Bisnis.com, JAKARTA — Publik tengah menekan DPR dan pemerintah untuk menuntaskan tuntutan 17+8. Merespons hal tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan ke-13 Jusuf Kalla (JK) menilai tuntutan massa seharusnya membawa perubahan kehidupan masyarakat Indonesia.
Dia tidak ingin mengintervensi lebih dalam dan melimpahkan semua desakan kepada lembaga terkait. Namun, JK menilai aspirasi publik perlu didengar sehingga memberikan rasa adil dan kesejahterah bagi masyarakat.
“Ya seperti pandangan di demo itu bahwa perlu ada perubahan-perubahan, perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu keadilan, perlu kesejahteraan. Intinya kan di situ kemarin kita rasakan sama-sama,” katanya kepada wartawan di komplek parlemen, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya Prabowo Subianto telah memberikan atensi khusus terhadap Tuntutan Rakyat 17+8 tersebut. Sebelumnya, Tuntutan Rakyat 17+8 sudah ditanggapi DPR maupun pemerintah.
Terbaru, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tuntutan terkait pembentukan tim investigasi untuk mengusut kematian pendemo masih masuk akal.
“Ya, saya kira kalau tim investigasi independen saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana,” kata Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah media di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (6/9/2025).
Namun Prabowo menambahkan, dari seluruh aspirasi yang diterimanya, ada yang logis dan bisa segera dibicarakan dan sebagian lainnya memerlukan perdebatan lebih lanjut.
Selain itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah mengabulkan beberapa tuntutan, yakni pemberhentian pemberian tunjangan rumah Rp50 juta, pemangkasan tunjangan, serta menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing.