Xcloud.id

kab/kota: Sidoarjo

  • Polemik Akses Perumahan Mutiara City Sidoarjo Belum Usai, Wabup Mimik Turun Tangan

    Polemik Akses Perumahan Mutiara City Sidoarjo Belum Usai, Wabup Mimik Turun Tangan

    Sidoarjo (beritajatim.com) –  Polemik akses jalan antara Perumahan Mutiara City Banjarbendo dengan Mutiara Regency dan Mutiara Harum, Sidoarjo, hingga kini belum menemukan titik temu.

    Rencana pembukaan akses jalan dengan membongkar pagar pembatas di kawasan Mutiara Regency memicu pertanyaan dari berbagai pihak karena dinilai kurang transparan.

    Di balik tembok pembatas perumahan Mutiara Regency, terdapat sebidang tanah kas desa (TKD) Banjarbendo yang diketahui telah disewakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Banjarbendo kepada pihak pengembang Mutiara City.

    Sekretaris Desa (Sekdes) Banjarbendo, Kusnadi, membenarkan bahwa pihak Mutiara City telah menyewa TKD seluas sekitar 12.000 meter persegi untuk jangka waktu tiga tahun. Sebagian lahan itu dimanfaatkan sebagai akses jalan menuju perumahan Mutiara Regency.

    “Iya pak, kita sewakan selama 3 tahun. Dan bisa diperpanjang lagi apabila Mutiara City membutuhkannya,” ujar Kusnadi kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

    Kusnadi menjelaskan, kesepakatan sewa TKD itu telah disetujui bersama antara warga, Pemdes Banjarbendo, dan pihak pengembang Mutiara City. Masa sewa dimulai pada 2025 hingga 2027.

    “Kalau nanti warga tidak mau diperpanjang, terserah warga. Tapi yang pasti, kesepakatan itu sudah ada,” tambahnya.

    Namun, Kusnadi menegaskan bahwa Pemdes Banjarbendo tidak mengetahui soal pembukaan akses jalan dengan cara membobol pagar pembatas perumahan Mutiara Regency. Menurutnya, area tersebut sudah berstatus Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang telah dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

    “Kalau soal itu, kami tidak tahu. Itu sudah wilayahnya kabupaten. Silakan tanyakan kepada instansi yang mengeluarkan izinnya,” tegas Kusnadi.

    Sementara itu, Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Mohammad Ilyas, mengaku tidak mengetahui persoalan akses jalan yang kini ramai diperbincangkan.

    Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya tiga surat resmi dari Pemdes Jati yang dikirimkan kepada Bupati Sidoarjo, Ketua DPRD Sidoarjo, dan Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

    Ketiga surat tersebut, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jati, M. Ilham, masing-masing bertanggal 14 Juli 2025, 20 Agustus 2025, dan 10 September 2025. Isinya meminta Pemkab Sidoarjo serta Kementerian Perkim untuk membuka akses jalan melalui perumahan Mutiara Regency.

    “Kalau soal surat, saya tidak tahu. Coba tanya langsung ke Pak Kades,” ujar Ilyas.

    Di sisi lain, Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, turut menanggapi polemik ini. Ia mengaku telah menerima laporan keberatan dari warga Mutiara Regency terkait pembongkaran tembok pembatas yang dilakukan pihak Mutiara City.

    Sebagai tindak lanjut, Wabup Mimik telah mengirim surat resmi ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta.

    Menariknya, Wabup Mimik mengungkapkan bahwa proses pengiriman surat melalui sistem e-buddy sempat mengalami kendala teknis.

    “Saat saya akan kirim lewat e-buddy, ada kesalahan teknis pada sistem. Sehingga saya tidak bisa mengirimnya. Dan tidak lama kemudian, katanya e-buddy sudah normal. Tapi surat yang saya kirim manual ke kementerian meluncur dan sudah sampai,” jelas Wabup yang akrab disapa Mak Mimik ini.

