Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Sistem Evaluasi Baru MBG: Berat-Tinggi Badan Anak Dicek Setiap 6 Bulan

    Sistem Evaluasi Baru MBG: Berat-Tinggi Badan Anak Dicek Setiap 6 Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memperluas pengawasan terhadap program pemberian makanan bergizi (MBG), tak hanya dari sisi produksi, tetapi juga terhadap kondisi penerima manfaat. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah pemeriksaan berkala tinggi dan berat badan siswa penerima MBG.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, evaluasi efektivitas program gizi tidak bisa hanya dilakukan dari dapur produksi. Pengawasan terhadap kondisi fisik penerima juga penting agar program berjalan tepat sasaran.

    “Pengawasan monitor program sudah disetujui. Tiap 6 bulan penerima gizi diukur berat badan, tinggi badan, sehingga akan tahu seefektif apa programnya,” kata Budi di Kemenkes, Kamis (2/10/2025).

    Langkah ini juga akan diperkuat dengan survei gizi nasional yang lebih menyeluruh, dimulai dari pengukuran prevalensi stunting, hingga diperluas pada anak-anak sekolah dalam jangka lima tahun ke depan.

    “Kita akan survei gizi nasional dulu untuk stunting aja dan ditambah 5 tahun untuk anak-anak sekolah, jadi bisa dilihat status gizi anak-anak dan bisa menggunakannya sebagai nantinya untuk kebijakan,” ujarnya.

    Dari sisi pengawasan terhadap program MBG akan melibatkan unit terbesar dalam sistem pendidikan nasional, yakni sekolah. Pemerintah akan mengandalkan jaringan sekolah sebagai ujung tombak pemantauan penerima manfaat program makanan bergizi.

    “Pengawasan kita ingin melibatkan unit terbesar, pengawasan bukan hanya produksi, tapi juga penerimanya, dan di sini unit penerima paling besar Menteri Dikdasmen, sekolah umum 450 ribu lebih,” ungkapnya.

    Karena itu, sekolah-sekolah penerima bantuan akan diberikan peran penting dalam proses pengawasan sederhana namun krusial terhadap kualitas makanan yang diterima siswa setiap hari.

    “Kita libatkan sekolah penerima bantuan melakukan pengawasan dan akan mengkoordinasikan agar bisa memanfaatkan unit-unit sekolah di seluruh untuk mengawasi, sehingga bisa dilihat warnanya berubah apa ngga, baunya berubah apa ngga, fisiknya berubah apa ngga, pengawasan sesederhana itu akan dilakukan untuk mengurangi risiko keracunan,” jelas Budi.

    Dengan sistem pengawasan gizi dan keamanan pangan yang berlapis ini, pemerintah berharap dapat mencegah kejadian luar biasa seperti keracunan massal, sekaligus memastikan program MBG berdampak positif terhadap status gizi anak-anak Indonesia.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prioritas Nutrisi Agar Anak Tumbuh Maksimal Menurut Dokter, Wajib Ada di Menu Makan

    Prioritas Nutrisi Agar Anak Tumbuh Maksimal Menurut Dokter, Wajib Ada di Menu Makan

    Jakarta –

    Picky eater bukan sekadar drama makan sehari-hari. Anak yang pilih-pilih makanan berisiko mengalami penurunan berat badan karena asupan gizinya tidak tercukupi. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

    Penurunan berat badan pada anak bukan berarti timbangan fisik anak harus benar-benar turun. Beberapa panduan kesehatan anak menganggap bahwa ketika berat atau tinggi anak tidak mengikuti kurva pertumbuhan sesuai usia, itu sudah tanda peringatan – bahkan jika beratnya belum turun drastis. Panduan The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) menyebut bahwa ‘faltering growth’ harus diwaspadai bila terjadi keterlambatan kenaikan berat atau tinggi badan dibanding yang diharapkan.

    Pilih-pilih makan merupakan masalah serius karena dapat menyebabkan asupan nutrisi esensial yang tidak cukup, meningkatkan risiko kekurangan gizi, penurunan berat badan, dan masalah pertumbuhan, terutama pada anak usia prasekolah.

    Menurut Prof Dr dr Damayanti Rusli Sjarif, SpA(K), pakar nutrisi dan metabolik anak, protein hewani adalah nutrisi yang wajib ada dalam menu makan anak sehari-hari.

    “Harus protein hewani. Kenapa? Karena asam amino esensialnya lengkap. Asam amino esensial itu nggak bisa diproduksi badan kita sendiri,” beber Prof Damayanti.

    Dibandingkan protein nabati, protein hewani lebih mudah diserap tubuh sekaligus kaya mikronutrien penting, mulai dari zat besi, vitamin D, omega-3, hingga zinc. Semua zat ini berperan dalam mendukung fungsi otak, sistem imun, serta pertumbuhan sel dan organ tubuh.

    Anak yang kekurangan asupan protein hewani berisiko mengalami hambatan pertumbuhan, bahkan stunting. Kondisi ini dapat berdampak jangka panjang, mulai dari gangguan kognitif hingga masalah perkembangan fisik.

    Ragam pilihan protein hewani

    Bukan cuma daging sapi atau ayam, protein hewani juga bisa diperoleh dari berbagai sumber makanan sehari-hari. Susu dan produk olahannya dapat menjadi pilihan, sementara telur dikenal sebagai sumber protein lengkap yang praktis. Ikan pun penting, terutama ikan laut yang kaya omega-3.

    Prof Damayanti juga menekankan pentingnya hati ayam sebagai salah satu sumber nutrisi terbaik bagi anak.

