Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Yani Subekti akan Dukung Citanduy Waterway, Ini Syaratnya!

    Yani Subekti akan Dukung Citanduy Waterway, Ini Syaratnya!

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi II DPRD Banjar, Yani Subekti Permana, menyatakan dukungannya terhadap rencana wali kota terpilih, Sudarsono, untuk mengembangkan objek wisata baru di Sungai Citanduy yang dinamakan Citanduy Waterway.

    Dalam pernyataannya melalui sambungan telepon pada Rabu, 22 Januari 2025, Yani menekankan bahwa dukungannya akan diberikan dengan syarat bahwa pembangunan proyek tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

    “Saya mendukung program ini, asalkan pembiayaannya tidak membebani APBD Kota Banjar. Jika anggaran untuk pembangunan ini berasal dari pemerintah pusat, itu sangat baik. Jika harus menggunakan APBD Banjar, maka skema cost sharing-nya harus sesuai agar tidak membebani anggaran daerah,” ujar Yani.

    Yani menilai bahwa rencana pembangunan Citanduy Waterway adalah inisiatif yang positif dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kota Banjar.

    BACA JUGA:Sudarsono Angkat Bicara Terkait Kritik Program Citanduy Water Way

    “Harus ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, seperti terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

    Namun, Yani juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy terkait aspek teknis pembangunan. Sungai Citanduy berada di bawah kewenangan BBWS, sehingga kolaborasi ini sangat penting untuk kelancaran proyek.

    “Saya percaya bahwa kritik dan pro kontra yang muncul adalah hal yang wajar. Kritik tersebut harus dijadikan acuan dan evaluasi untuk memperbaiki rencana program ini,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Banjar terpilih, Sudarsono, telah memberikan penjelasan mengenai berbagai kritik yang dilayangkan terhadap rencana pembangunan Citanduy Waterway.

    BACA JUGA:Citanduy Waterway Tuai Pro Kontra, Ini Tanggapan Kritis dari Peneliti

    Ia menegaskan bahwa proyek ini, bersama dengan dua proyek besar lainnya, tidak akan dibiayai oleh APBD Kota Banjar. Sebaliknya, Sudarsono menekankan perlunya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.

    “APBD Kota Banjar akan difokuskan untuk infrastruktur, pendidikan, UMKM, dan bantuan sosial kepada masyarakat. Kami harus menggunakan anggaran yang ada secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Sudarsono pada Selasa, 21 Januari 2025.

    Sudarsono menambahkan bahwa rencana pembangunan Citanduy Waterway merupakan bagian dari upaya untuk memaksimalkan potensi wisata dan ekonomi di sekitar Sungai Citanduy. Proyek ini diharapkan dapat menarik investasi dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Banjar.

  • UKSW Siap Gelar Wisuda Periode I 2025, 827 Lulusan Meriahkan Acara Penuh Prestasi

    UKSW Siap Gelar Wisuda Periode I 2025, 827 Lulusan Meriahkan Acara Penuh Prestasi

    TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA – Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) akan menggelar Upacara Wisuda Periode I Tahun 2025, Kamis (23/1/2025) di Balairung Universitas.

    Momen istimewa ini akan menjadi perayaan bagi 827 lulusan yang dikenal sebagai Creative Minority untuk menandai pencapaian akademik mereka.

    Acara ini akan berlangsung dalam bentuk Rapat Senat Terbuka yang diikuti oleh lulusan dari berbagai jenjang mulai dari diploma, sarjana, magister, hingga doktor.

    Direktur Direktorat Akademik (DAK) UKSW, David Adechandra Ashedica Pesudo, S.E., M.Ak., menjelaskan bahwa prosesi wisuda akan dipimpin langsung oleh Rektor UKSW Prof. Intiyas Utami. 

    Acara ini akan dihadiri oleh sejumlah tamu kehormatan, termasuk Kepala LLDIKTI Wilayah VI dan Penjabat Wali Kota Salatiga. 

    “Rektor Intiyas akan mewisuda para lulusan secara langsung mulai pukul 08.30.”

