kab/kota: Timika

  • Perbaikan SKKL Papua (SMPCS 2) Telkom Diperkirakan Memakan Waktu 2-4 Minggu

    Perbaikan SKKL Papua (SMPCS 2) Telkom Diperkirakan Memakan Waktu 2-4 Minggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) memperkirakan butuh waktu 2-4 minggu untuk memperbaiki kabel laut PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. yang putus di sekitar laut Papua. Terdapat beberapa faktor yang membuat proses perbaikan berjalan cukup lama.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (Askalsi) Resi Y. Bramani mengatakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan restorasi/ perbaikan SKKL sangat bergantung pada kesiapan dan spesifikasi kapal yang ada.

    Selain itu faktor perizinan, cuaca, lokasi kabel yang putus juga menjadi parameter untuk mengukur cepat-lambatnya perbaikan kabel.

    Jika perizinannya mudah, cuaca dalam kondisi baik dan tidak membahayakan nyawa, serta lokasi kabel mudah dijangkau, maka proses perbaikan tidak akan lama.

    “Menurut saya paling cepat restorasi bisa 3-4 minggu,” kata Resi kepada Bisnis, Senin (25/8/2025).

    Sementara itu dalam akun Instagramnya, Telkom menyampaikan proses perbaikan kabel laut dilakukan dalam dua tahap di titik kordinat terdampak. Tahap tersebut meliputi analisis kondisi kabel, pemuatan kabel baru, penarikan kabel lama, pengetesan, dan penyambungan kembali. 

    Tahap pertama diperkirakan rampung awal September 2025 dengan target memastikan layanan telekomunikasi kembali normal. Tahap kedua, permanent recovery, bertujuan untuk memastikan layanan lebih andal dan terjaga kualitasnya.

    Resi menambahkan setiap ada jaringan telekomunikasi yang mengalami gangguan, pasti banyak pihak yang akan mengalami dampak kerugian. Tidak hanya masyarakat Papua, juga penyelenggara jaringan itu sendiri yang mengalami kerugian dengan harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan.

    Sementara itu di sisi masyarakat, sejumlah layanan berbasis internet akan terganggu sebab kapasitas satelit sebagai alternatif sementara jaringan tulang punggung di Papua, tidak sebanding dengan kapasitas yang diantarkan oleh serat optik.

    Dia menambahkan sebenarnya jaringan telekomunikasi SMPCS 2 dapat dibantu oleh jaringan milik pemerintah (BAKTI) yaitu Palapa Ring Timur. Namun kondisinya jaringan terestrial/ inland Palapa Ring Timur segmen Nabire-Kigamani yang menghubungkan konektivitas ke Timika-Merauke saat itu mengalami fiber cut.

    “Di mana lokasi fiber cut berada di wilayah zona merah (redzone) sehingga aparat keamanan setempat tidak mengizinkan Tim Operation Maintenance Palapa Ring Timur ke lokasi tanpa adanya pengawalan. Sehingga sebenarnya amat disayangkan sekali terjadi anarkisme yaitu perusakan kantor Telkom,” kata Resi..

    Dia menekankan peristiwa ini menggarisbawahi bahwasanya jaringan SKKL yang menuju wilayah timur Indonesia itu sangat penting oleh karenanya perlu ditingkatkan penetrasinya.

    “Kita apresiasi terhadap pihak keamanan dan pekerja telekomunikasi di Papua selaku pelaksana Palapa Ring  Timur yang telah dengan sigap merestorasi jaringan telekomunikasi di sana sehingga membuat keadaan lebih kondusif saat ini,” kata Resi.

    Sebelumnya, SKKL Sulawesi–Maluku–Papua Cable System 2 (SMPCS 2) putus pada 16 Agustus 2025. Akibatnya, layanan internet di sebagian wilayah Papua sempat berkurang secara kualitas karena dialihkan ke satelit, infrastruktur internet yang memiliki keterbatasan jaringan.

  • Kapal Perbaikan Kabel SMPCS 2 Telah Sampai di Laut Arafuru

    Kapal Perbaikan Kabel SMPCS 2 Telah Sampai di Laut Arafuru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menyampaikan kapal perbaikan kabel Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi–Maluku–Papua Cable System (SMPCS) 2 telah sampai di Laut Arafuru. Percepatan pemulihan layanan Telkom dan Telkomsel terus dilakukan.

    SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan putusnya SKKL SMPCS 2 berdampak pada penurunan kualitas layanan data di sejumlah wilayah di Papua.

    SKKL SMPCS 2 mengalami double shunt fault di dua titik, yaitu ruas Fakfak–Sorong di KM 66–81 dari Beach Manhole (BMH) Sorong arah Fakfak, dan ruas Timika–Merauke terjadi di KM 293 dari STO Merauke arah Timika.

    Kemungkinan terjadinya shunt fault, kata Reza, disebabkan oleh faktor non-teknis seperti kondisi alam yang berada di luar kendali operasional.

    Perkembangan terbaru, kapal perbaikan SKKL telah tiba di Laut Arafuru untuk melacak titik kerusakan. 

    “Sore tadi kapal perbaikan posisi terakhir di Laut Arafuru dengan kecepatan rata-rata 8 knot karena melawan arus,” kata Reza kepada Bisnis, Minggu (24/8/2025). 

    Untuk diketahui, dalam melakukan perbaikan SKKL dibutuhkan kapal khusus yang jumlahnya terbatas di Indonesia. Selain keterbatasan kapal, cepat-lambat proses perbaikan juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan panjang kabel yang rusak. 

    Saat kapal perbaikan telah menemui kabel yang putus, kabel akan diangkat ke kapal untuk kemudian diperbaiki. Selama proses perbaikan tersebut, layanan internet akan sedikit berkurang. 

    Reza mengatakan sebagai kompensasi, TelkomGroup telah menyiapkan mekanisme  khusus bagi pelanggan terdampak.

    Bagi pengguna kartu Telkomsel, kompensasi yang diberikan meliputi perpanjangan masa aktif kartu pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak tanpa perlu melakukan pengisian pulsa, serta bantuan komunikasi paket 1000 SMS ke seluruh pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak dengan hanya Rp 1,- (Satu Rupiah) melalui UMB *888*20#. 

    Paket SMS ini dapat di klaim setiap hari satu kali selama masa gangguan. Setelah periode gangguan berakhir, Telkomsel juga akan memberikan kompensasi kuota data bagi pelanggan yang berhak sesuai ketentuan yang akan diatur kemudian.

    Sementara itu, bagi pelanggan IndiHome, diberikan potongan tagihan prorata sesuai durasi penurunan kualitas layanan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk pelanggan segmen B2B, kompensasi juga akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “TelkomGroup secara intensif melakukan pemantauan terhadap kondisi kabel laut dan kualitas layanan, serta menyiapkan backup dan jalur komunikasi cadangan,” kata Reza.

    Dia juga mengatakan dalam jangka panjang, Telkom sedang melakukan ekspansi jalur kabel laut PASELA (Papua Selatan) untuk semakin meningkatkan keandalan jaringan telekomunikasi digital di wilayah Papua.

    SKKL tersebut menjadi jalur alternatif sehingga ketika terjadi gangguan di SKKL, ada sistem cadangan yang siap menangkap perpindahan trafik. 

  • Gangguan layanan TelkomGroup di Timika akibat longsor 

    Gangguan layanan TelkomGroup di Timika akibat longsor 

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com

    Gangguan layanan TelkomGroup di Timika akibat longsor 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 16:01 WIB

    Elshinta.com – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyatakan gangguan layanan jaringan TelkomGroup di wilayah Timika dan sekitarnya, disebabkan adanya bencana alam berupa longsor yang mengakibatkan putusnya jaringan serat optik (Cut FO) yang tertanam pada  km 129 dan km 136 dari Nabire pada Palapa Ring Timur ruas Nabire – Kigamani, sehingga layanan komunikasi di wilayah Timika tidak dapat berfungsi sejak pukul 02.20 WIT (21/8).

    Executive Vice President Telkom Regional V, Amin Soebagyo menjelaskan, Telkom dan BAKTI selaku pemilik ruas Palapa Ring Timur tengah melakukan upaya pemulihan layanan melalui penyambungan jaringan serat optik. 

