Foto Health
Tripa Ramadhan – detikHealth
Rabu, 15 Okt 2025 13:00 WIB
Kabupaten Bandung – Sebanyak 300 warga Desa Cileunyi Wetan, Bandung, menerima Makanan Bergizi Gratis untuk balita, ibu hamil dan menyusui. Ini guna mencegah stunting-gizi buruk.

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bahlil Lahadalia dan Wihaji atas kinerjanya yang sangat baik dalam menjalankan tugas sebagai menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menyoroti bahwa meskipun Bahlil kerap menjadi sasaran framing negatif di ruang publik, hasil survei justru menunjukkan bahwa masyarakat tetap menilai kinerjanya secara objektif dan positif.
“Pak Bahlil sering kali di-framing secara jahat di ruang publik, tetapi ternyata publik lebih cerdas. Penilaian positif ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa membedakan antara opini politik dan hasil kerja nyata. Publik menilai berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan narasi yang sengaja dibentuk,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Sarmuji mengungkapkan Bahlil Lahadalia berhasil meningkatkan lifting minyak nasional dan Wihaji berhasil menurunkan angka stunting balita.
Ia menyebut capaian tersebut sebagai bukti konkret bahwa kader-kader Golkar memiliki kapasitas, integritas, dan etos kerja tinggi dalam mengemban amanah publik.Partai Golkar tentu berbangga dan berterima kasih atas penilaian publik yang positif terhadap para menterinya. Kinerja Pak Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Pak Wihaji menunjukkan bagaimana kader Golkar tidak hanya berpengalaman secara politik, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan keberpihakan nyata pada kepentingan rakyat,” ujar.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menegaskan keduanya adalah contoh nyata profesionalitas kader Golkar dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
“Keduanya (Bahlil Lahadalia dan Wihaji) adalah contoh nyata kader Golkar yang bekerja dengan pendekatan profesional sekaligus mengedepankan semangat pengabdian. Mereka menjalankan amanah dengan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Sarmuji.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menegaskan bahwa Partai Golkar akan terus mendukung kinerja seluruh kadernya yang berada di kabinet agar konsisten menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat, produktif, dan berdampak nyata.
Sarmuji juga menilai apresiasi publik melalui survei merupakan indikator penting dari keberhasilan kader Golkar dalam menyusun kebijakan yang pro rakyat.
“Bagi Golkar, kepuasan publik adalah ukuran utama dari keberhasilan kader dalam pemerintahan. Kami berharap capaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh kader Golkar di berbagai posisi untuk terus bekerja secara maksimal dan menjaga kepercayaan rakyat,” kata legislator dari Jawa Timur itu.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Jakarta –
Masalah di rongga mulut seperti sariawan, gigi berlubang, gusi bengkak, hingga karang gigi ternyata memiliki kaitan dengan risiko stunting.
Gangguan mulut yang tampak sepele ini dapat memengaruhi asupan nutrisi, terutama pada ibu hamil dan remaja putri yang seharusnya memperoleh gizi optimal untuk mendukung tumbuh kembang anak di masa depan.
Ketika ibu hamil mengalami nyeri gigi, misalnya, rasa sakit yang muncul bisa membuatnya sulit makan. Akibatnya, asupan nutrisi ke janin berkurang dan berpotensi menghambat proses pertumbuhan bayi di dalam kandungan.
Dokter gigi drg Rakanda Rizki Ramadhani menjelaskan pencegahan penyakit mulut perlu dilakukan sejak dini, khususnya pada masa remaja yang merupakan periode produktif dan penting dalam mempersiapkan diri menjadi calon ibu.
“Sebenarnya kondisi mulut sangat berpengaruh. Sariawan, gigi berlubang, gusi bengkak bahkan berdarah bisa jadi awal mula masalah yang berujung pada stunting,” ujarnya dalam kegiatan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Departemen Ilmu Penyakit Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI), di Yayasan Al-Istiqomah Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
Rakanda menambahkan, menjaga kesehatan mulut bisa dilakukan dengan langkah sederhana namun konsisten, seperti menyikat gigi dua kali sehari menggunakan pasta gigi berfluoride, rutin periksa gigi setiap enam bulan sekali, serta tidak berbagi sikat gigi dengan orang lain.
Senada, Ketua penyelenggara kegiatan, Dr drg Indriasti Indah Wardhany, SpPM (K), Subsp Infeksi dan Imunitas, menekankan edukasi ini memang menyasar remaja putri agar mereka lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan mulut dan tubuh secara keseluruhan sejak dini.
“Remaja putri itu calon ibu. Kalau mereka sudah sehat sejak sekarang, risiko anak mengalami stunting di masa depan bisa ditekan,” kata Indriasti.