    “Hati ayam itu sumber zat besi yang terbaik. Hati unggas ya. Hati ayam, hati angsa, hati bebek. Sengnya ada. Di dalam hati ayam itu vitamin A-nya tinggi,” ucap Prof Damayanti.

    Risiko kekurangan protein hewani

    Anak yang kekurangan asupan protein hewani akan lebih rentan mengalami pertumbuhan terhambat. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko stunting, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak, kecerdasan, serta daya tahan tubuh.

    “Asupan protein hewani yang tidak memadai bisa mengganggu pertumbuhan sel dan organ tubuh, yang berakibat pada gangguan kognitif dan perkembangan fisik anak,” ujar Prof. Damayanti.

    Dengan memberi prioritas pada protein hewani dan sumber mikronutrien, anak bisa tumbuh sehat, cerdas, dan mencapai potensi maksimalnya.

    Waktu emas pertumbuhan Si Kecil hanya terjadi sekali, & tak bisa terulang kembali. Jangan biarkan Gerakan Tutup Mulut (GTM) menghalangi tumbuh kembangnya. Setiap pilihan apapun, kapanpun – terasa seperti momen penentu yang akan membentuk masa depan Si Kecil. Yuk Moms kita ubah Gerakan Tutup Mulut (GTM) menjadi Gerakan Tumbuh Maximal karena pilihan terbaik Bunda hari ini, menentukan masa depan Si Kecil esok hari.

    Kini GTM bukan lagi drama, tapi #GerakanTumbuhMaximal #KarenaWaktuTakBisaKembali!

    (kna/kna)

  • Menkes Usul Kurikulum Keamanan Pangan Agar Anak Terhindar Keracunan MBG

    Menkes Usul Kurikulum Keamanan Pangan Agar Anak Terhindar Keracunan MBG

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan topik soal keamanan pangan dan gizi menjadi pelajaran wajib dalam kurikulum sekolah. Menkes menuturkan cara ini dilakukan agar anak lebih paham seperti apa makanan yang masih layak konsumsi.

    Dalam rapat kerja bersama anggota DPR-RI Komisi IX, Menkes menuturkan ini sebagai upaya salah satu upaya pencegahan masalah keracunan menu makan bergizi gratis (MBG).

    “Sejak dulu waktu stunting kan sudah bikin Kurikulum Merdeka-nya sama Pak Nadiem. Beberapa kurikulum kesehatan dibikin bersama-sama dengan Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dulu yang kita masukan ke Kurikulum Merdeka Belajar, sehingga mendidik anak-anak kita mengenai gizi dan keamanan makanan,” kata Menkes dalam ruang rapat DPR-RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

    Budi lalu menyebut dirinya sudah berkomunikasi dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Ia mengusulkan materi keamanan pangan dan gizi ini tidak hanya dimasukkan dalam kurikulum pilihan, tapi pelajaran wajib.

    Dengan begini, pencegahan kejadian keracunan MBG bisa dilakukan secara berlapis, tidak hanya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saja.

    “Nah, saya sudah ngomong sama Menteri Dikdasmen kalau bisa yang mengenai pangan dan gizi dimasukin bukan hanya Merdeka Belajar, itu kan bisa pilih, nanti masuknya sebagai wajib,” kata Menkes.

    “Supaya nanti anak-anak juga tahu nggak usah diajari gurunya ‘pak, kalau ini sudah nggak sehat nih, jadi saya nggak makan’ dan melaporkannya, sehingga fungsi kontrolnya lebih baik lagi,” sambungnya.

    Berkaitan dengan peran sekolah, Menkes sebelumnya juga mengusulkan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) untuk membantu pengawasan MBG di sekolah. Jika selama ini UKS lebih banyak digunakan sebagai tempat pendidikan dan pembinaan, Menkes meminta UKS juga diperbantukan dalam mengawasi MBG.

    Melalui UKS, anak-anak sekolah juga diajarkan untuk lebih memahami gizi dan keamanan pangan.

    “Misalnya, nanti kita ajarin UKS kalau menerima makanan dilihat dulu. Ada warna yang aneh nggak, ada bau yang aneh nggak, ada lendirnya nggak, ini kita mau ajarin. Sehingga nanti kalau masuk, bisa mencegah nggak usah dimakan duluan,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Mengenal Jenis dan Kualifikasi Ahli Gizi, Profesi yang Lagi ‘Hits’ di Garda Depan MBG

    Mengenal Jenis dan Kualifikasi Ahli Gizi, Profesi yang Lagi ‘Hits’ di Garda Depan MBG

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah saat ini menjadi sorotan publik. Di balik niat baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, muncul pertanyaan besar: siapa yang seharusnya merancang dan memastikan program ini berjalan efektif?

    Idealnya, posisi penting dalam kebijakan pangan dan gizi diisi oleh tenaga profesional dengan latar belakang ilmu gizi. Faktanya, keterlibatan tenaga gizi banyak jadi sorotan karena dinilai belum optimal. Bahkan beberapa posisi strategis dalam program ini bukan ditempati oleh profesional di bidang gizi.

    Berbekal kompetensi khusus yang dibentuk melalui pendidikan formal, sertifikasi, hingga kode etik profesi, peran ahli gizi sejatinya bukan sekadar menentukan menu atau membantu diet penurunan berat badan. Fungsi dan tanggung jawab ahli gizi juga mencakup perencanaan, intervensi, mengawasi kualitas dan keamanan serta evaluasi program gizi berskala individu hingga populasi.

    Tapi sebenarnya, siapa saja sih yang dikategorikan sebagai tenaga gizi atau ahli gizi? Kualifikasi apa yang dimiliki, dan apa bedanya dengan profesi lain yang juga bersinggungan dengan nutrisi?