    Wabup Mimik berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan kejelasan terkait legalitas dan tata ruang akses jalan tersebut agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan antara warga dua perumahan yang bertetangga itu. (isa/ted)

  • Sosiolog Nilai Pemanfaatan APBN untuk Rehabilitasi Pesantren Bentuk Tanggung Jawab Negara Lindungi Anak Didik 

    Sosiolog Nilai Pemanfaatan APBN untuk Rehabilitasi Pesantren Bentuk Tanggung Jawab Negara Lindungi Anak Didik 

    JAKARTA – Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Bagong Suyanto menilai rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merehabilitasi bangunan pondok pesantren bukan sekadar bantuan sosial.

    Hal itu, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab negara melindungi anak-anak yang menempuh pendidikan di lembaga keagamaan tersebut.

    “Dasar pemanfaatan APBN itu jangan dilihat sebagai bantuan untuk lembaga pesantren semata. Yang paling penting, negara berkewajiban menjamin perlindungan bagi para santri yang pada dasarnya adalah anak-anak. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan keselamatan mereka,” kata Bagong saat dihubungi, Kamis, 16 Oktober.

    Bagong menilai pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keselamatan anak-anak di semua lembaga pendidikan, termasuk pesantren.

    Ia menegaskan pondok pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

    “Pesantren itu bagian dari sistem pendidikan kita. Mereka membantu negara dalam memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak, terutama di wilayah yang mungkin belum terjangkau sekolah umum. Jadi kalau pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memperkuat sarana pesantren, itu wajar,” jelasnya.

    Menyoroti perdebatan publik usai insiden ambruknya bangunan pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Bagong menyarankan masyarakat bersikap arif dan tidak menggeneralisasi seluruh pondok pesantren.

    “Tidak semua pondok sama. Ada yang memang masih perlu pembinaan, tapi banyak juga pondok yang sangat baik dan bisa menjadi role model. Jadi masyarakat perlu arif agar tidak menghakimi semua pondok dari satu-dua kasus,” ujarnya.

    Bagong menekankan pentingnya pelibatan pimpinan atau asosiasi pesantren dalam proses penyaluran bantuan pemerintah agar tidak muncul kesan intervensi birokrasi.

    “Pemerintah sebaiknya tidak berjalan sendiri. Harus melibatkan perwakilan atau asosiasi pesantren agar tidak muncul kesan intervensi birokrasi. Dengan begitu, niat baik pemerintah untuk membantu akan diterima lebih positif, imbuhnya.

  • Seluruh Korban Runtuhnya Bangunan Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Berhasil Diidentifikasi

    Seluruh Korban Runtuhnya Bangunan Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Berhasil Diidentifikasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur akhirnya menuntaskan seluruh proses identifikasi terhadap korban robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo.

    Seluruhnya sebanyak 67 kantong jenazah yang diterima telah berhasil diidentifikasi, dengan tambahan 5 korban terakhir yang teridentifikasi.

    Kabiddokkes Polda Jatim, Kombes Pol Dr. dr. M. Khusnan Marzuki dalam keterangannya menyampaikan bahwa proses identifikasi hari ini menuntaskan seluruh data korban yang dilaporkan hilang oleh keluarga.

    “Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang kami terima,” kata Kombes Pol Khusnan.

    Ia mengatakan dari data ante mortem yang melaporkan hilang yaitu 63 korban hilang dan saat ini sudah teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang.

    Adapun lima korban yang baru teridentifikasi hari ini yakni:

    1. Sholihan (17 tahun), warga Dusun Konyek, Alas Rajah, Blega, Bangkalan, teridentifikasi melalui DNA, medis, dan properti.

    2. Raihan Rafa Aldiyansyah (14 tahun), warga Dusun Langgar, Banyoneng Laok, Geger, Bangkalan, teridentifikasi melalui DNA, medis, dan properti.

    3. Fairuz Shirojuddin (16 tahun), warga Jl. Singajaya, Singopadu, Tulangan, Sidoarjo, teridentifikasi melalui DNA, medis, dan properti.

