Kasus: stunting

  • Siaga DBD, Dinkes Mojokerto Tingkatkan Kapasitas SDM Nakes

    Siaga DBD, Dinkes Mojokerto Tingkatkan Kapasitas SDM Nakes

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto menggelar kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di salah satu hotel di Kecamatan Trawas. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kebersamaan untuk mencapai sukses, sehat dan sejahtera serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

    Kegiatan ini dihadiri Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Direktur RSUD Prof dr Soekandar, Direktur RSUD RA Basuni, seluruh pejabat struktural dan fungsional lingkup Dinkes serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Mojokerto.

    Bupati dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf dalam rangka momentum Idul Fitri 1445 H. Bupati juga menyampaikan permohonan maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan atas segala perbuatan dan kebijakan yang beliau jalankan selama menjabat sebagai Bupati Mojokerto.

    “Untuk Ke depannya tugas kita semakin berat. Hal ini berhubungan dengan kasus demam berdarah. Ini merupakan salah satu sebagian kecil masalah kesehatan dan ini sudah menjadi tanggung jawab kita. Kita semua di sini untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Kamis (18/4/2024).

    Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini membeberkan, terkait demam berdarah saat ini Kabupaten Mojokerto masih dalam situasi aman. Akan tetapi, tegas Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini, untuk Puskesmas dan Rumah Sakit diharapkan tetap siaga untuk penyakit DBD ini.

    “Kemarin terkait kabar-kabar istilahnya masih di situasi aman. Saya sudah tanya beberapa kali ke Kadinkes terkait perkembangan DBD. Alhamdulillah masih terkendali karena kita punya alat fogging yang siap sedia, Puskesmas juga siap. Di mana diperlukan siap untuk bertindak. Sejauh ini masih belum tercatat terkait kematian karena DBD,” katanya.

    Pihaknya meminta untuk semua disiagakan dan difungsikan seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Mojokerto. Terkait hal tersebut juga Bupati menyampaikan terkait angka stunting pada tahun 2023 yang belum dirilis dan peningkatan kasus TBC yang mulai merangkak.

    “Saya meminta kepada seluruh nakes untuk memberikan pelayanan kesehatan prima. Sebab pelayanan kesehatan tersebut merupakan pelayanan yang paling ditunggu oleh masyarakat, ini menjadi wajah pelayanan pemerintah daerah. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) inilah yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat. Ini tentu adalah perbaikan pelayanan kesehatan,” pungkasnya. [tin/ian]

  • Pemkot Kediri Gelar Review Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

    Pemkot Kediri Gelar Review Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai upaya mengoptimalkan penilaian kinerja stunting kab/kota di tingkat provinsi jatim tahun 2024, Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar review pelaksanaan 8 aksi konvergensi tahun 2023.

    Ini sekaligus mengawali pelaporan aksi 1 dan 2 konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2024, Kamis (18/4/2024). Bertempat di salah satu hotel di Kota Kediri, kegiatan tersebut menghadirkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari berbagai OPD terkait serta mengundang narasumber Bagus Y.Affandri, Tenaga Ahli LGCB ASR Bina Bangda Kemendagri untuk konvergensi PPS Kab/Kota tahun 2023.

    “Kegiatan ini dilaksanakan untuk memaksimalkan kualitas pelaporan aksi konvergensi 1 dan 2 tahun 2024 sekaligus memberi highlight perbaikan penilaian kinerja TPPS Kabupaten/Kota Tahun 2024,” ujar Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi.

    Adapun aksi 1 ialah analisis situasi yang merupakan titik krusial perencanaan sebagai dasar intervensi program. Selanjutnya Aksi 2 yakni Penyusunan Rencana Kegiatan. Untuk diketahui pada tahun 2023 lalu Pemerintah Kota Kediri berhasil meraih terbaik ke 2 dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Provinsi Jawa Timur.

    Berbeda dengan tahun sebelumnya, Chevy menuturkan instrumen penilaian kinerja percepatan stunting tahun ini akan lebih detail dan menuntut kualitas data yang baik.

    “Alhamdulillah, prestasi kita dalam penanganan stunting mendapat peringkat ke 2 dan untuk mempertahankan prestasi ini memerlukan orkestrasi bersama seluruh OPD dan pemangku kepentingan. Kami berharap dalam peningkatan kualitas pelaporan aksi konvergensi yang juga digunakan sebagai indikator penilaian ini kiranya seluruh OPD pengampu dapat menyajikan data yang berkualitas,” tuturnya.

    Sejauh ini telah banyak program dan inovasi yang digagas Pemerintah Kota Kediri untuk mencegah stunting. Adapun program tersebut dijabarkan Chevy yakni memberikan tablet tambah darah pada remaja putri, mencegah terjadinya pernikahan dini, program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), memberikan penyuluhan kepada calon pengantin dan ibu hamil, serta monitoring tumbuh kembang balita melalui posyandu.

