Kasus: stunting

  • 32 Juta Warga RI Ikut CKG, Kemenkes Ungkap Temuan Penyakit Terbanyak

    32 Juta Warga RI Ikut CKG, Kemenkes Ungkap Temuan Penyakit Terbanyak

    Jakarta

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengatakan sudah ada 32 juta warga negara indonesia (WNI) yang sudah mendaftar pada program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

    “Sampai dengan hari kemarin (17 September 2025) kita sudah ada 32 juta pendaftar untuk mengikuti CKG dan 29,8 juta sudah kami periksa,” kata Maria Endang di Kantor Badan Komunikasi Pemerintahan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    “Laju kita sekitar 600 ribu per hari sekarang. Tentunya pada hari ini kami sudah mencapai 30 juta (lebih) yang diperiksa,” sambungnya.

    Endang menambahkan bahwa angka CKG ini bisa saja tidak sesuai dengan data di lapangan. Pasalnya, sistem pencatatan masih daring (online), sehingga masih mungkin ada peningkatan.

    “Kami masih menunggu data-data yang belum dimasukkan, sudah dilakukan tapi belum dimasukkan oleh teman-teman di puskesmas. Jadi capaian kita bisa jadi lebih besar dari ini,” katanya.

    99,6 Persen Puskesmas Layani CKG

    Ada sebanyak 10.286 puskesmas di Indonesia, sekitar 10.226 sudah menyelenggarakan CKG. Namun, masih ada 60 puskesmas yang belum bisa melaksanakan program ini.

    “Kebanyakan memang (puskesmas yang belum) di daerah terpencil ya. Kebanyakan memang masyarakatnya belum tahu untuk bisa mengakses CKG. Tapi kalau untuk CKG sekolah, itu semua sudah bisa,” katanya.

    Terkait ini, Kemenkes akan berkolaborasi dengan masyarakat setempat dan kementerian/lembaga lainnya.

    Penyakit Paling Banyak Ditemukan

    Maria menambahkan saat ini persebaran peserta CKG masih didominasi perempuan dengan perbandingan 3 banding 2.

    Perempuan: 17.176.524 (57,5 persen)Laki-laki: 12.688.214 (42,5 persen)Total: 29.864.651

    Berikut penyakit terbanyak yang ditemukan di CKG.

    Bayi Baru Lahir

    Berat lahir rendah (9.307 kasus)Kelainan saluran empedu (7.928 kasus)Penyakit jantung bawaan kritis (6.972 kasus)Hipotiroid kongenital (1.015 kasus)Defisiensi enzim G6PD (250 kasus)

    Balita dan Anak Prasekolah

    Gigi-Karies (264.360 kasus)Stunting (39.999 kasus)Gizi kurang (25.323 kasus)Perkembangan tidak normal (7.156 kasus)Anemia (1.482)

    Dewasa

    Tingkat aktivitas fisik kurang (10.800.770 kasus)Obesitas sentral (4.116.343 kasus)Gigi-Karies (3.289.903 kasus)Obesitas/overweight (3.024.952 kasus)Hipertensi (1.993.578 kasus)

    Pemeriksaan Lanjutan Pada Dewasa Berisiko

    Orang dengan usia 40 tahun atau lebih dengan hipertensi atau diabetes melitus (DM).

    Risiko kanker usus (337.645 kasus)Risiko stroke-dislipidemia (286.346 kasus)Anemia pada catin (calon pengantin) perempuan (11.367 kasus)

    Lansia

    Aktivitas fisik kurang (2.094.260 kasus)Hipertensi (953.134 kasus)Karies (813.266 kasus)Obesitas sentral (800.976 kasus)Gangguan kognitif (253.221 kasus)

    Pemeriksaan Lanjutan Lansia

    Orang usia 40 tahun atau lebih dengan hipertensi/DM, hepatitis B, hepatitis C, dislipidemia, dan obesitas sentral.

    Risiko stroke dislipidemia (159.924 kasus)Fungsi ginjal abnormal (13.257 kasus)Risiko fibrosis/sirosis (4.622 kasus)

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: 29 Juta Warga RI Sudah Ikut Cek Kesehatan Gratis”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/naf)

  • Balita Pengidap TBC dan Stunting di Tangerang Diberi Pendampingan dan Bantuan Gizi – Page 3

    Balita Pengidap TBC dan Stunting di Tangerang Diberi Pendampingan dan Bantuan Gizi – Page 3

    Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, Paris dan ke dua orang tuanya, Polres Bandara Soekarno Hatta juga memberikan bantuan paket makanan bergizi untuk Paris seperti telur, biskuit, buah buahan dan vitamin.

