Kasus: stunting

  • DPRD Pamekasan Ingatkan Progam MBG Prioritaskan Kemanusiaan

    DPRD Pamekasan Ingatkan Progam MBG Prioritaskan Kemanusiaan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, mengingatkan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar memprioritaskan aspek kesehatan dan kemanusiaan dibanding bisnis semata.

    Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur seiring dengan adanya laporan dugaan persoalan MBG di tiga titik berbeda di Pamekasan, mulai dari dugaan keracunan massal hingga temuan hewan buah dalam menu makanan MBG.

    Memang program tersebut memiliki manfaat penting bagi masyarakat, beberapa di antaranya menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di wilayah setempat. Hanya saja sangat penting juga untuk memprioritaskan keamanan dan kesehatan masyarakat.

    “Sangat penting untuk dihindari, jangan sampai mengedepankan kepentingan bisnis di atas keselamatan siswa dan anak bangsa kita. Sehingga program ini harus mengedepankan aspek kesehatan dan kemanusiaan dibanding bisnis semata,” kata Ali Masykur, Sabtu (27/9/2025).

    Politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga mengingatkan tanggungjawab utama menu MBG sepenuhnya berada di tangan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dan ahli gizi, mulai dari pembelian bahan, proses memasak hingga penyajian.

    “Kami yakin program MBG ini merupakan cita-cita yang sangat mulia dari Presiden Prabowo Subianto, yakni menyediakan makanan bergizi bagi generasi penerus agar terbebas dari stunting, termasuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

    Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan program MBG yang dinilai dapat menyerap tenaga kerja khususnya di lingkungan sekitar SPPG. “Tentu dapur penyedia makanan memang bagian dari bisnis dan menyerap tenaga kerja, satu dapur bisa mempekerjakan hingga 50 orang. Tapi sekali lagi, jangan sampai kepentingan bisnis mengalahkan standar keamanan,” tegasnya.

    “Sebab kami meyakini jika program (MBG) dihentikan, maka akan ada dampak sosial berupa hilangnya lapangan kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperketat kinerja setiap SPPG dan ahli gizi di masing-masing dapur, dan bukan justru menghentikan program,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya yang juga sebagai wali murid juga ikut merasakan trauma dari adanya beragam kasus dalam program MBG yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Sehingga sangat diharapkan kehati-hatian dari setiap SPPG agar kejadian sebelumnya tidak kembali terulang.

    “Maka dari itu, kami berpesan kepada semua pihak yang tergabung dalam program MBG, tolong dijaga kebersihan dan kesucian saat memasak. Bahkan kami juga sempat mengingatkan salah satu dapur MBG agar tetap dan selalu menjaga kondisi suci saat memasak, karena kami yakin makanan yang bersih dan berkah akan bermanfaat bagi generasi penerus kita,” pungkasnya. [pin/kun]

  • BGN Targetkan MBG Serap Anggaran Rp1,2 Triliun per Hari di 2026

    BGN Targetkan MBG Serap Anggaran Rp1,2 Triliun per Hari di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menyerap anggaran jumbo sebesar Rp335 triliun pada 2026.

    Target tersebut pun menimbulkan pertanyaan apakah realistis atau tidak? Pasalnya, jika melihat serapan anggaran MBG pada tahun ini, realisasinya masih rendah dari Pagu yang telah dianggarkan yakni Rp71 triliun.

    Dadan menjelaskan bahwa pihaknya akan mengejar sejumlah target terlebih dahulu sampai dengan akhir tahun ini. Seperti penerima manfaat sebanyak 82,9 juta penerima, 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aglomerasi dan 6.000 SPPG terpencil. 

    Menurutnya, apabila target tersebut telah tercapai, maka percepatan penyerapan anggaran pada tahun depan pun tidak dapat diragukan lagi. 

    “Tahun depan mulai hari pertama kita akan serap Rp1,2 triliun per hari. Jadi penyerapannya tahun depan sudah tidak lagi masalah,” ungkapnya saat ditemui di kantor BGN, Jumat (26/9/2025). 

    Per hari ini, serapan baru mencapai Rp19,3 triliun atau 27,18% dari pagu awal Rp71 triliun. Meningkat tipis dari realisasi per Senin (22/9/2025) yang senilai Rp17 triliun.  

    Bos BGN tersebut menjelaskan bahwa sampai dengan pertengahan Oktober 2025, akan ada penyerapan Rp4,5 triliun. Apabila sesuai prediksi, maka penyerapan akan mencapai Rp13,8 triliun—dan masih belum mencapai setengahnya dari pagu awal. 

    Penambahan anggaran program MBG pada RAPBN menjadi Rp335 triliun pertama kali diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. 

    “Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun,” katanya, Jumat (15/8/2025). 

