Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Bahlil Lelang 10 Wilayah Panas Bumi RI Tahun 2025, Ini Daftarnya

    Bahlil Lelang 10 Wilayah Panas Bumi RI Tahun 2025, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka proses lelang sepuluh wilayah panas bumi. Detailnya, sebanyak tiga Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan tujuh Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yang dilelang tahun ini.

    Bahlil mengungkapkan, proses lelang tersebut dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian kepada calon investor untuk berinvestasi di tanah air. Hal itu juga dinilai sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi regulasi.

    Indonesia memiliki “harta karun” sumber energi panas bumi yang berlimpah, bahkan dalam waktu dekat diperkirakan mampu melewati Amerika Serikat.

    “Siapa saja boleh. Dan ini adalah sebagian daripada tuntutan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi regulasi dan percepatan regulasi dalam memberikan rasa kepastian dan percepatan bagi teman-teman pelaku usaha. Ini yang kita lakukan,” kata Bahlil dalam acara 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE), di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Berikut 3 wilayah kerja panas bumi (WKP) dan 7 Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) panas bumi yang dilelang tahun 2025 ini:

    Lelang WKP Panas Bumi

    1. Telaga Ranau – Maluku Utara

    Kapasitas: 40 MW

    2. Songgoriti – Jawa Timur

    Kapasitas: 40 MW

    3. Danau Ranau Lampung – Sumatra Selatan

    Kapasitas: 40 MW

    Lelang PSPE Panas Bumi

    1. Bandar Baru Sepa – Maluku

    Kapasitas: 25-40 MW

    2. Jenawi – Jawa Tengah

    Kapasitas: 86 MW (rencana tahap awal ±55 MW)

    3. Gunung Tampomas – Jawa Barat

    Kapasitas: 30 MW

    4. Kadidia – Sulawesi Tengah

    Kapasitas: 40 MW

    5. Cubudak-Panti – Sumatra Barat

    Kapasitas: 40 MW

    6. Cisurupan Kertasari – Jawa Barat

    Kapasitas: 20 MW

    7. Tuang – Sulawesi Selatan

    Kapasitas: 20 MW

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kementrans Percepat Proses Legalisasi Tanah Transmigrasi

    Kementrans Percepat Proses Legalisasi Tanah Transmigrasi

    Jakarta –

    Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara melaporkan dari total Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi seluas 3,1 juta hektare, terdapat sebanyak 129.553 bidang tanah transmigrasi yang belum bersertifikat.

    Dari jumlah tersebut, 17.655 bidang atau setara dengan 13,6 persen wilayah berada dalam kawasan hutan yang melibatkan 18.718 kepala keluarga di 24 provinsi. Ia pun mengungkapkan pihaknya tengah mempercepat legalitas tanah tersebut.

    “Isu ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepastian hak masyarakat transmigran. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, serta pemerintah daerah untuk mempercepat proses legalisasi tanah,” jelas Iftitah dalam keterangan tertulis, Rabu (17/9/2025).

    Hal itu diungkapkan Iftitah saat menanggapi pernyataan Ketua Komisi V Lasarus dalam rapat dengan Komisi V DPR RI.

    Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah konkret, salah satunya dengan penyelesaian kasus di Natuna, Kepulauan Riau yang melibatkan 539 bidang tanah dengan 1.060 kepala keluarga yang telah mendapat persetujuan. Hanya saja, Iftitah mengungkapkan saat ini masih terbentur kendala biaya pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 2,85 miliar.

    “Kami sudah anggarkan di tahun ini dalam program Trans Tuntas, namun ke depan nanti kami mohonkan kebijakannya untuk kita bersama-sama menghapuskan kewajiban untuk melakukan pembayaran provisi sumber daya hutan ini,” kata Iftitah.

    Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mendorong pemerintah untuk melepaskan desa-desa dan lahan-lahan transmigrasi dari Kawasan Hutan atau Taman Nasional. Hal ini bertujuan agar penduduk desa serta warga transmigrasi bisa memperoleh layanan publik dan hak-hak sosial ekonomi mereka.