    “Prosesi ini juga akan menjadi momen istimewa bagi para lulusan karena mereka akan didampingi oleh orangtua dan wali mereka,” ungkap David.

    Capaian akademik lulusan terbaik

    Prosesi wisuda kali ini diwarnai dengan sejumlah pencapaian membanggakan dari para lulusan.

    Pada jenjang Strata 1 (S1), Oktavyana Damanik, S.Pd., dari Program Studi (Prodi) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

    Tifanny Sischa Saputri, S.Psi., dari Prodi Psikologi Fakultas Psikologi, dan Valencia Vanessa, S.Kom., dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi (FTI).

    Ketiganya berhasil meraih Indeks Prestasi Tertinggi (IPT) dengan nilai 3,95.

    Di jenjang Magister (S2), sebanyak 14 lulusan berhasil meraih IPK sempurna 4.00.

    Di antaranya adalah enam lulusan dari Prodi Magister Sosiologi Agama Fakultas Teologi, yakni Andreas Fredriko, M.Si., Rio Sario Tamawiwi, M.Si., Alma Victoria Anastasia Lukas, M.Si., Dani Ariyanto, M.Si., Marfan Ferdinanda, M.Si., dan Otniel Aurelius Nole, M.Si.

    Selain itu, dari Prodi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Wiwik Suryani, M.M., juga mencatatkan prestasi serupa.

    Kemudian, dari Prodi Akuntansi FEB, penghargaan ini diraih oleh Rhismaya Okki Elsandi, M.Ak., Ranang Wisnu Bintoro, M.Ak., Yuliana Chintya Dewi Santoso, M.Ak., dan Mika Puspitasari, M.Ak.

    Tak ketinggalan, dari Prodi Magister Sains Data Fakultas Sains dan Matematika (FSM) melalui Yosia Adi Susetyo, M.Si.D., serta di Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum melalui Marcelino Ceasar Kishan, M.H., dan Prisilia Kornelia Moonik, M.H.

    Prestasi ini juga dilengkapi dengan capaian luar biasa di jenjang Doktor (S3), dimana Dr. Dony Ariyus dari Prodi Doktor Ilmu Komputer FTI dan Dr. Lina Sinatra Wijaya dari Prodi Doktor Studi Pembangunan Fakultas Interdisiplin (FId) berhasil meraih IPK sempurna 4.00.

    Sebagai tambahan prestasi gemilang, sebanyak 26 lulusan UKSW berhasil melakukan publikasi jurnal yang terbit di jurnal nasional dan internasional yang menjadi bukti nyata kontribusi akademik mereka.

    Salah satunya, Dony Ariyus berhasil menerbitkan jurnal berjudul “Enhancing Sentiment Analysis of Indonesian Tourism Video Content Commentary on TikTok: A Fasttext and Bi-LSTM Approach” yang terbit di jurnal SCOPUS Q2. 

    Selain itu, sebanyak 17 lulusan lainnya juga meraih pencapaian luar biasa dengan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), semakin menegaskan bahwa UKSW tidak hanya menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik tinggi, tetapi juga memupuk potensi inovatif yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Upacara wisuda ini bukan hanya perayaan kelulusan, tetapi juga penegasan komitmen UKSW dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).

    Melalui pelaksanaan pendidikan berkualitas (SDGs 4), berkurangnya kesenjangan (SDGs 10), dan kemitraan untuk mencapai tujuan (SDGs 17), UKSW terus menunjukkan perannya sebagai universitas yang berkontribusi bagi dunia. (*)

  • Pemkot Semarang Kirim Personil Bantu Evakuasi Korban Longsor di Kabupaten Pekalongan

    Pemkot Semarang Kirim Personil Bantu Evakuasi Korban Longsor di Kabupaten Pekalongan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Menunjukkan rasa solidaritas, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang mengirimkan tim Satpol PP unit K9 untuk membantu pencarian atau evakuasi korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pekalongan.

