Xcloud.id

Kasus: stunting

  • Ini Impian Program Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo

    Ini Impian Program Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Fatayat NU Kab. Sidoarjo akan terus konsentrasi dan membantu penanganan stunting yang kini terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

    Ungkapan itu disampaikan Ketua Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kab. Sidoarjo Dzurrotun Nafisah. “Penanganan stunting harus terus digalakkan dan harus ditangani sampai tuntas,” ucapnya usai pelantikan kepengurusan nya masa khidmat 2023-2028 di Pendopo Delta Wibawa Kab. Sidoarjo Minggu (28/4/2024).

    Dia menambahkan, kerjasama dengan Dinkes Kab. Sidoarjo dalam penanganan stunting bagian dari program Fatayat NU  untuk saat ini sampai kedepannya. “Penanganan stunting membutuhkan peran banyak pihak dalam menanganinya. Mulai dari masyarakat sendiri maupun elemen masyarakat yang ada,” sebut Ning Nafis sapaan akrapnya.

    Selain dalam bidang kesehatan program lainnya yang tetap akan terus dilakukan yakni bidang advokasi melakukan pendampingan kepada perempuan dan anak.

    Prosesi pelantikan PC Fatayat NU Kab. Sidoarjo masa khidmat 2023-2028

    Masih menurut Ning Nafis, program lainnya yang diimpikan oleh Fatayat NU untuk kesuksesannya, yakni bidang dakwah dan bisa menguasai media seperti tokoh-tokoh yang sudah viral dakwahnya.

    “Banyak teman-teman Fatayat NU yang lulusan pesantren dan dakwahnya luar biasa. Enak didengar dan gampang difahami ceramah yang disampaikan, atau kajian kitab kuning yang sampaikan  kepada santri-santrinya dan lain sebagainya,” imbuhnya.

    Untuk pelantikan pengurus PC Fatayat NU Kab. Sidoarjo, PW Fatayat NU Jawa Timur, Ketua PCNU Kab. Sidoarjo KH Zainal Abidin, Ketua DPRD Kab. Sidoarjo H. Usman, Sekda Kab. Sidoarjo Fenny Apridawati dan tamu undangan lainnya. [isa/aje]

  • Anak Petinggi PPP Siap Maju Pilkada Jombang 2024

    Anak Petinggi PPP Siap Maju Pilkada Jombang 2024

    Jombang (beritajatim.com) – Anak dari tokoh PPP KH Abdul Hafidz Ma’soem, Ahmad Solahudin atau Gus Didin, memnyatakan siap maju dalam Pilkada Jombang yang digelar November 2024. Memang saat ini Gus Didin tidak berpartai, namun dirinya mengelola lembaga pendidikan dan sebagai Ketua Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Jombang.

    Gus Didin membenarkan bahwa dirinya siap maju dalam kontestasi lima tahunan yang dihelat pada November mendatang. Dia mengklaim bahwa hal itu bukan keinginan dirinya secara pribadi, namun permintaan para kiai.

    “Bukan dalam posisi melamar untuk mencalonkan diri di Pilbup Jombang. Melainkan dilamar untuk maju. Meski demikian, kita tetap melihat situasi yang berkembang. Artinya, siapapun kader NU terbaik yang maju, ya kita dukung,” jelas pria keturunan dari PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Rejoso Peterongan Jombang ini, Sabtu (27/4/2024).

    Maju lewat partai apa? Gus Didin tak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan bahwa sudah melakukan konsolidasi sejumlah parpol. Namun lagi-lagi, partai apa yang sudah melakukan konsolidasi, Gus Didin juga enggan buka suara.

    Putra dari almarhum KH Hafidz Ma’soem ini menambahkan, dirinya siap maju di Pilbup Jombang berdasarkan pengalamannya. Yakni, pernah menjadi pengurus PCNU dan saat ini sebagai Ketua Baznas Jombang. Dua hal itu menurut Gus Didin adalah modal pengalaman untuk bertarung di Pilkada.

    “Saya ingin membawa program optimisasli zakat di Jombang. Jika dikelola dengan baik, potensi zakat di Jombang bisa mencapai Rp300 miliar per tahun. Namun selama ini belum terkelola dengan baik, sehingga hanya Rp20 miliar per tahun,” ujarnya saat disinggung program yang diusung ke maju Pilkada.

