuk mengubah negara terbesar di Asia Tenggara ini menjadi kekuatan global yang besar,” tambahnya.

    “Namun, program unggulannya, termasuk program makanan sekolah gratis untuk mengatasi stunting pada anak, telah membebani kas negara, memicu kekhawatiran investor, dan memicu protes mahasiswa,” muat laman itu lagi.

    “Dalam pidatonya, Prabowo membela kebijakan sosialnya dan menyoroti hasil ekonomi kuartal kedua (Q2) yang positif setelah pemerintahnya menetapkan target ambisius pertumbuhan delapan persen.”

    Hal sama juga dimuat CNA. Namun laman itu lebih menyoroti bagaimana Prabowo berjanji memberantas “serakahnomics” dan korupsi dalam pidatonya.

    “Berbicara di kompleks parlemen di Jakarta, Prabowo mengatakan pemerintahnya tidak akan menoleransi perusahaan yang melakukan monopoli, terlibat dalam pengaturan harga, menimbun barang bersubsidi untuk dijual kembali demi keuntungan, atau sengaja menciptakan kelangkaan untuk memanipulasi harga pasar,” tulisnya dalam artikel “Prabowo vows crackdown on ‘greednomics’, corruption in first State of the Nation address”.

    “Mengekang praktik-praktik serakahnomics ini adalah salah satu alasan mengapa Prabowo mengatakan ia telah mendirikan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, untuk memastikan barang-barang bersubsidi tidak dikuasai oleh tengkulak, melainkan langsung menguntungkan petani,” tambah laman itu.

    “Koperasi-koperasi tersebut, tambahnya, juga akan memastikan bahwa petani menerima harga terbaik untuk hasil panen mereka.”

    Sementara itu Reuters memuat bagaimana RI akan menindak tegas eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Disebut bagaimana Prabowo mengatakan dalam sebuah survei menemukan bahwa perkebunan kelapa sawit seluas 3,7 juta hektar beroperasi secara melanggar hukum.

    “Prabowo menambahkan bahwa total 5 juta hektar perkebunan kelapa sawit telah diawasi karena beroperasi di kawasan hutan lindung, tidak melaporkan luas lahan sebenarnya, atau tidak memenuhi panggilan auditor,” tulis media itu dalam artikel berjudul “Indonesia to crack down on illegal exploitation of resources, president says”.

    “Ia menyampaikan komentar tersebut dalam pidato kenegaraan pertamanya, yang disampaikan saat negara ini produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia- merayakan 80 tahun kemerdekaan akhir pekan ini,” tambahnya.

    Dalam artikel lain, Reuters juga memuat bagaimana Prabowo mengusulkan anggaran sebesar Rp3.786,5 triliun, naik 7,3% dari outlook 2025 dengan proyeksi defisit 2,48% dari PDB, seraya berjanji untuk secara bertahap mengurangi kesenjangan dan menyeimbangkan anggaran tahunan dalam tiga tahun.

    “Anggaran 2026 dirancang untuk memastikan negara Asia Tenggara ini kuat, mandiri, dan sejahtera, ujar Prabowo dalam pidato pertamanya tentang kebijakan fiskal di parlemen,” tambah laman itu, di artikel “Indonesia proposes budget with shrinking deficit, pledges balanced budget by 2028”.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]