JABAR EKSPRES – Desakan dukungan bantuan hukum untuk SMAN 1 Bandung mengalir dari sejumlah Fraksi di DPRD Jabar, termasuk di dalamnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ketua Fraksi PPP Zaini Shofari menjelaskan, kasus yang menimpa SMAN 1 Bandung itu perlu disikapi serius. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Jabar atau Pemprov Jabar perlu ikut bergerak. “Setidaknya ada dukungan bantuan hukum,” jelasnya, Senin (10/3).
Kasus itu tengah bergulir di persidangan, artinya instrumen bantuan hukum cukup diperlukan. Hal itu juga untuk memberikan dukungan moril kepada pihak sekolah termasuk para siswa yang tengah menjalani pendidikan di sekolah yang ada di Jalan IR.H.Juanda No 93 Kota Bandung itu.
BACA JUGA:Alumni SMAN 1 Bandung Harap Pengadilan Tolak Sepenuhnya Gugatan PLK, Ini Alasannya !
Menurut Zaini, kasus itu juga berkaitan dengan status aset yang digunakan sebagai sekolah. Persoalan serupa bisa terjadi di beberapa sekolah lain. Karena sekolah dengan status numpang di tanah pihak lain juga tidak sedikit di Jabar.
“Masalah aset ini juga perlu disikapi serius. Artinya segera ditindak lanjuti,” bebernya.
Sebagaimana data data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait keuangan Pemprov tahun anggaran 2023, tercatat ada 228 sekolah yang masih berstatus numpang atau berdiri di atas tanah milik pihak lain.
Rinciannya, 111 SMAN, 86 SMKN, dan 31 SLBN. Beberapa sekolah ini menempati tanah yang dimiliki oleh berbagai pihak, mulai dari tanah desa hingga milik TNI.
BACA JUGA:Legislator PKB Minta Disdik Jabar Jangan Ceroboh, Desak Keseriusan Kawal Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung
Contohnya, SMAN 1 Teluk Jambe di Kabupaten Karawang, yang tanahnya masih merupakan milik Desa Wanasari. Atau SMAN 2 Cianjur, yang masih berdiri di atas tanah kas desa seluas 0,8 hektare.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat Deden Saepul Hidayat memilih tidak merespon saat dikonfirmasi terkait desakan bantuan hukum mengenai kasus sengketa yang menimpa SMAN 1 Bandung itu.(son)