    “Mendorong Kementerian Transmigrasi menyusun aturan teknis berupa produk hukum secara komprehensif terkait penyediaan tanah transmigrasi agar lebih jelas dan spesifik. Serta menguatkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat adat guna berupa inventarisasi data, verifikasi lapangan, serta sinkronisasi data serta percepatan legalisasi tanah,” ungkap Lasarus.

    (prf/ega)

  • Fahri Hamzah Titip Perintah Khusus Prabowo ke Bos KAI, Ini Isinya

    Fahri Hamzah Titip Perintah Khusus Prabowo ke Bos KAI, Ini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di seluruh Indonesia dapat dibangun hunian vertikal terjangkau.

    Hal ini merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto kepada Fahri untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden.

    “Jadi secara umum, direksi baru KAI diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk menyiapkan seluruh stasiun yang ada di Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa untuk menjadi tempat bagi pembangunan perumahan vertikal yang murah,” kata Fahri Hamzah saat ditemui wartawan setelah acara Pencanangan Pra Kerjasama Dalam Rangka Dukungan Terhadap PSN Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Rabu (17/9/2025).

    Fahri melanjutkan KAI diminta oleh Presiden Prabowo untuk memenuhi hal tersebut karena tanah milik KAI masih cenderung lebih murah, sehingga harga hunian nantinya akan lebih terjangkau.

    Tak hanya KAI, penggunaan lahan milik BUMN, bisa membuat hunian semakin murah dan pengembang tidak perlu membeli tanah. Ini tidak hanya berlaku untuk tanah milik pemerintah pusat maupun BUMN saja, tetapi juga milik pemerintah daerah.

    “KAI diminta untuk mempersiapkan lahan bagi pembangunan yang murah. Kenapa? karena tanah kereta api kan punya negara, jadi harga tanahnya itu murah. Dalam struktur pembiayaan perumahan kita itu kalau tanahnya murah, harga hunian pasti turun sehingga menjadi affordable bagi rakyat,” lanjut Fahri.

    Saat ini, lahan yang dimiliki oleh KAI yang akan dibangun hunian vertikal yakni berada di kawasan Kampung Bandan, Jakarta Utara, di mana akan ada 50.000 unit yang dibangun.

    Nantinya proyek tersebut akan dilakukan di atas tanah kosong milik KAI dan bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Diperkirakan, luas tanah kosong yang akan dipakai di Kampung Bandan ini seluas 11 hektare.

    Setelah Kampung Bandan, rencananya kawasan sekitar Stasiun Manggarai juga akan dipakai untuk membangun hunian vertikal.

    “Sebenarnya habis ini kita akan ke salah satu yang besar juga adalah Manggarai karena Manggarai itu di tengah kota. Itu nanti betul-betul segera kita persiapkan, mudah-mudahan sebelum akhir tahun kita sudah mulai,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) KAI Bobby Rasyid mengatakan KAI masih memiliki 600 stasiun yang bisa diintegrasikan dengan hunian vertikal.

    “Kami mempunyai lebih dari 600 stasiun di seluruh Indonesia yang siap diintegrasikan untuk hunian yang layak dan tentunya berbasis transit oriented development,” kata Bobby.

    Namun, belum diketahui stasiun mana saja yang dapat diintegrasikan dengan hunian vertikal.

    Sebagai informasi, pada pagi hari ini, Pemerintah melalui Kementerian PKP, Satgas Perumahan, KAI, dan investor asal Qatar yakni Al Qilaa International Group (Al Qilaa) melakukan penandatanganan pra kerja sama berkaitan pembangunan hunian vertikal di Kampung Bandan, Jakarta Utara, tak jauh dari Stasiun Kampung Bandan.

    Rencana awal, kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Qatar dimulai dengan tahap awal pembangunan 50.000 unit hunian yang berdiri di atas lahan KAI, dan menjadi salah satu kawasan transit oriented development (TOD) baru di Kampung Bandan.

    Dalam rangka merealisasikan proyek ini, Al Qilaa membentuk konsorsium dengan mitra lokal dan internasional. Konsorsium tersebut termasuk Kementerian PKP, Bank BTN, serta Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Punya Sumber Panas Bumi Top 2 Dunia, Baru 10% yang Dipakai

    RI Punya Sumber Panas Bumi Top 2 Dunia, Baru 10% yang Dipakai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) khususnya sektor panas bumi dalam negeri masih minim. Dari total potensi panas bumi RI sebesar 27 Giga Watt (GW), Indonesia baru memanfaatkan sekitar 10%-nya.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia baru sebesar 2.744 MW. Padahal, potensinya melimpah di Tanah Air.