    Plt Kepala Satpol PP Kota Semarang, Marthen Stevanus Dacosta menuturkan, personil sejumlah enam orang dan dua ekor anjing pelacak dikerahkan untuk membantu pencarian korban yang masih tertimbun longsor serta untuk perbantuan logistik. 

    “Tim langsung berkoordinasi dengan Basarnas untuk terlibat dalam pencarian korban di Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Kami mengirimkan enam personil dan dua anjing pelacak untuk membantu menemukan korban baik yang selamat maupun yang meninggal,” kata Marthen, Rabu (22/1/2025). 

    Dia menjelaskan, tim berangkat jam enam sore dan harus menempuh perjalanan selama tujuh jam. Dikarenakan jalanan yang sulit ditempuh, tim beristirahat di polsek setempat sebelum memulai pencarian keesokan paginya. 

    “Proses pencarian diperkirakan berlangsung tiga hari melihat kondisi lapangan yang ternyata ada di dataran tinggi dan dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu, jika cuaca setempat mendukung maka akan ditambah waktu untuk proses pencarian korban,” imbuhnya.

    Sementara, hingga saat ini fokus tim K9 dan tim Polda Jawa Tengah adalah mempersempit ruang pencarian, dikarenakan luas area pencarian dan medan yang sulit untuk dijangkau. 

    “Untuk korban yang belum ditemukan ada 10 orang di tiga titik. Untuk titik yang di cafe masih kurang 8 orang atau mungkin bisa lebih, dikarenakan pada saat bencana banjir dan longsor terjadi, bebarengan dengan acara yang ada di cafe tersebut,” kata Marthen. 

    Satpol PP Kota Semarang juga mendapat dukungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan Kota Pemalang. Selain membantu pencarian korban, Satpol PP Kota Semarang juga memastikan dukungan logistik untuk memperlancar tugas di lapangan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk mendoakan keselamatan tim yang bertugas dan berharap korban cepat dievakuasi dan tidak ada korban lain,” pungkasnya. (eyf)

     

  • Viral Siswi SMA Jalani Tes Kehamilan di Sekolah, Dinas Pendidikan Buka Suara

    Viral Siswi SMA Jalani Tes Kehamilan di Sekolah, Dinas Pendidikan Buka Suara

    TRIBUNJATENG.COM – Sebuah video berdurasi 19 detik yang menarasikan bahwa siswi SMA di Kabupaten Cianjur menjalani tes kehamilan sempat viral di media sosial.

    Video tersebut memperlihatkan sejumlah siswi berseragam sekolah, ditemani guru, menjalani tes menggunakan tespek atau alat tes kehamilan di toilet.

    Video ini memicu berbagai reaksi dari warganet.

    Sebagian mendukung langkah tersebut sebagai bentuk antisipasi, namun banyak pula yang menganggap tindakan ini berlebihan. 

    Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberikan tanggapan terkait polemik tes kehamilan yang dilakukan di SMA Sulthan Baruna, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur.

    Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jawa Barat, Nonong Winarni, kegiatan yang bersifat privasi seharusnya tidak menjadi konsumsi publik.

    “Kami lebih menyoroti, mengapa hal tersebut sampai diunggah ke media sosial. Pasalnya, itu adalah aktivitas yang melibatkan hak privasi siswa.”

    “Seharusnya, cukup untuk kepentingan internal sekolah saja,” ujar Nonong kepada Kompas.com melalui telepon, Rabu (22/1/2025).

    Nonong menyayangkan tindakan pihak sekolah atau guru yang mengunggah aktivitas tersebut ke media sosial sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

    “Bisa jadi tujuannya baik. Namun, menjadi tidak baik jika program yang bersifat privasi itu diunggah ke media sosial, karena dapat mengganggu hak privasi siswa,” katanya.

    Menanggapi persoalan ini, pihaknya telah menyurati kepala sekolah terkait dan menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk lebih mengawasi dan mengedukasi para guru dalam menggunakan media sosial.

    “Instruksi ini tidak hanya berlaku bagi sekolah bersangkutan, tetapi juga untuk seluruh sekolah. Kepala sekolah, guru, dan siswa harus senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak semua hal dapat diunggah dan dijadikan konsumsi publik,” jelasnya.

    Ketika ditanya soal kebolehan tes kehamilan di sekolah, Nonong menjelaskan, hal tersebut merupakan kebijakan internal masing-masing sekolah.

    Namun, ia menekankan bahwa setiap kebijakan atau program harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak melukai perasaan siswa, serta bersifat edukatif.

    “Setiap sekolah tentu memiliki cara, strategi, dan metode untuk membangun pendidikan karakter siswanya, termasuk upaya preventif untuk mencegah pergaulan bebas,” ujarnya.

    “Jika kebijakan itu merupakan bagian dari program sekolah, silakan. Tapi, harus dilakukan secara tertutup, selektif, dan tidak mengganggu hak privasi siswa,” tambah Nonong.

    Nonong juga mengingatkan seluruh warga sekolah untuk berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. “Karena bagaimanapun, apa yang sudah disampaikan ke publik sulit untuk ditarik kembali,” imbuhnya. (*)

  • Fraksi PKS Tekankan Pemtingnya Keselarasan Raperda RPIK dengan Regulasi dan Kebutuhan Kota

    Fraksi PKS Tekankan Pemtingnya Keselarasan Raperda RPIK dengan Regulasi dan Kebutuhan Kota

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan penting terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK). 

    Raperda ini harus selaras dengan berbagai regulasi nasional dan daerah yang ada, serta mencerminkan kebutuhan dan potensi kota secara komprehensif.

    Anggota Fraksi PKS, Dini Inayati menekankan pentingnya keselarasan antara Raperda RPIK dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, terutama dalam hal pengaturan rencana pembangunan industri jangka panjang.

    Pihaknya juga menegaskan bahwa RPIK harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

    “Dalam hal tata ruang, Fraksi PKS menyoroti pentingnya Raperda RPIK supaya mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), yang hingga saat ini belum sepenuhnya rampung untuk seluruh Bagian Wilayah Kota (BWK) di Semarang,” terang Dini, Rabu (22/1/2025). 

    Dia menekankan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan industri, mengingat tekanan pada lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas industri.

    Fraksi PKS juga menyoroti ketidaksesuaian Pasal 6 ayat 3b dalam Raperda RPIK terkait penerbitan Izin Usaha Industri (IUI).

    Fraksi PKS meminta pemerintah kota untuk menyesuaikan ketentuan tersebut agar sejalan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, mengingat pentingnya menjaga konsistensi hukum dalam penerapan kebijakan.

    Selain itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui dukungan pembiayaan dan pelatihan. Mereka menekankan bahwa akses yang lebih baik terhadap pembiayaan dan pelatihan yang tepat dapat mendorong inovasi produk lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing IKM di pasar global.

    Dia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital masyarakat. 

    “Tren ekonomi digital yang semakin berkembang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital,” paparnya.

    Dia menilai, hal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Semarang.

    Dengan berbagai catatan dan sorotan ini, Fraksi PKS berharap Raperda RPIK yang diusulkan tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga mampu mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

    Raperda ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan pembangunan daerah, dan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial. 

    “Kami akan terus mendukung langkah-langkah yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Semarang,” ujarnya. 

    Sebelumnya, DPRD Kota Semarang membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas empat rancangan peraturan daerah (raperda). Empat raperda tersebut diantaranya raperda tentang keterbukaan informasi publik.

    Raperda ini merupakan inisiasi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Semarang. Sedangkan, tiga raperda lainnya merupakan inisiasi dari Pemerintah Kota Semarang, yakni raperda perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi perseroan terbatas, raperda penyertaan modal BUMD 2025 – 2029, dan raperda rencana pembangunan industri kota. 

    Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, empat pansus telah dibentuk untuk segera membahas raperda. Diharapkan, pembahasan bisa segera selesai karena masih ada raperda-raperda lain yang harus dilakukan pembahasan pada 2025 ini. 

