Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Cabuli Teman Bermain Anak yang Masih Balita, Pria di Batam Ditangkap

    Cabuli Teman Bermain Anak yang Masih Balita, Pria di Batam Ditangkap

    Jakarta –

    Pria berinisial SL (41), warga Kecamatan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mencabuli balita berusia 4 tahun yang merupakan teman main anaknya. SL ditangkap polisi di tempat kerjanya.

    “Pelaku SL telah diamankan pada Selasa (16/9). Pelaku diamankan saat tengah bekerja oleh Unit Reskrim Polsek,” kata Kapolsek Batu Aji, AKP Raden Bimo Dwi Lambang, dilansir detikSumut, Kamis (18/9/2025).

    Aksi bejat pelaku terungkap bermula dari kecurigaan orang tua korban. Kepada orangtuanya, korban bercerita diperlakukan tak senonoh oleh pelaku.

    “Saat ditanya, korban yang ketakutan menjelaskan bahwa dirinya diberi perlakuan tidak senonoh oleh pelaku SL yang merupakan ayah dari teman sepermainannya,” ujarnya.

    Ibu korban yang mengetahui kejadian yang menimpa anak perempuannya itu kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada ketua RT setempat. Oleh ketua RT, ibu korban disarankan untuk melaporkan kejadian itu ke polisi.

    “Atas saran Ketua RT, pelapor langsung membuat laporan resmi di Polsek Batu Aji pada bulan Agustus lalu. Laporan segera ditindaklanjuti oleh Unit Reskrim dengan melakukan penyelidikan dan gelar perkara,” jelas Bimo.

    Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan dua alat bukti yang cukup sehingga kasus dinaikkan ke tahap penyidikan. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah dua kali mencabuli korban saat bermain di rumahnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    (dek/dek)

  • Sejumlah Pasar Tradisional Pengelolaan Pasar Jaya Direvitalisasi Tahuh Ini

    Sejumlah Pasar Tradisional Pengelolaan Pasar Jaya Direvitalisasi Tahuh Ini

    JAKARTA – Perumda Pasar Jaya tengah melakukan revitalisasi pada sejumlah pasar tradisional di bawah pengelolaannya. Tahun ini, revitalisasi Pasar Hexagon, Pasar Sumur Batu, Pasar Kalideres, dan Pasar Kombongan juga selesai. Pasar Kombongan dijadwalkan segera diresmikan.

    Selain itu, sejumlah pasar sudah rampung dan beroperasi, seperti Pasar Jatirawasari, Jakarta Pusat dan Pasar Cilincing, Jakarta Utara pada tahun 2024.

    “Program revitalisasi diproyeksikan berlanjut secara bertahap di tahun-tahun mendatang. Pasar Jaya menargetkan pembangunan ini menjadi ruang penguatan ekonomi lokal sekaligus mendukung Jakarta menuju kota global dengan fasilitas publik yang modern, inklusif, dan berdaya saing,” kata Manager Humas Pasar Jaya, Fahrizal Irfan kepada wartawan, Rabu, 17 September.

    Perumda Pasar Jaya, diungkapkan Irfan, tengah memperkuat program revitalisasi dan pembangunan pasar sebagai upaya menjaga eksistensi pasar tradisional di tengah perubahan gaya hidup masyarakat.

    Strategi ini diarahkan untuk menjadikan pasar lebih modern, nyaman, dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan maupun platform belanja daring.

    Sepanjang 2023–2025, Pasar Jaya telah merampungkan pengecatan eksterior pada 67 pasar serta melakukan revitalisasi dan pembangunan di 12 pasar. Perbaikan meliputi fasilitas pendukung seperti parkir, drainase, sanitasi, hingga penataan kios agar lebih rapi, higienis, dan representatif.

    Tak hanya itu, fasilitas olahraga juga dihadirkan di 19 pasar, mulai dari lapangan futsal, badminton, hingga mini soccer. Pasar diharapkan tak lagi sekadar ruang jual beli, tetapi juga pusat interaksi dan aktivitas masyarakat.

    “Kami berupaya menjadikan pasar sebagai pusat ekonomi rakyat yang modern tanpa kehilangan jati dirinya. Revitalisasi ini membuat pedagang dan masyarakat dapat menikmati pengalaman berbelanja yang lebih nyaman, bersih, dan aman,” ujar dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa banyak pasar-pasar tradisional di Jakarta dalam keadaan kumuh dan belum dilakukan perbaikan atau revitalisasi.

