Washington, Beritasatu.com – Gedung Putih pada Rabu (30/10/2024) mendesak Israel menunda pelaksanaan dua undang-undang (UU) yang baru saja disahkan soal pembatasan operasi badan pengungsi Palestina milik PBB (UNRWA).
Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyatakan, pemerintahan AS yang dipimpin Joe Biden sedang berdialog dengan Israel untuk menunda pelaksanaan undang-undang ini.
Washington juga mendesak Tel Aviv agar memastikan UNRWA dapat melaksanakan misinya secara efektif dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan.
“Kami mendukung langkah-langkah memperkuat UNRWA, agar netralitas dan ketidakberpihakan UNRWA tetap terjaga, termasuk menanggapi tuduhan terkait hubungan terorisme, tetapi kami prihatin akan hal itu dan terus melakukan pembicaraan dengan Israel,” kata dia dilansir Antara.
Parlemen Israel, yang dikenal sebagai Knesset, meloloskan dua RUU pada Senin (28/10/2024) terkait badan tersebut.
Salah satunya melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel, sementara yang lainnya melarang pejabat Israel berhubungan dengan badan bantuan tersebut. Undang-undang terakhir secara efektif mencabut perjanjian 1967 yang memungkinkan UNRWA beroperasi di area kendali Israel.
Israel menuduh beberapa pegawai UNRWA terlibat dalam serangan lintas perbatasan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023. Selain itu, menuding program pendidikan lembaga tersebut mempromosikan terorisme dan kebencian.
UNRWA, yang berkantor pusat di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, membantah tuduhan tersebut. UNRWA menegaskan mereka tetap netral, dengan fokus utama dukungan bagi pengungsi.
UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 1949 untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina yang terlantar akibat pembentukan negara Israel oleh PBB pada 1948.