    4. Moch. Defa Sharifuddin (17 tahun), warga Dusun Kaligede, Ngadipiro, Wilangan, Nganjuk, teridentifikasi melalui DNA dan medis.

    5. Zaky (12 tahun), warga Planggaran Timur, Lepelle, Robatal, Sampang, teridentifikasi melalui medis dan properti.

    Kombes Pol Khusnan juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya para santri korban tragedi tersebut.

    “Saya turut berdukacita atas adik-adik santri yang menjadi korban peristiwa ini. Semoga amal ibadah mereka diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran,” ucapnya.

    Kombes Pol Kusnan menegaskan bahwa seluruh proses identifikasi dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan selama 24 jam tanpa henti, sejak hari pertama kejadian.

    “Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, sehingga 24 jam ketika hari pertama, kedua, ketiga, kita full 24 jam,” jelasnya.

    Dengan selesainya seluruh proses identifikasi, seluruh jenazah yang telah teridentifikasi malam ini langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

    Kombes Pol Khusnan menutup dengan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran operasi.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak, sehingga operasi DVI dapat berjalan dengan baik dan berhasil mengidentifikasi seluruh korban. Semoga menjadi amal ibadah bagi seluruh rekan yang terlibat,” pungkasnya. [uci/ted]

  • Komisi XI DPR jelaskan manfaat MBG untuk generasi muda dan ekonomi

    Komisi XI DPR jelaskan manfaat MBG untuk generasi muda dan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memanfaatkan masa reses persidangan dengan menjelaskan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, kepada masyarakat di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

    “Program MBG adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Ini investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Misbakhun menuturkan program MBG yang telah dimulai pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo mendapat alokasi anggaran besar. Pada 2025 ini alokasi anggaran MBG mencapai Rp 171 triliun, sedangkan untuk tahun depan mencapai Rp 350 triliun.

    Legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu meyakini MBG tidak hanya memperkuat gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Sebab, penyelenggaraan MBG dilakukan dengan melibatkan pengusaha dan koperasi daerah.

    Oleh karena itu, Misbakhun mengajak masyarakat Pasuruan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang program-programnya telah dijelaskan dalam Astacita. Ia menegaskan Astacita merupakan visi dan misi Presiden Prabowo dalam berpihak kepada rakyat.

    “Seluruh program Astacita ditujukan untuk kepentingan rakyat. Saya berharap masyarakat Pasuruan terus memberikan dukungan agar program-program ini berjalan optimal demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.

    Dalam kunjungannya, Misbakhun juga meninjau proyek rehabilitasi Sungai Petung di Kelurahan Blandongan. Proyek itu merupakan realisasi program tanggung jawab sosial PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang menjadi mitra kerja Komisi XI DPR.

    Dalam kesempatan itu, Misbakhun menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada PT SMI yang telah menyalurkan program sosialnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Pasusuan.

    “Rehabilitasi Sungai Petung ini sebelumnya hanya 700 meter, kini menjadi 1.800 meter berkat optimalisasi bantuan PT SMI,” kata Misbakhun.

    Tampak hadir pada kegiatan itu, antara lain, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Toyyib, Assistant Vice President Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT SMI Hendriko Leonard, para anggota DPRD Kata Pasuruan, dan perwakilan Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 10/JP.

    Menurut Misbakhun, rehabilitasi Sungai Petung terealisasi berkat kolaborasi berbagai pihak, termasuk TNI.

    “Saya berterima kasih kepada Yonzipur 10, masyarakat, dan semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkannya,” ujarnya.

    Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu menambahkan PT SMI berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia melalui skema pembiayaan non-APBN. Misbakhun pun menyebut sejumlah proyek PT SMI di Pasuruan, termasuk PDAM Umbulan yang kini menyalurkan air bersih hingga ke wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik.