Ia menjelaskan, stunting perlu dicegah sedini mungkin, bahkan sejak 1000 hari pertama kehidupan yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Karena itu, remaja perlu tahu bagaimana menjaga kesehatan gigi, mulut, pola makan, dan kebersihan diri secara menyeluruh.
“Kalau remajanya sehat, maka generasi berikutnya juga akan sehat. Jadi cegah stunting itu bukan dimulai saat hamil, tapi jauh sebelum itu, termasuk dari menjaga kesehatan gigi dan mulut,” tutupnya.
(Aida Adha Siregar/suc)
/data/photo/2025/10/13/68ece7b9239dd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Penjualan Kantin di SDN Pulogebang Turun Sejak Program MBG Berjalan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala SDN 06 Pulogebang, Jakarta Timur, Paranggi, mengungkapkan adanya penurunan jumlah siswa yang membeli makanan di kantin sekolah sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan.
Menurut dia, banyak siswa kini lebih memilih menyantap makanan dari program MBG yang disediakan setiap hari di sekolah.
“Sebagian besar siswa makan dari MBG, jadi memang ada penurunan pembelian di kantin,” ujar Paranggi saat ditemui di sekolahnya, Senin (13/10/2025).
Meski demikian, kata dia, penurunan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan kantin karena para penjual kini menghadirkan lebih banyak variasi jajanan.
“Justru mereka (penjual kantin) lebih bervariasi sebenarnya. Menunya kan bisa diganti dengan yang lain. Dampaknya sih enggak terlalu anjlok, mereka masih bisa dapat penghasilan karena menu yang bervariasi itu,” kata Paranggi.
Ia menambahkan, sebelum program MBG diluncurkan, siswa biasanya membeli makanan di kantin atau sekitar sekolah dengan menu seadanya.
“Karena di kantin ada keterbatasan menu, hanya nasi goreng, nasi kuning dan sebagainya, ya mungkin menu sayurannya cuma satu potong, sekadarnya lah. Jadi menurut saya gizinya masih kurang cukup juga,” jelasnya.
Paranggi memastikan pihak sekolah tetap bekerja sama dengan puskesmas untuk memantau keamanan jajanan yang dijual di kantin.
Sementara itu, Ipeh, salah satu penjaga kantin, juga mengakui adanya penurunan penjualan sejak program MBG bergulir.
“Iya, kalau terdampak ya terdampak. Ya diakalin aja, jajannya dibuat lebih variatif. Tapi pasti aja masih ada (siswa) yang jajan sih kalau di sini,” ujarnya.
Ipeh mengatakan, sebelum adanya MBG, ia biasa menjual nasi goreng dan nasi kuning untuk siswa SDN 07 dan SDN 06 Pulogebang. Kini, ia lebih banyak menjajakan jajanan ringan seperti kue basah.
“Dulu lebih banyak, kayak nasi goreng gitu-gitu. Sekarang lebih ke jajanan kue-kue. Kalau nasi goreng tergantung permintaan, baru dimasak,” kata Ipeh.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka yang mulai dijalankan pada akhir 2024.
Program ini bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan anak usia sekolah dasar hingga menengah pertama di seluruh Indonesia.
Melalui kerja sama dengan Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG) di tiap wilayah, MBG menyediakan makanan bergizi sesuai kebutuhan usia anak.
Inisiatif ini juga menjadi tindak lanjut dari janji kampanye Prabowo–Gibran dalam Pemilu 2024 untuk menurunkan angka
stunting
dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia muda Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/10/13/68ecd3981d844.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Siswa SMPN 61 Jakarta Harap Menu Susu di Program MBG Lebih Sering Diberikan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah siswa SMP Negeri 61 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, berharap menu susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat disediakan lebih sering.
Menurut mereka, susu menjadi salah satu menu paling disukai karena rasanya enak dan membantu menambah energi saat belajar di sekolah.
Bila (bukan nama sebenarnya), siswi kelas VIII, mengatakan susu jarang muncul dalam menu mingguan MBG.
Biasanya, minuman tersebut hanya diberikan pada waktu tertentu, seperti saat sekolah menerima kunjungan dari pihak pemerintah.
“Ia jarang banget ada (susu). Biasanya cuma waktu-waktu tertentu, kayak kalau ada momen kunjungan orang dinas gitu. Kalau bisa sih seminggu sekali ada,” kata Bila kepada
Kompas.com
, Senin (13/10/2025).
Rafi (bukan nama sebenarnya), siswa kelas IX, juga mengaku lebih bersemangat menyantap makanan MBG ketika ada susu dalam paket makan siangnya.