    “Harapan kami dalam waktu yang sudah ditentukan, sudah dibahas bisa selesai. Dipersiapkan lagi raperda berikutnya. Dalam tahun ini pembahasan raperda sesuai yang direncanakan pemerintah maupun inisiatif teman-teman,” papar Pilus, sapaannya. (eyf)

  • Komisi D DPRD Kota Semarang Dukung Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini

    Komisi D DPRD Kota Semarang Dukung Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Komisi D DPRD Kota Semarang mendorong optimalisasi peran Pos PAUD sebagai pondasi penting dalam pendidikan anak usia dini.

    Implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menekankan pentingnya pendidikan yang bermuatan moral dan nilai karakter untuk menciptakan anak yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

    Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Siti Roika menyatakan, Pos PAUD merupakan wadah strategis untuk mengembangkan potensi anak sejak dini. 

    “Melalui penguatan kurikulum berbasis potensi lokal, peningkatan kompetensi pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, kami yakin Pos PAUD dapat menjadi wadah strategis untuk mengembangkan potensi anak sejak dini,” ujar Ika, sapaannya, Rabu (22/1/2025).

    Menurutnya, usia dini dianggap sebagai masa emas yang memerlukan pembekalan, baik untuk pertumbuhan maupun untuk perkembangan anak. 

    Oleh karena itu, Komisi D Kota Semarang turut mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memastikan seluruh anak di Kota Semarang mendapatkan akses pendidikan berkualitas, baik formal maupun nonformal khususnya bagi anak usia dini.

    “Anak-anak usia dini, terutama yang masih balita, berhak mendapatkan pendidikan yang berfokus pada pembentukkan karakter,” tambah Ika.

    Hal ini, lanjut dia, sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Karakter, yang menegaskan pentingnya perhatian terhadap perkembangan karakter anak usia dini.

    Komitmen Komisi D untuk memperjuangkan anggaran dan kebijakan yang mendukung pengembangan Pos PAUD bertujuan menciptakan generasi penerus yang cerdas, kreatif, berdaya saing tinggi, dan memiliki karakter kokoh.

    Dengan langkah ini, diharapkan Pos PAUD dapat terus menjadi ujung tombak pendidikan anak usia dini di Kota Semarang.

    “Kami di Komisi D akan terus berupaya memperjuangkan anggaran dan kebijakan yang mendukung pengembangan Pos PAUD,” tegas Ika. 

    Dia berharap, dengan dukungan yang diberikan Komisi D DPRD Kota Semarang nantinya akan akan mampu menciptakan generasi penerus yang cerdas, kreatif, berdaya saing tinggi, dan berkarakter kebangsaan yang kokoh. (eyf)

  • Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Sepakat Usulkan Peninjauan Ulang UMSK Ke Pj Bupati Jepara.

    Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Sepakat Usulkan Peninjauan Ulang UMSK Ke Pj Bupati Jepara.

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Dewan pengupahan Kabupaten Jepara sepakat mengajukan peninjauan ulang terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2025 ke Pemerintah Provinsi Jepara melalui Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta.

    Diketahui bahwa hari ini, Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara melaksanakan rapat untuk membahas pengusulan peninjauan ulang UMSK yang akan diajukan ke Pj Bupati Jepara nantinya akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025).

    Dari hasil rapat tersebut, Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara menyepakati untuk sektor satu menjadi 1,5 persen ditambah UMK 6,5 persen total menjadi 8 persen, sektor dua menjadi 1 persen ditambah UMK 6,5 total 7,5 persen, sedangkan sektor tiga 0,5 persen ditambah UMK 6,5 persen menjadi 7 persen.

    Padahal UMSK yang telah ditetapkan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, yaitu 13 persen dari UMK Jepara Tahun 2025 untuk sektor 1, 10 persen untuk sektor 2, dan 7 persen untuk sektor 3. 

    Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko mengatakan pihaknya melakukan rapat usulan peninjauan ulang untuk besaran UMSK tahun 2025.

    Dia menjelaskan bahwa dewan pengupahan ini atas kesepakatan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi dan pengusaha.