    “Saat ini, sekitar pukul 15.45 WIT layanan berangsur pulih. Telkom juga menyiapkan mekanisme backup layanan dengan kapasitas terbatas agar komunikasi masyarakat dapat kembali berjalan,” kata Amin Soebagyo dalam siarang persnya, Kamis (21/8)..

    Ia mengatakan, TelkomGroup menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi. “Kami memahami pentingnya layanan komunikasi bagi masyarakat, instansi pemerintah, maupun berbagai sektor di wilayah terdampak,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

    Dikatakan Amin, Telkom berkomitmen untuk melakukan langkah percepatan pemulihan dan mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan agar layanan komunikasi di wilayah terdampak dapat segera normal kembali.

    “Kami memohon pengertian dan dukungan seluruh pelanggan atas kondisi ini,” ujar Amin. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Kodim 1710/Mimika gelar gerakan pangan murah

    Jaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Kodim 1710/Mimika gelar gerakan pangan murah

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Jaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Kodim 1710/Mimika gelar gerakan pangan murah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 23:36 WIB

    Elshinta.com – Di lapangan Koramil 1710-02/Timika, Jl. Yos Sudarso, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Kodim 1710/Mimika menggelar acara gerakan pangan murah, Selasa (12/08/2025). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

    Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Perum Bulog dengan menjual beras medium SPHP ukuran 5 kg dengan total sebanyak 4 ton. Penjualan beras tersebut sudah berdasarkan HET yang ditentukan oleh Bulog sehingga akan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Setiap warga yang datang diperbolehkan untuk membeli sebanyak 2 karung beras dan hal ini bertujuan untuk mencegah kenaikan harga yang lebih tajam dan menekan laju inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok.

    Dandim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk perhatian dan respon cepat pemerintah ketika terjadi lonjakan harga beras, sehingga pasokan dan harga bisa tetap terjaga.

    Warga pun terlihat antusias datang ke Koramil untuk membeli beras dan terbukti dengan habis terjualnya semua beras oleh masyarakat, selain itu masyarakat pun mengapresiasi kegiatan ini karena ditengah naiknya harga bahan pokok setidaknya harga beras masih bisa terjangkau.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Daftar Lengkap Satuan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        12 Agustus 2025

    Daftar Lengkap Satuan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo Nasional 12 Agustus 2025