    Dia menegaskan program prioritas telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau wilayah Indonesia. 

    “Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri,” ujarnya. 

    Orang nomor satu di RI itu menyatakan melalui MBG, pemerintah akan membangun generasi unggul anak-anak, yang diharapkan akan melahirkan generasi unggul dari tubuh yang sehat dengan gizi yang terpenuhi. 

    Lebih lanjut, Prabowo menargetkan program MBG mampu menjangkau sebanyak 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita yang akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun di Tanah Air.

  • Kisah Pilu Ibu di Afghanistan Kehilangan 3 Anaknya Akibat Malnutrisi

    Kisah Pilu Ibu di Afghanistan Kehilangan 3 Anaknya Akibat Malnutrisi

    Kabul

    Hembusan angin menerbangkan debu saat Ghulam Mohiddin dan istrinya, Nazo, berjalan menuju makam tempat semua anak mereka dimakamkan.

    Mereka menunjukkan kepada kami makam ketiga putra mereka yang meninggal dalam dua tahun terakhir: Rahmat yang berusia satu tahun, Koatan yang berusia tujuh bulan, dan yang terakhir Faisal Ahmad yang berusia tiga bulan.

    Menurut Ghulam dan Nazo, ketiganya meninggal karena gizi buruk.

    “Bisa kalian bayangkan betapa sakitnya saya kehilangan tiga anak? Satu menit bayi itu ada di pelukan, menit berikutnya tak ada,” kata Nazo.

    “Saya berharap setiap hari ada malaikat yang bisa mengembalikan bayi-bayi saya ke rumah.”

    ‘Tiga juta anak dalam bahaya’

    Ghulam dan Nazo, pasangan suami istri asal Afghanistan, seringkali harus menahan lapar.

    Mereka tinggal di pemukiman Sheidaee di luar kota Herat di bagian barat Afghanistan dan sehari-hari mencari nafkah dengan memecahkan kulit kenari.

    Ghulam mengungkapkan rasa sakitnya saat melihat anak-anaknya menangis kelaparan.

    “Rasanya seperti seluruh tubuh saya terbakar. Seperti ada yang menggergaji saya dari kepala sampai kaki,” katanya.

    Kematian anak-anak Ghulam dan Nazo tidak tercatat secara resmi. Namun, kasus ini menjadi bukti nyata dari gelombang kematian yang melanda anak-anak di Afghanistan.

    Negara ini sedang menghadapi krisis kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut laporan PBB.

    John Aylieff, Direktur Program Pangan Dunia (WFP) di Afghanistan, menjelaskan situasi ini.

    “Awal tahun ini, kami mencatat kenaikan gizi buruk anak tertinggi sepanjang sejarah Afghanistan. Dan situasinya semakin memburuk,” ujarnya.

    “Bantuan makanan selama ini berhasil mengendalikan kelaparan dan gizi buruk, terutama bagi lima juta penduduk paling miskin yang sangat bergantung pada dukungan internasional.”

    “Sekarang, bantuan itu tidak ada lagi. Lonjakan gizi buruk ini menempatkan nyawa lebih dari tiga juta anak dalam bahaya.”

    Makam putra Ghulam dan Nazo (Aakriti Thapar/BBC)

    Bantuan untuk Afghanistan menurun drastis karena Amerika Serikat, yang merupakan penyumbang terbesar, telah menghentikan hampir seluruh bantuannya tahun ini.

    Selain itu, menurut WFP, delapan hingga sembilan donor lain juga berhenti memberikan dana, dan banyak yang mengurangi jumlah bantuan mereka secara signifikan.

    Penurunan ini disebabkan oleh dua hal: para donor kini harus merespons berbagai krisis di seluruh dunia, dan kebijakan pemerintah Taliban juga mempengaruhi kemauan masyarakat internasional untuk membantu.

    Apa upaya yang dilakukan pemerintah Taliban untuk membantu warganya?

    Menurut Suhail Shaheen, Kepala Kantor Politik Taliban di Doha, pemerintah Taliban telah melakukan apa pun yang bisa mereka lakukan untuk membantu rakyatnya.

    Namun, ia menegaskan kepada BBC bahwa kelaparan dan gizi buruk yang melanda warga Afghanistan disebabkan oleh sanksi dan pemotongan bantuan dari lembaga internasional, bukan karena pemerintah.

    Ia menjelaskan bahwa anggaran pemerintah hanya bergantung pada pendapatan internal, sehingga terhambat oleh sanksi tersebut.

    Dua pertiga makam di pemakaman Sheidaee adalah makam anak-anak (Aakriti Thapar/BBC)

    Kebijakan Taliban yang tidak fleksibel soal hak-hak perempuan mempengaruhi upaya mereka untuk mendapat pengakuan internasional dan pencabutan sanksi.

