Ironi Warga Miskin Ekstrem di Palopo, Terlambat Dapat Bantuan Pemerintah karena Masalah Administrasi
Tim Redaksi
PALOPO, KOMPAS.com
– Di sebuah rumah kontrakan sederhana di Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Asriani (40) berjuang menjalani hidup dengan penuh keterbatasan.
Sehari-hari ia bekerja sebagai pengikat rumput laut untuk menafkahi lima orang anak dan dua cucunya yang masih kecil.
Penghasilan dari pekerjaan itu jauh dari cukup.
“Pendapatanku tidak menentu, kadang ada, kadang juga tidak. Tapi apa boleh buat, harus tetap kerja demi anak-anak,” kata Asriani saat ditemui, Rabu (10/9/2025).
Anak pertamanya sudah menikah namun masih tinggal bersama di rumah kontrakan seharga Rp 450 ribu per bulan.
Empat anak lainnya berhenti sekolah karena terkendala biaya.
“Tidak sekolah karena tidak ada uangku belikan baju sekolah sama keperluan lainnya,” kata Asriani lirih.
Kondisi makin memprihatinkan ketika anak keempatnya diduga mengalami stunting.
“Kecil sekali badannya, meski umurnya sudah tujuh tahun. Saya khawatir kesehatannya,” ucap Asriani.
Di kontrakan kecil itu, ia bersama anak dan cucunya hanya tidur beralaskan matras tipis.
“Yang penting bisa tidur, walaupun di lantai. Anak-anak sudah biasa begitu,” ujarnya.
Lurah Ponjalae, Gerhani Djafar, mengakui keluarga Asriani masuk kategori miskin ekstrem. Namun, ia kerap terlewat dalam penyaluran bantuan.
“Waktu diverifikasi, ternyata dokumennya bermasalah. Ia tidak punya dokumen perkawinan yang lengkap sehingga anaknya hanya tercatat sebagai tanggungan ibu. Akhirnya, kami bantu buatkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) agar bisa terbit Kartu Keluarga,” jelas Gerhani.
Setelah dokumen diperbaiki, Asriani mulai mendapat akses bantuan, mulai dari pangan hingga BPJS.
Tetapi hambatan baru muncul. Kuota bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dikurangi drastis.
Dari semula 430 penerima, kini berkurang sekitar 140 orang.
“Kami kewalahan. Banyak warga yang memang benar-benar membutuhkan. Tapi setiap ada bantuan tambahan, misalnya dari Polres atau donatur lain, biasanya kami carikan nama warga yang paling layak, termasuk ibu Asrianii,” terang Gerhani.
Keterbatasan biaya juga membuat anak bungsu Asriani yang berusia tujuh tahun belum bersekolah.
“Waktu ada program pemberantasan anak putus sekolah, ibunya datang dan cerita kalau anaknya belum sekolah. Alasannya sederhana, tidak ada biaya untuk beli seragam,” imbuh Gerhani.
Pihak sekolah sebenarnya sudah menerima anak itu meski tanpa seragam, sambil menunggu donasi warga.
Namun, rasa malu membuat bocah tersebut enggan masuk sekolah dan sudah hampir dua pekan absen.
Meski dihimpit kemiskinan, Asriani tetap berharap anak-anaknya bisa bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik.
“Kalau bisa, ada bantuan supaya anakku bisa lanjut sekolah. Saya tidak mau mereka berhenti sampai di sini saja,” tuturnya.
Kisah Asriani menunjukkan ironi kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di daerah. Bukan hanya soal terbatasnya penghasilan, tetapi juga peliknya urusan administrasi dan keterbatasan kuota bantuan yang membuat keluarga miskin kesulitan mendapat hak mereka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kasus: stunting
-
/data/photo/2025/09/10/68c127566bfd0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ironi Warga Miskin Ekstrem di Palopo, Terlambat Dapat Bantuan Pemerintah karena Masalah Administrasi Regional 10 September 2025
-

Baguna PDIP DKI salurkan paket sembako kepada ibu hamil tidak mampu
Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menyalurkan bantuan khusus bagi ibu hamil dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk mencegah stunting dan menjaga kesehatan generasi penerus bangsa.
“Upaya pencegahan stunting tidak bisa menunggu. Harus dimulai sejak masa kehamilan dengan memastikan kebutuhan gizi ibu hamil ini bisa tercukupi,” kata Kepala Baguna DPD PDIP DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pemberian bantuan berupa paket sembako yang berisi beras 5 kg, susu ibu hamil, minyak goreng 2 liter, sarden, biskuit, dan telur omega itu merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pentingnya pencegahan stunting sejak dini.
Bantuan yang berjumlah 50 paket itu diberikan langsung kepada ibu hamil dari latar belakang ekonomi yang tidak mampu di RW 07, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Seluruh kebutuhan tersebut, kata Kenneth, diharapkan dapat menunjang asupan gizi ibu hamil sehingga bayi yang dikandung tumbuh sehat dan kuat.