    Daftar Lengkap Satuan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah satuan baru di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Pembentukan satuan-satuan baru ini diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI.
    Peresmian ini menandai perubahan besar dalam penataan organisasi TNI guna memperkuat respons terhadap ancaman dan memperluas jangkauan pertahanan nasional.
    Lantas, apa saja satuan baru yang diresmikan oleh Prabowo?
    Presiden Prabowo membuka enam komando daerah militer (kodam) baru sehingga TNI Angkatan Darat kini punya 21 kodam yang tersebar di 38 provinsi se-Indonesia.
    Berikut daftar kodam disertai wilayah diliputi dan sosok panglimanya:
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai meliputi Riau-Kepulauan Riau: Mayjen TNI Agus Hadi
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol meliputi Sumatera Barat-Jambi: Mayjen TNI Arif Gajah Mada
    3. Kodam XXI/Radin Inten meliputi Lampung-Bengkulu: Mayjen TNI Kristomei Sianturi
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai meliputi Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan: Mayjen TNI Zainul Arifin
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira meliputi Sulawesi Tengah-Sulawesi Barat: Mayjen TNI P. Binsar Sianipar
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora meliputi Merauke Papua Selatan: Mayjen TNI Lucky Avianto
    Setelah peresmian, keenam Kodam baru telah mulai beroperasi, meski markas dan fasilitas pendukungnya masih dalam tahap pembangunan.
    “Untuk Makodam, perkantoran, pangkalan, semuanya sudah disiapkan dalam proses, sudah berjalan, pembangunannya, penyiapannya, karena rencana ini sudah lama dikomunikasikan, termasuk dengan Pemda,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Senin (11/8/2025).
    Perubahan juga terjadi di TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
    Namun, kedua matra ini hanya mengubah nomenklatur satuan wilayah mereka, berbeda dengan TNI Angkatan Darat yang mendapatkan penambahan kodam.
    Nomenklatur Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) kini berubah menjadi Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) yang tersebar di 14 titik, berikut daftar beserta nama komandannya:
    1. Kodaeral I (Belawan) – Laksda TNI Deny Septiana, sebelumnya Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Strategi Lemhannas.
    2. Kodaeral II (Padang) – Laksma TNI Sarimpunan Tanjung, sebelumnya Danlantamal II Padang Koarmada I.
    3. Kodaeral III (Jakarta) – Laksma TNI Uki Prasetia, sebelumnya Danlantamal III Jakarta Koarmada I.
    4. Kodaeral IV (Batam) – Laksma TNI Berkat Widjanarko, sebelumnya Danlantamal IV Batam Koarmada I.
    5. Kodaeral V (Surabaya) – Laksda TNI Ali Triswanto, sebelumnya Tenaga Ahli Utama Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional.
    6. Kodaeral VI (Makassar) – Laksda TNI Andi Abdul Aziz, sebelumnya Wadan Kodiklatal.
    7. Kodaeral VII (Kupang) – Laksma TNI Joni Sudianto, sebelumnya Danlantamal XIV Sorong Koarmada III.
    8. Kodaeral VIII (Manado) – Laksma TNI Dery Triesnanto Suhendi, sebelumnya Waaspers KSAL.
    9. Kodaeral IX (Ambon) – Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, sebelumnya Staf Khusus KSAL.
    10. Kodaeral X (Jayapura) – Brigjen TNI (Mar) Werijon, sebelumnya Waaspotmar KSAL.
    11. Kodaeral XI (Merauke) – Laksma TNI Monang Hatorangan, sebelumnya Kadispamsanal.
    12. Kodaeral XII (Pontianak) – Laksda TNI Sawa, sebelumnya Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara Lemhannas.
    Sementara, di TNI Angkatan Udara, nomenklatur Komando Operasi Udara (Koopsud) di TNI Angkatan Udara kini berubah menjadi Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), berikut daftar berserta nama panglimanya:
    1. Kodau I (Wilayah Indonesia Bagian Barat): Marsda TNI Muzafar, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Koopsud I. 
    2. Kodau II (Wilayah Indonesia Bagian Tengah): Marsda TNI Deni Hasoloan, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Koopsud II.
    3. Pangkodau III (Wilayah Indonesia Bagian Timur): Marsda TNI Azhar Aditama D, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Koopsud III.
    Perubahan juga terjadi di 3 pasukan elite TNI, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU.
    Jumlah grup di Kopassus bertambah menjadi 6 grup yang tersebar di beberapa titik di Indonesia, yakni Grup 1 bermarkas di Banten, Grup 2 di Surakarta (Jawa Tengah), Grup 3 di Dumai (Riau), Grup 4 di Penajam (Ibu Kota Nusantara), Grup 5 di Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Grup 6 di Timika (Papua Tengah)
    Prabowo juga menambah 1 brigade infantri dan 5 batalyon di Korps Marinir serta 1 resimen dan 5 batalyon komandi di Kopasgat.
    Prabowo juga mengumumkan berdirinya 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan persebaran di bawah ini
    20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan:
    – Pulau Sumatera: 6 satuan
    – Pulau Jawa: 3 satuan
    – Pulau Kalimantan: 3 satuan
    – Pulau Bali Nusa Tenggara: 1 satuan
    – Pulau Sulawesi: 2 satuan
    – Pulau Maluku: 1 satuan
    – Pulau Papua: 4 satuan
    100 Batalyon Teritorial Pembangunan:
    – Pulau Sumatera: 31 satuan
    – Pulau Jawa: 14 satuan
    – Pulau Kalimantan: 15 satuan
    – Pulau Bali Nusa Tenggara: 5 satuan
    – Pulau Sulawesi: 10 satuan
    – Pulau Maluku: 5 satuan
    – Pulau Papua: 25 satuan
    Prajurit yang tergabung dalam Brigif TP dan Yonif TP disiapkan bukan untuk bertempur, melainkan untuk menjawab kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSAU Instruksikan Setiap Lanud di Papua Wajib Bangun Minimal 1 Dapur SPPG
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Agustus 2025