    Untuk memahami lebih jauh, mari dikupas satu persatu.

    Kualifikasi Profesi Ahli Gizi, Nutrisionis, dan Dietisien

    Di kalangan awam, istilah ‘ahli gizi‘ punya makna yang luas, mencakup siapapun yang punya pengetahuan tentang ilmu gizi. Namun jika merujuk pada regulasi yang berlaku, ternyata ada kualifikasi tertentu untuk dapat menjalankan profesi tenaga gizi atau ahli gizi.

    Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Permenkes No. 26 Tahun 2013, tenaga gizi di Indonesia terdiri dari dua kategori yakni nutrisionis dan dietisien.

    Lulusan D3 Gizi (A.Md.Gz), ahli madya giziLulusan D4 Gizi (S.Tr.Gz), sarjana terapan giziLulusan S1 Gizi (S.Gz), sarjana gizi/nutrisionisLulusan pendidikan profesi (RD), Dietisien

    Nutrisionis adalah istilah umum yang digunakan untuk profesional yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang gizi dan memiliki pengetahuan luas tentang nutrisi dan dapat memberikan edukasi serta konseling gizi secara umum. Nutrisionis memiliki fokus pada promotif dan preventif gizi di masyarakat.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/342/2020 tentang standar profesi nutrisionis, yang termasuk nutrisionis adalah:

    Lulusan D3 Gizi (A.Md.Gz) atau ahli madya giziLulusan D4 Gizi (S.Tr.Gz) atau sarjana terapan giziLulusan S1 Gizi (S.Gz) atau sarjana gizi/nutrisionisLulusan magister gizidan lulusan doktoral gizi.

    Dietisien adalah ahli gizi yang telah menempuh pendidikan profesi dietisien dan memiliki kualifikasi tertinggi dalam memberikan terapi gizi medis, asesmen status gizi pasien, serta praktik mandiri. Dietisien memiliki kewenangan tersebut karena telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup serta Surat Izin Praktik (SIP) yang harus diperpanjang setiap 5 tahun sebagai syarat legal untuk berpraktik.

    Kedua kategori ini diakui secara resmi oleh negara berdasarkan peraturan terbaru pada UU No. 17 Tahun 2023 sebagai tenaga kesehatan bidang gizi, sehingga sah disebut ahli gizi.

    Di Indonesia, secara resmi tidak ada gelar khusus untuk profesi ini. Namun di beberapa negara seperti Amerika Serikat, gelar RD (Registered Dietitien) atau RDN (Registered Dietitien Nutritionist) dapat dilekatkan di belakang nama. Begitupun jika melanjutkan ke jenjang doktor klinis (S3), dapat mencantumkan gelar DCN (Doctor of Clinical Nutrition).

    Gelar ‘Ahli Gizi’ dalam Konteks Akademis

    Di luar profesi ahli gizi yang mencakup nutrisionis dan dietisien, ada juga sebutan ‘ahli gizi’ untuk profesi lain yang juga mendalami ilmu gizi. Salah satu contoh yang belakangan cukup populer adalah dr Tan Shot Yen, seorang dokter (tentunya dengan latar belakang sarjana ilmu kedokteran) yang mengambil pendidikan S3 di bidang ilmu gizi masyarakat, sehingga kerap dijuluki ‘ahli gizi’ dalam berbagai publikasi di media massa meski profesinya terdaftar sebagai dokter atau tenaga medis.

    Menurut regulasi yang berlaku, jenjang S2 atau S3 bidang ilmu gizi memang tidak mensyaratkan latar belakang profesi ahli gizi. Karenanya, jenjang pendidikan ini tidak otomatis memberi kewenangan praktik jika tidak menempuh pendidikan sarjana gizi dan pendidikan profesi dietisien sebagai nutrisionis atau dietisien sebelumnya.

    Secara akademik, lulusan magister dan doktor tetap diakui sebagai ‘ahli gizi’ atau ‘pakar gizi’ dalam konteks keilmuan, yang dimaknai bukan sebagai profesi melainkan ahli dengan kepakaran di bidang ilmu gizi. Para pakar ini umumnya berkarier sebagai peneliti, dosen, konsultan kebijakan, atau pimpinan program gizi berskala nasional maupun internasional.

    Dengan demikian, ahli gizi dalam pengertian legal-profesional adalah mereka yang memenuhi syarat pendidikan vokasi, sarjana, atau profesi dietisien sesuai aturan. Sementara itu, jenjang pascasarjana lebih memperkuat peran di ranah akademik dan riset, bukan praktik klinis langsung.

    Jenis-jenis Profesi Ahli Gizi

    Peran seorang ahli gizi dapat dikelompokkan berdasarkan fokus kerja dan lingkungannya. Secara umum, terdapat tiga spesialisasi utama yang menunjukkan beragamnya kontribusi ahli gizi.

    Gizi Masyarakat

    Ahli gizi yang berfokus pada gizi masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan status gizi secara luas. Nutrisionis lebih difokuskan pada pelayanan kerja ini. Beberapa contoh bidang kerja dalam Gizi Masyarakat meliputi:

    Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama: Merancang dan melaksanakan program edukasi gizi untuk publik, seperti kampanye pencegahan stunting, promosi ASI eksklusif, atau sosialisasi gizi seimbang.Peneliti Gizi: Melakukan studi dan riset untuk mengidentifikasi masalah gizi di suatu populasi dan mencari solusi berbasis bukti.Lembaga Pemerintah atau Nonpemerintah: Bekerja di dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, atau organisasi internasional seperti UNICEF dan WHO untuk menyusun kebijakan dan program gizi berskala besar.

