Xcloud.id

Jenis Media: News

  • 3 Koleksi Uang Koin Kuno dengan Nilai Jual Tinggi di Tahun 2025

    3 Koleksi Uang Koin Kuno dengan Nilai Jual Tinggi di Tahun 2025

    JABAR EKSPRES – Koleksi Uang Koin Kuno diprediksi akan menjadi salah satu tren terpopuler di tahun 2025. Tak hanya menjadi incaran kolektor, koin jadul kini juga menarik perhatian generasi muda. Popularitas ini bahkan semakin melonjak setelah banyak influencer menjadikannya konten yang menarik. Dengan jumlah koin yang semakin terbatas, benda bersejarah ini kian bernilai sebagai barang koleksi yang eksklusif.

    Para treasure hunter (pemburu barang antik) menganggap kepuasan batin sebagai salah satu alasan utama di balik perburuan koin jadul. Namun, tak semua koin logam memiliki nilai jual tinggi. Ada tiga varian Uang Koin Kuno yang banyak peminatnya karena nilai sejarah, keunikan, dan potensi komersialnya. Berikut penjelasannya:

    Baca Juga: Harga Koin 25 Rupiah 1971 Ini Bisa Dijual Hingga Rp2,5 Juta, Benarkah?

    Koin Rp1.000 Bergambar Kelapa Sawit

    Diperkenalkan pada tahun 1996, Uang Koin Kuno pecahan Rp1.000 dengan gambar kelapa sawit ini menjadi buruan utama. Kombinasi dua corak warna khasnya membuat koin ini memiliki daya tarik visual yang unik. Tak hanya bernilai sejarah, harga koin ini bisa meningkat hingga puluhan bahkan ratusan kali lipat dari nominal aslinya.

    Koin Rp50 Bergambar Burung Cendrawasih

    Dirilis pada tahun 1971, koin pecahan Rp50 dengan gambar burung cendrawasih menjadi favorit para kolektor. Keindahan desainnya yang menggambarkan kekayaan fauna Indonesia menjadikannya barang koleksi bernilai tinggi. Berdasarkan pantauan di berbagai platform marketplace, harga satu keping koin ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

    Koin Rp500 Bergambar Melati

    Koin Rp500 dengan gambar bunga melati juga masuk dalam daftar incaran kolektor. Selain sering jadi bahan cincin perhiasan, koin ini memiliki daya tarik tersendiri sebagai barang antik. Harga koin ini di pasaran tergantung pada kondisi fisik dan tahun emisinya, tetapi umumnya bernilai tinggi.

    Baca Juga: Tukar Uang Kuno Indonesia Pake Motor Baru? Cek Tempat Penjualnya Di Sini!

    Tips Merawat Uang Koin Kuno agar Tetap Bernilai Tinggi

    Jika Anda memiliki Uang Koin Kuno , perlunya erawatan yang baik agar nilainya tetap tinggi. Berikut beberapa langkah sederhana:

  • Bandung Barat Jadi Pengirim Pekerja Migran Ilegal Terbesar Keempat di Jabar

    Bandung Barat Jadi Pengirim Pekerja Migran Ilegal Terbesar Keempat di Jabar

    JABAR EKSPRES – Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran ilegal (PMI) terbanyak di Jawa Barat (Jabar).

    Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Bandung Barat, periode 2024 hingga Januari 2025, sebanyak 68 warganya memilih bekerja sebagai PMI atau non-prosedural.

    Dari data tersebut, sedikitnya terdapat 7 negara yang menjadi pilihan para PMI Bandung Barat untuk bekerja diantaranya, timur tengah, seperti Arab Saudi dan Dubai. Sementara di kawasan Asia meliputi Malaysia, Taiwan, Jepang, dan Kamboja.

    Dengan jumlah tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai penyumbang pekerja migran ilegal ke-empat terbanyak di Jawa Barat.

    BACA JUGA: Menteri Abdul Kadir Karding Sosialisasikan Program Pekerja Migran di B-Universe

    Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnaker KBB, Dewi Andani mengatakan, rata-rata permasalahan yang dialami PMI ilegal di negara dimana mereka di berkerja cukup beragam, seperti tindakan kekerasan oleh majikan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga pembunuhan.

    Disnakertrans KBB juga mencatat dari 68 PMI ilegal, 11 orang diantaranya meninggal dunia. Kemudian lima diantaranya dikuburkan di Arab Saudi.

    “Ada TPPO, lalu juga ada di negara penempatannya dia mengalami kecelakaan kerja, gajih tidak dibayarkan itu akibat dari PMI ilegal. Jadi yang terdata itu memang berdasarkan laporan keluarga,” kata Dewi Andani saat dikonfirmasi, Kamis (23/1/2025).

