Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PPP Sebut Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

Jakarta, Beritasatu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Umum PPP Mardiono mengatakan pihaknya bakal mengkaji usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD. Mardiono mengakui bahwa pilkada langsung seperti yang digelar secara serentak pada 2024 ini terlalu mahal.

“Kita sudah berpengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Kita akui sepenuhnya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling berbiaya tinggi. Biaya yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara, berapa triliun sebagaimana yang Pak Presiden sampaikan itu hangus dalam dua hari,” ujar Mardiono di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024) malam.

Mardiono mengakui, Indonesia membutuhkan penguatan demokrasi. Hanya saja, kata dia, langkah penguatan demokrasi tidak boleh membebani rakyat, seperti pilkada dengan biaya tinggi.

“Tidak boleh juga membebani rakyat sehingga harus ada ide-ide inovasi pemikiran bagaimana supaya kita menjalankan demokrasi itu dengan ekonomi, biaya, yang tidak terlalu tinggi,” imbuh dia.

Mardiono menegaskan, kebutuhan masyarakat Indonesia tidak hanya berpolitik, tetapi ada juga kebutuhan lainnya, seperti penguatan pangan, alutista untuk pertahanan, dan juga infrastruktur.

“Ada bidang pangan, bidang alutsista untuk pertahanan, juga infrastruktur yang harus kita bangun, itu juga tidak kalah penting. Namun, politik untuk menjaga demokrasi mengantarkan hak kedaulatan rakyat itu juga tidak kalah penting,” tutur Mardiono terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui setuju dengan usulan agar kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Prabowo, pilkada langsung seperti saat ini terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliun rupiah.

“Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo menilai kepala daerah dipilih DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih DPRD, seperti Malaysia, Singapura, dan India.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur memilih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” tandas Prabowo.

Menurut Prabowo, uang yang digunakan untuk pilkada langsung sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan rakyat seperti untuk pendidikan. “Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi,” tegas dia soal kepala daerah dipilih DPRD.