    “Tadi pagi kami melaksanakan rapat dewan pengupahan, itu tidak berdiri sendiri ada beberapa sudah di rencakan sebelumnya,” kata Edy Sujatmiko yang juga selaku Sekda Kabupaten Jepara.

    Dari hasil rapat tersebut kata dia, Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara sepakat mengajukan usulan peninjauan ulang besaran UMSK.

    “Pada akhirnya harus dilakukan rapat dewan pengupahan, kami siapkan. Alhamdhulilah kami sepakat untuk mengusulkan saran ke PJ bupati,” ucapnya.

    Edy menjelaskan bahwa pihaknya harus melakukan rapat usulan peninjauan ulang UMSK  2025 ini, lantaran adanya banyak protes dari para pengusaha tergabung Apindo dan Investor asing maupun pekerja yang tidak tergabung dalam serikat pekerja.

    “Setelah adanya pasca penetapan, dari 12-8 Januari, maka timbul lah beberapa surat dari Apindo atas keberatan tingginya UMSK.Setelah itu diikuti dari surat investor cina dan korea,” ungkapnya.

    Sebelum melakukan rapat hari ini, Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara pun sudah melakukan kanjian dampak UMSK 2025 jika diberlakukan.

    Dari kajian tersebut, pihaknya juga sempat berkomunikasi kembali dengan Apindo, investor maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah untuk memberikan kajian dampak UMSK 2025.

    Ketika memaparkan hal itu, Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara mendapatkan dampak UMSK 2025 yang lebih parah.

    “Kami mencoba komunikasi kembali dengan para pengusaha, justru kajian yang telah sempat disampaikan kajian tersebut lebih tinggi lagi. 32 perusahan tersebut paling tidak mengkerjakan 87 ribu orang, diprediksikan 7 ribu orang putus kontrak atau PKWT sampai 25 ribu sehingga total 30 persen,” jelasnya.

    Edy menegaskan bahwa kenaikan UMSK yang baru diusulkan untuk peninjauan ulang sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) hanya menyasar untuk usaha besar bukan UMKM.

    “KBLI sama khusus usaha disektor yang besar, tidak menyisir UMKM.Kami bukan membela pengusaha, tapi keberlanjutnya ekonomi masyarakat Jepara,” ungkapnya.

    Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Mayadina Rohmi Musfiroh mengatakan bahwa  keputusan ini memang harus diambil oleh Pemkab Jepara 

    ‘Jadi sepertinya keputusan di Pemkab hari ini adalah keputusan yang berat tapi harus diambil,” ucap mayadina.

    Menurutnya keputusan ini sudah berdasarkan dari hasil kajian, survei, dan data maupun masukan dari berbagai pihak yang telah didapatkan.

    “Kami sudah mempertimbangkan berbagai aspek, jadi kajian data insyaAllah kami mengambil keputusan sudah berbasi bukti, survei sudah dilakukan dan pertemuan langsung sudah dilakukan, surat yang masuk.InsyaAllah segala sisi sudah kami kaji, dari aspek rasionalitas, ilmiah, tapi memperhatikan fakta yang berkembang,” ungkapnya.

    Meskipun kata dia, keputusan ini cukup disayangkan oleh serikat pekerja, namun pihaknya ingin mempertahankan ekosistem perekonomian di Kabupaten Jepara.

    “Kami dengan berat hati sebetulnya, kami memahami perjuangan buruh mereka ingin nasib yang baik tapi kami berpikir keberlanjutan ekosistem usaha yang ada di Kabupaten Jepara,” tuturnya.

    Di sisi lain, Ketua Apindo Kabupaten Jepara, Syamsul Anwar menyambut baik adanya usulan peninjauan ulang besaran UMSK 2025.

    “Pada prinsip Apindo sangat mengapresiasi langkah ini.Dimana kami melihat pemerintah, betul memperhatikan keberlangsungan investasi di Kabupaten Jepara,”  kata Syamsul.

    Menurutnya kajian dampak UMSK 2025 yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara memang benar adanya.

    “Jadi resikonya kajiannya itu real, semenjak SK keluar kami bertemu dengan pengusaha yang paling berdampak tidak terhitung.Dampak keberlangsungan perekonomian di Kabupaten Jepara,” ungkapnya.