    Selain itu, keputusan mereka baru-baru ini untuk melarang perempuan Afghanistan bekerja di LSM dinilai PBB sebagai langkah yang “sangat membahayakan penyaluran bantuan kemanusiaan yang sangat penting.”

    Darurat malnutrisi ini juga disebabkan faktor lain, seperti kekeringan parah yang merusak pendapatan pertanian di lebih dari separuh provinsi di Afghanistan.

    Selain itu, kepulangan paksa lebih dari dua juta warga Afghanistan dari Iran dan Pakistan, yang mengurangi jumlah uang kiriman yang biasa mereka kirimkan ke dalam negeri, juga menjadi salah satu faktor.

    ‘Kelaparan setiap waktu’

    Di pemakaman Sheidaee, kami menemukan bukti yang mencengangkan terkait kematian anak.

    Tak ada catatan terkait siapa yang dimakamkan di sana, jadi kami menghitung sendiri satu per satu.

    Sekitar dua per tiga dari ratusan makam yang ada di sana adalah makam anak-anak, tampak dari ukuran makam mereka yang kecil.

    Penduduk desa berkata kepada kami bahwa pemakaman ini relatif baru, baru ada sekitar dua hingga tiga tahun lalu.

    Mereka juga mengonfirmasi bahwa tidak ada pemakaman khusus untuk anak-anak.

    Seiring kami berjalan melintasi permukiman di Sheidaee, warga ke luar dengan memboyong anak-anak mereka.

    Rahila menggendong Hibatullah, yang di usianya yang menginjak dua tahun, tak bisa berdiri tegap.

    Sementara Durkhanee membawa putranya, Mohammad Yusud, yang hampir berusia dua tahun tapi juga tak mampu berdiri.

    Hampir setengah dari seluruh anak-anak Afghanistan yang berusia di bawah lima tahun mengalami stunting, kata PBB.

    Hanifa memberi makan Rafiullah dengan roti yang dicelupkan di teh, dan kadang kala, obat untuk membuatnya tertidur (Aakriti Thapar/BBC)

    Di salah satu rumah yang terbuat dari lumpur dan tanah liat, Hanifa Sayedi menatap Rafiullah, putranya yang berusia satu tahun. Rafiullah bahkan hampir tidak bisa duduk tegak.

    “Saya sudah membawanya ke klinik, dan mereka bilang dia kurang gizi. Tapi saya tidak punya uang untuk terus membawanya ke sana,” kata Hanifa.

    Hanifa dan suaminya memiliki dua anak lain. Setiap hari, makanan mereka hanya potongan roti kering dan teh hijau khas Afghanistan. Bahkan, terkadang mereka tidak makan sama sekali.

    Karena Rafiullah belum memiliki gigi, Hanifa merendam roti ke dalam teh sebelum menyuapinya.

    “Tapi itu tidak cukup. Dia selalu kelaparan,” keluhnya.

    “Untuk membuatnya tidur, saya berikan obat-obatan ini,” katanya, sambil menunjukkan dua lembar obat.

    Obat-obatan semacam ini bisa merusak jantung, ginjal dan hati anak-anak (Aakriti Thapar/BBC)

    Hanifa dengan putus asa, membeli dua jenis obat dari apotek: Lorazepam, obat penenang, dan Propanolol, obat pengendali tekanan darah tinggi.

    Ia berbohong kepada apoteker bahwa obat itu untuk dirinya sendiri, padahal niatnya adalah untuk membuat Rafiullah, putranya, tertidur. Satu strip obat tersebut berharga 10 Afghani (sekitar Rp2.486), sama dengan harga sepotong roti.

    Hanifa diliputi rasa bersalah karena tak bisa memberi makan anak-anaknya.

    “Saya merasa tercekik, dan rasanya saya harus membunuh anak-anak saya dan diri saya sendiri,” ujarnya.

    Para dokter memperingatkan bahwa pemberian obat-obatan seperti itu pada anak kecil bisa sangat berbahaya.

    Obat ini dapat merusak jantung, ginjal, dan hati anak, bahkan berpotensi mengancam nyawa jika diberikan dalam jangka waktu lama.

    Jeritan minta tolong Hanifa mewakili jutaan keluhan serupa.

    “Sangat menyayat hati berada di negara ini dan melihat semua ini terjadi,” kata John Aylieff dari WFP.

    Ia menceritakan bahwa WFP sampai harus melatih ulang operator hotline mereka karena banyak perempuan menelepon untuk mengancam bunuh diri.

    Mereka merasa putus asa dan tidak tahu lagi bagaimana cara memberi makan anak-anak mereka.