    “Beberapa hari yang lalu kebetulan kami rapat khusus tentang pasar. Salah satu hal yang perlu dilakukan perbaikan memang harus diakui dari 153 pasar yang dimiliki oleh Jakarta, belum semuanya direvitalisasi,” kata Pramono di RSUS Budhi Asih, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa, 16 September.

    Pramono menyebut jajaran Pemprov DKI telah menggelar rapat untuk menampung aspirasi pedagang yang tergabung dalam asosiasi koperasi pedagang pasar. Kepada Pramono, mereka meminta agar pasar-pasar yang masih kumuh segera direnovasi.

    Oleh sebab itu, Pramono akan memerintahkan Perumda Pasar Jaya segera memetakan pasar yang diprioritaskan untuk direvitalisasi dan mulai melaksanakan pembenahan.

    “Kemarin kita juga sudah ketemu kooperasi pedagang dan mereka juga meminta untuk dilakukan renovasi atau optimalisasi dari yang ada, tetapi mereka juga meminta agar fasos fasum yang ada di pasar tidak digunakan oleh pasar jaya untuk berjualan. Itu sudah saya setujui, maka renovasi akan segera kami lakukan,” ucap Pramono.

  • Legislator Dukung Ide 1 Orang 1 Akun Per Medsos: Marak Hoax Ancam Demokrasi

    Legislator Dukung Ide 1 Orang 1 Akun Per Medsos: Marak Hoax Ancam Demokrasi

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, menyampaikan dukungannya terhadap usulan ide satu orang satu akun di setiap platform media sosial (medsos). Andina menilai maraknya akun palsu hingga hoaks di medsos menjadi ancaman bagi demokrasi.

    “Kita tidak bisa menutup mata terhadap maraknya akun palsu, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi daring yang kini menjadi tantangan nyata. Hal ini tidak hanya mengancam kualitas demokrasi, juga dapat mengganggu serta berdampak kepada pelaku UMKM yang menggunakan platform media sosial yang tertutup algoritmanya oleh akun-akun yang viral,” kata Andina kepada wartawan lewat pesannya, Rabu (17/9/2025).

    Namun, Andina mengingatkan penerapan kebijakan itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai, kata dia, kebijakan itu justru membatasi hak kebebasan berekspresi.

    “Kebijakan ini harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan digital dengan perlindungan hak kebebasan berekspresi warga negara, sehingga masyarakat tidak merasa dibatasi,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Andina menjelaskan sebenarnya platform besar seperti Meta sudah memiliki klasifikasi personal account dan business account. Namun, implementasi di lapangan kerap kecolongan karena akun bot dan buzzer masih mudah bermunculan.

    “Regulasi nasional harus memperkuat klasifikasi akun tersebut agar lebih terjaga, sehingga tidak ada celah bagi bot maupun buzzer. Penting juga memastikan bahwa akun usaha, khususnya milik UMKM, tidak ikut terjerat aturan yang salah sasaran,” jelasnya.

    Fraksi NasDem juga menekankan bahwa dukungan terhadap kebijakan satu nama satu akun, akan relevan jika penerapannya tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha. Platform media sosial diharapkan mampu menghadirkan pengaturan yang memudahkan identitas usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, dan mendukung perkembangan ekonomi digital.

    “Kebijakan ini harus benar-benar ramah bagi UMKM dan kreator, sehingga tujuan menertibkan ruang digital bisa berjalan seiring dengan tumbuhnya ekonomi rakyat,” kata Andina.

    “Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem media sosial yang sehat, aman, berpihak pada kepentingan publik dan pelaku usaha, sekaligus tetap menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia,” imbuhnya.

    Ide 1 Orang 1 Akun Tiap Medsos

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya 1 akun di tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu.

    Hal ini disampaikan Bambang Haryadi saat sesi doorstop wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9). Bambang Haryadi menjawab pertanyaan mengenai isu liar di media sosial yang menyebutkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo–keponakan Presiden Prabowo Subianto–mundur dari anggota DPR RI demi kursi menteri.

    “Bahkan kami berpendapat bahwa, ke depan, perlu juga single account terintegrasi, jadi setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun di setiap platform media sosial. Kami belajar dari Swiss misalnya kan, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon, karena nomor telepon tersebut terintegrasi dengan fasilitas bantuan pemerintah, medsos, dan lain lain, “ujar dia.

    (maa/jbr)

  • Pemimpin Taliban Larang Wi-Fi di Provinsi Balkh Afghanistan untuk ‘Mencegah Amoralitas’

    Pemimpin Taliban Larang Wi-Fi di Provinsi Balkh Afghanistan untuk ‘Mencegah Amoralitas’

    JAKARTA – Pemimpin tertinggi Taliban mengeluarkan larangan akses Wi-Fi di salah satu provinsi Afghanistan untuk “mencegah amoralitas”.