    Ia pun berterimakasih atas upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara.

    Dia ingin usulan peninjauan besaran UMSK 2025 ini benar bisa terealisasi.

    “Kami terimakasih nasib pengusaha di kabupaten Jepara bisa diperhatikan, kami berharap ini menjadi kenyataan sehingga para pengusaha maupun investor sekala besar maupun menengah bisa berinvestasi mengembangkan di Kabupaten Jepara,” pesannya. (Ito)

  • Video Detik-detik Mencekam Longsor Menimpa Rumah Carik di Petungkriyono Pekalongan

    Video Detik-detik Mencekam Longsor Menimpa Rumah Carik di Petungkriyono Pekalongan

    TRIBUNJATENG.COM,KAJEN – Berikut ini video Detik-detik Mencekam Longsor Menimpa Rumah Carik di Petungkriyono Pekalongan

    Seorang warga, Suyitno (70) menceritakan detik-detik terjadinya insiden bencana longsor dan banjir yang terjadi di Dukuh Nglilin, Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Senin (20/1/2025) malam.

    Suyitno bahkan menunjukkan lokasi rumah carik atau sekretaris desa yang menjadi rata akibat terbawa longsor.

    “Iya ini rumahnya pak carik. Itu di atasnya rumahnya pendeta, terbawa longsor,” katanya, Rabu (22/1/2025).

    Menurut Suyitno, saat terjadi longsor banyak suara teriakan di area rumah yang terkena longsor. 

    Warga desa yang mendengar suara itu langsung keluar dan membawa senter karena listri padam.

    Awalnya warga desa mengira ada orang yang terjatuh.

    Saat warga melihat, rumah pada roboh dan jalan tidak bisa untuk lewat.

    “Di bawah pada teriak, tolong, tolong. Rumahnya Pak Kodir yang di atas sudah tidak kelihatan, jadi kaya perbukitan,” ungkapnya. 

    Suyitno mengatakan, rumah yang terkena longsor di antaranya rumah sekretaris desa Sularso dan rumah pendeta Wahidi.

    “Pak pendeta itu ada dua orang, Pak Wahidi dan istrinya Ibu Ning. Lalu rumahnya pak carik, Pak Sularso, istri dan anaknya,” jelasnya.

    Sementara itu, Relawan Muhammadiyah Banjarnegara, Jaka Prasetyo mengatakan, rumah carik atau sekretaris desa yang terdampak lokasi dekat jalan. 

    Tetapi saat terjadi longsor terbawa lemparan longsor hingga jarak 500 meter.

    “Lemparan jarak longsor sekira 500 meter ke bawah,” katanya. (fba)

  • Pratama Gilang Cahya, Mahasiswa Unsoed, Masuk Timnas Handball untuk SEAHAF 2025

    Pratama Gilang Cahya, Mahasiswa Unsoed, Masuk Timnas Handball untuk SEAHAF 2025

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Pratama Gilang Cahya Ramadhan, mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani Angkatan 2021 Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), berhasil lolos seleksi nasional (seleknas) untuk bergabung dengan Tim Nasional Bola Tangan Indonesia.

    Ia akan berlaga di Kejuaraan Federasi Handball Asia Tenggara (SEAHAF) 2025 yang berlangsung di Thailand, 2-12 Februari 2025.

    Seleksi yang digelar oleh Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia (PB APTI) di GOR UNJ, 13-15 Desember 2024, diikuti oleh atlet-atlet dari berbagai provinsi yang sebelumnya tampil di PON Aceh-Sumut 2024.

    “Saya bangga bisa mewakili Indonesia di tingkat internasional. Seleksi ini sangat ketat, dan saya memaksimalkan kesempatan untuk membuktikan diri sebagai wakil Banyumas dan Jawa Tengah,” ujar Gilang.

    Gilang, yang mulai menggeluti olahraga handball sejak 2018 saat bersekolah di SMA Negeri 3 Purwokerto, terus mempersiapkan diri dengan latihan intensif bersama tim handball Banyumas untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan fisiknya jelang pemusatan latihan nasional (TC) di Jakarta.

