Xcloud.id

Kasus: stunting

  • RIDO akan berikan cuti yang seluas-luasnya bagi ibu menyusui 

    RIDO akan berikan cuti yang seluas-luasnya bagi ibu menyusui 

    Syarat menuju Indonesia emas tidak boleh lagi ada anak kita, cucu kita yang terkena stuntingJakarta (ANTARA) –

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam debat kedua menjanjikan  akan memberikan cuti seluas-luasnya bagi ibu-ibu yang menyusui.

     

    “Bagi calon gubernur DKI Jakarta, kita akan investasikan manusia yang mahal ini dengan seluas-luasnya memberikan cuti kepada ibu-ibu yang akan menyusui. Kemudian, disesuaikan dengan produktivitas kerjanya, kami akan memastikan di setiap kerja di Jakarta ada ruang laktasi untuk menyusui yang privat,” kata Ridwan Kamil saat menjawab pertanyaan soal kebijakannya terkait ibu yang bekerja dapat memberikan ASI eksklusif selama enam bulan dalam debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Kota Administrasi Jakarta Utara, Minggu malam.

    Baca juga: Ini janji ketiga cagub Jakarta pada UMKM untuk lindungi produk lokal

     

    Hal itu dilakukan untuk menekan anak-anak balita di Jakarta mengalami stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi.

     

    “Syarat menuju Indonesia emas tidak boleh lagi ada anak kita, cucu kita yang terkena stunting. Walaupun rambutnya Ayu Ting Ting tidak keriting, namun memberantas stunting itu penting,” kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil.

    Baca juga: Pangan murah bisa jadi strategi kendalikan inflasi

     

    Oleh karena itu, lanjut dia, memberantas stunting terlalu telat ketika sudah lahir, tapi pihaknya akan berikan program kesehatan sejak ibunya masih hamil,.

     

    “Program ASI harus menyertai program ibu hamil,” ujarnya.

     

    Pasangan RIDO juga ingin memastikan, khususnya ibu menyusui dari golongan bawah akan diberikan subsidi penambahan gizi-gizi dari berbagai dukungan kartu yang kami siapkan sehingga mendapatkan suplai gizi baik selain ASI yang menjadi sebuah kebutuhan.

    Baca juga: Dharma janjikan beri ruang yang luas bagi ibu menyusui anak

     

    Menurut dia, kombinasi peraturan, kombinasi dukungan bergizi dan suksesnya program makan gratis Presiden Prabowo Subianto akan melahirkan kualitas anak bayi yang sehat, ibu yang sehat gizi yang disuplai dan dijaga oleh Pemprov DKI.

     

    “Mudah-mudahan dengan begitu lahirlah generasi emas Indonesia yang datang dari percontohan generasi emas di Jakarta,” katanya.

     

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Kota Administrasi Jakarta Utara, Minggu (27/10) malam.

     

    Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

     

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

     

    Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

     

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”. Adapun debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan kembali pada 17 November 2024 mendatang.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggaran makan bergizi gratis di DKI sesuai target kalori

    Anggaran makan bergizi gratis di DKI sesuai target kalori

    berharap DKI sebagai barometerJakarta (ANTARA) – Besaran anggaran makan bergizi gratis (MBG) di DKI Jakarta menyesuaikan dengan target kalori dalam paket makanan yang dibagikan.
     

    “Misalnya 10.448 paket, maka kita sesuaikan dengan target grup kalorinya,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada sela uji coba MBG di SDIT Al Ihsan Kebagusan Jakarta Selatan, Kamis.

     

    Teguh menjelaskan setiap uji coba, kalori per makanan yang dibagikan berbeda-beda mulai dari 500-750 kalori.

    Adapun anggaran yang dikeluarkan rata-rata seharga Rp25 ribu tergantung kalori makanan.

     

     

    Jika dihitung, anggaran yang dihabiskan Pemerintah Provinsi DKI untuk MBG pada kesempatan itu menghabiskan dana Rp261,2 juta.

     

    Oleh karena itu, katanya, pihaknya masih melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) bersama DPRD DKI.

     

    Kendati demikian, dia menyatakan pihaknya telah siap menyediakan anggaran yang mencukupi untuk menjalankan program itu guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Diharapkan, katanya, Jakarta mampu menjadi contoh bagi wilayah lainnya dalam penyelenggaraan MBG.

    Nantinya, pihaknya akan mempertimbangkan untuk melaksanakan program itu di Kepulauan Seribu sambil menunggu arahan pemerintah pusat.