    KSAU Instruksikan Setiap Lanud di Papua Wajib Bangun Minimal 1 Dapur SPPG Nasional 6 Agustus 2025

    KSAU Instruksikan Setiap Lanud di Papua Wajib Bangun Minimal 1 Dapur SPPG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono menginstruksikan agar seluruh pangkalan TNI AU (lanud) yang berada di wilayah Papua membangun minimal satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Hal tersebut disampaikan Tonny saat menjawab pertanyaan wartawan usai acara peresmian dan peletakan batu pertama pembangunan SPPG, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (6/8/2025).
    “Yang di Papua ini sedang berproses, di Biak, Jayapura, Timika, dan Merauke. Kami instruksikan setiap lanud wajib membuat satu dapur, bisa dua atau tiga tergantung jumlah penerima manfaat di sekitarnya,” kata Tonny.
    Menurut KSAU, rata-rata pembangunan satu dapur SPPG membutuhkan waktu antara satu setengah hingga dua bulan.
    Namun, durasi ini bisa lebih cepat jika bahan bangunan dan perlengkapan telah tersedia secara optimal.
    “Rata-rata satu dapur ini butuh waktu kurang lebih dua bulan, satu setengah bulan, tergantung bahannya. Kalau bahannya sudah tersedia, lebih cepat lagi kita targetkan dua bulan jadi,” ujar KSAU.
    Tonny juga menyampaikan bahwa pembangunan SPPG di wilayah Indonesia Timur terus dipacu.
    Salah satu dapur SPPG yang sudah rampung dibangun sebelumnya berada di Morotai, Maluku Utara.
    “Yang sudah dibangun terakhir di Morotai, yang Indonesia Timur untuk yang di Angkatan Udara. Saya yakin Angkatan Darat, Angkatan Laut sudah lebih awal atau lebih Timur,” imbuh KSAU.
    Ia menambahkan, semangat untuk mempercepat pembangunan SPPG semakin tinggi usai para komandan lanud di Papua mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
    Instruksi ini menjadi bagian dari komitmen TNI AU untuk terus memperluas jangkauan dan efektivitas dapur SPPG, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses pangan bergizi, seperti Papua dan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
    Program MBG merupakan program prioritas nasional yang menyasar kelompok rentan dan anak-anak usia sekolah, mulai dari balita, PAUD, hingga SMA, termasuk santri dan peserta didik di sekolah keagamaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dandim Mimika apresiasi warga laporkan temuan 129 butir amunisi aktif

    Dandim Mimika apresiasi warga laporkan temuan 129 butir amunisi aktif

    Timika (ANTARA) – Komandan Kodim 1710/Mimika Letkol Inf Mochamad Slamet Wijaya mengapresiasi dukungan warga untuk melaporkan penemuan sebanyak 129 amunisi di lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) Distrik Iwaka, Mimika, Papua Tengah.

    Letkol Slamet Wijaya di Timika, Selasa, mengatakan jajarannya telah menerima sebanyak 127 butir proyektil peluru aktif kaliber 7,62 mm dan dua butir peluru karet yang diserahkan warga melalui melalui Babinsa Koramil 1710-03/Kuala Kencana pada Senin (28/7).

    “Amunisinya masih aktif, kalibernya 7,62, itu biasanya dipakai untuk senjata AK 47,” kata Letkol Slamet Wijaya.

    Selanjutnya, kata dia, temuan amunisi aktif tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan TNI.

    “Sesuai dengan prosedur, kita laporkan secara berjenjang,” ujarnya.

    Dandim mengajak warga Mimika untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib jika mengetahui ada kejadian menonjol di lingkungannya.

    “Bagi saya, ini adalah sebuah prestasi dan kemajuan tersendiri karena sudah timbul kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kamtibmas di wilayah Mimika,” kata Slamet.

    Menjelang perayaan HUT Ke-80 RI tahun ini, Dandim Mimika mengajak seluruh komponen warga setempat agar bersama TNI-Polri menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di daerah itu.

    Dia mengatakan jajaran TNI-Polri setempat akan melakukan berbagai upaya cipta kondisi, di antaranya melalui kegiatan patroli bersama untuk memberi rasa aman kepada warga masyarakat.