    Selain itu saat ini Pemerintah Kota Kediri juga telah membangun portal Satu Data untuk manajemen data stunting hingga level kelurahan sehingga memudahkan monitoring kondisi balita stunting di Kota Kediri.

    Sebagai sarana monev, aplikasi Arc Gis yang menunjukkan sebaran dan kondisi kesehatan lingkungan balita stunting juga dapat dipotret. “OPD semua yang terlibat kita hadirkan, ini tentunya untuk menyamakan persepsi dan komitmen yang akan kita bangun untuk menekan angka stunting,” jelasnya.

    Dari berbagai upaya tersebut, Chevy menyampaikan progres penurunan stunting dimana berdasarkan data dari Dinas Kesehatan angka penurunan stunting mencapai 18%.

    “Sejak ditetapkan lokus stunting awal tahun 2023 lalu, jumlah balita stunting di Kota Kediri sebesar 941 anak. Angka tersebut kemudian turun menjadi 771 anak pada akhir 2023 kemarin. Ini yang masih terus kita upayakan dengan melakukan penanganan balita stunting dan mencegahnya dari mulai remaja putri,” imbuhnya.

    Chevy berharap melalui kegiatan ini para TPPS tetap konsisten dalam melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal dan mewujudkan zero stunting di Kota Kediri. [nm/suf]

  • Kandidat Bupati Gus Fawait Sambangi PDIP Jember

    Kandidat Bupati Gus Fawait Sambangi PDIP Jember

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad ‘Gus’ Fawait, legislator DPRD Jawa Timur yang digadang-gadang menjadi kandidat bupati, menyambangi kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember, di kawasan Baratan, Kecamatan Patrang, Senin (15/4/2024) malam.

    Menurut informasi dari Sekretaris Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan DPC PDI Perjuangan Jember, Martin Rachmanto, Fawait berada di kantor partai itu sejak pukul sepuluh malam hingga 00.15 WIB, Selasa (16/4/2024). Dia ditemani sejumlah pengurus DPC Partai Gerindra Jember.

    Fawait dan para pengurus PDI Perjuangan Jember banyak berdiskusi soal kemiskinan. “Mas Arif Wibowo berpesan kepada Gus Fawait agar menambah literasi bacaan tokoh-tokoh ekonomi yang membedah masalah pengentasan kemiskinan,” kata Martin.

    Fawait membenarkan informasi kunjungannya ke kantor PDI Perjuangan Jember. “Ini lanjutan setelah pertemuan buka puasa bersama di Rumah Makan Lestari. Kebetulan ini momentum Idulfitri. Kami bersilaturahmi, halalbihalal, saling memaafkan, sekaligus melanjutkan diskusi di Lestari,” katanya.

    Fawait merasa sangat terhormat bisa diterima pengurus DPC PDI Perjuangan Jember. “Diskusinya sangat kekeluargaan. Sangat gayeng. Politik riang gembira. Ternyata pemikiran kawan-kawan pengurus PDI Perjuangan sama dengan semangat kami, yang terfokus pada masalah kemiskinan,” katanya.

    Saat ini, menurut Fawait, jumlah orang miskin di Jember terbanyak kedua di Jawa Timur. “Persentase pengangguran kita lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lumajang dan Banyuwangi. Ini jadi keresahan bersama. Apalagi itu menjadi concern PDI Perjuangan dan kami,” katanya.

    Angka tengkes (stunting) juga masih tinggi. “Ada salah satu pengurus PDI Perjuangan yang prihatin dengan tingginya angka stunting, menjadi salah satu yang tertinggi di Jatim. Ditambahi angka kematian ibu dan bayi,” kata Fawait.

    Fawait sepakat dengan PDI Perjuangan yang ingin memberikan ruang lebih besar kepada kaum perempuan untuk berdaya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

    “PDI Perjuangan ini partai yang membela wong cilik, membela orang-orang yang hari ini terpinggirkan karena ksmiskinan. Saya banyak klik dengan kawan-kawan PDI. Kami berdiskusi enjoy sekali sembari dibumbui canda dan tawa. Tidak terasa lebih dari dua jam kami ngobrol terkait masalah Jember dan Indonesia,” kata Fawait.

    Fawait berterima kasih kepada Arif yang banyak memberikan referensi buku untuk mengkaji persoalan-persoalan kemiskinan. “Saya senang sekali, tukar-menukar (informasi) buku terkait masalah kemiskinan, terkait bagaimana berbangsa dan bernegara, dan buku-buku yang menarik untuk kita baca, menguatan ekonomi kerakyatan,” katanya.