    Nah, jika hal tersebut dikelola dengan baik, lanjutnya, maka problem kemiskinan ekstrem, stunting di Kabupaten Jombang bisa teratasi. Karena kalau hanya berharap pada APBD, sangat sulit.

    Sekadar diketahui, orangtua Gus Didin adalah KH Hafidz Maksum atau Gus Hafidz. Selama hidup Gus Hafidz aktif di PPP (Partai Persatuan Permbangunan). Karier politiknya dimulai dari bawah. Pernah menjadi Ketua PPP Jombang. Kemudian menjadi anggota DPRD Jombang dari PPP era orde baru.

    Lalu melesat menjadi anggota DPR RI dari partai berlambang kabah ini. Dia merupakan tokoh sentral di PPP. Maka tidak heran dipercaya menduduki jabatan ketua bidang di DPP PPP periode 2003-2008. Sedangkan Ketua Umum waktu itu adalah Hamzah Haz.

    KH Hafidz Ma’soem dilahirkan di Jombang pada 4 November 1948 dan meninggal 17 Februari 2022. Di masa tuanya Kiai Hafidz mendirikan lembaga pendidikan yang diberinama Yayasan Roushon Fikr. Nah, lembaga inilah yang saat ini dikelola oleh Gus Didin. [suf]

  • Banyuwangi Borong Penghargaan, Tingkat Kemiskinan Terendah Sejak Indonesia Merdeka

    Banyuwangi Borong Penghargaan, Tingkat Kemiskinan Terendah Sejak Indonesia Merdeka

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi meraih double penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo. Pertama daerah di ujung timur Pulau Jawa tersebut meraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kedua, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berhak menyandang tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Apa dasar, Banyuwangi meraih penghargaan itu, tentunya tidak semudah yang saat ini didapatkan. Pasalnya, harus melalui serangkaian penilaian dan evaluasi.

    Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

    “Kami bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” ungkap Bupati Ipuk.

    Menurut Ipuk, di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan.

    Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen; ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Di 2023, angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun menyentuh angka 7,34 persen.

    “Stunting juga terus kita turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi,” pungkas Ipuk. (rin/ian)

  • Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengukir sejarah baru dalam kepemimpinan Kota Surabaya. Ia menjadi Wali Kota Surabaya pertama yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

    Satyalancana Karya Bhakti Praja adalah lencana yang hanya diperuntukkan bagi kepala daerah dan hanya diberikan sekali dalam seumur hidup. Sedangkan Kota Eri Wali Kota Surabaya pertama yang menerima tanda kehormatan tersebut.

    Penganugerahan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini diberikan kepada Wali Kota Eri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

    Tanda kehormatan ini diberikan oleh Presiden sebagai penghargaan atas jasa besar dan prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

    Tanda kehormatan ini disematkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII. Istimewanya, penghargaan ini diberikan di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Pasalnya, Kota Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah dan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Otoda 2024. Tentu, ini sejarah baru bagi Balai Kota Surabaya yang baru pertama kali menjadi tempat upacara di tingkat nasional.

    Selain menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Wali Kota Eri juga menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diraih berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

    Hasil penilaian tersebut menyatakan Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

    “Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini,” kata Mendagri Tito Karnavian.

    Menurutnya, berdasarkan prinsip reward and punishment, ia menegaskan bahwa penghargaan ini untuk menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

    “Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif,” harapnya.

    Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

    Ia juga menegaskan bahwa penerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi patut berbangga.

    Sebab, penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh berbagai pihak yang profesional. Artinya tidak hanya dilakukan sendiri oleh Kemendagri melainkan dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

    “Termasuk dari Sekretaris Militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi. Jadi, rekan-rekan yang terpilih perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang,” katanya.

    Seusai menerima dua penghargaan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih banyak kepada ASN Pemkot Surabaya dan warga Kota Surabaya.

    Ia mengaku mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH).

    Bagi dia, semua unsur tersebut telah berjuang bersama dengan Pemerintah Kota dalam membangun Surabaya menjadi lebih baik, termasuk dalam pembentukan Kampung Madani.

    “Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RT/RW tadi,” ujarnya.

    Ia menyadari bahwa kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. Makanya, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama.

    “Karenanya, saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuan semua ini adalah bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warganya,” kata dia.

    Berkat kerja keras dari berbagai stakeholder itu, akhirnya di masa kepemimpinan Wali Kota Eri, penyelenggaraan pemerintah daerah selalu berkinerja tinggi.