Dia menegaskan pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, terutama dengan memperhatikan kecukupan gizi ibu hamil.
“Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian PDIP terhadap kesehatan masyarakat, khususnya generasi masa depan,” ujar Kenneth.
Bang Kent, sapaan akrab Hardiyanto Kenneth, menuturkan bantuan bagi ibu hamil itu juga merupakan stimulus bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan dan gizi, sekaligus memperkuat peran partai dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.
Tak hanya itu, dia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dalam mencegah stunting sejak dini.
“Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga masa depan bangsa. Pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, pelayanan kesehatan, hingga edukasi masyarakat,” ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Sebagai Anggota Dewan, sambung dia, DPRD DKI siap mengawal kebijakan dan penganggaran agar program pencegahan stunting di ibu kota dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, dia turut mengapresiasi langkah nyata masyarakat maupun organisasi yang turut berperan aktif dalam mencegah stunting, termasuk pemberian bantuan gizi kepada ibu hamil.
“Gerakan bersama, termasuk dukungan dari partai politik maupun organisasi masyarakat, akan semakin memperkuat upaya kita dalam menekan angka stunting. Semangat gotong royong ini harus terus dijaga,” tegas Kenneth.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Program Genting Tahap Pertama Disalurkan di Lamongan
Lamongan (beritajatim.com) – Bantuan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) untuk tahap pertama, diserahkan di Pendopo Lokatantra Lamongan, Selasa (9/9/2025).
Bantuan ini disalurkan kepada 192 penerima manfaat, yang terdiri dari baduta berisiko stunting, serta ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis (KEK).
Ketua Tim Pengendali Genting Lamongan/ Anis Kartika Yuhronur Efendi, mengatakan Program Genting merupakan salah satu quick win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang bertujuan percepatan pembangunan keluarga sejahtera.
“Realisasinya dikemas melalui gotong-royong masyarakat, dengan cara menjadi orang tua asuh yang memberikan bantuan pemenuhan gizi dan nutrisi, terutama selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” tuturnya.
Menurut Anis, program ini memiliki relevansi dengan program percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Lamongan, yakni 1-10-100. Sehingga dalam merealisasikan program Genting hampir sama metodenya dengan 1-10-100, namun tetap akan dilakukan pembenahan agar maksimal.
“Sebenarnya dua tahun lalu, Pemkab Lamongan sudah merealisasikan program percepatan penurunan stunting 1-10-100. Sistem realisasinya mirip dengan program Genting. Program ini memang memiliki dampak nyata untuk penurunan angka dan resiko stunting, karena bantuannya langsung ditujukan untuk masyarakat yang terdaftar sebagai Baduta resiko stunting dan Ibu Hamil dengan Kondisi Kurang Energi Kronis (KEK),” tuturnya.
Bantuan terdiri dari dua macam, yakni bantuan nutrisi (makanan) dan non nutrisi (lingkungan sehat dan layak huni). Juga bantuan pendukung berupa edukasi kepada masyarakat.
Pada Baduta dengan resiko stunting akan menerima 1 (satu) paket bantuan dengan sekali makan per hari senilai 7 ribu rupiah (selama 90 hari) dan tambahan pemberian beras jenis Provit sebanyak 3 kilogram per anak. Sedangkan pada ibu hamil KEK akan menerima bantuan berupa susu hamil 10 box dalan tiga bulan.
“Seluruh bantuan diberikan secara bertahap, agar tidak ada penyalahgunaan bantuan yang diberikan,” kata Anis.
Selanjutnya, Anis menjelaskan terkait pelaporan hasil setelah menerima bantuan. Yangmana dilaksanakan dua minggu sekali melalui posyandu. Hal ini dilakukan agar bisa menilai apakah ada progres dari bantuan yang diberikan.
Dilaporkan oleh Anis, terhitung hari ini di Lamongan ada 192 penerima manfaat program Genting. Lalu untuk anggaran yang terkumpul adalah 135 juta untuk tahap satu di bulan September.
“Kami berharap program Genting bisa terlaksana dan memberikan dampak signifikan untuk masyarakat. Di Kabupaten Lamongan sendiri angka stunting mengalami penurunan dari 27,5 di tahun 2022 menjadi 6,9 di tahun 2024,” ujarnya. [fak/suf]
-

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Ajak Warga Peduli Deteksi Dini TBC
Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap deteksi dini penyakit Tuberkulosis (TBC). Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan penyuluhan pencegahan penyakit menular TBC di Pendopo Kantor Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon.