    “Kami janjian dengan beliau untuk mengagendakan diskusi informal. Fokusnya lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan buku dan keilmuan. Saya sangat senang, karena basic pendidikan saya ekonomi, S1 sampai S3,” kata Fawait.

    Fawait memuji Arif Wibowo sebagai sosok tokoh nasional yang layak menjadi panutan. “Beliau politisi senior dan lebih dulu menggeluti perekonomian dibanding saya, sehingga bisa menambah referensi bacaan saya. Bisa memperkuat keinginan kami untuk mengatasi masalah kemiskinan di Jember,” kata Fawait. [wir]

  • Bupati Hendy dan PKS Bicarakan Pilkada Usai Salat Magrib Berjemaah di Pendapa Jember

    Bupati Hendy dan PKS Bicarakan Pilkada Usai Salat Magrib Berjemaah di Pendapa Jember

    Jember (beritajatim.com) – Lima orang pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengunjungi Bupati Hendy Siswanto, di Pendapat Wahyawibawagraha, Senin (8/4/2024) petang.

    Beberapa di antara pengurus PKS yang datang ke pendapa itu adalah Ketua Dewan Etik Daerah PKS Jember Hisbullah Huda, Ketua Dewan Penasehat Anugerah Leksmana, Ketua Fraksi PKS DPRD Jember Achmad Dhafir Syah, dan Sekretaris DPD PKS Muhammad Zaky Ardianto.

    Mereka sempat salat Magrib berjemaah di ruang kerja Bupati Hendy dengan diimami Ketua Dewan Etik Daerah PKS Jember Hisbullah Huda. Setelah itu, mereka berbuka puasa bersama.

    “Menunya spesial, pakai sambal ulekan Bu Rien, istri saya,” kata Hendy, Selasa (9/4/2024). Sambal ini menjadi pelengkap hidangan kare, kikil, udang, tempw, dan sayur katu bening.

    Hendy mengatakan, para pengurus PKS menanyakan hal-ihwal pemilihan kepala daerah Jember. “Saya katakan, saya mencalonkan diri lagi. Sampeyan kan pendukung saya saat pilkada dulu. Rekomendasinya jangan dikasih ke orang lain,” katanya.

    Hendy akan menemui pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah PKS Jatim untuk memastikan rekomendasi pencalonan.

    Hendy meminta agar kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Firjaun Barlaman sejak 2021 hingga saat ini dievaluasi dengan jujur. “Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Yang tidak bermanfaat untuk sampeyan yang mana? Yang bermanfaat untuk masyarakat yang mana? Tolong saya diberitahu,” katanya.

    Hendy siap dikoreksi dan memperbaikinya. Namun ia meminta agar rekomendasi calon bupati tetap diberikan untuknya. “Kalau rekomendasi dibelokkan ke orang lain, nanti pada saat kampanye saya akan mengatakan kepada masyarakat alasan PKS tidak mencalonkan saya,” katanya.

    “Jember ini harus dipimpin orang baik dan benar. Politik bermartabat sungguhan. Tidak boleh selintat-selintut. Poitik tidak boleh untuk mengebom orang. Itu namanya jahat. Omong terbuka. Politik adalah seni. Saya jelas terbuka, tidak ada yang saya simpan. Untuk apa (ditutupi)?” kata Hendy.

    Menurut Hendy, PKS minta porsi lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan mendatang, seperti dalam penanganan tengkes (stunting). “Wah saya senang. Tidak usah menunggu rekom. Besok setelah lebaran, saya ajak, mulai bekerja. Pemikiran sederhana saya: kalau memang oke, ayo dikerjakan bareng. Lalu (Anda) akui semua tidak apa-apa. Masyarakat Jember sudah pintar,” katanya.

    Sementara itu, Anugerah Leksmana mengatakan, PKS akan berkomunikasi dengan semua kandidat bupati, kandidat wakil bupati, dan pimpinan partai. “Adapun keputusan politiknya tentu nanti akan kami musyawarahkan dan pertimbangkan secara matang. Pasti banyak variabel yang membentuk sebuah keputusan politik,” katanya. [wir]

  • Golkar Surabaya Rekom Eri Cahyadi Maju Pilwali Surabaya: Tunggu DPP

    Golkar Surabaya Rekom Eri Cahyadi Maju Pilwali Surabaya: Tunggu DPP

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni menyebut pihaknya bakal merekomendasikan Eri Cahyadi dalam Pilwali 2024 mendatang. Menurut dia, hubungan Golkar, PDIP Surabaya dan Eri Cahyadi saat ini sudah terjalin dengan baik.