    Gizi Klinik

    Dietisien difokuskan berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit atau klinik. Fokus utama Ahli Gizi Klinik adalah memberikan asuhan gizi terintegrasi untuk pasien dengan kondisi medis tertentu. Bidang pekerjaan ahli gizi klinik mencakup:

    Konsultan Gizi Praktik Mandiri: Membuka klinik pribadi untuk memberikan konseling gizi individual kepada klien yang membutuhkan penanganan gizi spesifik, seperti manajemen berat badan atau diet untuk kondisi alergi.Rumah Sakit: Melakukan asesmen status gizi pasien, merancang intervensi gizi (terapi diet), dan memantau perkembangan gizi pasien rawat inap dan rawat jalan. Ini termasuk penanganan gizi untuk pasien diabetes, penyakit jantung, gagal ginjal, atau pasien kritis.Ahli Gizi Olahraga (Sport Nutritionist): Merancang program nutrisi untuk atlet, memastikan kebutuhan energi dan nutrisi mereka terpenuhi untuk mengoptimalkan performa dan pemulihan.

    Gizi Institusi

    Spesialis gizi institusi berfokus pada manajemen penyelenggaraan makanan dalam skala besar. Ahli gizi yang bekerja di gizi institusi memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan. Bidang kerja di Gizi Institusi meliputi:

    Layanan Makanan di Rumah Sakit: Merencanakan menu, mengawasi proses produksi, dan mendistribusikan makanan yang sesuai dengan kondisi medis pasien di rumah sakit.Katering atau Layanan Makanan Massal: Mengelola layanan katering untuk perusahaan, sekolah, atau acara besar, memastikan menu yang disajikan sehat, bervariasi, dan memenuhi standar gizi.Industri Pangan: Terlibat dalam pengembangan produk makanan baru, memastikan kandungan nutrisi, dan menyusun label nutrisi yang akurat pada kemasan produk. Mereka juga berperan dalam quality control.

    Organisasi yang Menaungi Profesi Ahli Gizi

    Di Indonesia, profesi ahli gizi dinaungi oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). Organisasi ini memiliki peran vital dalam menjaga profesionalisme, etika, dan kompetensi para anggotanya. PERSAGI menetapkan Kode Etik Ahli Gizi Indonesia yang harus dipatuhi oleh setiap praktisi. Kode etik ini mengatur perilaku profesional, kerahasiaan informasi klien, dan standar praktik yang berbasis bukti ilmiah.

    Keberadaan organisasi profesi juga menjamin bahwa setiap praktik yang dilakukan oleh anggotanya selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu gizi. PERSAGI juga berperan dalam menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas profesional.

    Selain itu, PERSAGI juga memiliki peran advokasi, yakni memperjuangkan hak dan posisi ahli gizi dalam sistem kesehatan nasional. Dengan demikian, profesi ini mendapat pengakuan yang jelas dalam kerangka tenaga kesehatan, sejajar dengan profesi medis lainnya.

    Kemiripan dengan Profesi Sejenis

    Profesi ahli gizi seringkali dianggap sama saja seperti profesi lain yang bersinggungan dengan pangan dan nutrisi misalnya dokter spesialis gizi klinis dan pakar teknologi pangan. Padahal, sebenarnya masing-masing punya jalur pendidikan, kewenangan, dan lingkup kerja yang berbeda.

    Sebagai perbandingan, berikut rangkuman singkatnya:

    Ahli Gizi (Nutrisionis/Dietisien)Latar belakang: D3, S1 Gizi, atau Profesi Dietisien.Fokus: Konseling gizi, edukasi masyarakat, manajemen diet, hingga terapi gizi medis.Status: Tenaga kesehatan resmi, memiliki STR dan SIP untuk praktik.Dokter Spesialis Gizi Klinik (SpGK)Latar belakang: Dokter umum yang menempuh pendidikan spesialisasi gizi klinik.Fokus: Menegakkan diagnosis penyakit, memberikan terapi medis, termasuk obat, serta merancang intervensi gizi.Peran: Sering bekerja sama dengan dietisien dalam menangani pasien dengan kondisi klinis kompleks.Kewenangan: SpGK merupakan spesialisasi dalam profesi dokter, sehingga berwenang melakukan tindakan medis dan meresepkan obat.Lulusan Teknologi Pangan (‘Tekpang’)Latar belakang: Sarjana Teknologi Pangan atau Ilmu Pangan.Fokus: Ilmu dan teknologi pengolahan makanan, pengawetan, inovasi produk pangan, keamanan pangan, serta quality control di industri makanan.Peran: Memastikan makanan aman, bergizi, dan sesuai standar produksi massal.Kewenangan: Teknologi pangan lebih ke arah proses produksi dan pengembangan makanan. Tugasnya berbeda dengan ahli gizi yang lebih fokus pada kebutuhan nutrisi individu atau populasi.

    Halaman 2 dari 7

    Simak Video “Video: Ahli Gizi Soroti Suhu Penyimpanan Menu Makan Gratis”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

    Gaduh Keracunan MBG

    22 Konten

    Ribuan anak sekolah dilaporkan mengalami keracunan usai menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Apa saja kemungkinan penyebabnya, dan bagaimana mencegahnya di kemudian hari?

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 

    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.

    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 

    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.

    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.

    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 

    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 

    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 

    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 

    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.
     
    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 
     
    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.
     
    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 
     
    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 
     
    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.
     
    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 
     
    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.
     
    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 
     
    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.
     
    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 
     
    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 
     
    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.
     