     

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting) dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara ini.

    Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk program tersebut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPD dengarkan usulan Pemprov Maluku Utara terkait otonomi daerah

    DPD dengarkan usulan Pemprov Maluku Utara terkait otonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkomitmen meningkatkan perhatian terhadap berbagai hal yang disoroti oleh masyarakat di wilayah timur Indonesia, salah satunya usulan Pemprov Maluku Utara terkait pembentukan daerah otonomi baru Sofifi.

    Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara saat ini menyandang status administratif sebagai kelurahan, bukan sebuah daerah otonom, seperti kota/kabupaten layaknya sebagai ibu kota provinsi di Indonesia.

    “Situasi ini tentu berpengaruh pada proses penyelenggaraan pemerintah yang selama ini tidak bisa bekerja optimal. Hal ini patut menjadi perhatian dan bisa ditindaklanjuti,” kata anggota DPD asal Maluku Utara Graal Taliawo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Mempertimbangkan hal tersebut, ia pun mengundang Pj. Gubernur Maluku Utara untuk menyampaikan permasalahan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka penyusunan RUU Program Rencana Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (16/10).

    “Ketika tahu ada agenda RDP, saya antusias langsung mengusulkan kepada Ketua PPUU untuk mengundang perwakilan pemerintah dari Maluku Utara. Kami menyadari pentingnya membuka ruang khususnya bagi Indonesia bagian timur untuk menyuarakan dan terlibat mendiskusikan kebijakan di level pemerintah,” ucap Graal.

    Ia menyatakan bahwa menyuarakan kebutuhan dan kepentingan daerah merupakan salah satu upaya untuk mendorong optimalisasi peran dan kewenangan legislasi DPD.

    Selain itu, lanjutnya, upaya optimalisasi peran DPD juga dapat dilakukan dengan menguatkan mekanisme internal, meningkatkan kualitas legislasi, serta melaksanakan pemantauan dan peninjauan undang-undang.

    Selain perwakilan pemerintah Maluku Utara, RDP tersebut juga mengundang Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim yang berharap ada RUU yang dapat menjawab dan menyelesaikan delapan permasalahan pokok di provinsi tersebut.

    Delapan permasalahan tersebut adalah kemiskinan, stunting, pengangguran, ketimpangan pembangunan, kesiapan bonus demografi, degradasi lingkungan, persoalan infrastruktur, dan ketahanan pangan.

    Graal, yang juga merupakan Wakil Ketua I Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, mengapresiasi berbagai masukan dan respons positif yang diberikan oleh para pemangku kepentingan bagi kerja PPUU ke depan.

    “Semua telah dicatat dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme di internal DPD. Keterlibatan dan kolaborasi dengan unsur pemerintah, legislatif daerah, serta masyarakat sipil adalah tahapan yang begitu penting dan tidak boleh terlewatkan dalam penyusunan Prolegnas yang dilakukan DPD ini,” imbuhnya.
     

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sanitasi berbasis masyarakat di Jaktim baru mencapai 33,8 persen

    Sanitasi berbasis masyarakat di Jaktim baru mencapai 33,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyebutkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah tersebut baru mencapai 33,8 persen dari 65 kelurahan yang ada.

     

    “Dari 65 kelurahan yang ada di Jakarta Timur, baru 22 kelurahan yang sudah mendeklarasikan STBM. Jadi, baru 33,8 persen kelurahan yang sudah STBM,” kata Wali Kota Jaktim M Anwar saat menghadiri Deklarasi STBM di Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat.

    Menurut dia, masih ada 43 kelurahan atau sekitar 60 persen yang belum STBM.

     

    Dia pun mendorong camat dan lurah untuk segera melakukan STBM, sehingga tidak ada lagi warga yang buang air besar (BAB) sembarangan dengan sanitasinya dibuang ke kali yang dapat menimbulkan pencemaran air.

     

    Dia mengingatkan bahwa salah satu persyaratan sebagai kota sehat, maka STBM di tingkat kelurahan harus mencapai 100 persen. Ini sebagai upaya menghentikan perilaku BAB sembarangan.

    “Kita harus hati-hati agar penghargaan yang telah diperoleh jangan sampai diambil. Kata kuncinya, STBM dipastikan 100 persen di Jaktim,” katanya.

    Baca juga: Jakarta Timur deklarasikan 324 sanitasi berbasis masyarakat

     

    Untuk mendukung upaya percepatan perilaku stop buang air besar sembarangan itu, Anwar telah mengeluarkan instruksi Nomor E-002 tahun 2003 tentang percepatan capaian kelurahan bebas dari buang air besar sembarangan.