    Keputusan yang diambil di Provinsi Balkh ini merupakan yang pertama sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021. Akibatnya, kantor dan rumah-rumah tidak memiliki Wi-Fi, meskipun internet seluler masih berfungsi.

    Haji Attaullah Zaid, juru bicara pemerintah provinsi, mengatakan “larangan penuh” tersebut diperintahkan oleh Pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada.

    “Langkah ini diambil untuk mencegah amoralitas, dan alternatif akan dibangun di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan,” katanya kepada Associated Press dikutip dari The National 17 September.

    Ia tidak menjelaskan mengapa Balkh dipilih atau apakah penutupan tersebut akan meluas ke wilayah lain di Afghanistan.

    Sebelumnya, pihak berwenang terkadang menangguhkan jaringan telepon seluler untuk mencegah peledakan bahan peledak, misalnya selama festival keagamaan.

    Seorang warga Balkh mengatakan, internet seluler lambat dan mahal, sehingga orang-orang di rumahnya membutuhkan Wi-Fi.

    “Memblokir internet di luar pemahaman saya di era yang begitu maju,” ujarnya.

    Diketahui, Taliban telah memberlakukan serangkaian pembatasan atas nama “moralitas” sejak merebut kekuasaan dari mantan pemerintahan yang didukung AS empat tahun lalu, khususnya yang berdampak pada perempuan dan anak perempuan.

    Undang-undang yang diberlakukan oleh Taliban memberlakukan aturan berpakaian, mewajibkan perempuan memiliki wali laki-laki, dan memisahkan laki-laki dan perempuan di ruang publik.

    Perempuan bahkan dapat dihukum karena bernyanyi atau berbicara di luar ruangan, dan laki-laki serta anak laki-laki juga menghadapi “aturan ketat” terkait penampilan mereka, kata para analis PBB.

  • Video: Produksi Kokain Meledak, Presiden Kolombia Kena Semprot AS

    Video: Produksi Kokain Meledak, Presiden Kolombia Kena Semprot AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat secara resmi telah mencabut sertifikasi strategi penanggulangan narkotika Kolombia dengan menuduh pemerintahan Presiden Gustavo Petro, gagal menekan budidaya tanaman koka dan produksi kokain.

    Selengkapnya dalam program Manufacture CNBC Indonesia (Rabu, 17/09/2025) berikut ini.

  • Menteri P2MI Siapkan Langkah Strategis Urai Penumpukan Roster CPMI Korsel

    Menteri P2MI Siapkan Langkah Strategis Urai Penumpukan Roster CPMI Korsel

    Jakarta –

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin menyampaikan langkah-langkah strategis untuk mengurai penumpukan roster penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan skema Government to Government (G to G) ke Korea Selatan (Korsel) di sektor service.

    Mukhtarudin menyebut dirinya memahami penumpukan Roster G to G Korsel yaitu pada sektor service harus diselesaikan dengan cepat. Menurut Mukhtarudin, penumpukan ini tidak hanya berdampak pada calon pekerja migran yang sudah lulus ujian, tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap tata kelola penempatan G to G.

    “Kami telah menyiapkan langkah-langkah strategis agar penempatan PMI ke Korea Selatan bisa berjalan lebih cepat dan transparan. Kami telah berkoordinasi dengan HRDK serta Atase Ketenagakerjaan Korea untuk mempercepat proses penempatan dan memastikan hak-hak calon PMI tetap terlindungi,” ujar Mukhtarudin, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/9/2025).

    Hal itu dikatakan Mukhtarudin saat menggelar rapat untuk membahas permasalahan penumpukan Roster G to G Korea Selatan sektor Service 2 di Kantor KemenP2MI.

    Dia menambahkan KemenP2MI telah menempuh sejumlah langkah strategis untuk mengurai penumpukan roster sektor service tersebut.

    Upaya itu meliputi pertemuan dengan Delegasi Ministry of Employment and Labor (MOEL) Korsel untuk menyampaikan usulan terkait penumpukan Roster G to G, koordinasi dengan EPS Center terkait dampak ekonomi domestik Korea, serta diskusi dengan Atase Ketenagakerjaan Korea untuk perluasan jabatan, lingkup pemberi kerja, dan wilayah kerja sektor service 2.

