Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (2): Antara Stunting dan Platform Digital

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (2): Antara Stunting dan Platform Digital

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan 25 rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    Selain merekomendasi urusan ekonomi, kemiskinan, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, DPRD Jember juga merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Undang-Undang Desa, pelaksanaan dana desa, terutama dalam peningkatan linerja badan usaha milik desa (BUMDes). Pemerintah desa juga perlu dilibatkan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat desa.

    “Pemerintah Kabupaten Jember diminta mendorong dan memfasilitasi lahirnya inovasi, baik dalam peningkatan pelayanan maupun perekonomian desa, serta mendorong lahirnya desa percontohan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional,” kata Mufid.

    Dalam sektor transportasi publik,. DPRD Jember mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan program yang jelas dan terukur dalam tata kelola transportasi publik yang ramah. “Prasarana perhubungan termasuk terminal, halte, dan bandara harus dooptimalkan.” kata Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember diharuskan DPRD untuk meningkatkan capaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). “Lakukan moratorium pembangunan aplikasi, dengan lebih mengutamakan peningkatan pemanfaatan aplikasi yang sudah beroperasi, untuk mendukung pelayanan serta konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, sebagaimana arahan Menteri Pemberayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Mufid.

    “Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya mendorong pemberdayaan dan kelembagaan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), terutama di desa, serta mendorong keterbukaan Informasi public dengan membentuk Komisi Informasi Publik di daerah,” kata Mufid.

    DPRD Jember merekomendasikan program pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro kecil menengah dan koperasi, melalui dua hal. “Pertama, peningkatan capaian target legalitas, dan, kedua, peningkatan kemampuan untuk naik kelas, serta mendorong pasar UMKM menuju UMKM mendunia yang bisa melakukan ekspor,” jelas Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember juga diminta menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai rumusan strategi pemajuan kebudayaan. “PPKD juga menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi salah satu acuan kerangka baru Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang,” kata Mufid.

    “Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan nasional dipandang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,” kata Mufid. [wir]

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (1): Mulai dari Investasi Sampai Penataan PKL

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (1): Mulai dari Investasi Sampai Penataan PKL

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan 25 rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024). DPRD Jember meminta pemerintah daerah merumuskan kembali strategi pembangunan melalui program yang lebih memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sebagai sektor pertumbuhan ekonomi primer.

    Pemkab Jember juga diminta memperhatikan ekonomi inklusif yang menciptakan peluang ekonomi yang adil bagi semua masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. “Tumbuh pesatnya perkembangan Jember merupakan momentum bagi pemerintah untuk merumuskan dan memperjelas kebijakan dan program peningkatan investasi,” kata Mufid.

    Investasi disarankan untuk diarahkan pada sektor ekonomi yang dominan dan mampu menyerap lapangan usaha yang besar. “Bukan investasi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan sebagian masyarakat. Hal ini dilihat bahwa investasi tidak memiliki efek apapun dalam pengurangan kemiskinan, pengguran dan ketimpangan,” kata Mufid.

    DPRD Jember meminta pemerintah daerah agar menata kembali pembangunan kota yang ramah terhadap publik, baik dari sisi penggunaan fasilitas publik, transportasi publik, terutama dalam mendukung geliat Jember sebagai barometer kota pendidikan di Jawa Timur.

    Mufid mendesak jargon kolaborasi dibumikan bupati dengan lebih mempertegas lagi semangat program dan kegiatan. “Terutama dalam mengatasi persoalan pendidikan, karena riilnya progress peningkatan target capaian pendidikan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” jelasnya.

    Dalam sektor kesehatan, DPRD Jember merekomendasikan dilakukannya akselerasi pencapaian cakupan jaminan pelayan kesehatan (UHC atau Universal Health Coverage) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. “Dengan target prioritas warga yang benar – benar membutuhkan untuk mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan,” kata Mufid.

    Pemkab Jember juga disarankan mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit rujukan milik pemerintah, sebagai prioritas bagi pasien rujukan yang didanai sistem jaminan kesehatan yang bersumber dari APBD.

    “Optimalkan percepatan penurunan stunting sebagaimana peraturan presiden dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, melalui evaluasi capaian delapan aksi konvergensi stunting sebagaimana dijelaskan dalam hasil evaluasi kami,” kata Mufid.

    Parlemen juga mendesak Pemkab Jember agar lebih serius dalam mengakselerasi penyusunan kebijakan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Benar-benar optimalkan peran Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), dan tidak memperlakukan TKPRD sebaga alat stempel yang hanya dibutuhkan tanda tangannya untuk persetujuan izin tata ruang,” kata Mufid.