    Penghentian bantuan makanan di komunitas seperti Sheidaee dan wilayah Afghanistan lainnya telah mendorong lebih banyak anak menderita gizi buruk akut. Bukti dari dampak ini terlihat jelas di rumah sakit-rumah sakit.

    Di bangsal gizi buruk Rumah Sakit Regional Badakhshan, Afghanistan timur laut, 26 anak harus berbagi tempat di 12 ranjang.

    Di antara mereka ada Sana, bayi berusia tiga bulan yang menderita gizi buruk, diare akut, dan bibir sumbing.

    Sana adalah anak kedua dari ibunya, Zamira. Anak pertama Zamira, bayi perempuan lainnya, meninggal dunia saat baru berusia 20 hari.

    Zamira khawatir Sana akan meninggal dunia, seperti putri pertamanya (Aakriti Thapar/BBC)

    Zamira menatap pilu putrinya, Sana. “Saya takut anak ini juga akan bernasib sama,” katanya.

    “Saya lelah dengan hidup ini. Rasanya tidak layak untuk dijalani.”

    Saat Zamira berbicara, tangan dan kaki Sana membiru. Jantung kecilnya tidak bisa memompa darah dengan baik. Seorang perawat dengan sigap memberinya oksigen.

    Di ranjang lain, ada Musleha, bayi lima bulan yang menderita gizi buruk dan campak.

    Karima, ibunya, mengatakan Musleha nyaris tak membuka matanya selama beberapa hari terakhir.

    “Dia kesakitan dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Kami miskin dan tidak punya akses ke makanan bergizi. Itu sebabnya dia dalam kondisi seperti ini,” jelas Karima.

    Di ranjang sebelah Musleha, terbaring dua bayi kembar, Mutehara dan Maziyan. Kedua bayi berusia 18 bulan itu juga menderita gizi buruk dan campak, dengan berat badan hanya setengah dari seharusnya.

    Terdengar tangisan Mutehara yang lemah, menunjukkan bahwa ia sedang kesakitan.

    Musleha yang baru berusia lima bulan mengalami gizi buruk dan campak pada saat yang sama (Aakriti Thapar/BBC)

    Sepekan setelah kunjungan ke rumah sakit, kami menghubungi kembali keluarga bayi-bayi tersebut. Kami mendapat kabar duka bahwa Sana, Musleha, dan Mutehara telah meninggal dunia.

    ‘Kami benar-benar tidak sanggup lagi memberi mereka makan’

    Ini bukan pertama kalinya kami mendokumentasikan kematian anak akibat gizi buruk di Afghanistan, tetapi situasi kali ini adalah yang terburuk yang pernah kami lihat.

    Dalam kurun waktu sepekan, tiga bayi dari satu bangsal rumah sakit menjadi korban terbaru dari krisis kelaparan di Afghanistan.

    Dan kondisinya diperkirakan akan semakin parah.

    John Aylieff dari WFP mengatakan bahwa dana bantuan kemanusiaan mereka akan habis pada bulan November.

    “Saat ini, kami sudah mulai menolak perempuan dan anak-anak penderita gizi buruk dari pusat-pusat kesehatan karena kami benar-benar tidak sanggup lagi memberi mereka makan,” jelasnya.

    “Pada November, kami akan berhenti total kecuali ada suntikan dana tambahan.”

    Dengan musim dingin yang akan datang, tingkat urgensi dari bencana yang sedang terjadi di Afghanistan tidak bisa diremehkan.

    Laporan tambahan oleh Mahfouz Zubaide, Aakriti Thapar, Sanjay Ganguly

    Lihat juga Video: Gempa Susulan Masih Terjadi, Warga Afghanistan Minta Bantuan

    (nvc/nvc)

  • KPK Akan Mulai Penyidikan Makanan Cegah Stunting Meski Belum Ada Tersangka
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    KPK Akan Mulai Penyidikan Makanan Cegah Stunting Meski Belum Ada Tersangka Nasional 26 September 2025

