Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mempertanyakan metode pengukuran Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Hal itu terkait nama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia.
“Itu yang repot bagaimana cara mengukurnya,” katanya kepada Beritasatu.com, Selasa (31/12/2024).
Menurut Adi, selama ini Jokowi yang pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan wali kota Solo itu tergolong pemimpin bersih. Atas stigma itu, membuat popularitas Jokowi dalam berbagai survei selalu tinggi.
“Selama ini Jokowi dinilai bersih, approval rating-nya sampai ke langit, dan seterusnya,” ujar pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Meski demikian, kata Adi, apa pun itu OCCRP sudah merilis nama-nama pemimpin dunia menurut versinya. “Pasti menimbulkan kontroversi,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi memberikan tanggapan tegas terkait namanya yang masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. Jokowi menantang pihak-pihak yang menuduh untuk membuktikan tuduhan tersebut.
“Tokoh korup apa, hahaha. Sing dikorup apa ya dibuktikan apa,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya, Gang Kutai Utara No 1, Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (31/12/2024).
Jokowi mengaku belum mendengar kabar tersebut dan mempertanyakan kriteria yang digunakan oleh OCCRP sehingga dirinya masuk dalam daftar tersebut. “Ya apa, ya apa, budaya apa, apalagi?” ungkapnya.
Jokowi menegaskan banyak tuduhan dan framing jahat yang dilontarkan tanpa bukti. “Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, terjadi sekarang ini,” kata Jokowi terkait daftar pemimpin paling korup versi OCCRP.
Ketika ditanya apakah tuduhan tersebut bermuatan politik, Jokowi meminta media untuk menanyakan langsung kepada OCCRP, lembaga yang menentukan nominasi daftar pemimpin paling korup. Ia juga menyebut berbagai pihak dapat menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan orang lain.
“Ya ditanyakan saja, tanyakan saja, hahaha. Orang bisa memakai kendaraan apa pun lah, bisa pakai NGO (Non-Governmental Organization), bisa pakai partai, bisa pakai ormas, atau menuduh untuk membuat framing jahat,” pungkas Jokowi.