    Prestasi Gilang di dunia handball mencakup Juara 3 IHF 2018 di Tangerang, Juara 1 Dulongmas Bola Tangan 2021 di Kebumen, Semifinalis PON Papua 2021, dan Juara 3 PON Aceh-Sumut 2024.

    Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, mengapresiasi pencapaian Gilang, seraya berharap keberhasilannya menginspirasi mahasiswa lain untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik.

    “Semoga Gilang menjadi teladan dalam hal komitmen, kedisiplinan, dan semangat memberikan yang terbaik,” ujar Rektor.

    Ketua ABTI Banyumas, Wikan Agung Winasis, juga memberikan apresiasi atas lolosnya Gilang ke tingkat internasional, seraya menegaskan pentingnya sinergi antara KONI dan Unsoed dalam mencetak atlet berprestasi.

    “Ini adalah bukti bahwa pembinaan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional telah menghasilkan atlet potensial yang mampu tampil di tingkat dunia,” ujar Wikan.

    Gilang berharap dapat memberikan yang terbaik bagi tim nasional handball Indonesia di SEAHAF 2025, sekaligus membawa pulang medali untuk Tanah Air.

  • Transaksi Parkir Elektronik di Kota Semarang Jadi Sorotan, Dianggap Belum Optimal, Ini Penyebabnya

    Transaksi Parkir Elektronik di Kota Semarang Jadi Sorotan, Dianggap Belum Optimal, Ini Penyebabnya

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Dishub Kota Semarang memberikan penyuluhan kepada juru parkir (jukir), Rabu (22/1/2025).

    Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan transaksi parkir elektronik yang selama ini dinilai belum optimal. 

    Kabid Parkir Dishub Kota Semarang, Gama Ekawira menyampaikan, penerapan parkir elektronik sedang mendapat sorotan dari berbagai pihak lantaran belum optimal.

    Belum optimalnya penerapan parkir elektronik pun karena masih ada juru parkir dan pengguna menggunakan transaksi tunai.

    “Kami coba beri penyuluhan agar bisa memperdalam regulasi, khususnya bagi juru parkir terkait penerapan parkir elektronik,” papar Gama Ekawira. 

    Dengan penyulugan ini, pihaknya berharap meningkatkan kemampuan juru parkir, sehingga akan berdampak pada penerapan parkir elektronik yang lebih optimal.

    Dari sisi pendapatan realtime, menurutnya, sudah ada peningkatan meskipun jumlahnya tidak terlalu besar.

    Dishub sudah memiliki 450 titik parkir elektronik.

    Pada 2025, Dishub Kota Semarang akan menambah 250 sampai 300 titik.

    Sementara, jumlah juru parkir resmi ada sekira 950 orang.

    “Tahun kemarin dari target Rp25 miliar, realisasinya baru 30 persen.”

    “Ada peningkatan sebelum diterapkan parkir elektronik,” ungkapnya.

    Gama menambahkan, Dishub Kota Semarang berupaya mendukung program pemerintah terkait meningkatkan pembayaran non tunai.

    Namun, kendala yang dihadapi di lapangan, sumber daya manusia atau juru parkir yang belum bisa optimal menggunakan aplikasi.

    Selain itu, masih banyak pengguna parkir yang dianggap belum siap menggunakan transaksi nontunai.

    “Kami coba optimalisasikan sistem dan aplikasi, karena untuk membayar nontunai juga butuh waktu daripada cash.”

    “Tapi, di sisi lain, masih banyak masyarakat yang lebih suka membayar tunai,” jelaznya

    Dia mencontohkan, penerapan wajib membayar nontunai di Jalan Depok dan Thamrin, pendapatan di pekan pertama setelah penerapan turun, tapi secara transaksi elektronik mengalami peningkatan.

    “Ini artinya, masyarakat atau pengguna parkir yang tidak punya non tunai memilih tidak parkir di ruas jalan ini,” ucapnya. (*)