    “Dari panas bumi, yang saat ini potensinya memang 27 GW, setelah kabinet yang baru, ini sudah bertambah, Pak. Jadi, saat ini yang terpasang tadinya 2,6 GW, sekarang sudah 2,71 GW,” ucap Eniya dalam acara 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE), di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, pemerintah menggenjot tambahan kapasitas PLTP sebesar 1 GW. Sedangkan, dalam sepuluh tahun mendatang, pemerintah membidik tambahan kapasitas terpasang PLTP dalam negeri mencapai 5,2 GW. Hal itu tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    “Jadi, kita juga punya potensi untuk menjadi tempat belajar dari negara-negara lain, bisa belajar di tempat kita,” tambahnya.

    Untuk mendorong target tambahan kapasitas terpasang PLTP dalam negeri, pihaknya sudah mengimplementasikan pemangkasan proses perizinan pengembangan wilayah kerja panas bumi (WKP) menjadi 7 hari dari sebelumnya hingga 1,5 tahun lamanya.

    Proses perizinan tersebut bisa dipersingkat lantaran sistem pengajuan izin sudah didigitalisasi melalui Online Single Submission (OSS).

    “Pak, sudah ada dua yang diberi izin. Dan saat ini izin itu keluar dengan lebih cepat. Dan waktu itu, kita laporkan bahwa pemenang lelang yang akan mendapatkan izin panas bumi, itu ada di Cisolok dan Nage, dan itu sudah keluar dengan izin hanya 7 hari,” tandasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Debindo Perluas Kehadiran Indonesia di Pameran Internasional

    Debindo Perluas Kehadiran Indonesia di Pameran Internasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Debindomulti Adhiswasti menjalin kemitraan dengan ITE Group, penyelenggara pameran internasional yang berbasis di Rusia, Dubai, Beijing, dan New Delhi. Melalui Nota Kesepahaman (MoU) ini, PT Debindomulti Adhiswasti resmi menjadi mitra ITE Group di Indonesia untuk mempromosikan pameran ITE kepada pasar domestik sekaligus membawa peserta pameran asal Indonesia ke ajang internasional yang diselenggarakan ITE di kota Moskow, Rusia.

    Direktur Utama PT Debindomulti Adhiswasti Vibiadhi Swasti Pradana, mengatakan kolaborasi ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mendorong industrialisasi, peningkatan daya saing global, serta memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Dengan hadir di berbagai pameran berskala global, pelaku usaha nasional tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekspor, hilirisasi produk, serta penciptaan peluang kerja dan investasi yang lebih luas.

    “Ini bukan sekadar kemitraan, melainkan sebuah langkah maju dalam misi kami untuk tumbuh, terhubung, dan memimpin di industri pameran dan pengembangan bisnis. Kami ingin agar dunia semakin mengenal kekuatan industri Indonesia,” ujar dia dikutip Rabu (17/9/2025).

    Pameran ITE menawarkan platform internasional bagi pelaku bisnis Indonesia untuk menampilkan produk, layanan, dan inovasi terbaru di ajang bergengsi, seperti MosBuild, WorldFood Moscow, Printech, dan RosUpack. Keikutsertaan dalam event ini mendukung agenda pemerintah dalam kedaulatan pangan, industrialisasi, dan digitalisasi sekaligus membuka peluang investasi yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif.

    Sebagai exhibitor, pelaku bisnis Indonesia akan memperoleh manfaat berupa akses langsung kepada para pengambil keputusan di Rusia di berbagai sektor industri mulai dari packaging, agri-tech, industrial printing, hingga teknologi pangan dan farmasi. Dukungan digital melalui ITE Connect juga memungkinkan networking virtual, showcase produk, dan negosiasi bisnis lebih efisien, selaras dengan agenda transformasi digital nasional.

    “Kemitraan ini menjadi langkah penting untuk menembus pasar global, memperluas jejaring B2B lintas negara, serta memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Sebagai mitra resmi ITE Group di Indonesia, Debindo mengundang perusahaan-perusahaan nasional untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mengoptimalkan jangkauan promosi di pasar internasional,” terang Adhiswasti.