    “Paket makanan bergizi dan vitamin ini untuk mengatasi balita ini dari stunting. Dengan program pendampingan ini, kami optimis Paris akan menjadi anak sehat, berat badannya naik dan bebas dari stunting,” kata Joko.

    Sementara, Kepala Seksi Kedokteran dan Kesehatan Klinik Polres Bandara Soekarno-Hatta, Dedy Kurniawan, menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan Paris mengalami TBC pada paru-paru dan tengah menjalani pengobatan di rumah sakit serta puskesmas setempat.

    “Selain TBC, Paris masuk kategori stunting. Di usia 2,5 tahun, berat badannya hanya 8,7 kilogram, padahal idealnya sekitar 12 kilogram. Penanganannya harus menyeluruh, mulai dari pemeriksaan kesehatan berkala, pemberian makanan bergizi, hingga vaksinasi,” jelas Dedy.

  • Qodari Tegaskan KSP Akan Lebih Aktif Sosialisasi Program Prioritas Presiden

    Qodari Tegaskan KSP Akan Lebih Aktif Sosialisasi Program Prioritas Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan lembaga yang dipimpinnya akan memperkuat peran komunikasi publik terkait program-program prioritas pemerintah.

    Qodari menyebut, meski tugas utama KSP sesuai Peraturan Presiden adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas, namun publik juga harus merasakan manfaat dari kinerja pemerintah melalui sosialisasi yang lebih luas.

    Hal ini disampaikan usai dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai KSP di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    “Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan pemerintah itu harus disosialisasikan,” ujarnya.

    Menurutnya, keberadaan Badan Komunikasi Pemerintah (transformasi dari PCO) tetap memiliki fungsi utama dalam penyampaian pesan publik. Namun ke depan, KSP juga akan tampil untuk menjelaskan capaian dan kebijakan Presiden.

    “InshaAllah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi. Tidak semuanya terpusat di PCO, tapi KSP juga akan tampil menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini,” jelasnya.

    Qodari menambahkan, komunikasi antar-lembaga pemerintah akan terus diperkuat, termasuk dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo yang disebutnya sudah lama bekerja sama.

    “Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu sudah dari dulu, besty. KSP itu kelebihannya karena dia monitoring evaluasi semua program, jadi tahu hampir semua yang dikerjakan, tahu progresnya, tahu kelebihannya,” katanya.

    Sebagai contoh, Qodari menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya sangat penting untuk mengatasi kesenjangan kualitas sumber daya manusia.

    “MBG itu untuk mengatasi kesenjangan, kesenjangan gizi. Karena 20 persen anak kita stunting. Bahkan yang gizinya cukup pun secara IQ masih perlu ditingkatkan. Jadi kita ingin kualitas SDM kita bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga maupun dunia,” tegasnya.

  • Peliknya Masalah Gizi Anak di Balik Viralnya Kasus Kecacingan di Indonesia

    Peliknya Masalah Gizi Anak di Balik Viralnya Kasus Kecacingan di Indonesia

    Jakarta

    Kasus balita di Bengkulu yang mengeluarkan cacing dari mulut dan hidung baru-baru ini menyita perhatian publik. Balita bernama Khaira Nur Sabrina, usia 1 tahun 8 bulan, diketahui mengalami infeksi cacing gelang (Ascaris lumbricoides) dengan kondisi gizi buruk, anemia, hingga adanya larva cacing di paru-paru.

    Sebelumnya, kasus serupa juga ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang balita, Raya, meninggal karena sepsis dan mengeluarkan cacing dari tubuhnya.

    Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menekankan pentingnya faktor kebersihan (higiene) dan gizi dalam mencegah penyakit tersebut. Ia mengingatkan, edukasi harus digencarkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

    Fenomena ini membuka mata bahwa kecacingan bukan hanya persoalan medis biasa, melainkan masalah gizi dan kesehatan masyarakat yang kompleks. Infeksi cacing dapat mengganggu penyerapan nutrisi, memicu anemia, hingga menghambat tumbuh kembang anak. Kasus-kasus tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa peran gizi seimbang, perilaku hidup bersih, serta akses layanan kesehatan yang baik merupakan pondasi utama dalam mencegah penyakit yang kerap luput dari perhatian ini.