    Menurut Misbakhun, rehabilitasi Sungai Petung sangat bermanfaat bagi para petani tambak bandeng dan udang jerak di Blandongan. Sebab, kini risiko banjir berkurang dan petani tambak memperoleh jaminan pasokan air. Oleh karena itu, Ia mengharapkan tambak masyarakat Blandongan bisa kian produktif dan menjadi potensi ekonomi unggulan Pasuruan.

    “Bandeng jerak dari Blandongan ini bisa menjadi ikon kuliner seperti bandeng Gresik. Saya berharap pengusaha lokal mulai mengembangkan restoran khas bandeng jerak agar ekonomi masyarakat terus tumbuh,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Rencana Gratiskan Biaya Pengurusan dan Penerbitan IMB bagi Ponpes Seluruh Indonesia

    Pemerintah Rencana Gratiskan Biaya Pengurusan dan Penerbitan IMB bagi Ponpes Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah pusat berencana untuk membebaskan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya lazim dikenal masyarakat dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pondok pesantren.

    Rencana tersebut mencuat setelah tragedi naas ambruknya bangunan tiga lantai, termasuk musala di area asrama putra Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (29/10/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa rencana tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait di pemerintah pusat dan daerah.

    “Nanti kita duduk bersama dulu semuanya ya. Terkait dengan tadi kita yang membahas dulu adalah perumahan rakyat dulu, masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk yang lain-lain, tentunya kita akan duduk bersama dulu dengan pemerintah daerah, dan juga tentunya dari Kementerian Perumahan,” ungkap AHY usai acara “Sosialisasi Program Kredit Perumahan” di Surabaya, Kamis (16/10/2025).

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa rencana menggratiskan pengurusan dokumen PBG/IMB bagi pondok pesantren secara cuma-cuma sudah dibicarakan pihaknya dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karanvian.

    “Saya setuju [biaya pengurusan PBG ponpes digratiskan], tadi saya sudah diskusi sebentar ya. Tadi kan ditanya soal pesantren, saya juga tadi sudah diskusi sama Pak Mendagri ya, tentu MBR [masyarakat berpenghasilan rendah) itu BPHTB [bea perolehan hak atas tanah dan bangunan], PBG [persetujuan bangunan gedung] gratis,” ungkap Maruarar. 

    Selanjutnya, Ara sapaan akrabnya berharap rencana untuk menggratiskan biaya pengurusan PBG/IMB bagi seluruh pondok pesantren di tanah air dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Namun, ia menegaskan bahwa segenap pengurus ponpes juga harus melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan PBG/IMB tersebut.

    “Kita setuju kalau [pengurusan PBG/IMB] pesantren itu digratiskan ya. Supaya bisa bagus. Nanti mohon dukungan dari Pak Menko [AHY] supaya bisa juga berjalan ya. Supaya juga seperti MBR, tapi peraturannya, prosesnya tetap berjalan dengan baik. Syaratnya dipenuhi. Tapi kalau boleh pembiayaannya itu bisa gratis. Dari pihak kami setuju, Pak Mendagri juga mohon dukungannya,” pungkasnya. 

  • DPR Dukung Pembentukan Dirjen Pesantren Buntut Tragedi Al Khoziny

    DPR Dukung Pembentukan Dirjen Pesantren Buntut Tragedi Al Khoziny

    JAKARTA – Tragedi robohnya salah satu bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, menjadi momentum bagi DPR RI untuk mendorong perombakan kelembagaan di Kementerian Agama (Kemenag). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengusulkan agar Direktorat Pesantren di bawah Kemenag ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) khusus untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan.

    Singgih menilai pembentukan lembaga baru ini sangat mendesak mengingat besarnya jumlah dan peran historis pesantren di Indonesia.

    “Di Indonesia ada sekitar 5 juta santri dan lebih dari 42 ribu pondok pesantren aktif. Jika menjadi Ditjen, lembaga ini akan lebih berdaya dalam melindungi, membina, dan memajukan pesantren,” ujar Singgih kepada wartawan, Kamis (16/10).