    Pemkab Jember juga diminta segera menata dan menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar penggunaan fasilitas publik.

    Dalam urusan kemiskinan, DPRD Jember meminta pemerintah daerah segera mendata dan memutakhirkan data kemiskinan daerah secara berkala enam bulan sekali sesuai dengan ketentuan. “Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengoptimalkan koordinasi penanganan kemiskinan, serta memperbaiki kualitas data dan program yang lebih tepat sasaran,” kata Mufid.

    Penanganan yang lebih tepat sasaran bisa dilaksanakan dengan memfungsikan peran koordinasi lintas sektoral melalui Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di bawah kepeimpinan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlama. Targetnya tentu saja menekan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen tahun ini.

    Dalam hal ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Jember disarankan untuk serius melakukan terobosan dan inovasi program yang efektif dan efisien untuk menyerap tenaga kerja dan mengatasi pengangguran. DPRD juga meminta pemerintah lebih serius dalam program penanganan permasalahan hubungan industrial dengan lebih meningkatkan kolaborasi dengan serikat pekerja, atau assosiasi buruh.

    “Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam peran mediasi untuk hubungan industrial. Pemerintah harus lebih tegas dalam memberlakukan pemenuhan upah minimum regional pada perusahan-perusahan yang beroperasi di Jember,” kata Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember diminta segera mengimplementasikan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran dengan membuat peraturan daerah dan pusat pelayanan terpadu, baik di tingkat daerah maupun desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran.

    “Pemerintah Kabupaten Jember harus serius dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender melalui pangarusutamaan gender di setiap organisasi perangkat daerah, baik untuk pendataan, perencananaaan program, serta peningkatan anggaran,” kata Mufid. [wir]

  • Presiden Jokowi Beri Satya Lencana Bupati Banyuwangi

    Presiden Jokowi Beri Satya Lencana Bupati Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani akan menjadi salah satu penerima penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI, Joko Widodo. Penghargaan itu diberikan lantaran berkat kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terbaik.

    Rencananya, penyematan tanda kehormatan itu diberikan saat puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) di Balai Kota Surabaya.

    [irp]

    “Rencananya, akan diserahkan bersamaan dengan peringatan Hari Otoda di Surabaya. Penghargaan Lencana itu diberikan kepada wali kota, bupati dan gubernur yang akan diberikan sekali seumur hidup atas prestasi di wilayah masing-masing,” kata Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono.

    Mujiono menyebut, Bupati Ipuk berhak mendapat penghargaan itu berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022. Termasuk berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021.

    “Ada 15 kepala daerah yang bakal menerima tanda kehormatan tersebut. Ada Walikota Surabaya, Walikota Solo, Bupati Badung,” kata Mujiono.

    Bahkan, kata Mujiono, tahun ini Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat Kabupaten berkinerja terbaik nasional dua tahun berturut-turut. Hal itu didapatkan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    Mujiono membeberkan, ada 10 aspek yang menjadi dasar penilaian. Meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, e-government, kerjasama daerah, inflasi daerah, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

    [irp]

    “Bupati Banyuwangi menerima karena sejumlah prestasi terkait 10 aspek di atas. Mulai turunnya angka stunting, angka kemiskinan, peningkatan kapasitas desa lewat TIK. Termasuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah,” kata Mujiono.

    [rin/aje]

  • Diguyur Hujan, Puluhan ASN Ikuti Upacara Hari Otonomi Daerah ke-28

    Diguyur Hujan, Puluhan ASN Ikuti Upacara Hari Otonomi Daerah ke-28

    Tuban (beritajatim.com) – Meski diguyur hujan, puluhan ASN Pemkab Tuban tetap menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 di halaman Kantor Pemkab Tuban, Kamis (25/04/2024).

    Upacara yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana ini juga turut membacakan instruksi Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian yang mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

    [irp]

    “Peringatan Hari Otonomi Daerah ini menjadi wahana memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran jajaran pemerintah daerah untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup,” tutur Budi Wiyana.

    Menurutnya, model ekonomi yang ramah lingkungan juga bertujuan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, serta melahirkan kebijakan desentralisasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien dan berkelanjutan.

    “Melalui transformasi produk unggulan dengan tetap memperhatikan potensi daerah,” imbuhnya.

    Selain itu, kata Sekda untuk mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah yang dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah.

    “Tantangan yang kita hadapi ini seperti penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan layanan public yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” paparnya.

