Jakarta –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim bahwa otoritas sementara di Venezuela akan menyerahkan antara 30 hingga 50 juta barel minyak yang dikenai sanksi kepada AS.
“Otoritas sementara di Venezuela akan menyerahkan antara 30 hingga 50 juta barel minyak berkualitas tinggi kepada Amerika Serikat,” kata Trump.
“Minyak ini akan dijual dengan harga pasar, dan uangnya akan dikendalikan oleh saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, untuk memastikan penggunaannya demi kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat,” tulis Trump melalui unggahan di media sosial.
Trump tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana rencana tersebut akan dijalankan. Trump menyebut AS berencana mengambil alih industri minyak Venezuela dan melibatkan perusahaan minyak AS untuk menghidupkannya kembali. Namun, para ahli menilai upaya tersebut membutuhkan investasi besar untuk memulihkan infrastruktur energi Venezuela yang terpuruk.
Venezuela resmi tetapkan pekan berkabung nasional
Pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodrguez, mengumumkan pekan berkabung nasional untuk mengenang para prajurit militer yang tewas dalam serangan Amerika Serikat saat operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicols Maduro dan istrinya.
“Saya memutuskan menetapkan tujuh hari masa berkabung untuk menghormati dan memuliakan para pemuda, perempuan, dan laki-laki yang telah mengorbankan nyawa mereka demi membela Venezuela dan Presiden Nicols Maduro,” kata Rodrguez dalam pidato yang disiarkan televisi nasional.
Militer Venezuela menyatakan sedikitnya 24 perwira tewas dalam serangan tersebut. Sementara itu, pemerintah Kuba mengatakan 32 tentara Kuba juga menjadi korban dalam operasi yang sama.
Rodrguez: Venezuela tidak dikendalikan kekuatan asing
“Pemerintah Venezuela yang menjalankan negara ini, dan tidak ada pihak lain. Tidak ada agen asing yang mengendalikan Venezuela,” kata Rodrguez. Ia menambahkan, “Secara pribadi, kepada mereka yang mengancam saya, nasib saya tidak ditentukan oleh mereka, melainkan oleh Tuhan.”
Pernyataan itu muncul setelah Trump mengatakan kepada NBC News pada Minggu (04/01) bahwa Amerika Serikat kini “mengendalikan” Venezuela, menyusul operasi militer AS yang menculik pemimpin Venezuela Nicols Maduro dan istrinya dalam sebuah penggerebekan pada Sabtu (03/01).
Trump juga memperingatkan Rodrguez bahwa nasibnya bisa “lebih buruk” dari Maduro jika tidak bekerja sama. Dalam konferensi pers setelah penangkapan Maduro, Trump menyatakan AS akan “menjalankan” pemerintahan Venezuela dengan dukungan pejabat tinggi AS.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio kemudian melunakkan pernyataan tersebut. Rubio mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam pemerintahan Venezuela sehari-hari, melainkan menekan pemerintah baru negara itu melalui pengendalian ekspor minyak.
PBB: Serangan AS ke Venezuela rusak prinsip dasar hukum internasional
Melansir Reuters, kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan intervensi Amerika Serikat di Venezuela merupakan pelanggaran hukum internasional dan membuat dunia menjadi semakin tidak aman. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (06/01), menyusul operasi militer AS yang menggulingkan pemimpin Venezuela Nicols Maduro, yang kini menghadapi 4 dakwaan pidana di AS, termasuk soal tuduhan narkoterorisme.
“Itu jelas merupakan operasi yang merusak prinsip mendasar hukum internasional, yakni bahwa negara tidak boleh mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain,” ujar Kantor HAM PBB.
“Komunitas internasional perlu bersatu dan menyampaikan sikap dengan satu suara untuk menegaskan prinsip tersebut,” kata juru bicara utama Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, kepada para wartawan.
Ia menegaskan, intervensi militer tersebut justru merusak tatanan keamanan internasional dan membuat setiap negara menjadi kurang aman. “Ini mengirimkan sinyal bahwa pihak yang kuat dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan,” tambahnya.
Menurutnya, nasib masa depan Venezuela harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Instabilitas dan intervensi militer berlebihan hanya akan membuat masa depan hak asasi manusia berada dalam situasi yang memburuk.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu
Editor: Melisa Ester Lolindu
(ita/ita)