    Tragedi di Sidoarjo, menurut Singgih, adalah peringatan keras akan kerentanan tata kelola dan infrastruktur pesantren. Peningkatan kualitas, standar bangunan, dan pengawasan teknis adalah keharusan agar peristiwa serupa tidak terulang.

    “Pesantren memiliki akar sejarah yang kuat dan menjadi benteng pembentukan karakter bangsa. Negara harus hadir memberi dukungan nyata,” katanya.

    Ditjen Pesantren: Solusi Pemerataan dan Transparansi Dana

    Legislator Golkar dari Dapil Jawa Tengah V itu menilai, keberadaan Ditjen Pesantren akan memberikan posisi yang lebih setara bagi lembaga pendidikan Islam itu dalam struktur Kemenag. Hal ini memungkinkan program bantuan, pelatihan, serta audit teknis bangunan dapat tersalurkan dengan lebih efektif dan transparan.

    “Kalau ada Ditjen khusus, setiap pesantren bisa mendapat akses langsung ke tenaga ahli, inspeksi bangunan, hingga dana perbaikan yang transparan dan tepat sasaran,” bebernya.

    Singgih juga menyoroti adanya ketimpangan penyaluran dana untuk pesantren, terutama dari Dana Abadi Pesantren yang dikelola bersama LPDP. Menurutnya, dana tersebut selama ini lebih banyak difokuskan pada beasiswa, sementara alokasi untuk pembangunan fisik dan rehabilitasi masih sangat kecil.

    Ia mengungkapkan bahwa imbal hasil Dana Abadi Pendidikan dan Pesantren pada 2023 mencapai Rp9,3 triliun, namun hanya sekitar Rp250 miliar yang disalurkan ke pesantren.

    “Padahal idealnya, Rp900 miliar perlu dialokasikan untuk 5 juta santri agar manfaatnya lebih luas, tidak hanya untuk beasiswa, tetapi juga pembangunan dan pemeliharaan fasilitas,” ujarnya.

    Dorong Kualitas SDM Pesantren

    Selain aspek kelembagaan dan pendanaan, Singgih menilai penguatan SDM pesantren juga sangat mendesak. Ia mengingatkan bahwa pesantren adalah wajah asli pendidikan Islam Indonesia, tetapi perhatian pemerintah terhadapnya masih belum seimbang.

    “Masih banyak pesantren yang dikelola secara swadaya dengan fasilitas terbatas, teknologi minim, dan guru yang belum tersertifikasi. Data Balitbang Kemenag mencatat lebih dari 60 persen guru di pesantren belum bergelar sarjana,” jelasnya.

    Singgih menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah memberikan dasar hukum bagi negara untuk mendukung pesantren. Pembentukan Ditjen khusus, menurutnya, tidak akan menambah beban Kemenag, apalagi urusan haji kini sudah ditangani Kementerian Haji, namun justru akan membuat pembinaan pesantren lebih fokus dan efektif.

  • Wanita Surabaya Tipu Bos Rp6,3 Miliar, Sempat Minta 4 HP untuk Komunikasi dengan Para Dewa

    Wanita Surabaya Tipu Bos Rp6,3 Miliar, Sempat Minta 4 HP untuk Komunikasi dengan Para Dewa

    GELORA.CO – Aksi penipuan dengan modus tak biasa dilakukan seorang wanita asal Surabaya bernama Arfita. Dia diadili karena diduga menipu dan menggelapkan uang milik bosnya sendiri senilai Rp6,3 miliar dengan mengaku bisa berkomunikasi dengan para dewa melalui WhatsApp.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hajita Cahyo Nugroho mengungkap, terdakwa merupakan direktur sekaligus bagian keuangan di CV Sentosa Abadi Steel. Sedangkan korbannya, Alfian Lexi, adalah Direktur Utama perusahaan tersebut.

    Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Arfita mengaku bisa berhubungan dengan empat ‘dewa’: Dewa Ko Iwan (kehidupan), Dewa Ko Jo (jodoh), Dewa Ko Bram (kekayaan), dan Dewa Ko Billy (pengetahuan).