    “Kami ingin memastikan penempatan CPMI ke Korea Selatan berlangsung cepat, transparan, dan memberi kepastian hukum. Dengan sistem yang lebih terbuka, calon PMI dapat memantau sendiri prosesnya sehingga kepercayaan publik terhadap skema G to G tetap terjaga,” tegas Mukhtarudin.

    Selain itu, Mukhtarudin menyebut untuk meningkatkan kompetensi CPMI, KemenP2MI bekerja sama dengan HRDK untuk menyediakan website pembelajaran online, pelatihan Bahasa Korea gratis bersama King Sejong Institute, dan memanfaatkan CPMI dengan roster expired untuk mengikuti pilot project root industry. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan CPMI sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan industri di Korsel.

    “Kami berharap langkah-langkah ini dapat mengurai penumpukan roster khususnya pada sektor service secara bertahap, meningkatkan kompetensi CPMI, dan memastikan kebutuhan industri Korea Selatan terpenuhi dengan tenaga kerja berkualitas,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • KPK Ungkap Jual Beli Kuota Haji Bukan Hanya untuk Jemaah Tapi Antar Travel Agent

    KPK Ungkap Jual Beli Kuota Haji Bukan Hanya untuk Jemaah Tapi Antar Travel Agent

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik jual beli kuota khusus tidak hanya terjadi antara agen perjalanan atau travel agent dengan calon jemaah.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jual beli kuota haji khusus ternyata juga dilakukan antar travel agent. Temuan ini didapat saat penyidik mengusut dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama.

    “Pada praktiknya diduga jual beli kuota ini tidak hanya dilakukan oleh biro perjalanan haji kepada para calon jemaah tapi juga dilakukan antar biro perjalanan haji. Nah, itu kami akan melihat hal itu,” kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 17 September.

    Budi lebih lanjut mengungkap praktik jual beli kuota haji khusus ini bermula ketika Indonesia mendapat 20.000 jatah tambahan dari pemerintah Arab Saudi.

    Kuota haji ini kemudian dibagi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler. Proses ini disebut Budi tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Perundangan itu harusnya mengatur kuota haji tambahan dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

    “Artinya dengan adanya pemangkasan menjadi tidak signifikan di haji reguler yang antriannya sangat panjang itu, karena yang sedianya mendapatkan kuota 18.400 kalau 92 persennya dari 20.000 dengan splitting itu reguler hanya mendapatkan 10.000. 10.000 sisanya di khusus,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menyebut dugaan korupsi terkait kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama (Kemenag) akan memasuki babak baru. Dalam waktu dekat para tersangka bakal diumumkan karena proses yang berjalan menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.

    Sprindik umum tersebut menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Artinya, ada kerugian negara yang terjadi akibat praktik korupsi ini.

    Kerugian negara dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 ini disebut mencapai Rp1 triliun lebih. Jumlah ini tapi masih bertambah karena baru hitungan awal KPK yang terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

  • Banjir Rendam Kawasan Jalan Rasuna Said Malam Ini

    Banjir Rendam Kawasan Jalan Rasuna Said Malam Ini

    Jakarta –

    Hujan deras melanda Jakarta hari ini. Sebagian besar banjir mulai surut, namun masih ada titik yang tergenang air.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan update genangan air per pukul 20.00 WIB. BPBD mencatat saat ini genangan terjadi kawasan Jalam H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

    “BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di satu ruas jalan. Jalan H. R. Rasuna Said,” kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan dalam keterangannya, Rabu (17/9/2025).

    Yohan menjelaskan, banjir disebabkan oleh hujan yang melanda Jakarta. Adapun genangan di kawasan Rasuna Said mencapai ketinggian 15 cm.

    Di sisi lain, Yohan menyebut tiga ruas jalan sempat terendam banjir. Namun genangan telah surut. Berikut ruas jalan yang sempat terendam:

    1. Jalan Letjen MT. Haryono, Cikoko, Jakarta Selatan;
    2. Jalan Gatot Subroto, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
    3. Jalan Tegal Parang Selatan III, Jakarta Selatan.

    Yohan menyatakan pihaknya telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Selain itu juga mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

    “Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan,” imbau Yoan.

    “Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” pungkasnya.

    (ond/jbr)

  • BI Borong SBN hingga Rp217,1 Triliun

    BI Borong SBN hingga Rp217,1 Triliun

    JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, hingga saat ini Bank Indonesia secara aktif membeli Surat Berharga Negara sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 16 September 2025 mencapai Rp217,10 triliun. Dikatakan Perry, BI juga melakukan pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp160,07 triliun.

    “Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter,” ujar Perry dalam konferensi pers secara daring, Rabu, 17 September.