    “Berbagai pameran mendatang di Moskow, Rusia, seperti MosBuild, Pharmtech, Dairytech, dan RosUpack, dapat menjadi ajang strategis untuk memperkuat jejaring bisnis global sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia,” pungkas dia.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KDM Sebut Banyak PHK di Jabar karena Jumlah Penduduk dan Industri

    KDM Sebut Banyak PHK di Jabar karena Jumlah Penduduk dan Industri

    BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut Jabar menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak sepanjang Agustus 2025 secara nasional, karena jumlah penduduk dan industrinya yang paling besar di Indonesia.

    “Jadi, misalnya industri terganggu satu persen, kita pasti terganggunya paling gede karena jumlahnya paling banyak di banding dengan industri di tempat lain yang lebih sedikit,” kata Dedi dilansir ANTARA, Selasa, 16 Septeember.

    Saat ini, kata Dedi, investasi di Jawa Barat mulai tumbuh lagi dan kemungkinan besar pada Oktober mendatang mulai berjalan.

    Di waktu yang sama, Dedi mengatakan pihaknya akan mulai menerapkan sistem penerimaan dan pelayanan tenaga kerja secara dalam jaringan (daring) atau online

    “Tahun depan, karyawan di Subang, di Bekasi juga mulai rekrut ya. Jadi ya, memang ada yang berhenti tetapi juga ada ruang untuk masuk,” ujarnya.

    Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang.

    Angka tersebut, turun sebanyak 288 orang dibandingkan Juli 2025, yang tercatat sebanyak 1.118 orang pekerja.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 261 orang terjadi di Provinsi Jawa Barat, disusul Sumatera Selatan dengan 113 orang pekerja kena PHK, dan Kalimantan Timur yang tercatat ada 100 orang pekerja kena PHK.

  • Pemerintah Usul 17 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Ini Daftarnya

    Pemerintah Usul 17 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Hukum mengusulkan kepada DPR sebanyak 17 RUU untuk masuk ke Prolegnas Prioritas 2026. Di antaranya Rancangan Hukum Acara Perdata (RUU HAP), RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, serta RUU Pelaksanaan Pidana Mati.

    Hal itu disampaikan Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej saat rapat dengan Baleg DPR membahas RUU Prolegnas Prioritas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Eddy mengatakan total 17 RUU yang diusulkan untuk masuk ke Prolegnas Prioritas 2026.

    “Untuk usulan RUU Prolegnas Prioritas 2026, pemerintah mengusulkan 17 RUU,” kata Eddy.

    Berikut daftar 17 RUU usulan pemerintah:

    1. RUU tentang hukum acara perdata
    2. RUU tentang narkotika dan psikotropika
    3. RUU tentang pengelolaan ruang udara
    4. RUU tentang hukum perdata internasional
    5. RUU tentang desain industri
    6. RUU tentang keamanan dan ketahanan cyber
    7. RUU tentang ketenaganukliran merupakan luncuran dari 2025
    8. RUU tentang pengadaan barang dan jasa publik
    9. RUU tentang pelaksanaan pidana mati 10. RUU tentang penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang dan peraturan daerah
    11. RUU tentang pemindahan narapidana antarnegara
    12. RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang meteorologi legal
    13. RUU tentang jaminan benda bergerak
    14. RUU tentang kewarganegaraan
    15. RUU tentang badan usaha
    16. RUU tentang grasi amnesti abolisi dan rehabilitasi
    17. RUU tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 19 tahun 2023 tentang badan usaha milik negara.