    “Terdakwa meyakinkan saksi dirinya dapat menjadi perantara dewa dan menyalurkan derma agar saksi mendapat kelancaran usaha dan kesehatan,” kata JPU dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (14/10) lalu.

    Aksi tipu-tipu itu berlangsung selama enam tahun, sejak 2018 hingga Desember 2024. Untuk memperkuat kebohongannya, Arfita meminta empat unit ponsel yang disebutnya sebagai sarana berkomunikasi dengan para dewa.

    Melalui WhatsApp, Arfita mengirim pesan kepada korban seolah-olah berasal dari para dewa yang meminta sumbangan untuk panti asuhan, rumah sakit, hingga hewan kurban.

    Alfian rutin mentransfer uang dalam jumlah besar karena percaya. Semula 10 persen dari pendapatan usaha, lalu naik menjadi 25 persen sejak 2021. Selama enam tahun, total uang yang ditransfer mencapai Rp6,3 miliar lebih, tepatnya Rp6.318.656.908.

    “Sebagian besar uang hasil transfer digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, termasuk pembelian perhiasan, pembayaran cicilan mobil, hiburan, serta kebutuhan harian,” jelas Hajita.

    Hanya sebagian kecil yang benar-benar disalurkan, seperti Rp500 ribu ke Panti Asuhan Bhakti Luhur Sidoarjo, Rp1 juta ke Panti Asuhan Sumber Kasih Surabaya, dan Rp500 ribu ke Perhimpunan Ora Et Labora.

    “Terdakwa sempat meminta pengurus panti menandatangani ucapan terima kasih seolah telah menyumbang sejak tahun-tahun sebelumnya,” ucap jaksa.

    Aksi ini terbongkar awal 2025, setelah korban mendapat nasihat dari rekan bisnisnya di Bali. Dia menyadari ada kejanggalan karena setiap donasi seharusnya memiliki tanda terima resmi, bukan pesan WhatsApp dari ‘dewa’.

    Saat diminta pertanggungjawaban, Arfita tak bisa menunjukkan bukti penggunaan dana. Korban pun melaporkannya ke polisi.

    Kini, Arfita duduk di kursi terdakwa dan dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan serta Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

    “Perbuatan terdakwa dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan,” kata JPU dalam dakwaannya.

    Sidang yang dipimpin Hakim Irawati itu berlanjut pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa. 

  • Peneliti BRIN dukung pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny pakai APBN

    Peneliti BRIN dukung pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny pakai APBN

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mendukung rencana pemerintah membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan memakai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Pesantren adalah institusi penyelenggara pendidikan yang merupakan barang publik sehingga penggunaan APBN selaku dana publik untuk pembangunan kembali sebenarnya sudah selaras karena dana publik untuk barang publik,” ujar Wasisto dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Ia mengingatkan agar pemerintah atau Satuan Tugas Penataan Pembangunan Pesantren, bila ingin memberikan bantuan rehabilitasi selain kepada Al Khoziny, maka diharuskan mengaudit gedung-gedung pesantren yang rawan roboh terlebih dahulu.

    Ia mengingatkan agar dalam proses audit tersebut dilakukan secara transparan.

    “Penggunaan APBN untuk audit pesantren perlu dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antarpesantren,” katanya.

    Ia juga mendorong pemerintah agar dalam penggunaan APBN ke depannya dapat diupayakan merehabilitasi rumah ibadah lain.

    “Ke depan, saya pikir tak hanya pesantren, namun juga bisa digelontorkan untuk pembangunan atau renovasi sarana peribadatan agama dan kepercayaan lain. Dengan demikian, semua umat beragama Indonesia mendapat akses dan perlakuan setara,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan pemerintah membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren setelah terjadinya peristiwa robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny.

    Ia mengatakan pemerintah memutuskan membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny untuk memastikan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar, serta agar proses penanganan berjalan lebih cepat.