    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 
     
    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 
     
    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Wali Kota Bandung Tekankan Pentingnya Budaya Risiko dalam Pemerintahan

    Wali Kota Bandung Tekankan Pentingnya Budaya Risiko dalam Pemerintahan

    Bandung: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan pentingnya membudayakan kesadaran terhadap risiko dalam setiap aspek pemerintahan, mulai dari kebijakan, program, hingga pelaksanaan pembangunan. Hal ini ia sampaikan dalam pembukaan Executive Workshop Membangun Budaya Risiko melalui Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kota Bandung yang digelar di eL Hotel Bandung, Selasa, 30 September 2025.

    Farhan menegaskan bahwa membangun budaya risiko bukan hanya soal kewaspadaan, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang cermat, siaga, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyatakan bahwa segala bentuk kebijakan pemerintah pasti mengandung potensi risiko yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi akhir.

    “Budaya risiko bukan tentang rasa takut, tetapi soal ketelitian dan kesiapan. Dengan manajemen risiko yang baik, kita bisa mencegah masalah baru di masa depan, termasuk potensi masalah hukum,” ujar Farhan.

    Lebih lanjut, ia memastikan bahwa sejumlah program prioritas Kota Bandung seperti Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Dahsat akan tetap dilanjutkan. Menurutnya, program-program berbasis partisipasi masyarakat tersebut perlu dijalankan secara terintegrasi guna memperkuat ketahanan pangan, mengelola sampah dengan lebih baik, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
     

    “Program ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus simultan, karena ujungnya bisa membantu kita menangani masalah besar seperti TBC dan stunting,” tandasnya.

    Sementara itu, Inspektur Kota Bandung, Dharmawan, menambahkan bahwa manajemen risiko seharusnya tidak dipandang sebatas rutinitas administratif. Ia menilai, pendekatan ini harus diinternalisasi sebagai budaya kerja yang baru di lingkungan Pemkot Bandung.

    “Manajemen risiko adalah budaya yang proaktif, cerdas, dan berani berinovasi. Para pimpinan perangkat daerah harus menjadi motor penggerak transformasi budaya ini, sekaligus pemilik risiko di unit kerjanya masing-masing,” kata Dharmawan.

    Ia pun menyampaikan harapannya agar melalui pelatihan ini, pemerintah kota dapat mencapai tiga tujuan utama: pertama, lahirnya komitmen kolektif dari seluruh pimpinan perangkat daerah; kedua, tersusunnya rancangan awal risiko prioritas tingkat kota untuk perencanaan RKPD 2026; dan ketiga, terbentuknya rencana aksi pribadi dari masing-masing pimpinan OPD.

    “Dengan begitu, kita bisa mengamankan pencapaian visi Bandung Utama: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis,” ungkap Dharmawan.

    Bandung: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan pentingnya membudayakan kesadaran terhadap risiko dalam setiap aspek pemerintahan, mulai dari kebijakan, program, hingga pelaksanaan pembangunan. Hal ini ia sampaikan dalam pembukaan Executive Workshop Membangun Budaya Risiko melalui Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kota Bandung yang digelar di eL Hotel Bandung, Selasa, 30 September 2025.
     
    Farhan menegaskan bahwa membangun budaya risiko bukan hanya soal kewaspadaan, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang cermat, siaga, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyatakan bahwa segala bentuk kebijakan pemerintah pasti mengandung potensi risiko yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi akhir.
     
    “Budaya risiko bukan tentang rasa takut, tetapi soal ketelitian dan kesiapan. Dengan manajemen risiko yang baik, kita bisa mencegah masalah baru di masa depan, termasuk potensi masalah hukum,” ujar Farhan.

    Lebih lanjut, ia memastikan bahwa sejumlah program prioritas Kota Bandung seperti Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Dahsat akan tetap dilanjutkan. Menurutnya, program-program berbasis partisipasi masyarakat tersebut perlu dijalankan secara terintegrasi guna memperkuat ketahanan pangan, mengelola sampah dengan lebih baik, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
     

     
    “Program ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus simultan, karena ujungnya bisa membantu kita menangani masalah besar seperti TBC dan stunting,” tandasnya.
     
    Sementara itu, Inspektur Kota Bandung, Dharmawan, menambahkan bahwa manajemen risiko seharusnya tidak dipandang sebatas rutinitas administratif. Ia menilai, pendekatan ini harus diinternalisasi sebagai budaya kerja yang baru di lingkungan Pemkot Bandung.
     
    “Manajemen risiko adalah budaya yang proaktif, cerdas, dan berani berinovasi. Para pimpinan perangkat daerah harus menjadi motor penggerak transformasi budaya ini, sekaligus pemilik risiko di unit kerjanya masing-masing,” kata Dharmawan.
     
    Ia pun menyampaikan harapannya agar melalui pelatihan ini, pemerintah kota dapat mencapai tiga tujuan utama: pertama, lahirnya komitmen kolektif dari seluruh pimpinan perangkat daerah; kedua, tersusunnya rancangan awal risiko prioritas tingkat kota untuk perencanaan RKPD 2026; dan ketiga, terbentuknya rencana aksi pribadi dari masing-masing pimpinan OPD.
     
    “Dengan begitu, kita bisa mengamankan pencapaian visi Bandung Utama: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis,” ungkap Dharmawan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Blitar dan Bondowoso Teken Komitmen Bersama Soal Hal Ini

    Blitar dan Bondowoso Teken Komitmen Bersama Soal Hal Ini

    Blitar (beritajatim.com) – Aula Sasana Praja Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menjadi saksi pertemuan penting antara dua daerah yakni Kota Blitar dan Kabupaten Bondowoso. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, ini memiliki misi khusus yakni mereplikasi lonjakan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berhasil diraih Kota Blitar.