    Kecacingan dan Kaitannya dengan Gizi Anak

    Cacingan terjadi akibat infeksi cacing parasit yang umumnya ditularkan melalui tanah atau makanan yang terkontaminasi. Tidak pakai alas kaki, tidak mencuci tangan dengan benar, dan buang air sembarangan adalah penyebab lainnya.

    Pada anak-anak, kondisi kecacingan bisa menimbulkan dampak serius. Cacing yang bersarang di usus menyerap nutrisi dari makanan yang seharusnya digunakan tubuh untuk tumbuh kembang. Akibatnya, anak bisa mengalami penurunan nafsu makan, anemia, kekurangan energi kronis, hingga gagal tumbuh (stunting). Jika tidak segera ditangani, bahkan kecacingan dapat menimbulkan infeksi yang berat seperti perdarahan saluran cerna, kerusakan organ vital tertentu, hingga kematian.

    Menurut World Health Organization (WHO), pada tahun 2023, lebih dari 267 juta anak prasekolah di dunia berisiko mengalami infeksi cacing, dan sebagian besar berada di negara berkembang, termasuk Indonesia. Infeksi ini tidak hanya menyebabkan gangguan fisik, tetapi juga bisa menurunkan konsentrasi dan prestasi belajar anak karena tubuh kekurangan zat gizi penting, terutama vitamin A, zat besi, dan protein.

    Dampak Cacingan pada Status Gizi

    Balita adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap dampak gizi buruk akibat cacingan. Salah satu penelitian yang menemukan bahwa anak yang mengalami kecacingan memiliki risiko lebih tinggi mengalami underweight dan anemia dibandingkan anak yang tidak terinfeksi diterbitkan dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia pada tahun 2019.

    Studi dalam Jurnal Ilmu Biologi dan Pendidikan Biologi menemukan bahwa kecacingan juga dapat memperburuk defisiensi zat gizi makro dan zat gizi mikro, seperti vitamin A dan zinc, yang berperan penting dalam imunitas. Anak yang terinfeksi cacing lebih mudah terserang penyakit infeksi lain, sehingga terjadi gizi buruk yang dapat memperlemah daya tahan tubuh, cacing semakin berkembang, dan kesehatan anak kian memburuk.

    Pendapat Ahli: Masalah Gizi dan Pelayanan Kesehatan

    Prof dr Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), Direktur Pascasarjana Universitas YARSI sekaligus Adjunct Professor Griffith University, menilai kasus di Bengkulu mencerminkan tiga hal penting. Pertama, kecacingan masih banyak ditemukan pada anak Indonesia dan tergolong penyakit tropis yang terabaikan. Kedua, kondisi ini berkaitan erat dengan kekurangan gizi pada anak yang masih menjadi tantangan besar di masyarakat. Ketiga, penguatan layanan rumah sakit sangat diperlukan, terutama dalam kemampuan menangani kasus kecacingan berat.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan kecacingan tidak bisa hanya diselesaikan dengan obat cacing massal, tetapi juga membutuhkan pendekatan menyeluruh yaitu mulai dari gizi, kebersihan lingkungan, hingga kapasitas fasilitas kesehatan.

    Peran Pemerintah, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat

    Pemerintah memiliki peran besar dalam program pencegahan kecacingan nasional, salah satunya dengan pemberian obat cacing secara massal dua kali setahun bagi anak usia sekolah. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan cakupan yang merata, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil.

    Tenaga kesehatan di lapangan perlu aktif memberikan edukasi gizi dan higiene kepada orang tua, guru, dan anak-anak. Misalnya, pentingnya mencuci tangan dengan sabun, memasak makanan hingga matang, dan minum air bersih. Selain itu, pemantauan status gizi anak melalui posyandu juga penting agar kasus gizi buruk akibat kecacingan bisa dideteksi lebih dini.

    Masyarakat sendiri memiliki peran dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sebagaimana yang terdapat di dalam Permenkes No. 15 Tahun 2017 PHBS dapat dilakukan melalui cuci tangan pakai sabun, menggunakan air bersih untuk rumah tangga, menjaga kebersihan dan keamanan makanan, menggunakan jamban sehat, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Orang tua juga perlu memastikan anak-anak tidak bermain di tanah tanpa alas kaki, menjaga kebersihan kuku, serta menyediakan makanan bergizi seimbang di rumah. Partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat program pemerintah dan tenaga kesehatan dalam menurunkan angka kecacingan.