    Oleh karenanya, Sekda mengungkapkan begitu pentingnya pelaksanaan otonomi daerah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.

    “Harapannya ada peningkatan yang diarahkan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dapat meningkatkan IPM, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan konektivitas serta askes infrastruktur yang baik,” pungkasnya.[ayu/aje]

  • Eri Cahyadi Bakal Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi di Surabaya

    Eri Cahyadi Bakal Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Eri Cahyadi , Wali Kota Surabaya, bakal menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini diberikan kepada Kepala Daerah yang berprestasi dan memiliki kinerja tertinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (EPPD) Tahun 2022.

    “Insyaallah presiden hadir memberikan penghargaan lencana kepada wali kota, bupati dan gubernur. Ini diberikan sekali seumur hidup atas prestasi di wilayah masing-masing dan itu untuk tahun 2021/2022. Tahun 2023 diberikan piagam, sedangkan yang di 2021 yang mendapatkan piagam, akan diberikan Lencana,” ujar Eri, Selasa (23/4/2024).

    Eri Cahyadi menyebut setidaknya ada 15 kepala daerah yang bakal mendapat penghargaan tersebut. Satu gubernur dan 14 wali kota/bupati.

    Diantaranya, anak dan menantu Presiden Jokowi, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution Wali Kota Medan. Selain itu, juga ada Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa.

    Eri menyebut, dirinya adalah Wali Kota Surabaya pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan itu juga diberikan satu kali seumur hidup bagi kepala daerah.

    “(Penilaiannya) satu penurunan stunting, transportasi atau akomodasi, dan kelayakan atau kenyamanan kota. Tetapi terpenting penilaia itu adalah bagaimana pelibatan masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan kota surabaya,” jelasnya.

    Eri berharap setelah mendapat penghargaan tersebut akan ada kampung madani yang bisa menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, hingga angka putus sekolah di Surabaya.

    “Saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK, KSH Insyaallah kalau bergerak minggu depan jadi kampung madani. Kalau saya sendiri yang bergerak tidak bisa apa-apa,” pungkas dia. [asg/suf]

  • DP3AP2KB Kota Kediri Bangun Kerjasama Percepat Penurunan Stunting

    DP3AP2KB Kota Kediri Bangun Kerjasama Percepat Penurunan Stunting

    Kediri (beritajatim.com) – Guna mengoptimalkan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta mendukung dan memastikan pelaksanaan koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di tingkat Kota sampai dengan tingkat Kelurahan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Kediri mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama TP-PKK Kota Kediri, DEPAG, BPOM Kota Kediri, Koordinator Penyuluh KB, OPD terkait, Puskesmas, Camat dan Lurah se-Kota Kediri di salah satu hotel di Kota Kediri.

    Berdasarkan data yang disampaikan oleh Plt. Kepala DP3AP2KB Mandung Sulaksono, jumlah kasus stunting di Kota Kediri terus mengalami penurunan. Pada awal tahun 2023 jumlah balita stunting di Kota Kediri tercatat 941 anak, kemudian turun menjadi 771 balita stunting di akhir tahun 2023 dan telah terus menurun hingga 708 balita stunting di akhir bulan Februari 2024.

    “Insya Allah dengan koordinasi yang baik dan kerja keras dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan seluruh perangkat daerah yang terkait, penurunan stunting akan dapat terus ditekan,”ungkap Mandung usai memimpin jalannya rakor tersebut.

    DP3AP2KB Kota Kediri Bangun Kerjasama untuk Percepat Penurunan Stunting

    Mandung mengatakan rakor dan evaluasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Kediri melalui DP3AP2KB untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antara OPD, Kecamatan, Kelurahan, terutama TPPS tingkat Kelurahan.

    “Mereka adalah orang-orang lapangan yang perlu kita backup. Apakah ada kendala-kendala yang harus mereka hadapi, itu harus kita ketahui. Melalui rakor dan evaluasi ini, kita bersama-sama memecahkan masalah-masalah tersebut dan mencari solusi terbaik,” jelasnya.

    “Alhamdulillah pada hari ini, beberapa permasalahan sudah kita carikan solusi bersama, yang insyaallah juga akan menambah semangat TPPS dan pihak yang terlibat lainnya lebih berkomitmen dan bekerjakeras,”jelasnya lagi.