Penyuluhan ini diikuti oleh kader TBC, koordinator Posyandu, kader motivator kesehatan, Pokjakes, Ketua LPM, tokoh masyarakat, hingga perwakilan RT/RW setempat. Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai gejala dan cara mengenali TBC.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menghadiri kegiatan penyuluhan pencegahan penyakit menular TBC di Pendopo Kantor Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon. [Foto : ist]“Masyarakat perlu memahami apa itu TBC dan bagaimana mengenalinya. Dengan pengetahuan dan kepedulian yang lebih baik, kita bisa memutus mata rantai penyebaran TBC di lingkungan kita,” ujarnya, Senin (8/9/2026).
Ning Ita menekankan bahwa TBC merupakan penyakit menular yang berbahaya karena penularannya cepat, terlebih pada anak-anak. Jika tidak segera ditangani, TBC bahkan dapat memicu stunting. Untuk itu, Ning Ita mengajak warga agar aktif berperan menemukan sekaligus melaporkan kasus TBC di lingkungannya.
“Tugas masyarakat adalah menemukan dan melaporkan. Sementara tugas kami pemerintah adalah mengobati dan menyembuhkan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia berharap edukasi ini tidak berhenti pada peserta, melainkan dapat diteruskan kepada warga lain melalui semangat getok tular. Dengan semakin banyak masyarakat yang teredukasi, diharapkan pasien bisa segera mendapat pengobatan dan rantai penularan TBC dapat diputus. [tin/but]
-

Anggaran Transportasi Umum Terus Menyusut, Bisa Picu Dampak Sosial
Jakarta –
Anggaran transportasi umum di Indonesia terus menyusut setiap tahunnya. Jika terus dibiarkan, dampaknya bisa fatal. Selain bisa mengganggu mobilitas masyarakat, hal itu juga bisa menimbulkan banyak masalah sosial.
Indonesia mempunyai peta jalan buat menuju target Indonesia Emas 2045. Saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa target capaian dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, budaya, dan ekonomi. Pada 2024, target-target tersebut resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026, Program Makan Bergizi Gratis didapuk menjadi program utama dengan anggaran fantastis sebesar Rp 335 triliun. Program ini bersanding dengan ketahanan pangan (Rp 164,4 triliun), ketahanan energi (Rp 402,4 triliun), perumahan, serta pertahanan dan keamanan (Rp 425 triliun). Sementara itu, program pendukungnya hanya mencakup pendidikan (Rp 575,8 triliun) dan kesehatan (Rp 244 triliun).
Menurut pengamat transportasi Djoko Setijowarno, penetapan anggaran yang sangat besar ini menunjukkan komitmen terhadap program itu. Namun sekaligus memunculkan kekhawatiran tentang prioritas.
“Dengan dana sebesar itu, apakah program-program lain yang juga tidak kalah pentingnya–seperti keberlanjutan infrastruktur dan transportasi yang berkeselamatan–akan terabaikan?” bilang Djoko dalam keterangan resminya.
Kata Djoko, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia perlu memandang infrastruktur serta transportasi sebagai kebutuhan dasar. Sama pentingnya dengan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua elemen ini adalah kunci utama untuk mendorong kemajuan suatu wilayah dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Anggaran Angkutan Umum Terus Dipangkas
Pemerintah menargetkan pembenahan angkutan umum di 20 kota dalam RPJMN 2025-2029. Namun, program ini menghadapi tantangan serius. Anggaran stimulan skema buy the service (BTS) justru terus menyusut, membuat keberhasilan program ini diragukan. Setelah mencapai puncaknya di angka Rp 582,98 miliar pada 2023, alokasi anggaran terus menurun hingga direncanakan hanya sebesar Rp 80 miliar di tahun 2026. Tahun 2020 sebesar Rp 51,83 miliar, tahun 2021 (Rp 312,25 miliar), tahun 2022 (Rp 552,91 miliar), tahun 2024 (Rp 437,89 miliar), dan tahun 2025 (Rp 177,49 miliar).
“Ketersediaan angkutan umum sejatinya berkaitan erat dengan isu kemiskinan, bukan semata-mata kemacetan. Daerah-daerah miskin sering kali terisolasi karena sulitnya akses transportasi. Sangat disayangkan jika anggaran untuk transportasi umum harus dikorbankan demi mendukung program lain, seperti Program Makan Bergizi Gratis. Sejatinya, angkutan umum harus dipandang sebagai alat untuk menjangkau dan memberdayakan kaum yang kurang beruntung,” ungkap Djoko.
Djoko menambahkan, angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu berbagai masalah sosial. Di beberapa wilayah Jawa Tengah misal, ketiadaan angkutan umum menyebabkan anak-anak putus sekolah. Fenomena ini tidak berhenti di situ, angka putus sekolah yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan pernikahan dini, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan jumlah kelahiran bayi stunting.