    Pencegahan dari Sisi Gizi

    Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dari sisi gizi dan kesehatan anak agar kasus serupa tidak terulang:

    1. Pemberian makanan bergizi seimbangSumber protein hewani (ikan, telur, daging ayam, hati) penting untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh.Sayur dan buah kaya vitamin serta mineral untuk daya tahan tubuh.2. Pencegahan anemia dengan zat besiBalita perlu asupan zat besi dari daging merah, hati, atau suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan.Vitamin C dari buah segar membantu penyerapan zat besi lebih optimal.3. Sanitasi dan perilaku hidup bersihCuci tangan dengan sabun sebelum makan.Gunakan alas kaki saat bermain di luar.Jaga kebersihan rumah dan lingkungan dari kotoran hewan.4. Program pemberian obat cacing rutinWHO dan Kementerian Kesehatan RI menganjurkan anak usia 1-12 tahun diberi obat cacing setiap enam bulan sekali.

    Kesimpulan

    Kasus balita di Bengkulu yang mengalami kecacingan hingga cacing keluar dari mulut menjadi peringatan keras bahwa masalah ini masih nyata di Indonesia. Kecacingan tidak hanya merugikan kesehatan, tetapi juga berdampak pada status gizi, tumbuh kembang, dan masa depan anak.

    Upaya bersama diperlukan dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk menanggulangi masalah yang tidak boleh dianggap sepele ini. Pencegahan melalui edukasi higiene, pemberian obat cacing rutin, serta pemenuhan gizi seimbang adalah kunci utama. Jika tidak ditangani serius, kecacingan akan terus menjadi lingkaran masalah yang mengancam generasi muda penerus bangsa.

    Halaman 2 dari 6

    Simak Video “Video: Dokter Ingatkan soal Tren Beli Obat Cacing Usai Kasus Balita Sukabumi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

  • Dua kelurahan di Jakbar deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

    Dua kelurahan di Jakbar deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kelurahan Kembangan Selatan dan Kembangan Utara di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, teken deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Rabu.

    Deklarasi STBM dua kelurahan tersebut diisi dengan penandatangan komitmen bersama dan penyerahan piagam yang diberikan Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Setko Jakarta Barat, Amien Haji.

    “Deklarasi STBM tidak hanya sekadar slogan, tapi merupakan upaya nyata untuk mendukung penurunan angka kasus stunting, mencegah penyakit menular serta meningkatkan kualitas kesehatan keluarga,” kata Amien Haji di Jakarta, Rabu.

    Agar komitmen bersama STBM terlaksana dengan baik, Amien Haji meminta agar Organidasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Sudin SDA, Bina Marga, Lingkungan Hidup, PRKP dan Satpol PP, ikut berkontribusi memastikan optimalisasi pelaksanaan STBM ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    “STBM bukan hanya menjadi tanggung jawab kewilayahan dan puskesmas, tapi tanggung jawab bersama sesuai Instruksi Wali Kota Jakbar Nomor e-0005 Tahun 2025 tentang percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah Jakbar,” kata dia.

    Sementara itu, Camat Kembangan, Joko Suparno menambahkan, wilayah Kembangan merupakan salah satu kecamatan di Jakbar yang sudah melakukan deklarasi STBM, khususnya pilar pertama, yakni Stop Buang Air Besar Sembarangan.

    “Ada 4 kelurahan yang sudah melakukan deklarasi STBM yakni Kelurahan Joglo, Meruya Selatan dan Meruya Utara serta Srengseng. Dua kelurahan terakhir, yakni Kembangan Selatan dan Utara, juga meneguhkan komitmen untuk deklarasi STBM,” ujarnya.

    Selanjutnya, Lurah Kembangan Selatan, RM Pradana Putra mengatakan bahwa pihaknya terus mengupayakan agar wilayah Kembangan Selatan benar-benar 100 persen ODF (Open Defecation Free).

    “Saat ini tinggal 35 Kepala Keluarga (KK) dari semula 59 KK yang buang air besar sembarangan,” ujarnya.

    Untuk mencapai 100 persen ODF, pihaknya terus mengedukasi dan mendorong peran serta RT RW bersama warga sekitar terhadap dampak dari Buang Air Besar sembarangan yang bisa menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

    Diketahui, sebanyak 23 dari 56 kelurahan di Jakarta Barat (Jakbar) telah dinyatakan tidak lagi membuang air besar secara sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) per November 2024.