    “Sudah ada chemistry dan frekuensinya sudah ketemu. Namun, kami menyadari untuk rekomendasi itu terletak di Jakarta atau DPP Partai Golkar,” kata Arif Fathoni di Wyndham Hotel Surabaya, Minggu (7/4/2024).

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini menyebut setelah mendapatkan rekom, pihaknya akan gas pol mensosialisasikan Eri Cahyadi mulai tingkat kecamatan hingga kelurahan. Hal ini untuk memenangkan hati masyarakat Surabaya.

    “Agar masyarakat Kota Surabaya berduyun-duyun ke TPS untuk mengingat hanya satu nama yaitu, Eri Cahyadi,” kata dia.

    Toni sapaan lekatnya mengatakan kolaborasi antara Golkar dengan Eri Cahyadi selama ini sudah terjalin dengan baik. Oleh karena itu, kolaborasi tersebut untuk kualitas pelayanan bagi warga kota Surabaya.

    “Sehingga tidak ada dusta diantara kita. Jadi semangat perjuangan bersama ini semata-mata hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga kota Surabaya,” kata dia.

    Sementara itu, Eri Cahyadi menyebut kolaborasi Golkar dengan PDIP berjalan dengan baik. Salah satu contohnya angka kemiskinan dari 11% turun jadi 6%. Sedangkan angka stunting turun 4,3. Menurut dia, hal ini karena kolaborasi antara eksekutif dan legislatif yang berjalan dengan baik.

    “Saya juga berterimakasih kepada Golkar Surabaya yang masih mempercayai saya untuk memimpin Surabaya. Dan ini akan menjadi kekuatan untuk kemajuan kota Surabaya,” pungkas politisi PDIP ini.[asg/aje]

  • Eri Cahyadi dan Armuji Safari Politik ke Gerindra Surabaya, Siap Sinergi!

    Eri Cahyadi dan Armuji Safari Politik ke Gerindra Surabaya, Siap Sinergi!

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji kembali melakulan safari politik ke partai politik. Kali ini mereka berkunjung ke Kantor DPC Gerindra Surabaya.

    Eri dan Armuji menghadiri acara sarasehan pejuang politik partai Gerindra. Acara ini bukan hanya sekadar buka bersama, tetapi juga merupakan momen silaturahmi dengan para kader dan caleg Gerindra Surabaya yang telah terpilih.

    Dalam pertemuan tersebut, Eri Cahyadi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan legislatif.

    “Setelah caleg dilantik sebagai anggota DPRD, sinergitas harus tetap terjaga. Kepentingan umat harus selalu menjadi prioritas,” ujar Eri, Jumat (5/4/2024).

    Menurut dia, perbedaan pandangan politik di antara partai adalah hal yang biasa. Dia berharap para caleg dari berbagai partai, termasuk Gerindra dapat berjuang untuk kesejahteraan masyarakat kota Surabaya.

    Dalam konteks membangun kota Pahlawan, Eri mengakui bahwa sinergi antara pemerintah dan DPRD memiliki dampak positif.

    “Kerjasama antara keduanya turut menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Stunting pun menurun. Ini adalah hasil luar biasa bagi masyarakat,” tegasnya.

    Eri juga memberikan apresiasi kepada Partai Gerindra Surabaya atas peran mereka dalam menjaga kondusivitas Pemilu.

    “Kepentingan umat Kota Surabaya jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi dan golongan,” kata dia.

    “Dengan kunjungan ini, terjalinlah kolaborasi politik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga Surabaya. Semoga sinergi ini terus berlanjut untuk kebaikan bersama,” tambah dia.

    Di tempat yang sama, Ketua DPC Gerindra Surabaya Cahyo Harjo Prakoso menganggap wajar Eri Cahyadi dan Armuji berkunjung ke kantornya di Jalan Teluk Tomini.

    Dan menurutnya kepimpinan dua tokoh ini berdasarkan kajian dan survei serta masukan dari masyarakat bahwa banyak terobosan yang dilakukan Pemkot Surabaya.

    “Tetapi misalkan ada kekurangan, yaitu juga namanya manusia ada kekurangan. Karena itulah dibutuhkan sinergi, kolaborasi. Karena itu kami partai Gerindra juga menyampaikan kepada pak wali dan pak wawali selaku pemerintah kota memperkenalkan caleg terpilih periode ke depan,” tuturnya.

    Cahyo pun menilai bahwa Gerindra Surabaya dengan Eri Cahyadi maupun Armuji semangat yang sama yakni mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam menghadapi pesta demokrasi.

    “Nah semangat yang sama ini kami rasa baik tetapi apakah bisa melangkah menjadi satu koalisi, yang tahu nanti dewan pimpinan pusat,” tuturnya.