    Rombongan Bondowoso disambut hangat oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Ibbin), dalam suasana penuh kolaborasi. Bondowoso tak ingin ketinggalan, mereka bertekad belajar langsung dari Blitar yang sukses menaikkan nilai SAKIP-nya secara drastis.

    Wali Kota Ibbin dengan bangga membeberkan kunci sukses Kota Blitar. Setelah bertahun-tahun (2017-2023) “nyangkut” di predikat BB, Blitar sukses membuat “lompatan kuantum” dan meraih nilai A di tahun 2024.

    “Loncatan dari BB ke A ini tak lepas dari sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat kuat,” jelas Wali Kota Ibbin.

    Fokus sinergi ini meluas, mencakup sektor-sektor krusial mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, hingga isu-isu tematik yang menjadi perhatian nasional seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, penanganan stunting, dan pertumbuhan ekonomi. Intinya, semua OPD bergerak serentak dengan tujuan akuntabilitas yang sama.

    “Tentunya Pemerintah Kota Blitar sangat senang dan bangga, dapat berbagi ilmu dalam meningkatkan perolehan nilai SAKIP bagi Kabupaten Bondowoso,” imbuh Ibbin.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesediaan Pemkot Blitar berbagi “resep rahasia” mereka. Ia melihat sinergi ini sebagai langkah strategis dan penting.

    “Kita lakukan kerjasama agar nilai SAKIP kita meningkat dari BB menuju A. Dengan demikian dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabilitas,” tegas Bupati Wahid.

    Fokus utama implementasi di Bondowoso juga akan diarahkan pada program prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, percepatan penanganan stunting, dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Keseriusan kedua belah pihak tak hanya berhenti di ucapan. Kerja sama strategis ini diresmikan dengan penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan oleh Wali Kota Blitar, Bupati Bondowoso, Sekda Kota Blitar, dan Sekda Bondowoso.

    Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh perwakilan OPD dari kedua daerah, menegaskan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas adalah tanggung jawab bersama yang akan segera diimplementasikan.

    Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan sinergi antar daerah di Jawa Timur akan semakin menguat, mendorong peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat. [owi/aje]

     

  • Menko Airlangga Tegaskan Program MBG Jalan Terus meski Ada Kasus Keracunan

    Menko Airlangga Tegaskan Program MBG Jalan Terus meski Ada Kasus Keracunan

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dalam pertemuan dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI), dibahas berbagai usulan dan catatan terkait program-program pemerintah.

    Dia menjelaskan,  diskusi tersebut mencakup program yang menyasar kelas menengah serta program unggulan Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Tadi kami juga menjelaskan program-program pemerintah yang menjadi perhatian daripada Aliansi Ekonomi yang menjadi perhatian dan itu terkait dengan program yang menyasar kepada kelas menengah, kemudian juga terkait dengan program unggulan Pak Presiden, baik itu MBG maupun koperasi merah putih,” tuturnya kepada awak media, Senin, 29 Agustus.

    Terkait permintaan penghentian program MBG imbas maraknya kasus keracunan yang diminta oleh AEI, Airlangga menegaskan program MBG akan tetap dilanjutkan.

    “Tidak, tidak, tidak. Kita lanjutkan,” ujarnya.

    Ia menambahkan program MBG akan terus berjalan lantaran Presiden Prabowo sudah memberikan arahan detil dan teknis dalam rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    “Iya kan kemarin Pak Presiden sudah merapatkan dan kemarin Menko Pangan sudah menjelaskan ke media,” tambahnya.

    Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mendatangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk menyampaikan permintaan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara waktu.

    Perwakilan AEI Lili Yan Ing turut menyoroti perlunya menghentikan alokasi anggaran yang tidak tepat, termasuk mengurangi secara signifikan belanja negara untuk program-program populis seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, meskipun program ini bertujuan mengatasi triple burden of malnutrition yakni stunting, obesitas, dan kekurangan gizi mikro pemerintah tetap perlu menyusun kebijakan berdasarkan bukti, dengan memperhatikan target penerima dan implementasi yang sesuai dengan keragaman kondisi lokal di Indonesia.

    Ia menambahkan perubahan skema MBG dari yang bersifat universal menjadi program yang terarah dan tepat sasaran (targeted) akan membantu memperbaiki alokasi anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik.

    Lili juga mengungkapkan pihaknya merasa kecewa terhadap perancangan program MBG yang dinilai kurang proporsional dalam hal pembagian anggaran.

    “Kami menyampaikan kekecewaan kami menurut kami pertama alokasi MBG itu adalah tidak proporsional,” ujar Lili kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin, 29 September.

    Meski demikian, ia mengakui program MBG merupakan bagian dari janji politik yang memiliki niat baik dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak dan sumber daya manusia di Indonesia.

    Namun menurutnya, ada sejumlah hal penting yang perlu dibenahi sebelum program ini dijalankan secara luas.

    Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Lili menjelaskan dari sekitar 80 juta pelajar, hanya 1 persen atau sekitar 800.000 siswa yang mengaku tidak pernah makan, dan 4 persen atau sekitar 3,5 juta siswa yang menyatakan mengalami kekurangan asupan makanan.

    Ia menyampaikan dari perhitungan kasar, jika setiap siswa menerima bantuan sebesar Rp10.000 per hari selama 20 hari dalam sebulan selama setahun penuh, total anggaran maksimal yang dibutuhkan hanya sekitar Rp8 triliun.

    Lili menyoroti tiga poin penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah sebelum melanjutkan program ini secara nasional.