    Dandim menyebut sejauh ini situasi keamanan di seluruh wilayah Mimika cukup kondusif, termasuk di sejumlah distrik (kecamatan) di wilayah pegunungan seperti Distrik Tembagapura, Hoeya, Jila dan Alama.

    “Sampai dengan beberapa minggu ini saya pantau tidak ada hal yang menonjol, termasuk di wilayah pedalaman,” ujarnya.

    Pewarta: Evarianus Supar
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Michael Wattimena, Bara dari Timur yang Terus Menyala

    Profil Michael Wattimena, Bara dari Timur yang Terus Menyala

    Jakarta, Beritasatu.com – Michael Wattimena atau yang akrab disapa BMW, belakangan mencuri perhatian publik setelah resmi ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).

    Penunjukan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kantor Pertamina Holding, Jakarta, pada Selasa (8/7/2025).

    Posisi ini menjadikan Michael Wattimena sebagai bagian penting dalam rantai distribusi energi nasional melalui anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang logistik kelautan dan energi.

    Sebelum menjabat di PIS, Michael Wattimena telah lebih dulu dikenal sebagai politisi senior Partai Demokrat. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan peran strategis sebagai wakil ketua Komisi V dan VI DPR RI.

    Di luar peran legislatif, BMW juga dipercaya menjadi tenaga ahli Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, khususnya di bidang Negosiasi, Diplomasi, dan Kerja Sama Mineral dan Batu Bara.

    Sosok BMW: Bara dari Timur yang Tak Pernah PadamMichael Wattimena. – (Beritasatu.com/Istimewa)

    Lahir pada 12 Januari 1969, Michael Wattimena bukan hanya representasi dari Timur Indonesia, tetapi juga simbol tekad dan integritas.

    Berpenampilan necis dan penuh wibawa, ia menjelma sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat Papua Barat dengan kebijakan nasional.

    Dalam dua periode pengabdiannya di DPR RI, BMW membawa suara-suara dari pelosok yang kerap luput dari pusat perhatian. Kini, meski tak lagi duduk di parlemen, perannya justru semakin strategis.

    Sebagai pendamping Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ia menyuarakan kepentingan energi untuk rakyat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    Ia menjadi wajah dari pulau-pulau yang selama ini hanya menatap kilau ibu kota dari kejauhan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) dan Michael Wattimena (kanan). – (Beritasatu.com/Istimewa)

    Michael Wattimena membawa perspektif kepulauan dalam setiap perencanaan kebijakan. Ia mengerti betul bahwa keadilan energi bukan hanya soal pembangunan PLTU atau jaringan listrik, melainkan soal keberlangsungan hidup.

    BMW memahami bahwa bagi banyak warga di Timur, energi bukan sekadar infrastruktur, melainkan harapan.

    Komisaris dengan Misi Energi untuk Semua

    Kini, di luar gedung kementerian, Michael Wattimena menjalankan peran penting sebagai komisaris PT Pertamina International Shipping.

    Dalam posisi ini, ia tak hanya mengawasi jalannya bisnis logistik kelautan, tetapi juga memastikan distribusi energi berjalan merata ke seluruh penjuru negeri.

    Bagi BMW, energi bukan soal angka atau kilowatt semata. Energi adalah urat nadi pembangunan, dan bila distribusinya terhambat, maka janji keadilan hanya tinggal wacana.

    Dan seperti matahari dari ufuk timur, ia akan terus hadir menyinari, memanaskan, dan memastikan: Indonesia tak hanya Jakarta. Indonesia adalah juga sorong, Fakfak, Tual, Tobelo, dan Timika.

    BMW bukan tipe yang mengejar sorotan. Namun dalam diamnya, ia bekerja dengan semangat yang menyala. 

  • Tragedi HAM di Papua yang masih membekas

    Tragedi HAM di Papua yang masih membekas

    Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa saat unjuk rasa di Timika, Papua, Indonesia, 10 Oktober 2011. (Reuters) (https://tinyurl.com/mvse578s)

    6 Juli 1998: Tragedi HAM di Papua yang masih membekas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 06 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Dua puluh tujuh tahun telah berlalu sejak peristiwa tragis yang terjadi di Kota Biak, Papua, namun luka dan tuntutan keadilan masih belum juga reda. Pada 6 Juli 1998, pasukan militer Indonesia diduga melakukan penembakan dan kekerasan terhadap warga sipil Papua yang berkumpul secara damai di sekitar Menara Air, Biak, untuk menyuarakan aspirasi politik dan mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai simbol identitas mereka.