    Terkait apakah Gerindra Surabaya akan mengusung Eri Cahyadi dan Armuji di kontestasi pilkada serentak. Cahyo menegaskan bahwa hal tersebut merupakan keputusan dari Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai Gerindra.

    “Politik ini art of possibility, semuanya bisa mungkin, semuanya bisa tidak mungkin. Tetapi kembali lagi kami di Gerindra punya mekanisme bahwa paslon yang diusung dalam pilkada nanti ke depan khususnya pilwalli ini itu berdasarkan keputusan dari dewan pimpinan pusat,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Patut Dicontoh, Kiat Banyuwangi Raih Perencanaan Terbaik di Jawa Timur

    Patut Dicontoh, Kiat Banyuwangi Raih Perencanaan Terbaik di Jawa Timur

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi kembali berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan itu yakni sebagai daerah dengan perencanaan terbaik.

    Dalam kategori ini, Banyuwangi dinilai layak mendapatkan penghargaan itu lantaran berhasil menyusun perencanaan pembangunan yang terintegritas dari tahun ke tahun. Sehingga dampaknya mampu dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Lebih dari itu, perencanaan pembangunan Banyuwangi dinilai juga sesuai dengan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur.

    “Terima kasih atas kinerja Bupati dan Wali Kota yang telah bekerja keras mewujudkan perencanaan yang terbaik. Ini sangat penting bagi Jawa Timur,” ucap Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.

    Banyuwangi tentu tak sendiri. Masih ada Kabupaten Jember dan Blitar menyusul di belakangnya. Namun, pemerintah di ujung timur Pulau Jawa itu menjadi yang terbaik.

    Sedangkan kategori kota diraih oleh Kota Mojokerto, Malang dan Surabaya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membeberkan kiat daerahnya mampu dan layak mendapat penghargaan tersebut. Sejauh ini, Banyuwangi punya delapan rencana program prioritas yang tertuang dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

    Di antaranya, pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan ekosistem produktif pelaku pariwisata, UMKM, dan pertanian.

    Selain itu, penguatan modal sosial masuk di dalamnya. Termasuk, pengelolaan lingkungan hidup, tranformasi digital layanan publik. Ditambah pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Ekonomi Strategis (KES).

    “Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,” Bupati Ipuk.

    Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.

    “Untuk kemiskinan sendiri, alhamdulillah, tahun kemarin tercatat di angka 7,34 persen. Untuk sekarang kita canangkan nol persen untuk kemiskinan ekstrem,” jelas Ipuk.

    Selain itu, kata Ipuk, penguatan SDM juga ditingkatkan. Mulai dari hulu dengan pemberantasan stunting hingga mengantarkan ke jenjang pendidikan. Angka stunting berhasil ditekan. Pada bulan timbang Desember 2023 ada 2.305 balita stunting. Hal ini menurun 17,08 persen, jika dibandingkan bulan timbang Februari 2023 sebanyak 2.780 balita.

    “Ini akan terus kami genjot sampai benar-benar zero stunting. Begitu pula dengan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) juga terus ditekan sehingga seluruh anak bisa bersekolah,” pungkas Ipuk. (rin/ted)

  • Permudah Investasi, Pemkot Surabaya Satukan Pelayanan Perizinan di Satu Tempat

    Permudah Investasi, Pemkot Surabaya Satukan Pelayanan Perizinan di Satu Tempat

    Surabaya (beritajatim.com) – Berbagai inovasi dan terobosan terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meningkatkan investasi.

    Terbaru, pemkot menyatukan pelayanan perizinan di satu tempat, yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berpusat di Gedung Siola. Kebijakan ini tentu untuk mempermudah investasi masuk ke Kota Surabaya.

    “Jadi, sekarang pengurusan perizinan tidak ada lagi di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Perizinan hanya ada satu, di DPMPTSP. Investor bila mau mengurus izin di satu tempat, kalau mengalami kesulitan, juga diselesaikan di satu tempat,” kata Wali Kota Eri di ruang kerjanya, Jumat (5/4/2024).

    Menurutnya, untuk menarik investasi itu memang perizinan harus cepat dan harus ada kepastian waktu. Nah, penyatuan pelayanan perizinan di satu tempat ini bertujuan untuk memotong rantai birokrasi yang terlalu panjang, sehingga diharapkan bisa mempercepat proses perizinan.

    Selain itu, untuk memangkas pelayanan aplikasi hanya menjadi lima, yaitu aplikasi yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, kemiskinan, dan pengaduan.

    “Tidak ada aplikasi lain-lainnya. Ini semua terkoneksi antara satu dengan lainnya. Dengan model-model seperti ini (digitalisasi), maka akan mempercepat penyelesaian masalah, makanya kemarinnya saya sampaikan pelayanan ini harus selesai sehari, yang ini harus selesai sekian hari dan sebagainya, ini untuk memberikan kepastian waktu sehingga para investor nyaman berinvestasi di Surabaya,” tegasnya.