    Bahkan, berdasarkan hasil EPPD 2023, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi dan menempati posisi pertama secara nasional di tingkat kota, sehingga diraihlah kedua penghargaan ini.

    Penilaian yang berbuah penghargaan ini menjadi bukti bahwaberbagai program yang telah dijalankan oleh Wali Kota Eri berhasil. Selama 3 tahun lebih memimpin Surabaya, ia sudahberhasil menurunkan angka pengangguran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 berada di angka menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turun menjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023 turun lagi menjadi 6,76 persen.

    “Alhamdulillah angka kemiskinan juga terus menurun. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Surabaya pada tahun2021 berada di angka 5,23 persen, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen,” tegasnya.

    Selain itu, salah satu fokus utama Wali Kota Eri bersama jajaran Pemkot Surabaya adalah menekan angka stunting. Pada tahun2022 angka stunting di Surabaya berada di angka 4,8 persen. Selanjutnya, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan di 2023 angka stunting di Surabaya tersisa 1,6 persen.

    Akhirnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, IPM Surabaya tahun 2021 berada di angka 82,31 dan selanjutnya pada tahun 2022 mencapai 82,74. Kemudian di tahun 2023, IPM Surabaya sudah mencapai 83,99.

    “Saya yakin dengan kerja keras dan kerjasama dari berbagai stake holder serta cinta kasihnya warga Kota Surabaya, kita akan bisa membangun Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, kita akan membentuk Kampung Madani yang merupakan kampung peradaban, yang mana di dalamnya tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, tidak ada stunting, tidak ada yang putus sekolah dan sebagainya, sehingga Surabaya bisa menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghafur,” pungkasnya. [ADV/beq]

  • Angka Stunting Lamongan Turun Drastis dan Lampaui Target BKKBN, Kok Bisa?

    Angka Stunting Lamongan Turun Drastis dan Lampaui Target BKKBN, Kok Bisa?

    Lamongan (beritajatim.com) – Angka stunting tahun 2023 di Lamongan turun drastis menjadi 9,4. Hal itu berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

    Padahal, di tahun 2022 lalu angka stunting di Lamongan 27,05. Lalu bagaimana Pemerintah Kabupaten Lamongan mengatasi kasus tersebut.

    Dalam hal ini, Bupati Lamongan Yuhronur mengungkapkan bahwa Pemkab Lamongan telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting yang masuk kategori tinggi di tahun 2022 sebelumnya. Tak hanya melalui penindakan atau pengobatan, tapi juga pencegahan.

    “Kasus stunting Lamongan memang pada tahun 2022 berada pada kategori tinggi, namun terus kita upayakan untuk menekan kasus stunting dengan berbagai upaya. Upaya tidak hanya sebatas pengobatan melainkan kita gencarkan mulai pencegahan stunting,” tutur Bupati Yuhronur, Jumat (26/4/2024).

    Tak hanya itu, Yuhronur menegaskan bahwa angka stunting di Lamongan mampu ditekan hingga berhasil mencapai target dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni 12,3 persen pada tahun 2024.

    Pihaknya mengaku, penurunan kasus stunting itu hasil dari ragam upaya yang telah dilakukan. Mengingat, upaya penurunan stunting di Lamongan dilakukan secara bertahap. Tidak hanya fokus pada penanganan penderita, melainkan ada edukasi pada orang tua hingga remaja.

    Upaya penurunan itu, sambung Yuhronur, juga dilakukan dengan kolaborasi bersama para pihak, melalui beberapa program inovasi, diantaranya program 1-10-100 (bekerja sama dengan PKK). Program ini digagas untuk menangani balita stunting dengan memberikan bantuan makanan bergizi yang melibatkan swadaya masyarakat dan CSR.

    “Program 1-10-100 yakni di mana 1 paket di berikan kepada 10 anak dan selama 100 hari,” ungkapnya.

    Adapun program pendukung lain untuk menekan stunting adalah inovasi MONALISA BERDANSA (Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa), Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Gerakan Bersama Cegah Ibu Hamil Anemia, TILIK INSERT BUMIL (Tingal Klik Informasi Seputar Kesehatan Ibu Hamil).