    Lebih lanjut, Mandung mengungkapkan  dengan terjalinnya koordinasi baik dan kerjasama yang solid, pihaknya optimis target nasional untuk menurunkan kasus stunting 14 persen per tahun bisa terwujud. Terlebih di tahun kemarin, Kota Kediri menjadi kota terbaik kedua dalam penanganan dan penurunan stunting tingkat Provinsi Jawa Timur.

    “Capaian ini menjadi modal semangat kita untuk bekerja lebih keras lagi. Mudah-mudahan kasus stunting ini bisa teratasi lebih cepat,” pungkasnya.

    Terakhir Mandung berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam penurunan stunting terus berjuang dengan penuh semangat guna mewujudkan zero stunting di Kota Kediri. [nm]

  • Bersama Perusahaan Jepang, Pemkot Mojokerto MoU dengan Rekosistem Tingkatkan Pengelolaan Sampah 

    Bersama Perusahaan Jepang, Pemkot Mojokerto MoU dengan Rekosistem Tingkatkan Pengelolaan Sampah 

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka Hari Bumi, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melakukan penandatangan kerjasama strategis bersama Rekosistem (PT Khazanah Hijau Indonesia), perusahaan start-up climate-tech dan ekonomi sirkular di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat. Kerjasama strategis tersebut berupa pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Magersari.

    Kerjasama ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Mojokerto menuju Zero Waste. Perjanjian MoU juga bersama Konsorsium Perusahaan Jepang di Indonesia, dalam naungan Japan Clean Ocean Material Alliance (CLOMA), yang meliputi Ajinomoto, Marubeni, Panasonic, Unicharm dan Yakult serta didukung Japan International Cooperation Agency (JICA).

    Pejabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro mengatakan, pengeloaan sampah memang begitu kompleks dan masih kurangnya kesadaran masyarakat. “Sehingga diharapkan dengan penandatangan kerjasama strategis antara Lembaga Pemerintah, sektor swasta (Jepang) dan Rekosistem adalah langkah besar. Dalam perjalanan kami menuju pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan di Kota Mojokerto,” jelasnya, Senin (22/4/2024).

    Kerjasama rekosistem yang diinisiasi oleh Pemkot Mojokerto ini adalah yang pertama kalinya di Jawa Timur. Mekanisme rekosistem, yakni pengelolaan TPST Magersari milik Pemkot Mojokerto. Rekosistem akan menerima sampah yang dikumpulkan dari kawasan kota, lalu dilakukan pemilahan, pendataan dan pemulihan material dengan pendekatan ekonomi sirkular demi peningkatan angka daur ulang di Kota Mojokerto.

    Pada tahun pertama, TPST Magersari akan fokus menangani klien yang sudah terkumpul saat ini. Operasional dari segi metodologi dengan prinsip keberlanjutan dan kapasitasnya akan diperluas secara organik Ditargetkan TPST Magersari berukuran 1940 meter persegi dan kapasitas mencapai lebih dari 1.800 ton per tahun, dengan tingkat daur ulang anorganik (recycling rate) sebesar 30 persen.

    “Melalui TPST Magersari, kami berharap dapat mencapai tingkat daur ulang yang lebih tinggi dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi kota kami. Kota Mojokerto menghasilkan sampah sekitar 82 ton per hari dan Kecamatan Magersari menjadi penyumbang sampah terbesar di Kota Mojokerto,” ucapnya.

    Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup 2022, Provinsi Jawa Timur menduduki posisi peringkat kedua di Indonesia, sebagai penghasil sampah terbesar dengan total produksi sampah mencapai 5 juta ton sampah. Kerjasama rekosistem dapat mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama pemilahan dan pengolahan sampah.

    “Kita sama-sama sepakat lima tahun kedepan Kota Mojokerto harus Zero Waste, dan PT Khazanah Hijau Indonesia sedang memformulasikan skedul seperti apa. Saya berharap disampaikan ke para kandidat, permasalahan kedepan tidak hanya inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem tapi sampah sesuatu yang harus kita tangani dengan baik. Karena tantangan ini nyata,” tuturnya.

    Masih kata Mas Pj (sapaan akrab, red), rekosistem tidak hanya memunculkan sebuah ekosistem soal lingkungan penanganan sampah berkelanjutan. Tetapi juga dapat bernilai ekonomi bagi masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto. Pemkot Mojokerto telah menjadi kerja sama dengan perusahaan asal Jepang dalam rekosistem.