    Penyatuan pelayanan perizinan ini sudah tertuang dalam Perwali 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perwali 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

    Dengan terbitnya Perwali ini, ada sejumlah perbedaan dalam pelayanan perizinan. Kalau dulu perizinan harus ke dinas-dinas terkait, tapi sekarang cukup di satu tempat di DPMPTSP.

    “Jadi, sejumlah dinas itu seakan-akan di BKO-kan di DPMPTSP, sehingga pengurusan perizinan itu bisa lebih cepat dan ada kepastian waktu untuk investor,” katanya.

    Ia juga memastikan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankannya itu sudah sesuai dengan tujuan, yaitu mengatasi kemiskinan dan peningkatan investasi Kota Surabaya.

    Wali Kota Eri menjelaskan bahwa yang menjadi visinya adalah terkait kemiskinan dan investasi, karena ini akan berhubungan dengan stunting, pengangguran dan segala macam.

    “Tapi kalau investasi, maka terkait dengan pembangunan, sehingga saya harus memberikan kepastian kepada seluruh investor yang masuk ke Surabaya bahwa perizinan sudah pasti. Apalagi dengan regulasi baru ini, saya yakin investasi di Surabaya kian tumbuh,” ujarnya.

    Sementara itu, kinerja investasi di Kota Surabaya sepanjang tahun 2023 mencapai Rp37,57 triliun. Realisasi investasi ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

    Berdasarkan data dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2023, realisasi investasi didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) non-UMK yang mencapai Rp20,28 triliun. Selanjutnya PMDN UMK yang mencapai Rp14,32 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp2,97 triliun.

    “Angka ini sudah melampaui target yang kami tetapkan,” kata Wali Kota Eri.

    Ia juga optimistis besarnya investasi yang masuk ke Surabaya mampu mengerek ekonomi kerakyatan. Misalnya, bagaimana ketika keberadaan hotel di Surabaya untuk kebutuhan sandal atau handuknya, dapat dipenuhi dari UMKM Surabaya.

    “Hadirnya rumah makan dan restoran meningkatkan produksi sayuran hidroponik warga. Termasuk bagaimana dengan hadirnya rumah sakit. Maka, tenaga kerja atau kebutuhan laundry bisa dipenuhi dari warga,” ia menambahkan.

    Oleh karena itu, ia memastikan bahwa saat ini salah satu syarat untuk investasi di Surabaya adalah harus mempekerjakan warga Surabaya. Di mana setiap investasi yang masuk, harus dapat menumbuhkan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi warga Surabaya.

    Meski begitu, Wali Kota Eri juga menyadari bahwa lahan investasi di Kota Surabaya sangat terbatas. Ke depannya ia berusaha menggenjot investasi dari sektor barang dan jasa.

    “Kita juga akan bergerak dengan PT Pelabuhan Indonesia, bagaimana lahan-lahan parkir itu bisa dikelola dengan baik. Ke depan Pemkot bersama Pelindo akan bergerak di pelabuhan untuk meningkatkan investasi,” imbuhnya.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya Afghani Wardhana menjelaskan sejumlah sektor yang menjadi penyumbang tertinggi dari investasi itu. Pasalnya, memang ada sejumlah sektor yang menjadi tingginya investasi yang masuk ke Surabaya.

    Khusus realisasi PMDN non-UMK, angka terbesar masih disumbang sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran yang nilainya mencapai Rp5,3 triliun atau 26,14 persen. Kemudian sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi yang mencapai Rp2,97 triliun atau 14,64 persen.

    Posisi selanjutnya sektor hotel dan restoran yang mencapai Rp2,12 triliun atau 10,42 persen.

    “Dari nilai tersebut, jumlah proyek perumahan, industri dan perkantoran mencapai 312 proyek. Sektor transportasi, gudang, maupun telekomunikasi mencapai 524. Adapun hotel dan restoran 699,” katanya.

    Di samping PMDN non-UMK, PMDN UMK selama 2023 juga cukup tinggi. Rinciannya, sektor perdagangan dan reparasi Rp5,3 triliun, jasa lainnya Rp3,98 triliun, dan kontruksi Rp1,94 triliun.

    “Investasi sektor ini di antaranya usaha rumah makan, usaha penyelenggaraan ekspedisi pos, rumah sakit swasta, serta beberapa usaha lainnya,” katanya.

    Afghani juga memastikan bahwa Surabaya masih menjadi salah satu lokasi favorit bagi sejumlah negara untuk membelanjakan dolarnya. Lima besar negara yang meliputi Singapura berinvestasi Rp1,085 triliun, Malaysia Rp556 miliar, Hong Kong Rp305 miliar, China Rp206 miliar, dan India Rp 198 miliar.