    KPK Akan Mulai Penyidikan Makanan Cegah Stunting Meski Belum Ada Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pencegah
    stunting
    untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
    “Rencananya sprindik umum. Rencana itu. Kenapa sprindik umum? Begini, jadi kita di beberapa perkara kita digugat praperadilannya,” kata Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
    Sprindik umum berarti penyidikan tanpa didahului penetapan tersangka terlebih dahulu. KPK mengatakan, sprindik umum ini diterbitkan untuk menghindari adanya gugatan praperadilan.
    Asep mengatakan, gugatan praperadilan biasanya diajukan oleh para tersangka dengan alasan belum pernah diperiksa KPK.
    Karenanya, kata dia, sprindik umum menjadi jalan keluar agar KPK bisa mendalami perbuatan tersangka dan melakukan upaya paksa lainnya.
    “Keuntungan dengan sprindik umum adalah kita juga bisa melakukan upaya paksa tadi. Bisa melakukan penggeledahan, penyitaan, di mana itu tidak bisa dilakukan pada saat penyelidikan. Sehingga penentuan terhadap tersangkanya itu menjadi lebih kuat,” ujarnya.
    Sebelumnya sekitar dua bulan lalu, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan PMT untuk balita dan ibu hamil di Kemenkes.
    “Tindak pidana korupsi terkait itu masih lidik,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, 17 Juli 2025 lalu.
    Namun, Asep belum merinci soal penyelidikan tersebut karena pelaksanaannya biasanya dilakukan secara tertutup sampai ke tahap penyidikan.
    Akan tetapi, berdasarkan informasi yang dihimpun, penyelidikan dilaksanakan sejak awal tahun 2024, sementara itu dugaan korupsi PMT itu diduga terjadi pada 2016-2020.

    Clue
    -nya adalah (terkait pengadaan) makanan bayi dan ibu hamil,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IDAI Ungkap Gejala Keracunan MBG pada Anak, Segera ke RS Jika Mengalami

    IDAI Ungkap Gejala Keracunan MBG pada Anak, Segera ke RS Jika Mengalami

    Jakarta

    Program makan bergizi gratis (MBG) digadang-gadang pemerintah sebagai salah satu prioritas nasional untuk memperbaiki status gizi anak, menurunkan angka stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, beberapa kasus keracunan massal yang muncul di sejumlah daerah justru bertolakbelakang dengan tujuan utama tersebut.

    Alih-alih menjadi solusi, makanan yang seharusnya menyehatkan malah berubah menjadi ancaman. Kasus luar biasa (KLB) keracunan pangan di Kabupaten Bandung Barat misalnya, sudah menimpa lebih seribu pelajar dalam kurun kurang dari sepekan. Ini menjadi bukti ada celah serius dalam aspek keamanan pangan program MBG.

    Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr Piprim Basarah Yanuarso, menekankan kasus keracunan makanan pada anak bukanlah hal sepele. Orang tua, guru, dan pihak sekolah harus sigap melakukan langkah pertama ketika gejala muncul.

    Tanda Perlu Segera Dibawa ke RS

    dr Piprim menekankan keluhan tertentu menjadi tanda anak perlu segera mendapatkan penanganan lebih lanjut di puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Berikut ciri-cirinya:

    Muntah atau diare terus-menerusAda darah dalam muntahan atau tinjaAnak sangat lemas hingga tidak mampu minumSegera menghentikan konsumsi menu MBG saat dicurigai terdapat bau tidak sedap menyengat dan pangan yang tidak segar.

    “Begitu ada gejala, hentikan segera konsumsi makanan tersebut,” jelas dr Piprim dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).

    Sisa makanan maupun kemasan sebaiknya tidak dibuang. IDAI mengimbau untuk menyimpannya dalam wadah tertutup agar bisa diperiksa oleh petugas kesehatan. “Ini penting untuk melacak sumber kontaminasi dan mencegah kejadian serupa terulang,” tegas dia.

    Bila anak menunjukkan gejala ringan, orang tua disebutnya bisa melakukan langkah awal seperti:

    Pastikan anak cukup minum air bersih untuk mencegah dehidrasi.Biarkan anak istirahat di tempat yang nyaman.

    Orang tua atau pihak sekolah juga disarankan untuk melaporkan kasus ke puskesmas atau dinas kesehatan terdekat. Hal ini krusial agar dilakukan investigasi dan mencegah penyebaran kasus ke wilayah lain.

    dr Piprim mengingatkan bahwa makanan sehat bukan hanya dilihat dari sisi kandungan gizinya, tetapi juga keamanan pangan dari dapur hingga meja makan. Kontaminasi dalam proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi bisa mengubah makanan bergizi menjadi ancaman kesehatan.

    “Gizi penting, tapi keamanan pangan tidak kalah penting. Kedua hal itu harus berjalan beriringan,” tegas dr Piprim.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

    Gaduh Keracunan MBG

    8 Konten

    Ribuan anak sekolah dilaporkan mengalami keracunan usai menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Apa saja kemungkinan penyebabnya, dan bagaimana mencegahnya di kemudian hari?