    Kemudian RANSEL SI DORA (Gerakan Selamatkan Ibu Hamil dengan Siaga Donor Darah), RESA BERSAMA DASHAT (Remaja Sehat Bersama Dapur Sehat Atasi Stunting), FORIKAN (Forum Gemar Makan Ikan), Audit Kasus Stunting tingkat Kecamatan, Pemberian Sertifikat untu Ibu Menyusui, Skrining (Pendataan Keluarga Beresiko stunting), dan lainnya.

    “Selain bertahap, penanganan kasus stunting di Lamongan juga dilakukan bersama lintas sektor. Sehingga seluruh program inovasi direalisasikan bekerjasama dengan lintas OPD, Pemdes, PKK, masyarakat dan lainnya. Tujuannya ialah mengakselerasi penurunan kasus stunting,” paparnya.

    Lebih lanjut, Yuhronur menjelaskan bahwa penurunan persentase stunting di Lamongan ini juga dapat dilihat dari angka Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tahun 2023, yang menunjukkan stunting di Lamongan turun.

    “Pada Februari 2022 angkanya menempati 6,80 persen, untuk Agustus 2022 menempati angka 5,70 persen, dan pada Februari tahun 2023 menempati angka 4,80 persen, lalu pada Agustus 2023 menempati angka 4,01 persen,” pungkasnya.[riq/ted]

  • Otoda, Pemkab Lamongan Terima Penghargaan dari Kemendagri

    Otoda, Pemkab Lamongan Terima Penghargaan dari Kemendagri

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menerima penghargaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

    Penghargaan dengan kategori kinerja tinggi (skor 3,5018) tersebut diterima langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda), pada (25/4/2024) kemarin, di Grand City Surabaya.

    Menurut Bupati Yuhronur, penghargaan ini adalah wujud kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan pembangunan daerah.

    “Alhamdulillah, penghargaan ini wujud kerja keras seluruh insan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Namun penghargaan ini juga wujud keberhasilan dari pembangunan daerah atau berdampak kepada masyarakat,” tutur Yuhronur usai menerima penghargaan dari Mendagri, Tito Karnavian.

    Yuhronur menjelaskan, kategori kinerja tinggi merupakan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) tahun 2023, dari laporan cakupan indikator makro, di antaranya penurunan kemiskinan ekstrem, angka pengangguran terbuka dan lainnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf saat memimpin peringatan Hari Otoda ke XXVIII di Lamongan mengungkapkan bahwa momen peringatan ini sebagai kontribusi atas pembangunan daerah kepada pembangunan nasional. Dia berkata, tujuan utama dari otonomi daerah ada dua yakni kesejahteraan dan demokrasi.

    “Makna dari otonomi daerah ialah kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan setempat, guna mewujudkan dua tujuan,” ujar Rouf.

    “Dalam mewujudkan kesejahteraan tentu dapat dicapai melalui pelayanan yang berkualitas. Sedangkan dalam tujuan yang kedua yakni demokrasi dapat direalisasikan melalui kegiatan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan daerah,” imbuhnya.

    Wabup Rouf juga menyebut salah satu program yang sudah diterapkan di Lamongan yakni program prioritas 100 persen pelayanan publik berkualitas, yang bertujuan mendekatkan dan memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Tdak hanya secara teknis, melainkan pelayanan yang diberikan juga memiliki kualitas yang maksimal.

    Lebih lanjut, Wabup Rouf menambahkan bahwa kebijakan pembangunan daerah akan berkontribusi dalam menuntaskan program pembangunan nasional, di antaranya penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi.

    Lalu peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian daerah hingga nasional, serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

    “Pemkab Lamongan memiliki 11 program prioritas yang mana bertujuan menciptakan kejayaan Lamongan yang berkeadilan atau mengembangkan dan memaksimalkan potensi Lamongan. Capaian di daerah yang terus menunjukkan trend positif salah satunya angka kemiskinan di Lamongan yang terus menurun,” jelas Rouf.

    “Oleh sebab itu, mari terus memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran dalam menjalankan amanah pembangunan berkelanjutan, agar menciptakan masa depan yang berkelanjutan pula bagi generasi mendatang,” pungkasnya. [riq/aje]

  • Alasan 3 Kepala Daerah di Jawa Timur yang Meraih Penghargaan Satyalencana

    Alasan 3 Kepala Daerah di Jawa Timur yang Meraih Penghargaan Satyalencana

    Surabaya (beritajatim.com) – Hari Otonomi Daerah kembali menjadi momen penting terutama bagi Jawa Timur. Pada perayaan tahun ini, tiga kepala daerah terpilih di Jawa Timur secara resmi diumumkan sebagai penerima Satyalencana.