    “Sedangkan bidang usaha terbesar dari PMA adalah transportasi, gudang, dan telekomunikasi yang mencapai Rp1,31 triliun, perdagangan dan reparasi Rp658 miliar, serta hotel dan restoran Rp335 miliar,” ujarnya.

    Afghani juga memastikan bahwa realisasi investasi tahun 2023 ini paling tinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, investasi di Surabaya mencapai Rp4,74 triliun, 2019 tercatat Rp19,22 triliun, 2020 sebesar Rp 22,15 triliun, 2021 terealisasi Rp 29,22 triliun, dan 2022 tembus Rp 35,21 triliun.

    “Target investasi Surabaya di tahun 2024 ini sebesar Rp40 triliun. Kami yakin sepenuhnya bisa terealisasi,” pungkasnya. (ADV)

     

  • Pemkab Blitar Raih PPD Terbaik III dan Percepatan Penurunan Stunting

    Pemkab Blitar Raih PPD Terbaik III dan Percepatan Penurunan Stunting

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rini Syarifah menerima piagam penghargaan sebagai Terbaik III Kategori Kabupaten Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 dan Penghargaan Peringkat III Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam rangka Percepatan penurunan stunting terintegrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Raihan Peringkat III PPD 2024 ini merupakan yang perdana bagi Kabupaten Blitar sejak Anugerah PPD digelar.

    Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Pj. Guberbur Adhy Karyono saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Hotel Shangri-La Surabaya pada Rabu (3/4/2024).

    Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menyampaikan bahwa Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

    Tujuan dari penghargaan ini adalah untuk memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan di daerah.

    “Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung inovasi daerah di Kabupaten Blitar,” ujar Bupati Blitar, Rini Syarifah.

    Lebih lanjut Bupati perempuan pertama di Kabupaten Blitar ini menyampaikan, penghargaan ini sebagai motivasi pemerintah untuk lebih berinovasi dalam percepatan pembangunan SDM dan infrastruktur demi mewujudkan pembangunan daerah yang selaras, efektif dan efisien melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam Ajang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024.

    Sementara itu terkait stunting, Bupati Blitar optimis, angka prevalensi stunting di Kabupaten Blitar akan terus mengalami penurunan sehingga target 8,6 persen pada tahun 2024 bisa tercapai atau bahkan bisa terlampaui. Sehingga perlu kerja keras dan kerja bareng semua pihak.

    Di tempat yang sama, Pj.Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengungkapkan, Fokus RPJPD dan RKPD Jatim masih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, percepatan penurunan angka kemiskinan dengan target tahun 2025 sudah berada di bawah 10 persen. Selain itu juga membahas terkait peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi publik modern yang memadai.

    Ditegaskannya untuk mencapai semua target tersebut, kuncinya adalah data yang terintegrasi mulai dari pemerintah pusat sampai kabupaten/kota. Untuk itu, Musrenbang ini digelar untuk menyinergikan kebijakan-kebijakan tersebut.

    “Penyusunan RPJPD ini telah disesuaikan dengan RPJPN dengan memfokuskan pada arah pembangunan yang berdampak bagi masyarakat serta digitalisasi pelayanan,” ujarnya.

    Sebagai catatan bahwa, sesuai jadwal, RKPD 2025 akan ditetapkan pada akhir Bulan Juni 2024, sedangkan RPJPD 2025-2045 akan ditetapkan pada awal Bulan Agustus 2024.

    Sementara itu, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan, sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo bahwa pembangunan harus mengarah pada birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman. Sehingga saat ini keberhasilan pembangunan suatu daerah berdasarkan dampaknya di masyarakat. Mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya.

    “Saya mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan transformasi digital serta adaptif dengan dinamika yang ada,” tegasnya.

    Diungkapakan pula, transformasi digital bukan diartikan dengan berlomba-lomba membuat banyak aplikasi. Justru saat ini diharapkan hanya satu aplikasi namun bisa memuat beragam layanan publik sehingga bisa lebih efektif, efisien, dan cepat. [owi/beq]

  • Penyebab Kota Kediri Masuk 5 Besar iBangga Award 2024

    Penyebab Kota Kediri Masuk 5 Besar iBangga Award 2024

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri masuk dalam 5 besar kota/kabupaten di Jawa Timur pada iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Award 2024. Pj Wali Kota Kediri Zanariah berkesempatan memaparkan berbagai program pemberdayaan keluarga kepada Ketua Tim Penilai iBangga Award Sofia Hanik. Ini merupakan salah satu tahapan untuk menentukan juara dalam ajang penghargaan ini, Kamis (4/4/2024) di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

    “Keluarga merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia. Keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai baik, akan menghasilkan juga generasi penerus yang unggul. Maka dari itu Pemkot Kediri berkomitmen memberi perhatian lebih dalam memberdayakan keluarga. Sehingga dari lingkup terkecil di masyarakat ini, tumbuh rasa tentram, mandiri, serta bahagia. Hal tersebut sesuai dengan 3 dimensi dan 17 variabel penilaian iBangga,” jelas PJ Wali Kota Kediri.

