Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Nurhadi mengkritik kericuhan yang terjadi saat Job Fair “Bekasi Pasti Kerja” pada Selasa (27/5/2025). Industri di Bekasi diminta harus lebih peka menyerap tenaga kerja lokal.
Nurhadi menilai kericuhan tersebut mencerminkan potret sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Dia menyayangkan kericuhan terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.
“Seharusnya, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” ujarnya, Senin (2/6/2025).
Nurhadi menilai Pemerintah Daerah Bekasi seharusnya menyadari bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan.
Dia mendesak Pemda Bekasi tak hanya memakai pendekatan administratif atau event-based semata, namun juga pembangunan berkelanjutan.
“Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan,” kata Nurhadi.
Nuhadi kemudian menyentil kawasan Industri di Bekasi harus lebih peka menyerap lapangan kerja. Menurutnya, selama ini perusahaan menikmati kemudahan dari Pemda Bekasi.
“Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi tidak boleh hanya menikmati fasilitas, tetapi juga wajib menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar,” ucapnya.
Lebih lanjut, Nurhadi mengusulkan adanya solusi jangka pendek agar job fair tak berakhir ricuh. Salah satunya, yakni menyelenggarakan job fair secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri.
“Pemerintah juga bisa memperkuat platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan tanpa harus berdesakan secara fisik,” ungkapnya.