    Selain itu, terkait evaluasi Prolegnas Prioritas 2025, pemerintah juga mengusulkan sejumlah RUU. Di antaranya, RUU Pemindahan Narapidana Antar Negara hingga RUU BUMN. Berikut daftarnya:

    1. RUU tentang pelaksanaan pidana mati
    2. RUU tentang penyelesaian ketentuan pidana dalam undang-undang dan peraturan daerah
    3. RUU tentang pemindahan narapidana antarnegara
    4. RUU tentang jaminan benda bergerak
    5. RUU tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara

    Kemudian, pemerintah juga mengusulkan tujuh RUU untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas jangka menengah. Berikut daftarnya:

    1. RUU tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal
    2. RUU tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis
    3. RUU tentang keamanan laut
    4. RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2012 tentang veteran Republik Indonesia
    5. RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan
    6. RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
    7. RUU tentang perumahan dan kawasan pemukiman

    Eddy menyampaikan pemerintah juga mengusulkan sejumlah RUU untuk masuk ke daftar Prolegnas jangka menengah 2024-2029 menjadi usul inisiatif pemerintah. Berikut daftarnya:

    1. RUU tentang badan usaha milik daerah
    2. RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, RUU tentang sistem transportasi dan logistik nasional, RUU tentang sistem jaringan transportasi nasional
    3. RUU tentang sistem perposan dan logistik nasional
    4. RUU tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman
    5. RUU tentang permuseuman
    6. RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya
    7. RUU tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara.

    Lebih lanjut, Eddy mengatakan RUU tentang keadilan restoratif diminta dikeluarkan dalam daftar Prolegnas jangka menengah. Sebab, kata dia, hal itu telah diatur dalam RUU KUHAP.

    “Pemerintah mengusulkan satu RUU tentang keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, nomor urut 162, untuk dikeluarkan dari daftar Prolegnas jangka menengah 2025-2029,” tuturnya.

    “Dikarenakan materi pokok pengaturannya sudah tercakup dalam RUU KUHAP, dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya,” imbuh dia.

    (amw/fca)

  • Ilan Rubin Ungkap Kesan Pertama Menjadi Drummer Foo Fighters

    Ilan Rubin Ungkap Kesan Pertama Menjadi Drummer Foo Fighters

    JAKARTA – Ilan Rubin akhirnya memulai tugas resmi pertamanya sebagai drummer Foo Fighters. Ia tampil bersama Dave Grohl Cs pada Sabtu, 13 September malam di all-ages Fremont Theater, San Luis Obispo, California.

    Panggung live pertama Rubin termasuk sederhana, karena digelar dengan kapasitas 900 penonton yang bagi Foo Fighters terbilang kecil.

    Rubin memilih tak banyak bicara di show perdananya. Dua hari berselang, 15 September, ia mengunggah postingan di Instagram untuk menyampaikan perasaan atas momen debutnya.

    “Semalam bersama @foofighters sungguh merupakan momen yang terbaik,” tulis Rubin dalam unggahan yang menampilkan beberapa foto dari konser yang penuh keringat dan dalam jarak yang sangat dekat dengan penonton itu.

    Momen di belakang panggung bersama para personel Foo Fighters juga diabadikan Rubin. Ia senang karena disambut dengan hangat sebagai pendatang baru.

    “Saya terkesan dengan semua respons positif dan dukungannya, dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih! Semangat untuk semua volume dan keringat yang akan datang,” tulisnya.

    Kembali ke momen manggung, Ilan Rubin diperkenalkan Dave Grohl kepada penonton untuk kali pertama.

    “Yang lain sudah mengatakannya, saya akhirnya mendapat kesempatan untuk mengatakan, hadirin sekalian, tolong sambut, orang yang sangat hebat, Ilan Rubin, sedang bermain drum untuk Foo Fighters. Ini resmi,” teriak Dave.

    Foo Fighters juga telah meresmikan Rubin ke dalam formasi mereka melalui unggahan carousel di Instagram. Keterangan pada unggahan itu berbunyi, “TADI SANGAT SERU!!! Selamat datang @ilanrubin,” tulis band tersebut.

    Ilan Rubin yang dikenal sebagai drummer Nine Inch Nails, meneruskan perjalanan Josh Freese yang berjalan sekitar dua tahun. Ia akan mengawal Foo Fighters dalam tur mereka yang dijadwalkan di Indonesia (2 Oktober), Singapura (4 Oktober), Jepang (7, 8, 10 Oktober), dan Mexico City (14 November).

  • Protes Aktivis Ditahan, Admin Gejayan Memanggil Mogok Makan di Rutan Polda

    Protes Aktivis Ditahan, Admin Gejayan Memanggil Mogok Makan di Rutan Polda

    Jakarta –

    Admin Gejayan Memanggil, Syahdan Husein, melakukan aksi mogok makan di dalam tahanan Rutan Polda Metro Jaya. Aksi itu dilakukan sebagai protes lantaran aktivis ditahan saat kericuhan terjadi beberapa waktu lalu.

    “Sejak 11 September, Syahdan sudah mogok makan. Berarti, per hari ini, sudah seminggu. Ini sebagai bentuk protesnya dia atas penangkapan-penangkapan seluruh aktivis,” kata kakak Syahdan, Sizigia Pikhansa, di Polda Metro Jaya, Rabu (17/9/2025).

    Sizigia mengatakan aksi mogok makan itu akan terus dilakukan hingga tahanan politik dibebaskan. “Dia mengatakan akan mogok makan sampai seluruh tahanan politik dibebaskan,” imbuhnya.

    Dia mengatakan pihak keluarga tidak dihubungi polisi sejak Syahdan ditangkap. Dia juga menyebut saat ini pihak keluarga dan pendamping hukum kesulitan untuk mengunjungi Syahdan hingga berdampak pada psikisnya.

    Delpiero Hegelian juga datang ke Polda Metro Jaya untuk menjenguk adiknya, Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen Rismansyah, yang juga ditahan. Dia menyebut berat badan adiknya turun.

    “Kondisi Delpedro di dalam, untuk fisik dia sehat, tapi ada penurunan berat badan selama dia ditahan kurang lebih dua minggu di dalam Polda Metro Jaya,” kata Delpiero.

    Dia meyakini adiknya tidak bersalah dalam kasus tersebut. Dia juga meminta adiknya segera dibebaskan.

    “Delpedro dan kawan-kawan tidak bersalah, tapi kami tidak ingin mengemis permohonan ampun dari pemerintah. Kami siap menjalani proses hukumnya. Namun, jika memang tidak bersalah, tolong segera dilepaskan, harus segera dilepaskan, karena mereka memiliki hak asasi manusia kawan-kawan yang ada di dalam,” tuturnya.

    Diketahui, sebanyak 68 orang masih ditahan di Polda Metro Jaya dan polres jajaran buntut kericuhan yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Para tersangka dibagi menjadi beberapa klaster, mulai penghasutan hingga perusakan dan pembakaran fasilitas umum (fasum).

    Total ada enam tersangka penghasut yang diduga memicu anarki dan kerusuhan semasa unjuk rasa di wilayah DKI Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Mereka yakni Direktur Lokataru Delpedro Marhaen Rismansyah (DMR), MS, Admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, KA, RAP, dan TikToker Figha Lesmana (FL) yang menyebarkan hasutan melalui platform media sosial (medsos) untuk mendorong pelajar dan anak-anak melakukan kerusuhan di lokasi unjuk rasa.

    “Keenam pelaku ini ditangkap setelah Satgas Gakkum Anti Anarkis melakukan penyelidikan sejak Senin (25/8) dan menemukan sejumlah bukti serta keterangan yang membuat kami melakukan penetapan tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary.

    (wnv/jbr)

  • AS Sanksi Iran, Sasar Jaringan Perbankan Bayangan yang Sokong IRGC

    AS Sanksi Iran, Sasar Jaringan Perbankan Bayangan yang Sokong IRGC

    JAKARTA – Amerika Serikat (AS) mengeluarkan sanksi baru terkait Iran yang menargetkan individu dan entitas yang menurut Washington mendanai militer Teheran, termasuk beberapa di Hong Kong dan Uni Emirat Arab.

    Mereka yang menjadi sasaran disebut AS membantu mengoordinasikan transfer dana, termasuk dari penjualan minyak Iran, yang menguntungkan pasukan militer Iran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC)-Pasukan Quds dan Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata (MODAFL).

    “Jaringan ‘perbankan bayangan’ Iran seperti ini—yang dijalankan oleh fasilitator keuangan gelap tepercaya—menyalahgunakan sistem keuangan internasional, dan menghindari sanksi dengan mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan bayangan di luar negeri dan mata uang kripto,” demikian pernyataan Departemen Keuangan AS dilansir Reuters.

    Sanksi AS umumnya melarang individu dan perusahaan Amerika untuk terlibat dalam transaksi bisnis apa pun dengan pihak-pihak yang menjadi target.