    Jumlah tersebut bertambah dari yang sebelumnya pada 2023, hanya ada 13 kelurahan yang ODF di Jakbar.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BGN: 51 SPPG program MBG di Makassar telah beroperasi

    BGN: 51 SPPG program MBG di Makassar telah beroperasi

    “SPPG bukan hanya dapur gizi, tapi juga mesin penggerak ekonomi rakyat. Pelaku usaha lokal, petani, hingga UMKM pangan kita libatkan agar perputaran ekonomi tetap hidup,”

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI terus mensosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya pencegahan stunting dengan mendirikan 51 dapur Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) dan kini telah beroperasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    “SPPG bukan hanya dapur gizi, tapi juga mesin penggerak ekonomi rakyat. Pelaku usaha lokal, petani, hingga UMKM pangan kita libatkan agar perputaran ekonomi tetap hidup,” ujar perwakilan BGN Adib Alfikry melalui keterangannya tertulisnya diterima, Rabu.

    Ia mengungkapkan ada dimensi ekonomi dari program MBG. Dari catatan, per September 2025 sebanyak 51 SPPG sudah beroperasi di Kota Makassar. SPPG tersebut, kata dia, merupakan elemen utama dalam program MBG dengan menyiapkan makanan bergizi diberikan ke penerima manfaat.

    Anggota Komisi IX DPRD RI Ashabul Kahfi mengemukakan, MBG bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan instrumen strategis negara untuk memutus rantai stunting dan meningkatkan kualitas generasi bangsa.

    “Program MBG adalah investasi masa depan bangsa. Jika gizi anak sejak dini tidak terpenuhi, maka kita sedang mempertaruhkan kualitas SDM (sumber daya manusia) Indonesia. Ini bukan lagi isu kesehatan, tapi isu peradaban,” tutur Anggota Komisi IX DPRD RI Ashabul Kahfi.

    Menurutnya, kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG juga sejalan visi Indonesia 2045 terciptanya generasi emas yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

    Sementara itu, Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Syamsul Tomar menambahkan, stunting harus dilihat sebagai ancaman multidimensi.

    oleh karena itu kasus stunting di Indonesia harus segera diatasi, salah satunya yakni dengan program MBG yang di gagas Pemerintahan Prabowo Subianto-Giran Rakabuming Raka.

    “Stunting bukan hanya tubuh anak yang pendek, tapi masa depan bangsa yang dipangkas. MBG ini hadir sebagai solusi nyata, sekaligus membuka jalan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM pangan,”paparnya

    Melalui kolaborasi lintas sektor, program MBG diharapkan tidak hanya memperkuat daya tahan gizi anak-anak, tetap menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

    Dengan demikian, program MBG berdiri sebagai program yang tajam menyasar dua masalah krusial bangsa stunting dan ketimpangan ekonomi lokal. Sosialisasi program MBG tersebut diikuti ratusan peserta dari masyarakat di Vann in Sky Makassar.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Qodari: KSP akan aktif sosialisasikan program prioritas pemerintah

    Qodari: KSP akan aktif sosialisasikan program prioritas pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan pihaknya akan lebih aktif dalam menyosialisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada publik, selain menjalankan fungsi utama monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah.

    “Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres yaitu monitoring evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan,” kata Qodari di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, meskipun pemerintah telah memiliki Badan Komunikasi Pemerintah (sebelumnya bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO), pihaknya akan turut serta menyampaikan informasi mengenai program Presiden.

    “Insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO tapi juga Insya Allah KSP juga akan tampil untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini,” ujarnya.

    Qodari menegaskan KSP mengetahui hampir seluruh program prioritas pemerintah, mulai dari capaian hingga tantangan di lapangan. Dengan demikian, KSP dapat menjelaskan langsung manfaat kebijakan tersebut kepada masyarakat.

    Sebagai contoh, dia menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) yang menurutnya ditujukan untuk mengatasi kesenjangan gizi anak-anak Indonesia.

    “MBG itu adalah untuk mengatasi kesenjangan gizi karena ternyata 20 persen anak kita itu stunting. Nah, yang gizinya cukup pun sebetulnya secara IQ harus ditingkatkan, supaya kualitas SDM kita bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga, mau Singapura, mau China, mau Amerika, dan seterusnya,” katanya.

    Terkait komunikasi dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Qodari menyebut hubungan kerja sama berjalan baik.