    Pada dimensi ketenteraman, Zanariah menjelaskan bahwa variabel yang ditetapkan oleh Kota Kediri yakni indeks toleransi umat beragama meningkat dan mencapai angka 4,55 tahun 2023. Lalu keluarga yang punya akta/buku nikah meningkat di tahun 2023. Dilakukan kerja sama dalam pelayanan dokumen 3 in 1 (akta kelahiran, KK dan KIA) dengan berbagai rumah sakit di Kota Kediri.

    Tahun 2023, jumlah keluarga yang memiliki jaminan kesehatan baik Jamkes pemerintah/swasta di Kota Kediri sudah mencapai 70.908 jiwa. Selain itu, juga memberikan pelayanan KB gratis yang ditanggung BPJS. Ada juga per tahun 2021- 2023, DP3AP2KB telah menangani 16 kasus KDRT hingga tuntas. Terakhir salah satu upaya menekan angka perceraian Pemkot Kediri telah menggelar bimbingan perkawinan pra nikah dan program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH).

    Kemudian, pada dimensi Kemandirian Pemkot Kediri memiliki serangkaian Program yakni Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri (Kurnia) dengan bunga rendah hanya 2%. Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Banmod DBHCHT), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan lainnya. Guna menekan stunting melakukan Kampanye Gemarikan, Dapur Sehat Atasi Stunting, Seminar Pencegahan dan Penatalaksanaan Stunting dengan para ahli, pelatihan olahan pangan dengan sasaran ibu-ibu yang mempunyai balita stunting.

    Lalu ada bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dan lainnya. Kemudian Pemkot Kediri juga terus memberikan literasi keuangan bagi masyarakat melalui berbagai pelatihan dan event financial festival yang bekerja sama dengan OJK Kediri.

    Pada dimensi Kebahagiaan, ada beberapa program yang dilakukan di antaranya webinar parenting termasuk untuk anak berkebutuhan khusus bersama TP PKK Kota Kediri yang rutin diadakan. Ada juga Sekolah Orang Tua Hebat bagi para orang tua di Kota Kediri. Lalu ada beberapa ruang terbuka hijau baik di beberapa titik kota dan masing-masing kelurahan. Serta tidak hanya menjadi kegiatan rutin di masing-masing lingkungan RT, gotong royong di Kota Kediri juga diadakan dalam rangka peringatan Bulan Bakti Gotong Royong.

    Terakhir, PJ Wali Kota Kediri juga menjelaskan berbagai inovasi program yang dimiliki Kota Kediri. Diantaranya Prodamas yang sudah ada sejak 2015. Jadi tiap RT mendapat 50 juta untuk periode 2015-2019 dan 100 juta untuk periode 2020-2024. Selain itu, Kota Kediri memiliki Mall Pelayanan Publik yang berada di mall untuk mempermudah akses layanan pada masyarakat.

    Kemudian, sebagai pendukung peningkatan indeks pembangunan keluarga, Kota Kediri melakukan percepatan penurunan stunting dan mendapat peringkat 2 tingkat Provinsi Jawa Timur. Serta telah mencapai 100% pembentukan kampung keluarga berkualitas di 46 kelurahan Kota Kediri.

    Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lapangan Jawa Timur, Sofia Hanik menerangkan bahwa trend Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Kediri terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Pada tahun 2023 ini Indeks Pembangunan Keluarga Kota Kediri berada di angka 66,65% dan angka tersebut melebihi rata-rata Jawa Timur sebesar 61,8%.

    “Selamat kepada Kota Kediri yang telah masuk penetapan hasil desk audit yang dilakukan tim juri dan masuk di 5 besar. Harapannya Kota Kediri bisa menjadi juara 1 tingkat provinsi dan bisa mewakili di tingkat nasional,” harap Sofia.

    Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Plt Kepala DP3AP2KB Mandung Sulaksono, Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi, Kepala DPM PTSP Edi Darmasto, Kepala Dinas Kominfo Apip Permana, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Dispendukcapil Marsudi, Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi Prasetya, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala Dinkop UMTK Bambang Priambodo, Kabag Kesra Ahmad Jainuddin, Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono, dan Camat Pesantren Widiantoro. [nm/ian]