Ia menilai susu merupakan pelengkap ideal selain nasi dan lauk yang disediakan.
“Kalau ada susu tuh rasanya lengkap aja. Kan katanya bagus buat tulang sama otak juga. Jadi mungkin lebih sering dikasih,” ujar Rafi.
Sementara itu, Dinda (bukan nama sebenarnya), siswi kelas VIII lainnya, mengatakan susu merupakan menu yang paling cepat habis ketika dibagikan.
Menurut dia, beberapa teman bahkan rela menukar lauk hanya demi mendapatkan susu.
“Susu cepat banget habis, teman saya suka tukar lauknya biar dapat susu. Soalnya enggak tiap hari dikasih,” tuturnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran yang mulai dijalankan sejak November 2024.
Program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah sekaligus menekan angka stunting di Indonesia.
Di DKI Jakarta, program ini dijalankan di berbagai sekolah negeri, termasuk SMP Negeri 61 Jakarta. Menu yang diberikan setiap hari umumnya terdiri atas nasi, lauk berprotein, sayur, buah, dan minuman bergizi.
Meski demikian, sejumlah siswa berharap variasi menu, terutama penyediaan susu, dapat ditingkatkan agar manfaat program lebih optimal dan mendukung semangat belajar mereka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Jakarta –
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan Indonesia kini masih kekurangan dokter. Setidaknya, 4,6 persen Puskesmas di RI tidak memiliki tenaga medis.
“4,6 persen puskesmas tidak ada dokternya, 38,8 persen puskesmas belum lengkap tenaga medisnya, dan sepertiganya dari rumah sakit itu tidak punya 7 spesialis dasar yang harusnya bisa melayani pasien dengan baik,” kata Dante, di Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).
Menurut Dante, ini adalah permasalahan yang harus segera diatasi. Pasalnya, Puskesmas dan rumah sakit termasuk garda terdepan dalam membantu pasien.
“Kita masih menghadapi persoalan kesehatan secara menyeluruh di Indonesia. Baik itu prevalensi stunting, kematian ibu, kematian bayi, dan angka penyakit-penyakit penting seperti tuberculosis, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan sebagainya,” ujar Dante.
“Karena itulah maka kita harus melakukan akselerasi secepat-cepatnya karena masalahnya ada dua. Satu, masalah jumlahnya yang kurang. Dan dua, adalah masalah distribusinya yang tidak merata,” sambungnya.
Dante menegaskan, Kemenkes bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dokter dan tenaga medis di seluruh Indonesia, serta distribusinya yang merata.
“Karena itu kami sebagai organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melahirkan dokter, dalam hal ini Kemendikti Saintek dan Kementerian Kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk melahirkan dokter-dokter ini, sehingga cukup di seluruh Tanah Air,” tutur dia.
Meluncurkan SOP Uji Kompetensi
Kemenkes bersama Kemendikti Ristek resmi menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Uji Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Nasional.
Penetapan ini merupakan amanat dari Pasal 591 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Sebagai tindak lanjut dari penetapan SPO, pemerintah akan membentuk Tim Ad Hoc Nasional paling lambat November tahun ini.
Halaman 2 dari 2
Simak Video “Video: Kata Dokter IQ Anak Bisa Dioptimalkan dengan Stimulasi dari Bayi”
[Gambas:Video 20detik]
(dpy/naf)

Jakarta –
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Uji Kompetensi. Hal ini untuk memastikan kompetensi tenaga medis dan kesehatan lulusan university dan hospital based.
SPO ini diluncurkan Kemenkes sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof Dante Saksono Harbuwono mengatakan saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan banyaknya masalah kesehatan, seperti stunting, kematian ibu, kematian bayi, dan angka penyakit-penyakit penting seperti tuberculosis (TB), hipertensi, diabetes, jantung, dan stroke.
“Yang berada di garda depan untuk menangani permasalahan tersebut adalah para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Paradoksnya adalah, tenaga medis dan kesehatan itu masih kurang di Indonesia,” kata Dante dalam sambutannya di Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).
“4,6 persen puskesmas tidak ada dokternya, 38,8 persen puskesmas belum meningkat tenaga medisnya, dan sepertiganya dari rumah sakit tidak punya 7 spesialis dasar yang harusnya bisa melayani pasien dengan baik,” sambungnya.
Dante menambahkan ada masalah lain terkait jumlah tenaga medis dan kesehatan yang masih kurang, serta distribusi mereka yang belum merata.