    Penghargaan Satyalencana merupakan sebuah tanda kehormatan yang diberikan kepada penyelenggara pemerintah daerah atas jasa, prestasi, atau kinerja yang sangat tinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan.

    Pengumuman penerima penghargaan ini disampaikan dalam rangkaian acara Hari Otonomi Daerah yang digelar di Surabaya hari ini.

    Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021, ketiga kepala daerah di Jawa Timur berikut ini dinilai memiliki kontribusi yang luar biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya

    Berdasarkan informasi yang Beritajatim himpun berikut 3 Kepala Daerah di Jawa Timur yang meraih Penghargaan Satyalancana:

    1. Eri Cahyadi – Wali Kota Surabaya

    Eri Cahyadi saat ini menjabat sebagai Wali Kota Surabaya periode 2021-2024. Sebagai Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dikenal atas dedikasinya dalam memajukan Kota Pahlawan.

    Langkah-langkah progresifnya dalam membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan telah diakui secara luas.

    2. Ipuk Festiandani – Bupati Banyuwangi

    Ipuk Festiandani, sebagai Bupati Banyuwangi dengan masa jabatan 2021-2024, menerima penghargaan ini karena sejumlah prestasi. Mulai turunnya angka stunting, angka kemiskinan, peningkatan kapasitas desa lewat TIK. Termasuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

    3. Anna Mu’awanah – Bupati Bojonegoro

    Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah yang menjabat pada 2018-2023 ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengelola sumber daya alam dan pembangunan ekonomi masyarakat di wilayahnya.

    Kebijakan-kebijakannya yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan di Bojonegoro.

    Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha, yang diberikan melalui Keputusan Presiden RI, merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerja tinggi ketiga kepala daerah tersebut. Penghargaan ini bukan hanya merupakan apresiasi terhadap kinerja individu, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap upaya mereka dalam memajukan pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di Jawa Timur secara keseluruhan. [ian]

  • Pesan Sekda Kota Kediri saat Peringati Hari Otda ke-28

    Pesan Sekda Kota Kediri saat Peringati Hari Otda ke-28

    Kediri (beritajatim.com) – Tepat hari ini, 28 April 2024, Pemerintah tak terkecuali Pemerintah Kota Kediri tengah merayakan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-28. Dalam peringatan Hari Otda ke-28 ini Pemkot Kediri menggelar upacara bendera yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Kediri di halaman Balai Kota Kediri, Kamis (25/4/2024).

    Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit bertindak sebagai pemimpin upacara. Dalam sambutannya yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan bahwa peringatan hari Otda ke-28 Tahun 2024 mengusung tema ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’.

    Dijelaskan lebih lanjut oleh Bagus, bahwa tema ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam membangun sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat kota serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

    Peringati Hari Otda ke-28, Ini Pesan Sekda Kota Kediri

    “Peringatan Hari Otonomi Daerah yang sudah berlangsung selama seperempat abad ini juga menjadi momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti filosofi dan tujuan otonomi daerah,” katanya.

    Otonomi daerah menurut Bagus merupakan hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan filosofi Otda yang dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945.

    “Dari prinsip dasar inilah, otonomi daerah dirancang untuk mencapai 2 (dua) tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan demokrasi,”ujarnya.

    Lebih lanjut, Bagus menjelaskan dari segi tujuan kesejahteraan, Pemerintah Daerah diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan (sustainable). Sedangkan dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat Iokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.

    Disamping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, Bagus mengatakan pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah. Seperti mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

    Diakhir sambutan Menteri Dalam Negeri, Bagus mengatakan perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan yang berpotensi dikembangkan secara terintegras.

    “Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,”ujarnya diakhir sambutan. [nm/ian]

  • Puji Rekomendasi DPRD Jember, Bupati Hendy Menyatakan Diri Tak Sempurna

    Puji Rekomendasi DPRD Jember, Bupati Hendy Menyatakan Diri Tak Sempurna

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto memuji rekomendasi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    “Rekomendasi teman-teman DPRD Jember bagus semua. Tentunya ini bagian dari koreksi terhadap kami, melengkapi apa yang jadi kekurangan kami,” kata Hendy, usai sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Kamis (25/4/2024).