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Bupati Lumajang: Ada Kaitan Tingginya Anak Putus Sekolah dan Pernikahan Dini
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        25 September 2025

    Bupati Lumajang: Ada Kaitan Tingginya Anak Putus Sekolah dan Pernikahan Dini Surabaya 25 September 2025

    Bupati Lumajang: Ada Kaitan Tingginya Anak Putus Sekolah dan Pernikahan Dini
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, tingginya anak putus sekolah punya keterkaitan dengan tingginya angka pernikahan dini di Lumajang.
    Pasalnya, Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang memaparkan, 1.739 anak putus sekolah selama tahun ajaran 2023/2024.
    Sebanyak 392 diantaranya berhenti di jenjang sekolah dasar (SD). Sedangkan sisanya sekitar 1.347 putus sekolah saat menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP).
    Mirisnya, data diatas berbanding lurus dengan data permohonan dispensasi nikah yang dimiliki Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.
    Secara statistik, jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang memang menunjukkan tren penurunan setiap tahun.
    Pada 2022, perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama mencapai 856 perkara.
    Pada 2023 ada 825 perkara dan pada 2024 ada 682 perkara.
    Tahun 2023 hingga 2024 dimana data angkat putus sekolah mencapai 1.739, perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama mencapai 1.507.
    Indah mengakui, terdapat keterkaitan antara angka putus sekolah dan pernikahan dini di Lumajang.
    Meskipun, ia tidak bisa memastikan sepenuhnya apakah semua anak yang putus sekolah akan mengajukan izin dispensasi menikah.
    “Sepertinya ada korelasi antara pernikahan dini dan putus sekolah karena kalau dilihat angkanya hampir sama meskipun tidak semuanya,” kata Indah di Lumajang, Kamis (25/9/2025).
    Indah menyayangkan, banyak anak di Lumajang yang memilih melakukan pernikahan dini.
    Pasalnya, kata Indah, pernikahan dini mengakibatkan banyak hal negatif.
    Salah satunya, akan melahirkan anak dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang.
    “Soal pernikahan dini, ini juga lagi jadi perhatian kita karena pernikahan dini ini imbasnya banyak termasuk akan melahirkan kualitas sdm yang kurang hingga stunting,” jelasnya.
    Indah mengimbau, anak-anak tetap menjaga semangat bersekolah demi masa depan yang lebih baik.
    Anak-anak yang masih belum cukup umur, diminta untuk bersabar menunggu usianya siap menikah.
    Di sisi lain, Indah juga meminta para orang tua untuk selalu mendukung anak-anaknya tetap belajar.
    Menurutnya, lingkungan tempat anak-anak tumbuh dewasa berperan penting bagaimana ia akan berkembang.
    “Sabar dulu tunggu sampai cukup umur, tapi yang penting keluarga harus tetap menyemangati anak-anak untuk tetap sekolah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Dorong Evaluasi Menyeluruh Ketimbang Menyetop MBG, Ini Alasannya

    Legislator Dorong Evaluasi Menyeluruh Ketimbang Menyetop MBG, Ini Alasannya

    Jakarta: Sejumlah pimpinan DPR menegaskan, program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi pelaksanaannya agar lebih efektif dan tepat sasaran.  Namun sebagai program prioritas Presiden, MBG tidak perlu untuk disetop secara keseluruhan di tengah sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi,

    Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menegaskan MBG merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak.  “Program prioritas Presiden, Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Jika di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” kata Said, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, 25 September 2025.

    Menurut Said, kasus keracunan yang sempat disebut mencapai 5.300 hingga 5.800 orang tidak boleh dijadikan alasan untuk menyetop program.  “Kesannya sekarang, kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala KSP yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti ada konklusi harus disetop, jangan!” tegasnya.

    Ia menyoroti efektivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani hingga 3.000 porsi per hari. Menurutnya, jumlah itu terlalu besar dan berisiko pada kualitas makanan. “Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? Satu SPPG cukup 1.500, sehingga menu Makan Bergizi Gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujarnya.
    Turunkan Angka Stunting
    Senada, Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene menegaskan MBG penting untuk menurunkan angka stunting. “Angka stunting saat ini sudah berada pada level 14,5 persen. Kita tidak boleh berhenti di situ. Dengan adanya program MBG ini harapannya dapat menuju angka nol stunting,” katanya.

    Felly menambahkan, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal, terutama petani dan pedagang kecil. Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah kasus keracunan.
     

    Ia memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah. “Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Dengan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah bersama DPR meyakini MBG dapat terus berjalan demi masa depan generasi muda Indonesia yang sehat dan cerdas. 

    Jakarta: Sejumlah pimpinan DPR menegaskan, program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi pelaksanaannya agar lebih efektif dan tepat sasaran.  Namun sebagai program prioritas Presiden, MBG tidak perlu untuk disetop secara keseluruhan di tengah sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi,
     
    Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menegaskan MBG merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak.  “Program prioritas Presiden, Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Jika di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” kata Said, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, 25 September 2025.
     
    Menurut Said, kasus keracunan yang sempat disebut mencapai 5.300 hingga 5.800 orang tidak boleh dijadikan alasan untuk menyetop program.  “Kesannya sekarang, kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala KSP yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti ada konklusi harus disetop, jangan!” tegasnya.

    Ia menyoroti efektivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani hingga 3.000 porsi per hari. Menurutnya, jumlah itu terlalu besar dan berisiko pada kualitas makanan. “Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? Satu SPPG cukup 1.500, sehingga menu Makan Bergizi Gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujarnya.

    Turunkan Angka Stunting
    Senada, Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene menegaskan MBG penting untuk menurunkan angka stunting. “Angka stunting saat ini sudah berada pada level 14,5 persen. Kita tidak boleh berhenti di situ. Dengan adanya program MBG ini harapannya dapat menuju angka nol stunting,” katanya.
     
    Felly menambahkan, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal, terutama petani dan pedagang kecil. Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah kasus keracunan.
     

    Ia memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah. “Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujarnya.
     
    Dengan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah bersama DPR meyakini MBG dapat terus berjalan demi masa depan generasi muda Indonesia yang sehat dan cerdas. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Gubernur  : Satgas Pamtas sudah jaga wilayah perbatasan dengan baik

    Gubernur  : Satgas Pamtas sudah jaga wilayah perbatasan dengan baik

    Kupang (ANTARA) – Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengatakan ratusan personel Satgas Pamtas RI-RDTL sudah menjalankan tugasnya dengan baik menjaga wilayah perbatasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Tentunya mereka sudah bekerja dengan baik, menjaga wilayah perbatasan kita, terutama di wilayah perbatasan di Kabupaten Belu dan Malaka sampai di Oepoli,” katanya di Kupang, Kamis.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri upacara pelepasan Satgas Yonif 741/Garuda Nusantara dan Satgas Yonarhanud 15/Dahana Bhaladika Yudha di Lapangan Lantamal VII Kupang.

    Melki mengatakan kehadiran personel Satgas Pamtas RI-RDTL di NTT tidak hanya dalam hal menjaga pertahanan negara di batas negara, tetapi juga di bidang lain.

    “Saya dapat kabar bahwa mereka ini melakukan kegiatan-kegiatan dalam aspek kesehatan, seperti penanganan stunting serta juga di bidang pendidikan,” ujar dia.

    Di bagian stunting, Satgas Pamtas membagikan susu bagi ibu-ibu hamil dan anak-anak untuk membantu tumbuh kembang anak-anak di wilayah perbatasan RI-RDTL..

    Mereka juga, ujar Melki, memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan RI-RDTL serta membantu masyarakat dalam aspek berbagi pengalaman untuk bercocok tanam.

    “Dalam bidang pertanian juga saya dengar mereka cukup membantu warga kita di perbatasan RI-RDTL,” tambah dia.

    Melki menyampaikan terima kasih kepada para personel TNI AD di wilayah perbatasan yang sudah berdedikasi untuk pembangunan di NTT.

    Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan pesan untuk personel Satgas Pamtas RI-RDTL yang sudah berada di dua markas Satgas Pamtas yakni sektor Timor dan Barat.

    “Saya berharap juga selain tugas pertahanan negara, di waktu sengang juga saya harap mereka bisa membantu masyarakat di perbatasan RI-RDTL,” ujar dia.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prevalensi Stunting di Jember Capai 30,4 Persen, Tertinggi Se-Jatim
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        23 September 2025

    Prevalensi Stunting di Jember Capai 30,4 Persen, Tertinggi Se-Jatim Surabaya 23 September 2025

    Prevalensi Stunting di Jember Capai 30,4 Persen, Tertinggi Se-Jatim
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com

    Stunting
    alias tengkes di Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih jadi persoalan serius.
    Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi
    stunting
    di Jember sebesar 30,4 persen, atau tertinggi di Jawa Timur. 
    Analis Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, Farida Hary Anggraini menyampaikan bahwa atas hasil tersebut, Jember menjadi peringkat pertama kasus
    stunting
    terbanyak dari 38 kabupaten/kota di Jatim.
    Anak dengan
    stunting
    parah mencapai 3,9 persen.