    Peristiwa ini bermula sejak 2 Juli 1998, ketika ratusan warga melakukan aksi damai untuk memperingati momen penyerahan Papua dari Belanda ke Indonesia serta menyerukan hak menentukan nasib sendiri. Unjuk rasa berlangsung beberapa hari tanpa kekerasan, namun pada 6 Juli dini hari, aparat gabungan dari TNI dan Polri melakukan operasi penertiban besar-besaran. Banyak saksi mata menyebutkan bahwa pasukan melepaskan tembakan ke arah kerumunan dan menangkap ratusan demonstran.

    Laporan dari berbagai sumber menyebutkan jumlah korban yang tewas mencapai puluhan, bahkan lebih dari seratus jiwa. Sebagian besar jasad korban dilaporkan ditemukan mengambang di laut sekitar Pelabuhan Biak beberapa hari kemudian. Banyak pula yang hilang atau mengalami penyiksaan di luar proses hukum. Hingga kini, tidak ada penyelidikan resmi dan transparan dari negara terhadap tragedi tersebut.

    Organisasi hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional seperti KontraS, TAPOL, hingga Amnesty International, telah mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka dokumen rahasia dan mengusut pelaku pelanggaran HAM berat dalam peristiwa ini. Namun, tuntutan tersebut belum dijawab secara memadai oleh institusi negara.

    Peristiwa Biak Berdarah 1998 dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM berat yang terlupakan, terjadi di masa transisi pascareformasi ketika Indonesia tengah menghadapi krisis multidimensi. Banyak aktivis menilai bahwa pengabaian terhadap tragedi ini mencerminkan diskriminasi struktural terhadap masyarakat Papua yang masih berlangsung hingga hari ini.

    Peringatan 6 Juli setiap tahun dilakukan oleh masyarakat sipil Papua dan kelompok advokasi HAM untuk menolak impunitas dan menyerukan keadilan bagi para korban. Meski waktu terus berjalan, mereka tetap berharap pemerintah akan memberikan pengakuan, keadilan, dan pemulihan hak bagi para korban serta keluarganya.

    Sumber : Sumber Lain

  • Dekranasda Mimika jalin kerja sama dengan Kementerian UMKM

    Dekranasda Mimika jalin kerja sama dengan Kementerian UMKM

    Timika (ANTARA) – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjalin kerja sama dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan UMKM di wilayah ini.

    Dewan Pengarah Dekranasda Kabupaten Mimika Widhiyani Mokhamad dalam siaran pers yang diterima di Timika, Senin, mengatakan kerja sama ini merupakan upaya pihaknya dalam upaya memajukan UMKM sehingga mampu bersaing.

    “Apalagi Kementerian UMKM juga akan membuat portal pasar online khusus Mimika yang akan menjadi wadah untuk promosi dan penjualan produk UMKM Mimika,” katanya.

    Menurut Widhiyani, Kementerian UMKM juga akan memberikan akses prioritas bagi pelaku usaha Mimika untuk mengikuti berbagai ajang baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    “Hal ini dibuktikan dengan adanya ‘Teras Mimika’ di Gedung Smesco Indonesia sebagai wadah untuk mempromosikan produk UMKM termasuk dukungan pendirian Rumah Kemasan di Timika,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa dengan adanya kerja sama dan kolaborasi tersebut pihaknya berharap UMKM Mimika mampu bersaing dan menciptakan produk yang berkualitas sehingga menembus pasar global.

    “Kami berharap UMKM di Mimika lebih siap dan terus berinovasi agar mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa dengan adanya kerja sama dengan Kementerian UMKM ini juga tidak hanya menjadi kabar baik, tetapi juga menjadi tantangan baru bagi UMKM Mimika untuk meningkatkan kualitas produk.

    Pewarta: Ardiles Leloltery
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.