    Di sisi lain, BI juga terus memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan.

    Hingga minggu pertama September 2025, total insentif KLM mencapai Rp384 triliun, yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN dan BUSN masing-masing sebesar Rp170 triliun, BPD sebesar Rp38,5 triliun, dan KCBA sebesar Rp5,7 triliun.

    Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni Pertanian, Real Estate, Perumahan Rakyat, Konstruksi, Perdagangan dan Manufaktur, Transportasi, Pergudangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan Hijau.

    “Ke depan, kebijakan KLM akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui optimalisasi insentif pada sektor yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja serta selaras dengan program-program Asta Cita Pemerintah,” tandas Perry.

  • KPK Bakal Cek LHKPN Arlan Wali Kota Prabumulih

    KPK Bakal Cek LHKPN Arlan Wali Kota Prabumulih

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengecek laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Arlan yang merupakan Wali Kota Prabumulih. Pengecekan akan dilakukan untuk memastikan apakah harta yang dilaporkan telah sesuai atau tidak.

    Arlan sendiri menjadi sorotan terkait polemik pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah. Sorotan soal Arlan ini ramai di media sosial.

    “Kalau kita bicara soal kepatuhan LHKPN, tentu tidak hanya patuh soal waktu pelaporan tapi juga patuh terkait dengan isinya,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).

    “Apakah yang disampaikan sudah sesuai, sudah benar, sudah lengkap atau belum nanti akan dicek dari pelaporan LHKPN yang bersangkutan,” tambahnya.

    Budi melanjutkan, LHKPN menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi yang cukup efektif. Sebab, publik bisa melakukan pengawasan bagi pejabat negara.

    “Di situ peran-peran dari masyarakat untuk ikut mengawasi soal kewajaran ataupun kebenaran dari aset yang dimiliki, ya dari profilnya itu apakah sudah sesuai atau belum,” ucapnya.

    Adapun berdasarkan situs LHKPN KPK, Arlan memiliki harta kekayaan Rp 17 miliar. Kekayaan itu dilaporkannya pada 13 Agustus 2024 ketika mencalonkan diri sebagai Wali Kota Prabumulih.

    Berikut rincian kekayaan Arlan:

    – Sebanyak 18 bidang tanah dan bangunan di Prabumulih dan Ogan Ilir dengan total nilai Rp 5.871.750.000;
    – Sebanyak 12 kendaraan berupa mobil pikap, truk, hingga buldoser senilai Rp 4.921.000.000;
    – Harta bergerak lainnya: Rp 202.000.000;
    – Kas dan setara kas: Rp 8.007.987.046;
    – Utang: Rp 2.000.000.000.

    Total: Rp 17.002.737.046

    Diketahui, seorang kepala sekolah di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, disebut dicopot karena sudah menegur anak dari Wali Kota Prabumulih, Arlan. Terkait persoalan ini, Arlan pun telah memberikan klarifikasi.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih A Darmadi membantah soal alasan diberhentikannya Kepsek SMP 1 Prabumulih Roni Ardiansyah. Menurut Darmadi, kepala sekolah itu dimutasi karena tiga kasus.

    “Pertama Kasus chat mesum viral guru smp itu, kedua kasus lahar parkir berbayar yang bekerja sama dengan masyarakat, menurut pimpinan untuk anak anak sekolah jangan dipungut uang parkir lalu kasus anak wali kota saat hujan deras tidak boleh memarkirkan kendaraan yang mengantarnya ke lingkungan sekolah sehingga anak beliau kehujanan,” kata Darmadi melansir detikSumbagsel, Rabu (17/9).

    Arla sendiri menyampaikan permohonan maaf usai hebohnya persoalan pemberhentian kepala sekolah ini melalui akun media sosial Instagramnya @cak.arlan_official. Arlan menyebut ada beberapa informasi terkait persoalan ini yang dinilainya salah dan hoaks.

    “Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Wali Kota Prabumulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat Kota Prabumulih. Masalah berita-berita yang hoaks, di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoaks,” ujar Arlan, Selasa (16/9).

    Arlan mengatakan Kepsek Roni belum dipindah tugaskan ke sekolah lain. Arlan menyebut, hanya menegur kepsek tersebut karena ada permasalahan dengan siswa.

    “Saya belum memindahkan Pak Roni, saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah tidak betah di situ. Kasus itu sudah mencuat di media massa, maka saya sebagai Wali Kota Prabumulih memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni jangan sampai terjadi lagi, yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah satu minggu yang lalu,” jelasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ial/fca)