Kalau Mewakili Rakyat, Mestinya Partai Tolak Pilkada Lewat DPRD

“Kalau Mewakili Rakyat, Mestinya Partai Tolak Pilkada Lewat DPRD”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, partai politik semestinya menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) via DPRD jika partai politik benar-benar mewakili suara rakyat.
Pasalnya, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan mayoritas publik menolak
pilkada via DPRD
, salah satunya survei
Litbang Kompas
yang menangkap bahwa 77,3 persen rakyat ingin memilih kepala daerah secara langsung, bukan diwakili DPRD.
“Partai mewakili dirinya sendiri, terutama suara para elitenya. Kalau mewakili suara rakyat, mestinya partai tolak
pilkada lewat DPRD
, dan mendukung
pilkada langsung
seperti hasil survai Litbang Kompas 77,3 persen ingin pilkada langsung,” ujar Adi kepada
Kompas.com
, Selasa (13/1/2026).
Menurut Adi, secara umum, problem terbesar partai adalah sangat berjarak dengan rakyatnya.
Dia menyoroti partai yang malah abai dengan aspirasi di bawah, dan bahkan dalam banyak hal tutup mata dengan kepentingan rakyat.
“Tak heran jika banyak sikap
partai politik
bertolak belakang dengan suara rakyat. Ya, partai lebih banyak kedepankan kepentingan partai metimbang dengar suara rakyat,” ujar dia.
Ia melanjutkan, sikap partai yang seperti itulah yang membuat publik memberi persepsi negatif terhadap partai politik.
Adi pun menyayangkan jika semua urusan jabatan publik berpulang ke keputusan partai, bukan suara rakyat.
“Maju pilpres dan pileg wajib dari partai, pilkada pun mayoritas dari partai, meski ada celah maju dari perseorangan,” imbuh dia.
Diketahui, wacana mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD rupanya mendapat respons negatif dari masyarakat.
Pasalnya, sejumlah lembaga survei yang telah merekam reaksi masyarakat, mendapati bahwa mereka lebih berkehendak memilih kepala daerahnya sendiri, bukan diwakili anggota DPRD.
Misalnya, hasil jajak pendapat Litbang Kompas merekam sikap masyarakat terhadap usulan pilkada lewat DPRD.
Hasilnya, mayoritas publik atau 77,3 persen responden menyatakan bahwa pilkada langsung di mana rakyat-lah yang memilih merupakan sistem paling cocok.
“Suara mayoritas publik yang tetap menghendaki pilkada langsung oleh rakyat terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember lalu. Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan hal itu,” bunyi jajak pendapat dilansir dari
Kompas.id
, Senin (12/1/2026).
Sedangkan yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD merupakan sistem yang paling cocok sebesar 5,6 persen.
Lalu, 15,2 persen responden menyatakan “Keduanya sama saja” dan 1,9 persen publik menjawab “Tidak tahu”.
Dari 77,3 persen publik yang menyatakan cocok terhadap pilkada langsung, 46,2 persen di antaranya mengatakan bahwa demokrasi dan partisipasi menjadi alasannya memilih sistem tersebut.
Selanjutnya, 35,5 persen menjawab bahwa kualitas pemimpin menjadi alasan memilih pilkada dipilih oleh rakyat secara langsung.
Lalu, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (5,4 persen), lainnya (1,4 persen), dan tidak tahu (4,5 persen).
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.