    “Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu sudah dari dulu,” ujar Qodari.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menggantikan Anto Mukti (AM) Putranto.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fahri Hamzah: Jamban Cemplung Bakal Dimusnahkan 2026

    Fahri Hamzah: Jamban Cemplung Bakal Dimusnahkan 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan memfokuskan program renovasi rumah di pedesaan pada 2026 dengan memperbaiki sanitasi. Salah satunya ialah dengan penyediaan toilet di tiap rumah desa, sehingga tidak ada lagi jamban cemplung atau sanitasi terbuka.

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, di beberapa daerah, masyarakat yang masih memanfaatkan sanitasi terbuka bahkan masih mencapai 20%-25%, menyebabkannya sebagai tempat penyebaran penyakit.

    “Kalau kita keliling di daerah banyak masyarakat kita yang buang air dengan sanitasi terbuka, di beberapa daerah bisa 20-25% padahal ini menurut menteri kesehatan sanitasi terbuka ini sumber penyakit dan sumber penyebaran penyakit,” kata Fahri dalam acara Peluncuran Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045, Senin (15/9/2025).

    Minimnya fasilitas sanitasi di rumah-rumah pedesaan ia sebut menjadi masalah tersendiri, karena dari sisi kepemilikan rumah dan lahan umumnya masyarakat desa cenderung sudah tak lagi perlu dibantu.

    “Karena data menunjukkan di desa itu umumnya masyarakat punya rumah dan tanah, tapi selama ini rumah dan tanahnya itu dibangun dalam keadaan tidak memadai dan tidak layak, karena itu di desa itu orientasinya adalah sebenarnya renovasi besar-besaran terutama renovasi hal-hal yang krusial di rumah, misalnya sanitasi,” kata Fahri.

    Ia pun menargetkan, pada 2025 masalah renovasi sanitasi di tiap rumah masyarakat desa akan selesai. Dengan begitu, pada tahun itu tak akan ada lagi jamban cemplung.

    “Maka kalau kita bisa di tahun depan, presiden kita informasikan bahwa paling tidak 2026 sebaiknya sanitasi diperbaiki semua, dan ini perlu kolaborasi banyak kementerian termasuk Kemenkes, sehingga 2026 sanitasi yang buruk sudah tidak ada yang jamin kesehatan masyarakat, termasuk stunting yang paling dekat,” paparnya.

    Melalui fokus program perbaikan sanitasi itu, Fahri Hamzah mengklaim bisa menurunkan anggaran renovasi rumah per unit yang selama ini mencapai kisaran Rp 21,8 juta.

    “Oleh karena itu, kami usulkan bila nanti orientasinya dikecilkan, karena selama ini renovasi rumah anggarannya sekitar Rp 21,8 juta per unit, kalau kita kurang biaya dan kita hantam sanitasi dulu bisa kita turunkan Rp 5-10 juta, sehingga kita cover dulu yang paling krusial dari rumah, yaitu sanitasinya dulu,” tegas Fahri Hamzah.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kolumnis Loyalis Kompas.com: Menulis dari Kegelisahan atas Negeri
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 September 2025

    Kolumnis Loyalis Kompas.com: Menulis dari Kegelisahan atas Negeri Nasional 16 September 2025