    Pertama, dilakukan uji coba (piloting) di wilayah-wilayah yang memang memiliki kebutuhan tinggi, terutama yang dihuni masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

    Kedua, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua murid, guru, serta masyarakat sekitar sekolah dalam pelaksanaan program agar lebih partisipatif.

    Ketiga, pentingnya evaluasi program dengan prosedur operasional yang jelas, agar transparansi dan akuntabilitas bisa dijaga.

    “Makanya kami menekankan mengapa perlu ada pemberhentian saat ini juga karena kami melihat tiga hal yang kami sampaikan itu tidak dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.

    “Jangan sampai ada korban, nyawa ini adalah masa depan bangsa dan saya yakin kita semua mempertanggungjawabkan akan dari setiap nyawa adik-adik anak-anak kita,” tambahnya.

  • Keracunan, Calo, dan Masa Depan Makan Bergizi Gratis Nasional 28 September 2025

    Keracunan, Calo, dan Masa Depan Makan Bergizi Gratis Nasional 28 September 2025

    Keracunan, Calo, dan Masa Depan Makan Bergizi Gratis
    Aktivis dan peneliti; Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, IPB University.
    PRESIDEN
    Prabowo Subianto mengusung Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program andalan pemerintahannya.
    Tujuan program ini jelas, yakni memberikan makanan sehat kepada anak-anak dan kelompok rentan agar tidak kekurangan gizi, menekan angka stunting, serta membentuk generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif.
    Gagasan ini bukan sekadar janji politik, melainkan investasi strategis negara yang selaras dengan agenda pembangunan jangka panjang.
    Negara maju telah membuktikan bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui perbaikan gizi jauh lebih murah daripada menanggung biaya kesehatan dan kerugian ekonomi di kemudian hari.
    Namun, kenyataan di lapangan tidak sesederhana niat baik. Belakangan publik diramaikan laporan kasus keracunan massal dari program MBG.
    Data pemantauan CISDI yang dihimpun dari pemberitaan media mencatat lonjakan kasus signifikan: Januari 99 kasus, April 1.226, Agustus 1.285, dan September bahkan mencapai 1.726 kasus.
    Ribuan anak jatuh sakit akibat makanan yang seharusnya menjadi sarana perbaikan gizi. Fakta ini menjadi alarm keras bagi pemerintah bahwa ada persoalan serius dalam implementasi di lapangan.
    Menurut Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG saat ini telah mnjangkau 29,8 juta penerima manfaat melalui 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.
     
    Angka ini mencerminkan jangkauan yang luas. Namun, jangkauan semata tidak cukup sebagai tolok ukur keberhasilan. Mutu makanan dan dampak nyata pada gizi masyarakat adalah ukuran sesungguhnya.
    Kasus keracunan tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan teknis belaka. Masalah ini harus dilihat sebagai sinyal bahwa sistem pengawasan, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan dapur MBG belum berjalan dengan baik.
    Persoalan keracunan massal tidak dapat dipandang sebagai kegagalan teknis dapur semata. Ombudsman RI secara terbuka menyebut adanya “calo-calo yayasan” yang bergentayangan dalam pelaksanaan MBG, berperan sebagai perantara dalam penunjukan mitra dapur.
    Praktik ini membuka ruang biaya tambahan yang seharusnya tidak ada. Kepala BGN sendiri mengakui telah menerima laporan tentang SPPG “nakal” yang diduga menyunat anggaran atau melakukan pemotongan tak resmi, dan menegaskan akan meminta pengembalian dana jika terbukti.
    Fakta ini menunjukkan bahwa isu calo bukan sekadar rumor, melainkan kenyataan yang telah diamati oleh lembaga pengawas dan diakui oleh pejabat terkait.
    Konsekuensinya jelas: margin keuntungan mitra dapur tergerus sebelum kegiatan dimulai. Untuk menutup kerugian, penyedia terpaksa menurunkan kualitas bahan makanan, mengabaikan standar higienitas, atau memangkas pelatihan tenaga masak.
    Hasilnya, makanan yang seharusnya meningkatkan gizi justru menjadi sumber penyakit. Keracunan massal adalah wajah nyata dari tata kelola yang rapuh.
    Di sisi lain, praktik percaloan juga berpengaruh pada serapan anggaran. Proses penunjukan mitra menjadi lambat karena adanya “deal” tidak resmi.
    Inilah salah satu alasan mengapa serapan anggaran MBG tahun 2025 hingga awal September baru sekitar Rp 13 triliun dari pagu Rp 71 triliun, atau hanya 18,3 persen. Anggaran jumbo yang seharusnya segera memberi manfaat justru tersendat oleh permainan rente.
    Dalam APBN 2026 yang baru saja disahkan, pemerintah telah menetapkan alokasi sebesar Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, menjadikannya salah satu pos terbesar dalam delapan agenda prioritas pembangunan nasional.
    Angka jumbo ini memperlihatkan betapa strategisnya MBG bagi pemerintahan saat ini.
    Namun pertanyaannya, apakah lonjakan anggaran sebesar itu akan benar-benar sebanding dengan peningkatan kualitas layanan?
    Tanpa tata kelola yang transparan, alokasi besar justru berisiko menjadi ladang rente dan membuka ruang praktik korupsi sistemik.
    Menilai MBG secara keseluruhan memang masih terlalu dini. Manfaat jangka panjang seperti perbaikan gizi kolektif dan kualitas sumber daya manusia baru akan terlihat beberapa tahun ke depan.
    Namun, evaluasi berjalan sangat penting agar tujuan mulia program ini tidak menyimpang.
    Dalam literatur evaluasi, Ralph Tyler, seorang pendidik Amerika yang banyak berkarya di bidang asesmen dan evaluasi, menekankan pentingnya pendekatan berorientasi tujuan.
    Tujuan utama program Makan Bergizi Gratis adalah meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, untuk menekan stunting dan malnutrisi, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat menyongsong Indonesia Emas 2045.
    Sementara itu, model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang diperkenalkan Daniel Stufflebeam, salah satu tokoh penting dalam bidang evaluasi, menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk menilai relevansi program dengan kebutuhan masyarakat, kualitas input yang digunakan, proses implementasi, hingga hasil yang dicapai.
    Evaluasi proses dapat memantau kegiatan operasional harian, mulai dari standar kebersihan dapur, rantai pasok, hingga distribusi makanan.
    Adapun evaluasi dampak berfokus pada hasil jangka panjang, seperti penurunan prevalensi stunting dan peningkatan status kesehatan anak.
    Indikator terukur yang perlu digunakan meliputi prevalensi stunting secara periodik, kasus keracunan sebagai indikator mutu implementasi, efisiensi penggunaan anggaran, kualitas dapur dan tenaga kerja SPPG, distribusi ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta transparansi publik mengenai mitra dan kontrak.
    Dengan indikator ini, pemerintah dapat mendeteksi gangguan lebih dini dan melakukan koreksi tanpa menghentikan program.
    Untuk memastikan MBG benar-benar menjadi instrumen transformasi gizi bangsa, pemerintah harus segera menerbitkan regulasi khusus yang mempertegas mandat, standar gizi, serta mekanisme koordinasi lintas lembaga.
    Transparansi anggaran wajib diperkuat, termasuk daftar mitra, kontrak pengadaan, dan audit publik.
    Peran pemerintah daerah, ahli gizi, dan masyarakat sipil dalam pengawasan harus diperluas. Praktik percaloan dan pungutan liar perlu diberantas melalui audit independen dan sanksi tegas.
     
