REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyatakan, demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan berbagai caranya. Dia menyebut, era Presiden Sukarno sebagai demokrasi terpimpin. Lalu pada era Presiden Soeharto, dijuluki istilah demokrasi Pancasila. Menurut JK, Indonesia saat ini menerapkan demokrasi yang lebih terbuka, khususnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, kontestasi tersebut justru tercoreng dengan berbagai indikasi kecurangan. “Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak ’55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang,” ujar JK dalam sambutannya di Aula Juwono Sudarsono Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024). Dia melihat, indikasi kecurangan Pemilu 2024 dari upaya politisasi bantuan sosial (bansos) hingga intimidasi aparat negara. Jika hal tersebut terus diterapkan, sambung dia, Indonesia bisa kembali terjebak dalam masa otoriter.
“Apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya,” ujar JK. Dia kemudian mempertanyakan apa yang terjadi dengan demokrasi dan kepemimpinan Indonesia saat ini.Saat Pemilu 2024 berlangsung, sambung dia, sudah disuarakan banyak pihak menjadi forum kontestasi yang tidak transparan dan tak adil. JK menganggap, terjadi penurunan kualitas demokrasi. “Gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya, saya katakan tadi, maka demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat, menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan pemilu yang lalu, itu yang terjadi,” ujar mantan ketua umum DPP Partai Golkar itu. Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR mendorong terbentuknya panitia khusus (pansus) hak angket untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024. Pemilu seharusnya menjadi perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih calon pemimpinnya. Anggota Fraksi PKB DPR Luluk Nur Hamidah dalam interupsinya di sidang kabinet, menegaskan, pemilu harus berdasar pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Jangan sampai ada upaya mobilisasi aparat negara untuk memenangkan satu pihak tertentu. Menurut dia, Pemilu 2024 justru tercoreng dengan adanya dugaan intimidasi, politisasi bansos, pelanggaran etika, hingga intervensi kekuasaan. Luluk melihat, Pemilu 2024 menjadi kontestasi yang brutal dan sangat menyakitkan. “Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara, untuk memenangkan salah satu pihak. Walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain,” ujar Luluk dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024).