     

    Hal ini dilakukan agar setiap kelurahan yang belum mencapai 100 persen, warganya menerapkan perilaku Stop BAB sembarangan. “Targetnya, minimal 2 RW dalam satu bulan dan melaporkan perkembangannya ke tingkat kota,” tuturnya.

     

    Karena itu, Anwar meminta kepada camat dan lurah serta masyarakat bekerja sama untuk menciptakan Jakarta Timur bebas dari BAB sembarangan dan sebagai langkah awal untuk mewujudkan Jakarta Timur sebagai kota sehat.

     

    Dia mengapresiasi Kecamatan Duren Sawit yang telah melakukan deklarasi STBM di enam kelurahan dari tujuh kelurahan yang ada di kecamatan itu.

    Baca juga: Pemkot minta kelurahan deklarasi “Stop Buang Air Besar Sembarangan”
     

    Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M Anwar saat memberikan sambutan pada kegiatan Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (18/10/2024). ANTARA/Syaiful Hakim

    “Tersisa satu kelurahan lagi yang warganya belum 100 persen menerapkan prilaku stop BAB sembarangan, yaitu Kelurahan Klender,” katanya.

    Karena itu, optimalkan terus agar Kecamatan Duren Sawit sebagai kecamatan yang 100 persen warganya sudah menerapkan prilaku stop BAB sembarangan.

     

    Keberhasilan itu ​​​​merupakan wujud kolaborasi masyarakat, kecamatan, puskesmas, kelurahan, sektor swasta serta berbagai pihak yang peduli dengan kesehatan di lingkungan Kecamatan Duren Sawit.

     

    Pada kesempatan itu, Anwar menuturkan deklarasi STBM sebagai upaya untuk mencegah dan menekan angka stunting di Jakarta Timur.

     

    Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, tinggi dan berat badannya tidak sesuai dengan seusianya serta terganggu perkembangan otak.

     

    “Anak akan mengalami penurunan kecerdasan sejak dini dan berpengaruh pada proses akademik. Sehingga mereka tidak akan bisa menatap masa depan secara ideal,” kata dia.

     

    Selain itu, jika tidak ditangani dengan baik, maka beresiko mudah terjangkit penyakit seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker dan stroke.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Warga Pulau Sabira dilatih olah ikan laut jadi produk ekonomi

    Warga Pulau Sabira dilatih olah ikan laut jadi produk ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, melalui  Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) melatih warga Pulau Sabira, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, mengolah hasil perikanan laut menjadi produk bernilai ekonomi.

    “Kami bekerja sama dengan Pertamina PHE OSES melatih 12 peserta dari satu kelompok pengolah hasil perikanan yang ada di Pulau Sabira dengan dua orang narasumber ahli di bidang pengolahan jenis produk olahan perikanan,” kata Kepala Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Nurliati di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan dalam pelatihan ini peserta diajarkan cara membuat olahan seperti sambal ikan tenggiri, selar crispy, siput selar dan chip atau keripik selar.

    “Selain olahan ini mempunyai nilai jual tinggi, juga untuk menjadi ciri khas di Pulau Sabira,” katanya.

    Nurliati mengatakan peserta antusias mengikuti pelatihan ini karena sebagai kelompok pengolah ikan, kegiatan ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan kreativitas dalam mengolah hasil perikanan.

    “Olahan kudapan ini juga bisa digunakan sebagai resep olahan rumahan berbahan dasar ikan untuk pencegahan stunting pada anak-anak usia dini,” katanya. 

    Baca juga: Jakarta miliki arsitektur berkearifan lokal Sulsel di Pulau Sabira

    Selain menerima materi dan praktik, peserta pelatihan juga mendapatkan stimulan sarana dari berupa satu unit pencacah (chopper) dan dua unit kompor. 

    “Mereka juga mendapatkan perlengkapan memasak lainnya yang dapat di gunakan untuk kegiatan produksi pengelolaan hasil perikanan,” imbuh Nurliati. 

    Sementara itu, salah seorang peserta pelatihan, Ernawati (45) mengaku senang bisa ikut kegiatan Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Ikan Laut karena dirinya mendapatkan ilmu dan jenis produk olahan baru.

    “Dengan adanya kegiatan dari Pertamina PHE OSES dan Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, semoga ilmu yang kami terima ini dapat meningkatkan produk olahan dan perekonomian keluarga,” katanya. 

    Baca juga: Ratusan nelayan diedukasi berkegiatan di daerah operasi migas
     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kepulauan Seribu edukasi warga Pulau Tidung olah makanan bergizi

    Kepulauan Seribu edukasi warga Pulau Tidung olah makanan bergizi

    Sumber protein yang banyak di pulau ini ikan maka kami mengajarkan cara mengolahnya agar menjadi makanan yang bergizi bagi anak-anakJakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengedukasi warga Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan mengolah makanan bergizi dari sumber-sumber yang ada di pulau tersebut untuk menekan angka stunting.

    “Sumber protein yang banyak di pulau ini ikan maka kami mengajarkan cara mengolahnya agar menjadi makanan yang bergizi bagi anak-anak,” kata Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Eric PZ Lumbun di Jakarta, Rabu.

    Baca juga: Jakut edukasi wali murid terkait makanan bergizi bagi siswa

    Ia mengatakan kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Universitas MH Thamrin yang mengajarkan dua menu masakan olahan yaitu nuget dan abon berbahan dasar ikan.

    Ia mengatakan kegiatan ini untuk pos gizi yang nantinya akan dikembangkan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan menekan angka stunting yang ada di Kepulauan Seribu.

    “Dengan bahan olahan ini kita harap menambah daya tarik anak-anak untuk mengonsumsi ikan,” kata dia.

    Baca juga: Paguyuban Tionghoa siapkan kader untuk bantu tekan angka stunting

    Sementara itu, Wakil Ketua II TP PKK Kabupaten Kepulauan Seribu, Lusyiana Eric mengatakan kegiatan ini memberikan informasi dan inovasi bagi kader PKK yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Pembuatan abon dan nuget dari ikan ini ternyata sangat mudah dan bagus sekali, karena semua bahannya alami dan sehat, tentunya informasi ini akan kita sampaikan kepada kader PKK lainnya,” kata dia.

    Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu memetakan langkah untuk melakukan intervensi terhadap keluarga berisiko stunting atau penyakit gagal tumbuh pada anak akibat gizi buruk.

    “Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multi sektoral dengan mengintensifkan pendamping terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi berisiko stunting,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kabupaten Kepulauan Seribu Alawi saat rapat pengumpulan dan pengelolaan data keluarga berisiko stunting di Jakarta, Kamis.

    Baca juga: Dharma Jaya gandeng Dinkes dan Disdik untuk pilih menu makan gratis

    Berdasarkan prevalensi status gizi balita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu sudah turun menjadi 18,6 persen.

    Ia mengatakan pada 2023 angka stunting tercatat 135 terdiri atas 16 anak di Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari 16 anak, Kelurahan Pulau Untung Jawa 5 anak.

    Untuk Kelurahan Pulau Panggang 38 anak, Kelurahan Pulau Kelapa 42 anak, dan Kelurahan Pulau Harapan 18 anak.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jaksel evaluasi stunting untuk tambah tinggi dan berat badan anak

    Jaksel evaluasi stunting untuk tambah tinggi dan berat badan anak

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan mengevaluasi stunting untuk menambah tinggi dan berat badan anak guna menjamin tumbuh kembang mereka menjadi lebih terukur.

     

    “Evaluasi akan kita lakukan akhir bulan ini dalam rapat konvergensi stunting,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Yudi Dimyati saat dihubungi di Jakarta, Senin.

     

    Yudi mengatakan evaluasi dilakukan selama tiga bulan untuk menghitung penambahan tinggi badan atau telah melewati batas usia.

    Terlebih adanya perbedaan antara penanganan stunting dan gizi buruk.

     

    Penanganan gizi buruk jika diberikan asupan maka akan langsung ada perubahan perbaikan gizi. Berbeda dengan stunting, ada beragam faktor yang mempengaruhi.

     

    “Stunting itu penambahan tinggi badan butuh waktu lebih lama dan banyak faktor lainnya,” ujarnya.

     

     

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang melibatkan peran seluruh komponen masyarakat menjadi salah satu strategi mengatasi masalah stunting.

     

    Program yang merupakan bagian dari Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) ini juga bertujuan memberdayakan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan terkait gizi, kesehatan, pelatihan pengolahan makanan sehat.

     

    Tim pelaksana DASHAT terdiri dari berbagai pihak, termasuk lurah sebagai penanggung jawab, kepala puskesmas sebagai wakil ketua, kader PKK, posyyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

     

    Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta optimis Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) mampu untuk menekan angka stunting pada anak-anak.