    Kolumnis Loyalis Kompas.com: Menulis dari Kegelisahan atas Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Dr Ari Junaedi, salah satu kolumnis pilihan
    Kompas.com
    2025, bercerita soal sumber inspirasi tulisan-tulisannya.
    Sumber inspirasi itu merentang mulai dari pengalaman perjalanan panjang hingga pengamatan terhadap kondisi sosial di berbagai daerah terpencil Indonesia.
    Di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 
    Kompas.com
    , Ari menuturkan pengalamannya dan dorongan hati nurani yang membuatnya aktif menulis opini di
    Kompas.com
    selama bertahun-tahun.
    “Saya gelisah melihat negeri ini, dan (dalam) perjalanan saya, saya jarang pulang ke rumah. Saya berterima kasih kepada istri saya, saya bener-bener jadi Bang Toyib,” katanya.
    Bang Toyib yang disebutnya adalah tokoh fiksi dalam lagu populer yang jarang pulang ke rumah.
    Ari mengatakan, ada banyak daerah pedalaman di Indonesia yang tertinggal.
    Di sana, banyak anak-anak mengalami kasus tengkes (
    stunting
    ) atau kurang gizi yang hingga kini butuh perhatian lebih.
    Sebagai bentuk dukungan dalam mencerdaskan bangsa,
    Kompas.com
    melalui program Jagat Literasi mengunjungi beberapa daerah tertinggal di Indonesia untuk memberikan bantuan pendidikan.
    “Jika ke Timor Tengah Utara, lebih parah lagi,
    stunting
    tertinggi di Indonesia,” ungkapnya.
    “Saya menyarankan Jagat Literasi pergi ke Pulau Anambas, mereka punya 256 pulau, ibukotanya Tarempa. Itu sangat susah. Motor saja ditinggal enggak hilang, karena hanya pulau,” ungkapnya.
    Dia menceritakan bahwa pengalaman bepergian dirinya ke daerah-daerah tertinggal menjadi inspirasi dalam tulisannya.
    Mulai dari kondisi baling-baling mati ketika menumpangi pesawat Hercules, hingga jalan darat 16 jam menuju Merauke.
    “Di situlah muncul tulisan-tulisan saya. Kebetulan saya ini dosen AKAP, antar kota antar provinsi,” canda dia.
    “Kerjaan saya selalu gelisah melihat apa yang terjadi. Bahwa STEM itu sebetulnya (istilah dia) ‘suka termenung’, energi menulisnya makin memuncak,” lanjut kelakarnya.
    Dia bercerita bahwa kondisi akar rumput tentunya tidak senyaman para pejabat elite.
    Dia bilang, ada banyak guru yang meskipun pekerjaannya mulia, namun dari sisi ekonomi sama sekali tidak mencukupi.
    “Teman-teman harus melihat ke bawah, banyak masyarakat kita yang (2,4) tanggal 2 gajian, tanggal 4 mereka ngutang lagi, jadi percuma bicara STEM (
    science, technology, engineering, mathematics
    ), (tapi) bagaimana gaji guru yang hanya Rp700.000 sebulan, sementara wakil rakyat kita, rakyatnya kejang, parlemennya begoyang, hidup ditindas, matipun dilindas (mohon maaf) itu harus kita suarakan,” tegasnya.
    Dia juga berterima kasih karena selama ini tulisannya diberikan tempat yang layak untuk bisa dimuat di dalam kolom
    Kompas.com
    .
    “Terima kasih untuk
    Kompas.com
    , kami adalah loyalis
    Kompas.com
    , karena hanya
    Kompas
    kami bisa disalurkan, kami merasa apa yang kami tulis itu diloloskan, jadi kalau salah bukan kami yang salah,” candanya lagi.
    Selain Ari,
    Kompas.com
    juga memberikan apresiasi kepada tiga kolumnis pilihan 2025, di antaranya Prof Hamid Awaludin dan Dr Jannus TH Siahaan.
     
    Kompas.com
    memasuki usia ke-30 yang jatuh pada Minggu, 14 September 2025.
    Rangkaian perayaan hari ulang tahun (HUT) berupa ziarah ke makam para pendiri Kompas-Gramedia, Jakob Oetama dan PK Ojong.
    Sebelumnya, pada Sabtu, 13 September 2025, digelar pula ziarah ke beberapa rekan kerja, yaitu ke makam Ervan Hardoko, Muhammad Latief, dan Kurnia Sari Aziza.
    Puncak acara pada Senin, 15 September 2025, digelar Festival HUT berupa Obrolan Newsroom On Stage dan LiteraTalk yang merupakan bagian dari Jagat Literasi, serta Awarding Kolumnis.
    Acara pemungkas, Bersuka Ria, menjadi kemeriahan pada Senin malam.
    Keseluruhan rangkaian perayaan HUT Kompas.com ini merupakan hasil kerja sama bersama Riady Foundation, ParagonCorp, dan Blibli, juga didukung oleh Kita Bisa dan Gramedia.
    Sementara itu, misi Jagat Literasi di Perbatasan Ekspedisi dari Kata ke Nyata
    Kompas.com
    hadir melalui inisiatif Jagat Literasi untuk merayakan HUT ke-30
    Kompas.com
    .
    Relawan mengajarkan literasi media dan literasi baca di 20 sekolah yang tersebar di Banten, Jawa Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan DKI Jakarta.
    Selain mengajar, mereka menyalurkan donasi buku anak dengan target 10.000 eksemplar agar siswa di berbagai daerah bisa mendapatkan bacaan yang layak.
    Ekspedisi Kata ke Nyata didukung gerakan STEM Indonesia Cerdas dari Riady Foundation, serta ParagonCorp dan Gramedia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Tangsel Ingin Semua Sektor Proaktif Atasi Stunting

    Pemkot Tangsel Ingin Semua Sektor Proaktif Atasi Stunting

    Ciputat: Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin semua sektor proaktif mengatasi masalah stunting. Tidak boleh hanya menjadi urusan satu dinas, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah hingga ke tingkat RT RW.

    Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan saat membuka acara publikasi stunting Kota Tangsel di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel, Jumat 12 September 2025.

    “Kita harus sama-sama menangani masalah stunting ini. Jadi tidak ada lagi ego sektoral, misal saya dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, saya dari dinas kesehatan, saya dari dinas perempuan dan anak, saya dari organisasi ini itu, tidak ada yang seperti itu. Penanganan stunting harusnya satu tim, kita solid semua hingga lurah dan camat harus bisa bergerak untuk menangani masalah stunting,” kata Pilar.

    Ia menekankan, lurah dan camat beserta RT RW setempat harus lebih proaktif dalam memantau kondisi warganya, terutama ibu hamil dan balita. 

    Pilar juga meminta Dinas Kesehatan bersama perangkat daerah lain untuk memperkuat koordinasi, termasuk melalui forum diskusi rutin dengan stakeholder terkait.

    Menurutnya, stunting erat kaitannya dengan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, solusi tidak hanya berupa intervensi kesehatan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat agar keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak.

    “Stunting ini adalah masalah serius, bukan sekadar angka penilaian. Jangan sampai ada keluarga di Tangsel yang tertinggal hanya karena masalah gizi. Penanganannya harus sejak dari ibu hamil, karena kualitas gizi anak ditentukan sejak dalam kandungan,” ujar Pilar.

    Pemkot Tangsel menargetkan angka stunting dapat terus ditekan hingga mendekati nol pada 2026. Ia menegaskan, target ini harus dicapai dengan kerja nyata, bukan hanya laporan administratif.

    “Kalau tahun depan kita masih menemukan kasus baru, artinya kita abai. Kita harus buktikan Tangsel bisa keluar dari radar isu stunting. Sebagai kota maju, masalah ini seharusnya sudah selesai,” kata Pilar.

    Acara tersebut dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, organisasi profesi kesehatan, kader posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta stakeholder terkait lainnya.

    Ciputat: Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin semua sektor proaktif mengatasi masalah stunting. Tidak boleh hanya menjadi urusan satu dinas, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah hingga ke tingkat RT RW.
     
    Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan saat membuka acara publikasi stunting Kota Tangsel di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel, Jumat 12 September 2025.
     
    “Kita harus sama-sama menangani masalah stunting ini. Jadi tidak ada lagi ego sektoral, misal saya dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, saya dari dinas kesehatan, saya dari dinas perempuan dan anak, saya dari organisasi ini itu, tidak ada yang seperti itu. Penanganan stunting harusnya satu tim, kita solid semua hingga lurah dan camat harus bisa bergerak untuk menangani masalah stunting,” kata Pilar.

    Ia menekankan, lurah dan camat beserta RT RW setempat harus lebih proaktif dalam memantau kondisi warganya, terutama ibu hamil dan balita. 
     
    Pilar juga meminta Dinas Kesehatan bersama perangkat daerah lain untuk memperkuat koordinasi, termasuk melalui forum diskusi rutin dengan stakeholder terkait.
     
    Menurutnya, stunting erat kaitannya dengan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, solusi tidak hanya berupa intervensi kesehatan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat agar keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak.
     
    “Stunting ini adalah masalah serius, bukan sekadar angka penilaian. Jangan sampai ada keluarga di Tangsel yang tertinggal hanya karena masalah gizi. Penanganannya harus sejak dari ibu hamil, karena kualitas gizi anak ditentukan sejak dalam kandungan,” ujar Pilar.
     
    Pemkot Tangsel menargetkan angka stunting dapat terus ditekan hingga mendekati nol pada 2026. Ia menegaskan, target ini harus dicapai dengan kerja nyata, bukan hanya laporan administratif.
     
    “Kalau tahun depan kita masih menemukan kasus baru, artinya kita abai. Kita harus buktikan Tangsel bisa keluar dari radar isu stunting. Sebagai kota maju, masalah ini seharusnya sudah selesai,” kata Pilar.
     
    Acara tersebut dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, organisasi profesi kesehatan, kader posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta stakeholder terkait lainnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)