Oleh karena itu, melalui SPO Uji Kompetensi ini, Kemenkes dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berharap tenaga medis dan tenaga kesehatan lulusan hospital dan university based bisa mendapatkan sertifikasi, sehingga kualitasnya terjamin untuk terjun melayani masyarakat.
“Jadi uji kompetensi ini dilakukan secara nasional dan berstandar nasional. Nanti ada untuk vokasi dan profesi, dan ada spesialis dan sub-spesialis,” kata Dante.
“Yang lulus nanti akan mendapat sertifikat dan sertifikat itu akan berlaku secara nasional. Yang tidak lulus juga boleh mengulang lagi berdasarkan waktu tertentu yang disepakati Undang-Undang,” lanjutnya.
Pembinaan, pengampuan, dan pengawasan dari ‘uji kompetensi’ ini dilakukan oleh Kemenkes, Kemendiktisaintek, dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). Hal ini untuk menjamin bahwa lulusannya memiliki kualitas yang sama.
Halaman 2 dari 2
Simak Video “Video: AIPKI Menampik Ada ‘Permainan’ di Uji Kompetensi Dokter”
[Gambas:Video 20detik]
(dpy/naf)

Jakarta –
Kasus keracunan makanan yang disebabkan oleh program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah Indonesia telah menggemparkan media beberapa pekan terakhir. Hal ini terbilang wajar, karena isu keamanan pangan memang langsung bersinggungan dengan kesehatan penerima manfaat.
Namun di tengah ramainya pembahasan tentang higienitas dan keamanan makanan, ada satu sisi lain dari MBG yang jarang tersorot yaitu food waste. Tidak sedikit sekolah yang telah mengembalikan MBG yang sudah diberi karena kualitas dan mutunya tidak layak konsumsi. Kasus lain dari MBG ini juga perlu dievaluasi dan diperhatikan karena berpotensi menimbulkan dampak dan kerugian lain.
Apa itu Food Waste?
Food waste adalah makanan yang tidak termakan karena berbagai alasan, seperti rasa yang tidak sesuai selera, kesalahan distribusi, atau basi sebelum sempat disajikan.
Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), setiap tahun dunia membuang 1,3 miliar ton makanan. Selain itu, sektor konsumsi publik seperti sekolah, rumah sakit, dan program sosial menjadi salah satu penyumbang terbesar food waste.
Artinya, program besar seperti MBG yang melibatkan ribuan porsi makanan setiap hari berpotensi menambah food waste bila tidak disertai sistem manajemen pangan yang baik.
Potensi MBG Menghasilkan Food Waste
Program MBG hadir dengan semangat mulia yaitu memastikan setiap anak bangsa mendapat makanan bergizi gratis di sekolah. Namun di lapangan, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa faktor yang membuat sebagian makanan akhirnya tidak termakan. Belum lagi, turunnya kepercayaan publik saat ingin mengonsumsi MBG dikarenakan takut keracunan makanan.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji program MBG pada tahun 2024, memperkirakan food waste dari MBG bisa mencapai 1,1 juta – 1,4 juta ton per tahun.
Keterlambatan distribusi sering menjadi persoalan di lapangan, terutama di wilayah dengan akses terbatas dan tanpa fasilitas penyimpanan makanan yang sesuai standar. Akibatnya, makanan yang dikirim bisa cepat basi sebelum sampai ke penerima manfaat dan akhirnya dibuang.
Selain itu, menu yang disajikan mungkin tidak sesuai dengan selera atau kebiasaan makan daerah setempat. Anak-anak yang tidak terbiasa dengan jenis lauk tertentu pasti cenderung tidak menghabiskan makanannya.
Dampak Food Waste
Membuang makanan bukan sekadar kehilangan nasi dan lauk pauk tapi juga berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Saat makanan membusuk di tempat pembuangan, proses dekomposisinya menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca paling kuat. FAO tahun 2022 menyebut bahwa food waste berkontribusi hingga 10% per tahun dari total emisi gas rumah kaca global. Produksi makanan yang terbuang juga membutuhkan sumber daya lain seperti air, lahan, dan energi.
Makanan yang terbuang berarti juga terbuangnya sumber daya, mulai dari biaya produksi, transportasi, hingga energi untuk memasak. Akibatnya, menyebabkan pemborosan anggaran negara.
Ironisnya, di saat banyak daerah masih berjuang melawan stunting dan kekurangan gizi, sebagian makanan dari program bergizi gratis justru berakhir di tong sampah. Ini menimbulkan kesenjangan baru antara niat baik dan hasil nyata di lapangan.
Halaman 2 dari 2
Simak Video “Video Ombudsman Ungkap Ada Yayasan MBG Terafiliasi Politik”
[Gambas:Video 20detik]
(mal/up)