    Prevalensi stunting di Jakarta masih di bawah angka nasional, yakni nomor dua terendah di Indonesia berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Pada 2022 tercatat sebesar 14,8 persen, sedangkan pada 2023 mencapai 17,6 persen.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sri Mulyani Sebut Makan Bergizi Gratis Sasar Ibu Hamil-Balita

    Sri Mulyani Sebut Makan Bergizi Gratis Sasar Ibu Hamil-Balita

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah sependapat dengan sejumlah fraksi DPR RI soal Program Makan Bergizi Gratis yang harus menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

    “Diharapkan sekaligus meningkatkan kecukupan gizi, peningkatan kecerdasan anak dan pencegahan stunting,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/8/2024).

    Selain program tersebut, pemerintahan baru juga dipastikan melanjutkan sejumlah program perlindungan sosial bagi masyarakat. Sri Mulyani menyebutkan anggaran perlindungan sosial untuk pemerintahan tahun depan sebesar Rp 504,7 triliun.

    “Perlindungan sosial atau jaring pengaman sosial ditujukan untuk satu melanjutkan berbagai perlindungan sosial, program seperti PKH, kartu sembako, penyaluran subsidi tepat sasaran dan penyempurnaan basis data dengan memanfaatkan data registrasi sosial ekonomi,” jelas dia

    Sri Mulyani juga mengatakan melalui anggaran itu juga diharapkan bisa meningkatkan sinergi antar program perlinsos harus semakin diperkuat. Kemudian mendorong graduasi dari kemiskinan, memperkuat perlinsos untuk mengantisipasi populasi yang semakin menua, termasuk penyandang disabilitas.

    “Kelima, mendorong skema perlindungan sosial yang adaptif dengan mengantisipasi risiko kritis,” jelas dia.

    Lihat juga Video ‘Penjelasan Sri Mulyani soal Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN 2025 Sebesar 71 T’:

    (ada/kil)

  • ASN Wajib Melek Digital Biar Layanan ke Masyarakat Makin Sat-set

    ASN Wajib Melek Digital Biar Layanan ke Masyarakat Makin Sat-set

    Jakarta –

    Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk mengoptimalisasi digital mindset di lingkungan pemerintahan. Hal ini untuk memudahkan transformasi birokrasi dan manajemen ASN. Karena pekerjaan birokrasi saat ini sudah mulai beralih ke digitalisasi dan struktur organisasi juga telah bertransformasi dari bentuk hierarki menjadi koordinasi dan kolaborasi.

    Plt Kepala LAN Muhammad Taufiq mengungkapkan selain kurangnya digital mindset, permasalahan lainnya adalah dari sisi kebijakan yang belum terintegrasi antar satu Kementerian dengan Kementerian lain sehingga banyak kebijakan yang saling tumpang tindih dalam menyelesaikan satu permasalahan yang sama.

    “Oleh karena itu, LAN menginisiasi gagasan laboratorium kebijakan RB tematik yang merupakan kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan birokrasi berdampak yang mendasarkan pada 4 prioritas yaitu pengentasan kemiskinan, digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi serta program prioritas presiden termasuk penurunan angka stunting,” jelas dia dalam keterangannya ditulis Senin (5/8/2024).

    Laboratorium Kebijakan ini diinisiasi model metode BIJAK dalam laboratorium kebijakan yang merupakan akronim dari, Bangun komitmen dalam melakukan kebijakan, Identifikasi terhadap permasalahan melalui internal asesmen, target yang harus dicapai dalam jangka pendek, menengah dan panjang terkait dengan kebijakan yang diinisiasi tersebut, Aktualisasi kebijakan, dan terakhir adalah keberlangsungan inisiatif kebijakan sehingga sebuah kebijakan dapat berumur panjang dan berdampak bagi masyarakat.

    “Maka melalui laboratorium kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada knowledge based dan evidence based serta yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

    Dalam kesempatan tersebut Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan pengalaman dalam berpartisipasi dalam Laboratorium Reformasi Birokrasi di Kota Cilegon. Hal ini didasarkan pada data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) di mana sejak tahun 2021 hingga mencapai 2024 ini, Cilegon telah berhasil menurunkan prevalensi stunting yang semula 2041 kasus menjadi 876 kasus.

    “Capaian tersebut tidak terlepas dari peran LAN dalam memfasilitasi kota Cilegon dalam kegiatan laboratorium RB dengan mengusung konsep BIJAK tersebut kami juga mendapatkan FGD dan aktualisasi dari Dinas Kesehatan kota Tangerang,” ujar dia.