    Hendy berjanji akan memperbaiki kinerjanya sesuai rekomendasi DPRD Jember. “Semua saran itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Kami akan perbaiki semua. Tidak ada kesempurnaan pada kami. Tentu kami butuh dukungan dari DPRD. Ini yang kami harapkan dari DPRD,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, ini adalah LKPJ terakhir pada masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto untuk periode 2021-2024. “DPRD Jember tetap menaruh harapan besar agar target yang dicanangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setidaknya kalau pun tidak bisa tercapai seratus persen, karena pasca Covid semua kayak diopname, kami tetap berharap (terealisasi),” katanya.

    Itqon mengingatkan, realisasi RPJMD adalah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap masyarakat Jember. “Kalau pun tidak seratus persen, masih ada waktu, dioptimalkan,” kata Itqon.

    “Kalau DPRD tidak muluk-muluk, yang penting jangan sampai indeksnya di bawah Provinsi Jawa Timur. Dari tahun ke tahun semakin baik dan mohon fokus pada pengentasan kemiskinan, pengangguran terbuka, usia sekolah, stunting, kematian ibu dan anak,” kata Itqon. [wir]

  • Pemkot Mojokerto Sinergi Turunkan Stunting di Peringatan Hari Otoda

    Pemkot Mojokerto Sinergi Turunkan Stunting di Peringatan Hari Otoda

    Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) setiap 25 April dirayakan dengan penuh makna oleh segenap jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Tidak hanya menggelar upacara, Pemkot Mojokerto juga memberikan bantuan bagi balita stunting di Kota Mojokerto.

    Segenap jajaran di lingkungan Pemkot Mojokerto turun langsung menyalurkan bantuan tersebut ke rumah warga penerima. Mulai dari Pejabat (Pj) Wali Kota Moh Ali Kuncoro, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Gaguk Tri Prasetyo, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Dinas hingga Camat, turut terlibat.

    Ada 117 balita stunting yang tersebar di 18 wilayah kelurahan se-Kota Mojokerto yang menjadi sasaran penerima bantuan. Masing-masing sasaran menerima paket bantuan berisi telur 2 kg dan susu UHT 125 ml sebanyak 1 karton. Dalam penyalurannya pun dibagi ke masing-masing sasaran.

    Mas Pj Wali (sapaan akrab, red) di Lingkungan Balongrawe, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari. Sementara Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyasar dua balita stunting di Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari.

    Dinas Pendikan dan Kebudayaan (P&K) beserta UPT Sekolah menyalurkan ke 10 balita stunting di wilayah Kecamatan Kranggan. Upaya kolaborasi dan sinergi berbagai pihak secara konsisten dilakukan sehingga terbukti pada penurunan angka stunting secara signifikan.

    “Sudah dibagi, dinas apa menyerahkan ke mana, semua ikut turun langsung. Aksi ini sebagai cermin, kalau persoalan stunting itu bukan hanya kerja OPD tertentu. Semua memiliki kewajiban yang sama untuk terlibat,” unglap Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, Kamis (25/4/2024).

    Pengentasan persoalan stunting juga menjadi salah satu upaya mencetak genarasi berkualitas di masa depan. Mengingat, usia balita adalah masa emas dalam tumbuh kembang manusia. Sehingga diharapkan, calon generasi penerus Kota Mojokerto dapat tumbuh sehat, aktif, dan ceria sejak dini.

    “Ini sebagai wujud komitmen Pemkot Mojokerto untuk berperan aktif menurunkan angka stunting,” ungkap orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Jawa Timur (Jatim) ini.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Mojokerto, dr Farida Mariana mengungkapkan bahwa, pemberian bantuan berupa protein dipilih karena hal tersebut cukup signifikan dalam upaya penurunan stunting.

    “Ini bagian dari kampanye kita, double protein hewani. Bagimana asupan protein hewani bisa optimal terutama pada anak-anak stunting,” terang dr. Farida yang juga turut mendampingi Mas Pj menyerahkan bantuan di Lingkungan Balongrawe, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari.

    Berdasarkan data dari Dinkes PPKB Kota Mojokerto, pada bulan Maret 2024 prevelensi stunting berada di 1,96 persen. Angka tersebut turun, dibandingkan persentase Desember tahun lalu, yakni 2,04 persen. [tin/but]