    “Teman-teman yang mengkritik pesantren kenapa kok dibantu, perlu dicatat pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah,” kata Muhaimin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Sambut Tim Wasev TNI Manunggal Membangun Desa

    Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Sambut Tim Wasev TNI Manunggal Membangun Desa

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menyambut kedatangan Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-126 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (16/10/2025).

    Kunjungan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Farouk Pakar, yang bertindak sebagai ketua tim dan juga Direktur Teritorial Pusterad, untuk meninjau secara langsung progres pelaksanaan program TMMD di Kabupaten Sidoarjo.

    Brigadir Jenderal TNI Farouk Pakar juga menerima pemaparan Komandan Kodim 0816/Sidoarjo mengenai perkembangan program TMMD Ke-126 yang berlokasi di Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan. Kodim menjelaskan berbagai capaian, baik sasaran fisik maupun non-fisik, yang telah dikerjakan oleh Satgas TMMD bersama masyarakat.

    Usai sesi pemaparan, rombongan Tim Wasev TMMD bersama Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana dan jajaran Forkopimda Sidoarjo bergerak menuju lokasi TMMD di Desa Kedondong. Kedatangan rombongan disambut dengan antusiasme luar biasa oleh warga setempat.

    Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana bersama Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-126.

    Suasana meriah terasa saat masyarakat berbondong-bondong menyambut para pimpinan yang datang untuk melihat langsung hasil pembangunan di desa mereka.

    Di lokasi, Brigjen TNI Farouk Pakar beserta tim dan Wabup Sidoarjo meninjau satu per satu hasil program TMMD. Beberapa titik yang menjadi fokus peninjauan antara lain program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) yang kini telah menjadi hunian yang lebih sehat dan nyaman bagi warga penerima manfaat.

    Selain itu, rombongan juga melihat langsung program ketahanan pangan berupa penanaman jagung, serta program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan merias wajah (MUA) yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang wirausaha bagi warga.

    Tim Wasev juga turut meresmikan penggunaan sumur bor yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, serta melakukan penanaman pohon sebagai simbol penghijauan dan kepedulian terhadap lingkungan.

    Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Tim Wasev TMMD Ke-126 atas kunjungannya.

    “Kami menyambut baik dan berterima kasih atas kehadiran Tim Wasev di Sidoarjo. Peninjauan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Semoga apa yang telah dikerjakan dalam program TMMD ini mendapatkan penilaian yang baik, dan yang terpenting, dapat memberikan manfaat nyata yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Kedondong,” ujarnya.

    Lebih lanjut, beliau berharap sinergi yang telah terjalin kuat antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan TNI, khususnya Kodim 0816/Sidoarjo, dapat terus berjalan harmonis di masa mendatang.

    “Kerja sama yang solid ini adalah kunci. Mari kita bersama-sama terus menjaga Sidoarjo, membangun daerah demi kebaikan dan kesejahteraan kita bersama,” tuturnya.

    Kunjungan Tim Wasev ini diharapkan dapat memberikan evaluasi yang konstruktif untuk memastikan program TMMD berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif maksimal bagi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (isa/but)

  • Atalia Praratya Sowan ke Ketua PCNU Bandung, Dukung Anggaran Pesantren

    Atalia Praratya Sowan ke Ketua PCNU Bandung, Dukung Anggaran Pesantren

    Jakarta –

    Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Atalia Praratya sowan ke Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandung KH Ahmad Haedar usi rumahnya didemo oleh sejumlah pihak. Dalam kesempatan itu, Atalia mendukung pentingnya penguatan pendanaan pesantren melalui alokasi 20% anggaran pendidikan nasional.

    “Pesantren tidak hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat dan benteng moral bangsa. Karena itu, sudah sepatutnya pesantren mendapatkan perhatian dan dukungan yang proporsional dari pemerintah,” kata Atalia dilansir Antara, Kamis (16/10/2025).

    Menurut dia, keberpihakan terhadap pesantren tidak hanya urusan sektor pendidikan, tetapi juga menyangkut penguatan karakter kebangsaan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pengembangan sumber daya manusia unggul berbasis nilai-nilai Islam dan Pancasila. Menurut Atalia, pesantren adalah bagian dari jantung peradaban bangsa.