    Hal senada juga diungkapkan Asisten Administrasi Umum, Kabupaten Tasikmalaya, Asep Gunadi, S yang menyampaikan gambaran masalah gizi balita di kabupaten Tasikmalaya, trennya menurun baik balita underweight, wasting maupun stunting.

    “Memang disadari bahwasanya berdasarkan data prevalensi stunting di kabupaten Tasikmalaya masih mencapai 20,7 persen sedangkan target pemerintah adalah 16 persen. Namun melalui laboratorium RB yang digagas oleh LAN, kami terus mendorong setiap SKPD untuk melakukan berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting dengan target 16 persen di tahun 2025 mendatang,” ujar dia.

    Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan angka prevalensi stunting yang cukup tinggi. Berdasarkan data tingkat prevalensi stunting di tanah air saat ini masih berada pada besaran 21,6% yang artinya dari 5 orang anak terdapat 1 anak mengalami stunting, angka ini masih jauh dengan target Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yakni di angka 14% pada tahun 2024 mendatang.

    Permasalahan stunting ini menjadi salah satu tantangan dalam program reformasi birokrasi tematik yang tengah dicanangkan oleh pemerintah, oleh karenanya Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggagas Laboratorium Kebijakan RB berdampak yang berfokus pada optimalisasi digitalisasi administrasi pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting.

    (kil/kil)

  • KKP Bisiki Tim Prabowo Agar Ikan Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

    KKP Bisiki Tim Prabowo Agar Ikan Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagai salah satu wujud dukungan, KKP mendorong ikan bisa menjadi salah satu menu program makan bergizi gratis.

    Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Menteri KP, Hendra Yusran Siri, awalnya menjelaskan KKP saat ini menggalakkan gerakan gemar makan ikan untuk mendukung program makan siang gratis. Program itu digalakkan karena ikan mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat.

    “Salah satu bentuk kita mendukung ini adalah mencoba menggalakkan program gerakan gemar makan ikan, karena kita tahu persis ini sumber protein dan juga Omega 3 dan ini adalah salah satu investasi sangat besar untuk menciptakan generasi muda lebih bagus lebih cerdas. Dengan makan ikan lebih banyak pasti lebih cerdas,” kata Yusran di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

    Yusran membeberkan bahwa pihaknya berharap ikan menjadi salah satu menu dalam program makan bergizi gratis, karena memiliki banyak gizi dan manfaat salah satunya bisa menurunkan angka stunting. Informasi ini disebutnya sudah disampaikan kepada tim pemerintahan mendatang.

    “Kalau omongan detail mungkin dengan PDS (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing), tapi tentunya kita juga berharap dan menyampaikan kebijakan arahan kita bahwa makan ikan ini adalah makanan yang bisa meningkatkan kecerdasan dan menurunkan nilai stunting. Saya kira pesannya sudah didengar, tapi detailnya silahkan ke teman-teman PDS bahwasanya ikan ini, sekali lagi, bisa untuk kecerdasan dan menurunkan angka stunting,” bebernya.

    Sementara, Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah, menyampaikan bahwa secara umum pihaknya memiliki tugas besar untuk menurunkan angka stunting lewat asupan gizi yang cukup, salah satunya dengan gerakan gemar makan ikan.

    Dia menjelaskan, gerakan gemar makan ikan sudah mulai dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan di berbagai daerah untuk menjaga angka stunting. Sebab, ternyata ada daerah yang menjadi penghasil ikan tapi angka stuntingnya masih tinggi, ia menduga hal ini terjadi karena masyarakatnya tidak senang memakan ikan.

    “Kemarin saya baru dapat informasi kita minta dinas KP di daerah mereka melakukan semacam bagi ikan dan makan ikan khususnya kepada masyarakat tertentu untuk menjaga stunting. Ada 7,5 ton ikan dibagi untuk mencegah stunting. Jadi program ini turunannya seharusnya turunannya ke pemda dan pemkab agar angka stunting yang lumayan tinggi nih, dan itu bisa saja daerah penghasil ikan tapi angka stuntingnya tinggi. Nah, berarti daerah di sana itu bisa jadi memang tidak gemar makan ikan, atau tidak ada kemampuan untuk memperoleh asupan gizi yang cukup, salah satu caranya (mendapatkan asupan gizi cukup) dengan memakan ikan,” pungkasnya.

    (ara/ara)