    Selain itu, prioritas harus diberikan pada daerah dengan angka stunting tertinggi, terutama di kawasan timur Indonesia. Tidak boleh ada kesenjangan geografis dalam program sebesar ini.
    Data terbaru tentang 29,8 juta penerima manfaat melalui 8.018 SPPG adalah capaian awal yang signifikan. Namun, jumlah semata bukan ukuran keberhasilan.
    Mutu layanan, keamanan pangan, dan dampaknya pada kesehatan masyarakat adalah ujian sebenarnya.
    Kasus keracunan massal harus menjadi momentum refleksi dan perbaikan, bukan sekadar catatan buruk. Dengan evaluasi berjalan yang serius, pemerintah bisa melakukan koreksi tanpa mematikan program.
    Jika koreksi tidak dilakukan, maka MBG akan terus dibayangi ironi: makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan justru membuat anak-anak sakit, dan dana besar negara bocor ke tangan calo.
    Presiden Prabowo masih memiliki kesempatan untuk mengubah arah. Dengan perbaikan regulasi, transparansi, dan pengawasan, MBG dapat menjadi warisan emas bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Pusat Gelontorkan Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 140 M untuk Jember

    Pemerintah Pusat Gelontorkan Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 140 M untuk Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah pusat menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 140,823 miliar bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk tahun anggaran 2026.

    Hal ini termaktub dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama oleh Bupati Muhammad Fawait dan DPRD Kabupaten Jember, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Sabtu (27/9/2025) malam.

    DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk membantu membiayai kegiatan khusus berupa pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana.

    DAK Fisik ini meliputi DAK Fisik Sanitasi Air Limbah Domestik – Pencegahan dan Penurunan Stunting sebesar Rp 2,975 miliar, DAK Fisik Air Minum – Pencegahan dan Penurunan Stunting sebesar Rp 3,184 miliar, DAK Fisik Konektivitas Jalan sebesar Rp 43,744 miliar, dan DAK Fisik Bidang Kesehatan – Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp 20,507 miliar.

    DAK ini bagian dari alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp 2,704 triliun. Jumlah dana transfer ke daerah yang diterima Kabupaten Jember ini berkurang Rp 270,670 miliar dari rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rp 2,975 tirliun.

    Sementara itu, alokasi dana transfer antar daerah tidak berubah, masih Rp 181,135 miliar.

    Penurunan dana transfer ke daerah ini mempengaruhi rancangan KUA Tahun 2026 yang semula dialokasikan Rp 4,639 triliun, kini menjadi Rp 4,394 triliun.

    “Ada selisih kurang sebesar Rp 245,588 miliar,” kata Candra Ary Fianto, juru bicara Badan Anggaran DPRD Jember, dalam sidang paripurna di parlemen, Sabtu (27/9/2025) malam.

    Pemkab Jember menargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada 2026 sebesar Rp 1,367 triliun, dengan komposisi Rp 523, 548 miliar pajak daerah, Rp 826,007 miliar retribusi daerah, Rp Rp 8,084 miliar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Rp 9.9 miliar lain-lain PAD yang sah.

    Sementara itu, berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, belanja daerah dialokasikan Rp 4,576 triliun, untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Alokasi ini berkurang Rp 200,511 miliar dari alokasi awal Rp 4,777 triliun.

    Penerimaan pembiayaan yang semula diproyeksikan Rp 137,553 miliar bertambah Rp 45,076 miliar menjadi Rp 182,629 miliar. “Sedangkan pengeluaran pembiayaan, semula diproyeksikan sebesar nol rupiah atau nihil dan tidak mengalami perubahan,” kata Candra.

    Pembiayaan netto yang semula diproyeksikan Rp 13,.553 miliar bertambah Rp.45,076 miliar menjadi Rp 182,629 miliar. “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan nihil,” kata Candra. [wir]