    “Dari pesantren-lah lahir ulama, pemimpin, dan tokoh-tokoh yang menjaga moralitas publik. Kita ingin memastikan pesantren tidak tertinggal dalam arus modernisasi, tetapi justru menjadi pusat inovasi dan kemajuan yang berlandaskan nilai keislaman,” katanya.

    Melalui silaturahmi itu, Atalia berharap terbangun jembatan komunikasi yang kokoh antara wakil rakyat, ulama, dan masyarakat pesantren, agar setiap kebijakan di bidang pendidikan dan sosial berpihak pada kepentingan umat.

    “Silaturahmi seperti ini tidak hanya soal bertemu, tetapi juga membangun kepercayaan, menyatukan visi, dan memperkuat kolaborasi untuk Indonesia yang lebih berkarakter dan berkeadaban,” katanya.

    KH Ahmad Haedar menyambut baik silaturahmi tersebut dan mengapresiasi perhatian yang konsisten dari Atalia terhadap dunia pesantren. Ia pun menyebut Atalia bukan orang baru di kalangan pesantren.

    “Kalau dilihat sejarahnya, Ibu Atalia sangat concern dan perhatian dengan pesantren, sejak beliau menjadi ibu wali kota dan ibu gubernur. Apresiasi dan perhatian beliau sangat luar biasa dalam kerja sama dengan pondok pesantren,” kata Ahmad.

    “Bahkan pada 2023, beliau telah memberikan sumbangsih dalam memperjuangkan KH. Abdul Chalim yang merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama asal Majalengka, Jawa Barat, sebagai pahlawan nasional dan alhamdulillah sudah dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Itu artinya salah satu sikap kecintaan beliau kepada kiai,” sambungnya.

    Sementara itu, sehubungan dengan informasi yang beredar belakangan ini terkait pernyataan Atalia tentang pesantren, Ketua PCNU Kota Bandung, Ahmad Haedar, meminta umat tidak mudah terpengaruh dengan hoaks. Ahmad Haedar menyarankan masyarakat untuk melakukan tabayun terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran berita tersebut.

    “Sebagai tokoh agama, kita harus bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam merespons sebuah informasi, serta betul-betul bisa mengantisipasi berita berita yang tendensius dan tidak jelas kebenarannya,” katanya.

    Sejumlah santri sebelumnya menggeruduk rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung. Mereka protes atas ucapan Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil, yang meminta pemerintah mengkaji ulang terkait pembangunan ulang Ponpe Al Khoziny Sidoarjo menggunakan APBN.

    Para santri tiba di depan rumah Ridwan Kamil di kawasan Ciumbuleuit sekitar pukul 15.25 WIB, Selasa (14/10), dengan menggunakan mobil dan long march menuju rumah mantan Gubernur Jabar tersebut. Massa aksi juga membawa spanduk dan poster tuntutan.

    “Pernyataannya sensitif bagi pesantren dan para santri. Sejarah peradaban bangsa Indonesia merupakan peradaban yang dijalankan pesantren,” teriak orator di lokasi, seperti dilansir detikJabar.

    Koordinator Forum Santri Nusantara Bandung Raya, Riki Ramdan Fadila, mengatakan aksi yang digelar hari ini merupakan bentuk solidaritas terhadap Pesantren Al-Khoziny, yang kini sedang dipertaruhkan secara legalitasnya oleh negara.

    “Ini dimulai dari satu respons dari legislatif yang punya pandangan atau membentuk satu opini terhadap pesantren di tengah masyarakat dengan mengatakan bahwa kemudian mungkin telah terjadi pelanggaran berat di tubuh Pesantren Al-Khoziny. Hal ini yang kemudian membuat satu pandangan buruk atau menciptakan satu pandangan buruk di masyarakat terhadap citra dari pesantren se-Indonesia,” kata Riki kepada awak media, Selasa (14/10).

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/imk)