“Selain itu, penyediaan layanan angkutan umum di setiap kawasan perumahan dapat menjadi solusi untuk mengurangi banyaknya proyek perumahan mangkrak. Angkutan umum adalah kunci vital bagi aksesibilitas warga terhadap beragam kebutuhan, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan mereka. Tanpa dukungan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum, akses warga akan tersendat, dan upaya mencapai kesejahteraan akan terhambat,” tukasnya.
(lua/rgr)
-

Prof Muhadjir Kenang Almarhum Arif Budimanta sebagai Insiator Penanggulangan Stunting
Bisnis.com, MALANG — Penasihat Khusus Presiden RI bidang Haji sekaligus ketua BPH Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Muhadjir Effendy, mengenang almarhum Arif Budimanta merupakan sosok pemikir dan memiliki kontribusi besar bagi Indonesia, terutama terkait dengan inovasi dan gagasannya yang memberikan warna dan memengaruhi kebijakan politik Indonesia mengenai stunting dan penanggulangan kemiskinan.
“Arif memiliki integritas tinggi, sederhana, dan idealis. Sifat pekerja kerasnya juga memberikan kesan tersendiri. Banyak kebijakan politik yang terpengaruh oleh gagasan-gagasan yang beliau miliki,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu dalam keterangan resminya, Senin (8/9/2025).
Melalui PDI perjuangan, Arif Budimanta dinilai mampu menerjemahkan ekonomi kerakyatan dan marhaenisme. Ini menjadi sepak terjang yang luar biasa dari sosoknya,
Muhadjir mengatakan banyak bekerja sama dengan Arif saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Indonesia.
Menurutnya, Arif adalah mastermind dan seringkali menginisiasi berbagai hal dalam merumuskan penanggulangan kemiskinan. Terutama kemiskinan esktrem serta program-program stunting saat itu.
“Beliau adalah mastermind dalam proses upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem waktu itu. Berbagai konsep hadir dari buah pemikiran Pak Arif. Begitupun dengan penanganan stunting Indonesia. Makanya, kami memang bekerja sama dengan sangat baik, apalagi beliau memang sosok pekerja keras, integritasnya tinggi, dan idealis,” sambung ketua BPH UMM itu.
Muhadjir juga bercerita bahwa ia juga dekat Arif Budimanta lewat Muhammadiyah. Ia bahkan merekrut Arif untuk didapuk mengomandoi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah.
Apalagi melihat latar belakang pendidikan Arif yang mengantongi pendidikan di Universitas Chicago dan Harvard. Kapasitasnya sangat sesuai dan layak untuk bisa menempati posisi strategis di Muhammadiyah.
“Yang kehilangan bukan hanya Muhammadiyah, bukan hanya saya, tapi bangsa Indonesia juga merasa kehilangan sosok yang luar biasa,” tambahnya.
Arif Budimanta yang merupakan stafsus era presiden ke-7 RI Jokowi sekaligus ahli ekonom, berpulang pada usia 57 tahun. Kabar berpulangnya Arif Budimanta itu diunggah PP Muhammadiyah melalui instagram @lensamu.
-

Fatayat NU Lamongan Dorong Perempuan Jadi Penggerak Ketahanan Sosial
Lamongan (beritajatim.com) – Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Lamongan menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial, terutama melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Lamongan periode 2025–2030, Dewi Maslahatul Umah, usai resmi dilantik, di GOR Lamongan, Jumat (5/9/2025).
Menurut Dewi, masa khidmatnya akan difokuskan pada sinergi antara Fatayat dan pemerintah dalam memperkuat fondasi sosial masyarakat.
Salah satu langkah awal diwujudkan lewat program Lentera Fatayat (Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan dan Risiko Perkawinan Anak).
“Program ini diarahkan untuk menekan praktik perkawinan usia dini sekaligus melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan,” kata Dewi.
Selain itu, Fatayat juga menggagas GARFA (Garda Fatayat NU), sebuah satuan khusus untuk memperkuat kapasitas kader perempuan NU.
“GARFA difokuskan pada kaderisasi militan, penguatan ideologi, serta pelatihan kepemimpinan dalam berbagai bidang, mulai pengamanan, keprotokolan, kebencanaan, hingga isu sosial,” ujarnya.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyebut keberadaan Fatayat NU sebagai mitra strategis Pemkab dalam membangun ketahanan sosial. Menurutnya, kontribusi organisasi perempuan sangat penting dalam mempersempit ketimpangan gender dan menyiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
“Fatayat memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan nasional. Dimulai dari basis terkecil yakni keluarga, Fatayat berkontribusi besar memperkuat sumber daya manusia,” ujar Yuhronur.
Sejumlah capaian pembangunan Lamongan menjadi dasar optimisme, seperti indeks pemberdayaan gender yang telah mencapai 73,34, indeks pembangunan manusia (IPM) 75,9, serta angka stunting yang menurun hingga 6,9 persen pada 2024. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. (fak/ted)