    Stunting
    yang belum ke tingkat sangat parah 26,5 persen,” ucapnya saat memberikan materi pelatihan di Kantor DPC PDI-P Jember, Minggu (21/9/2025).
    Farida mengatakan bahwa survei itu hanya menyasar 836 balita yang kebetulan memiliki permasalahan gizi.
    Namun, berdasarkan hasil penimbangan balita oleh Dinkes Jember pada Mei 2024, angkanya tak sampai 10 persen, dengan lokus terbanyak di Kecamatan Rambipuji, Pakusari, Kaliwates, dan Jelbuk.
    Anggota Fraksi Jember, Widarto, menuturkan bahwa ia turut prihatin dengan tingginya angka
    stunting
    di Jember.
    Menurutnya, melalui politik,
    stunting
    yang bisa mengancam masa depan generasi bisa diselamatkan.
    Kontribusi yang bisa diberikan, tambahnya, melalui penerjunan kader-kader perempuan partai ke desa-desa atau kelurahan di sejumlah kecamatan yang menjadi lokus stunting tinggi, di antaranya Sukorambi, Sumbersari, Pakusari, Patrang, dan Arjasa.
    “Kami akan terjunkan teman-teman mulai dari proses pendataan, berapa remaja-remaja putri yang berpotensi menjadi sumber stunting karena faktor ekonomi atau pendidikan,” ucap Sekretaris DPC PDI-P Jember itu.
    Sebanyak 60 kader perempuan, kata dia, telah dilatih dan akan segera terjun.
    Mereka akan bekerja sama dengan pihak puskesmas, kader posyandu setempat, dan tokoh agama.
    “Prinsipnya yang lebih diutamakan adalah di hulunya. Kami menutup sumber-sumber penyebab stunting,” ucap Widarto yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jember itu.
    Widarto berharap, prevalensi
    stunting
    di Jember bisa turun dan berada di bawah lima persen.
    “Kalau
    stunting
    -nya semakin kecil, pendidikan aksesnya bagus, ya IPM kita akan naik juga,” kata dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perkuat Upaya Pencegahan Stunting, Pemkot Kediri Gelar Rakor TPPS dan Sosialisasi GENTING

    Perkuat Upaya Pencegahan Stunting, Pemkot Kediri Gelar Rakor TPPS dan Sosialisasi GENTING

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program-program penurunan stunting yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Selasa (23/9/2025) di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.

    Rakor ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

    Sekretaris Daerah Kota Kediri sekaligus Ketua TPPS, Bagus Alit, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kota Kediri berhasil meraih peringkat ke-7 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dalam penilaian kinerja percepatan penurunan stunting 2025, dengan skor 129. “Pencapaian ini tentu patut kita syukuri, namun juga menjadi pengingat bahwa masih banyak ruang yang harus kita optimalkan,” tegasnya.

    Ia menyoroti beberapa rekomendasi penting dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain: optimalisasi strategi berbasis data yang valid dan terintegrasi, memastikan konsistensi program PPPS masuk dalam dokumen perencanaan daerah, menguatkan komitmen tata laksana gizi dan perluasan sasaran, mendorong inovasi-inovasi baru.

    Khususnya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, penguatan sistem informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah saja tidak cukup, tetapi harus menggandeng seluruh elemen mulai dari dunia usaha, akademisi, komunitas, media, hingga peran keluarga sebagai ujung tombak. Saya berharap rakor ini bisa menjadi wadah untuk berdiskusi dan merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan kinerja TPPS Kota Kediri,” terang Bagus.

    Kegiatan turut mendatangkan narasumber dari DP3AK Provinsi Jawa Timur yang mereviu paparan hasil penilaian kinerja pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Hasil evaluasi juga menunjukkan sejumlah aspek yang perlu diperkuat, seperti: prevalensi stunting Kota Kediri pada Tahun 2024, cakupan ASI eksklusif bayi usia kurang dari 6 bulan, kehamilan yang tidak diinginkan, Integrasi data valid, inovasi program gizi, konsistensi dalam RPJMD/RKPD dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

    “Untuk itu, Kota Kediri sangat mengharapkan pendampingan dan masukan yang berkelanjutan dari DP3AK Provinsi Jawa Timur agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kota Kediri semakin terarah, efektif, dan terukur,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, juga digelar sosialisasi program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), yang menghadirkan narasumber dari Perwakilan Kemenduk Bangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur.

    Program GENTING sendiri merupakan inisiatif Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagai salah satu quick win dalam percepatan penurunan stunting.

    “GENTING mengedepankan gotong royong masyarakat, di mana pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih berperan sebagai orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Saya memandang, GENTING akan menjadi wadah yang strategis untuk menguatkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, akademisi, media, serta keluarga,” jelas Bagus.

    Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin mengatakan melalui program GENTING, pihaknya berupaya menggugah kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi menjadi orang tua asuh dengan berdonasi baik berupa dana maupun kegiatan.

    “Untuk pengumpulan donasi, sementara ini yang sudah ada MoU dengan Kemendukbangga adalah rumah zakat. Jadi untuk pengelolaan dana ada dari pihak luar atau disalurkan ke rekening rumah zakat kemudian diintervensi,” jelasnya.

    Penanganan stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat. Dengan sinergi dan kerja keras bersama semua pihak Cholis yakin dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kota Kediri, mewujudkan generasi Kota Kediri yang sehat, produktif dan siap menyongsong Indonesia emas 2045. [nm/suf]