Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) resmi memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban tahap III senilai 83,408 miliar yen atau sekitar Rp8,57 triliun.
Mengutip keterangan resmi JICA pada Minggu (12/1/2025), pemberian dana tersebut disahkan setelah JICA menandatangani dokumen kesepakatan Pinjaman Lunak ODA Jepang untuk Proyek Pengembangan Patimban (III).
JICA menyebut pinjaman untuk pengembangan Pelabuhan Patimban diberikan dengan bunga 0,3% per tahun untuk proyek dan 0,2% per tahun untuk pekerjaan konsultan. Sementara itu, tenor yang diberikan adalah selama 40 tahun, dengan masa tenggang (grace period) 10 tahun.
“Proyek pengembangan lanjutan Pelabuhan Patimban bertujuan untuk memperkuat fungsi logistik di wilayah metropolitan dengan membangun pelabuhan baru, seperti terminal peti kemas, terminal kendaraan, dan lain-lainnya, di Patimban, di bagian timur wilayah metropolitan Jakarta. Pembangunan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih lanjut melalui peningkatan lingkungan investasi di Indonesia,” jelas JICA dalam keterangannya.
Proyek ini menerapkan Special Terms for Economic Partnership atau STEP, yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas bantuan Jepang melalui transfer teknologi dan keahlian Jepang ke negara-negara mitra.
Secara khusus, JICA menyebut lokasi proyek berada di atas tanah lempung yang sangat lunak dan memiliki permeabilitas rendah.
Teknologi konstruksi Jepang, yang dapat diterapkan pada tanah yang sangat lunak, akan diaplikasikan untuk konstruksi dinding dermaga, reklamasi, perbaikan tanah, dan lainnya. Teknologi ini bakal digunakan untuk perluasan terminal peti kemas yang direncanakan dan proyek-proyek lainnya.
Pinjaman ini akan diberikan untuk pengerjaan proyek dibagi menjadi beberapa bagian, yakni fase 1-1 untuk bagian yang beroperasi lebih awal dan fase 1-2, yaitu bagian selain yang beroperasi lebih awal.
Secara terperinci, fase 1-1 adalah pembangunan terminal peti kemas seluas 10 hektar dan terminal kendaraan seluas 22,4 hektar, pemecah gelombang, pengerukan dermaga/alur, dan pembangunan jalan akses sekitar 8,1 km, serta konstruksi jembatan sepanjang 1 km.
Kemudian, fase 1-2 terdiri atas pembangunan terminal peti kemas seluas 64 hektar dan terminal kendaraan (13,7 hektar), serta pengerukan alur pelabuhan. Pinjaman tersebut juga diberikan untuk layanan konsultasi seperti desain terperinci, bantuan tender, pengawasan konstruksi, dan lainnya.
Sementara itu, JICA juga mengatakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan mengelola keseluruhan proyek, mengatur pekerjaan konstruksi pelabuhan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali, operasi dan pemeliharaan (O&M), dan lainnya.
Kemudian, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum akan mengawasi pekerjaan konstruksi untuk jalan akses di bawah kendali Ditjen Perhubungan Laut.
Sebelumnya, pada 2017, Pemerintah Indonesia dan JICA telah menandatangani pinjaman tahap pertama, sebesar 118,9 miliar yen, kemudian disusul dengan pinjaman tahap kedua sebesar 70,2 miliar Yen pada tahun 2022. Dengan pinjaman tahap ketiga ini, jumlah totalnya diperkirakan mencapai sekitar 272,5 miliar Yen Jepang.