    “Paling kita harapkan masyarakat terkena dampak, punya tambahan penghasilan. Terakhir ada kontribusi terhadap PAD Kota Mojokerto. Pada prinsipnya ini adalah kolaborasi, inovatif dan sinergi antar semua elemen untuk penanganan sampah di Kota Mojokerto. Jadi nanti akan dipilah sehingga mengurangi beban di TPA. Nanti di TPA juga akan menjadi lahan Hijau dan pengolahan sampah yang bersahabat dengan lingkungan dan berkelanjutan,” paparnya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto, Amin Wachid menambahkan kerjasama tersebut untuk meningkatkan tingkat daur ulang anorganik dan bertujuan untuk mengajak lebih banyak masyarakat Mojokerto untuk berkontribusi dan bersama mengurangi emisi karbon. Sehingga menciptakan gaya hidup baru yang berbasis prinsip berkelanjutan serta kesadaran akan tanggung jawab setiap individu atas produk pasca konsumsinya.

    “Sekaligus meningkatkan laju daur ulang kota untuk mengurangi volume sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kota Mojokerto melalui TPST Magersari. Kerjasama ini membuka peluang baru untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah,” harapnya.

    Sekaligus, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) ini, memberikan edukasi masyarakat akan pentingnya ekonomi sirkular dan pemilahan sampah. Pihaknya percaya melalui langkah-langkah tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

    Co-Founder dan Chief Operating Officer Rekosistem, Joshua Valentino mengatakan, melalui campur tangan Rekosistem berbasis digital, teknologi digital akan diimplementasikan di TPST Magersari. “Untuk mengumpulkan, meningkatkan daur ulang, melaporkan data yang komprehensif, serta melakukan pemantauan secara real-time. TPST ini akan dilengkapi sensor IoT dan integrasi Machine Learning untuk meningkatkan analisis dan optimalisasi sistem,” tambahnya.

    Sementara itu, Co-Founder dan Chief Executive Officer Rekosistem, Ernest Layman menyambut secara positif kerjasama pengelolaan sampah di Kota Mojokerto. Apalagi kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan sektor swasta menjadi wujud kesadaran kolektif dalam mendorong perencanaan, dan penerapan tata kelola manajemen sampah yang lebih ideal, melalui pendekatan ekonomi sirkular dan
    waste-to-energy.

    “Kami sangat senang menjadi bagian dari kerjasama ini untuk mengelola sampah di Kota Mojokerto melalui TPST Magersari. Ke depannya, Rekosistem berharap dapat mengelola seluruh TPS di Kota Mojokerto dan mewujudkan ekosistem berkelanjutan,” ucapnya.

    Clean Ocean Material Alliance (CLOMA) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan ternama seperti Ajinomoto, Marubeni, Panasonic, Yakult, Unicharm, dan JICA turut berkolaborasi dalam upaya
    penanganan masalah pengelolaan sampah di Kota Mojokerto. Konsorsium Perusahaan Jepang ini tidak hanya memberikan dukungan secara finansial.

    TPST Magersari juga mendapat akses dalam mengadopsi pendekatan yang dilakukan para konsorsium perusahaan jepang ini yang telah terbukti sukses dalam mengatasi tantangan serupa dalam pengelolaan sampah di Jepang. TPS di Kota Mojokerto dinilai belum optimal beroperasi sehingga TPST Magersari menjadi salah satu upaya strategis untuk mengurangi timbulan sampah yang berakhir di TPA.

    Rekosistem berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pengelolaan sampah dan pemulihan material demi menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi antara Rekosistem, Lembaga Pemerintahan & Sektor Swasta menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara ketiga sektor menjadi kunci utama dalam mencapai target Net Zero Emissions Indonesia melalui pengurangan emisi karbon dengan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

    Pada acara penandatangan kerjasama strategis ini, turut hadir Konsulat Jenderal dari Kedutaan Besar Jepang dan Perwakilan Konsorsium Perusahaan Jepang, Kepala Bagian (Kabag) terkait, Camat Magersari, Camat Kranggan, Camat Prajurit Kulon dan Kepala Kelurahan (Lurah) Magersari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. [tin/kun]

  • DPRD Surabaya: Eri Cahyadi Peletak Dasar Pemerintahan Berbasis Kinerja

    DPRD Surabaya: Eri Cahyadi Peletak Dasar Pemerintahan Berbasis Kinerja

    Surabaya (beritajatim.com) – Kota Surabaya kembali dipercaya menjadi tuan rumah acara nasional, kali ini dalam rangka puncak perayaan otonomi daerah (Otoda) Nasional yang akan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Acara tersebut akan dilaksanakan pada Kamis depan.

    Dalam acara tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan menerima penghargaan kategori Penyelenggaraan Pemerintahan terbaik se-Indonesia.

    Ketua Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya Arif Fathoni menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat terhadap Kota Surabaya untuk menggelar even-even pemerintahan nasional.

    Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Surabaya telah diakui sebagai kota yang harmonis dan kondusif, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Wali kota Surabaya Mas Eri Cahyadi membuat kerangka kebijakan yang membuat kota Surabaya tetap harmoni di balik keberagaman suku dan agama, inilah yang membuat Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan terhadap Kota Surabaya untuk menggelar event-event pemerintahan nasional di Surabaya,” ujar Arif Fathoni, Senin (22/4/2024).

    Toni sapaan karibnya menambahkan bahwa penghargaan yang akan diterima Eri Cahyadi merupakan kado hari raya Idul Fitri bagi seluruh masyarakat Surabaya.

    Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bukti kepiawaian kepemimpinan Eri Cahyadi yang telah membawa Surabaya menjadi kota yang lebih baik.

    “Penghargaan tersebut disamping untuk Mas Eri sendiri, juga apresiasi atas kolaborasi seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan Pemkot Surabaya,” paparnya.

    Meskipun periode jabatan Eri Cahyadi dan wakilnya hanya 3,5 tahun, dia menilai bahwa Eri Cahyadi telah meletakkan dasar pemerintahan yang berbasis pada sistem kerja baku yang menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Hal ini, menurutnya, telah membantu Pemkot Surabaya dalam mencapai berbagai target pembangunan.

    “Kita lihat, seluruh kebijakan saat ini berlangsung dimulai dari hulu ke hilir, tidak berjalan sendiri-sendiri, salah satunya adalah soal penanganan stunting seluruh OPD bekerja secara kolaboratif sehingga mampu menurunkan angka stunting di kota Surabaya,” jelasnya.

    Toni juga menjelaskan bahwa di awal masa jabatannya, Eri Cahyadi langsung bekerja keras menangani pandemi Covid-19 yang melanda Surabaya dan Indonesia.

    Hal ini menyebabkan APBD Surabaya dihabiskan untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga program kerja lain belum bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran.

    “Jadi efektif Wali kota Surabaya hanya bisa merealisasikan program dalam 2 tahun anggaran saja dalam 1 periode, namun dalam periode singkat tersebut sudah banyak program kerakyatan yang telah terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ketua Golkar Surabaya ini.

    “Salah satunya adalah hadirnya rumah sakit di Surabaya Timur yang akan beroperasi tahun ini, sehingga tidak ada lagi dikotomi layanan dasar kesehatan terhadap warga Surabaya,” tegas dia.

    Disisi lain, terkait dengan keluhan pekerja tenaga kontrak di kota Surabaya, dia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kemenpan RB memberikan teguran kepada Pemkot Surabaya agar melakukan rasionalisasi terhadap membengkaknya tenaga kontrak yang ada di kota Surabaya.

    Namun demikian, meskipun rekruitmen tersebut dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, Eri Cahyadi mengambil jalan tengah agar warga Surabaya tetap bisa bekerja meski ada penyesuaian aturan menteri keuangan soal hak yang diterima.

    “Kepala-kepala OPD mestinya bisa menjelaskan hal tersebut dilingkungan tenaga kontrak masing-masing, sehingga tidak menimbulkan kesalahan kesimpulan oleh tenaga kontrak yang ada di Surabaya,” pungkasnya.

    Dia berharap penghargaan yang diraih Eri Cahyadi ini dapat menjadi motivasi bagi Pemkot Surabaya untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. [asg/beq]

  • Viral Bocah 4 Tahun Tunangan di Sampang, Ini Kata Pj Gubernur dan BKKBN Jatim

    Viral Bocah 4 Tahun Tunangan di Sampang, Ini Kata Pj Gubernur dan BKKBN Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Akhir-akhir ini beredar video viral yang memperlihatkan bocah usia 4 tahun di Sampang melakukan tunangan, sebagai ikatan sebelum pernikahan.

    Mengetahui hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur terus berupaya mencegah perkawinan anak.

    Hal itu dilakukan dengan turun langsung melakukan sosialisasi secara masif terkait pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan secara simultan oleh semua pihak terutama dengan menekankan bahaya dan dampak yang ditimbulkan jika pernikahan anak masih dilakukan.

    “Kami terus masif menyosialisasikan tentang bahaya pernikahan anak. Karena pada dasarnya pernikahan anak itu lebih banyak menimbulkan masalah mulai kesehatan hingga sosial,” kata Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, Sabtu (20/4/2024).

    Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dikatakan Adhy juga memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang maju, mandiri serta berdaya saing. Sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

    “Maka sosialisasi pada orang tua menjadi penting. Agar sebisa mungkin pernikahan anak, pernikahan usia dini harus dihindari. Pernikahan sebaiknya dilakukan di usia yang memang sudah cukup sesuai aturan yang berlaku,” imbuh Adhy.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mengenai Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi pada tahun 2021-2023, Jawa Timur terus mengalami penurunan. Di tahun 2021 ada di angka 10,44. Kemudian turun ke angka 9,46 di tahun 2022, dan turun lagi ke angka 8,86 di tahun 2023.

    Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencatat data Dispensasi Kawin di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 sebanyak 17.151, kemudian turun11,99 persen pada tahun 2022 menjadi 15.095. Pada tahun 2023, turun lagi sebesar 18,29 persen menjadi 12.334.

    “Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melangsungkan perkawinan, meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan yaitu 19 tahun. Adanya penurunan dispensasi ini sejalan dengan pencegahan perkawinan anak yang terus kita lakukan,” tuturnya.

    Berbagai sinergi program juga dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jatim), BKKBN Jatim, dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan anak, memenuhi hak anak, mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk atau SDM, serta meningkatkan kualitas kesehatan anak.

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur bernomor 474.14/810/109.5/2021 tentang pencegahan perkawinan anak ditandatangani pada 18 Januari 2021.

    Selain itu, Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 85 tahun 2023 juga mengatur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Tahun 2023-2024 yang ditandatangani pada 5 Desember 2023.

    “RAD ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan anak di Jawa Timur dalam rangka mencapai tujuan pencegahan perkawinan anak. Untuk itu, Pemprov Jatim melalui DP3AK juga terus mendorong kabupaten/kota untuk segera menyusun RAD,” terangnya.

    “Awal Mei nanti, kami juga akan melaunching Dashboard PPA (SIAPA PEKA) sebagai sarana transparansi data. Untuk mendorong multistakeholder agar peka dan peduli melaksanakan kolaborasi program pencegahan perkawinan anak (RAD PPA). Sehingga, mempercepat penurunan kasus perkawinan anak di Jatim,” lanjutnya.

    Terkait video viral balita usia empat tahun di Kabupaten Sampang pun, Pemprov bersama BKKBN Jawa Timur juga sudah melakukan beberapa langkah. Salah satunya, berkunjung ke rumah orang tua balita yang viral tengah melakukan pertunangan pada 16 April 2024 lalu, yaitu H. Zahri. Guna mendapatkan konfirmasi perihal viralnya postingan video pertunangan sang anak yang masih balita.

    Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati mengatakan, terkait isu pernikahan anak di Sampang setelah dikonfirmasi memang di Madura ada budaya untuk melakukan pertunangan untuk mempererat tali silaturahmi dan tali kekeluargaan.

    “Meskipun pertunangan dilakukan sekarang saat anak masih kecil, namun pernikahannya akan dilaksanakan saat anak-anak sudah lulus kuliah. Menanggapi fenomena ini, kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk terus menerus memberikan satu sosialisasi tentang bahaya menikah muda atau pernikahan anak,” paparnya.

    Erna menambahkan bahaya baik dari sisi kesehatan, dari sisi ekonominya dan terkait dengan stunting. Perlu diketahui bahwa faktor terbesar terjadi anak stunting karena kehamilan yang tidak diinginkan dari pernikahan anak tersebut. Dari pernikahan anak, tentu saja si ibu belum terlalu matang baik dari sisi kesehatan reproduksi maupun sisi kesiapan mental.

    Didampingi sang istri dan besan serta tokoh agama dan Muspika Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, H. Zahri mengatakan bahwa usia sudah 7 tahun dan sudah sekolah kelas 1 SD bukan berusia 4 tahun seperti yang tengah viral.

    “Pertunangan tersebut mewujudkan ucapan kami saat di tanah suci Mekkah enak tahun yang lalu. Waktu itu, di depan Kabbah istri saya hamil dan istri besan juga sedang hamil. Kemudian terucap kesepakatan untuk saling menikahkan bila yang lahir laki-laki dan perempuan. Jadi pertunangan kemarin merupakan bentuk ikatan tali silaturahmi agar tidak terputus,” papar H. Zahri.

    Meskipun sudah bertunangan, H. Zahri menegaskan bahwa kedua belah keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut setelah mereka sama-sama lulus kuliah.

    “Jadi, tidak langsung dinikahkan saat masih kecil. Kami sebagai orang tua juga ingin melihat anak-anak kami menjadi orang sukses dan melihat mereka bisa mewujudkan cita-citanya, “tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, Nasrukha mengatakan Pemerintah Kabupaten Sampang langsung melakukan kunjungan dan memberikan sosialisasi agar tidak menikahkan anak dibawah usia yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan.

    “Kami memberikan pendampingan dan perlindungan anak. Jadi hak-hak anak harus dipenuhi. Pemkab Sampang akan selalu memantau dan memberikan konseling terhadap anak dan keluarga,” terangnya.

    Salah satu Tim Pendampingan Keluarga (TPK), Samatun mengatakan pihaknya langsung mendatangi rumah H. Zahri setelah mengetahui viralnya video pertunangan tersebut.

    “Tentunya kami tim pendamping keluarga akan terus melakukan pendampingan agar tumbuh kembang anak tersebut tidak terganggu dan memberikan sosialisasi tentang program pendewasaan usia pernikahan kepada keluarga agar anak-anak menikah di usia yang sudah dewasa,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Neo Baksos MAK, Versi Baru Mas PJ Sapa Warga Mojokerto

    Neo Baksos MAK, Versi Baru Mas PJ Sapa Warga Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sukses dengan program bakti sosial SENIN hingga JUMAT, Pejabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro luncurkan program ‘Neo Baksos MAK’. Seperti penyebutannya yang menggunakan kata ‘Neo’, ini adalah pembaruan dari program sebelumnya.

    “Seperti yang selalu saya tekankan, kita harus selalu berinovasi. Untuk versi kali ini, saya ingin menekankan bahwa menyapa masyarakat tidak harus melalui bakti sosial, menyalurkan bantuan. Tapi akan ada variasi kegiatan lainnya,” ungkapnya, Jumat (19/4/2024).

    Program tersebut diharapkan bisa lebih berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penanggung jawab program yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabag Kesra dan berkolaborasi dengan OPD lainnya. Seperti Dinsos, Dikbud, Dinkes, Baznas, dan para Camat.

    “Jadi ini konsepnya seperti yang kemarin baru saja dilakukan. Ada aduan masuk terkait tumpukan sampah di TPS Benpas, lalu kita langsung turun, kerahkan untuk kasih solusi. Semoga pembaruan yang didasari dengan niat baik dan pengabdian tulus untuk masyarakat Kota Mojokerto ini bisa berjalan sesuai yang rencana,” harapnya.

    Serta benar-benar bisa berdampak, membawa perubahan yang lebih baik bagi Kota Mojokerto. Perlu diketahui, dalam program sebelumnya ada baksos SENIN hingga KAMIS dimana Mas Pj, sapaan akrab orang nomor satu di Mojokerto itu menyalurkan bantuan.

    Seperti sembako, bantuan makanan, perlengkapan sekolah untuk warga lansia, anak yatim, balita stunting, ibu hamil hingga difabel. Sementara baksos JUMAT diisi dengan kerja bakti membersihkan rumah ibadah, mulai dari mushola, masjid, hingga klenteng.

    Pada program ‘Neo Baksos MAK’ kali ini, Mas Pj akan memaksimalkan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Di hari Selasa, ada MAK yakni Mas Pj Antusias Kemaslahatan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan warga Kota Mojokerto.

    Kegiatan berupa penyaluran bantuan menyasar anak terlantar, fakir miskin dan terlantar. Berikutnya, di hari Rabu, ada MAK: Mas Pj Atasi Keluhan. Di mana Mas Pj akan turun langsung bersama Organisasi Perangkat Daerah (PD) terkait untuk mengatasi menindaklanjuti keluhan warga yang masuk di 8 kanal Sapa Mas Pj.

    8 kanan Sapa Mas Pj tersebit dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Jika tidak ada keluhan yang belum ditangani dalam suatu pekan, Mas Pj bersama OPD pengampu akan turun untuk meninjau dan melihat langsung progres dan respon dari masyarakat sekitar atas keluhan yang sudah ditangani.

    Sedangkan di hari Jumat, ada MAK : Mas Pj Atensi Kemajuan. Di hari tersebut, Mas Pj akan fokus untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan kebermanfaatan proyek Pemkot Mojokerto untuk masyarakat. Yakni dengan mengecek ketertiban waktu pelaksanaan.

    Administrasi serta manfaat dari semua pengadaan fisik dan non fisik, baik lelang maupun non lelang. [tin/ian]