    Dijelaskan pemerintah daerah hanya bisa mendeteksi PMI non-prosedural tatkala muncul permasalahan di tempat kerjanya.

    “Memang menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bandung Barat jadi salah satu penyumbang keempat terbesar PMI ilegal di Jabar. Ini diketahui setelah banyaknya laporan penelantaran, kekerasan, hingga hilang kontak,” ujarnya.

    Menurut Dewi maraknya PMI ilegal asal Bandung Barat dipicu karena rendahnya edukasi masyarakat serta tingginya desakan ekonomi. Warga Bandung Barat tak punya pilihan ketika berada dalam kondisi serba kekurangan atau dilanda masalah utang, baik ke bank emok atau pinjaman online.

    Maka, jalan pintas menjadi PMI ilegal terpaksa ditempuh karena menjanjikan gaji besar atau uang muka jaminan. Masalah lainnya ternyata banyak penyalur atau calo di setiap desa yang menawarkan bekerja di luar negeri secara instan dan mudah.

  • Perayaan HUT Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis, Boediono hingga Hendropriyono Turut Hadir – Page 3

    Perayaan HUT Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis, Boediono hingga Hendropriyono Turut Hadir – Page 3

    Sebelumnya, perayaan ulang tahun ke-78 Ketua Umum PDIP  Megawati Soekarnoputri digelar di Batu Tulis, Bogor pada Kamis (23/1/2025).

    Juru Bicara DPP PDIP M. Guntur Romli  menyebut acara digelar secara tertup dan sederhana. “Iya betul (Batu Tulis) tapi tertutup,” kata Guntur saat dikonfirmasi, Kamis (23/1/2025).

    Guntur menyebut, acara hanya dihadiri keluarga dan kenalan dekat saja. “Khusus keluarga,” kata dia.

    Diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP mengucapkan selamat ulang tahun kepada Megawati.

    “Beliau bukan hanya Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden Kelima RI. Bagi kami semua, Ibu Megawati sudah seperti Ibu kami sendiri. Kami bounded secara ideologi, spiritual, kesejarahan, dan juga dengan seluruh alam pikir, alam rasa, dan rekam jejak Ibu Mega yang dikenal sangat kokoh menjaga konstitusi dan demokrasi,” Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

    Menurut Hasto, syukuran Presiden ke-5 RI itu akan digelar sederhana dan dihadiri orang dekat saja.

    “Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri merayakan secara sederhana bersama keluarga, para sahabat, dan perwakilan kader-kader PDI Perjuangan,” ujarnya.

    Hasto menyampaikan, seluruh kader PDIP mendoakan agar Megawati sehat dan panjang umur. Para kader juga memberi kado berupa penanaman pohon.

    “Menjadi tradisi partai, kami memberi hadiah ultah dengan mempersembahkan gerakan menanam pohon dan merawat bumi yang dilakukan seluruh anggota dan kader partai. Kami diajarkan oleh Ibu Mega bahwa berpolitik itu menyentuh seluruh aspek kehidupan. Gerakan merawat bumi mengeskpresikan cinta kasih Ibu Mega terhadap pertiwi,” kata Hasto.

  • BCA Catat Laba Rp54,8 triliun di 2024, Melonjak 12,7%

    BCA Catat Laba Rp54,8 triliun di 2024, Melonjak 12,7%

    Jakarta, FORTUNE – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mampu mencatatkan Laba bersih senilai Rp54,8 triliun atau naik 12,7 persen di sepanjang tahun 2024. 

    Capaian itu ditopang oleh pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) BCA yang tumbuh 9,5 persen (yoy) menjadi Rp82,3 triliun pada 2024. Sedangkan, untuk pendapatan selain bunga BCA juga naik 10,2 persen (yoy) menjadi Rp25,2 triliun. Sehingga total pendapatan operasional sebesar Rp107,4 triliun atau naik 9,7 persen (yoy).

    “Kami melihat perekonomian domestik mampu bertumbuh, di tengah berbagai tantangan serta perubahan lanskap geopolitik global,” kata Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/1). 

    Ditopang korporasi, kredit BCA naik 13,8%

    Ilustrasi kartu ATM BCA berbasis chip (bca.co.id)

    Sementara itu, penyaluran Kredit bank dengan logo kelopak bunga ini mencapai Rp922 triliun atau naik 13,8 persen.  Pertumbuhan kredit BCA diikuti terjaganya kualitas pembiayaan perseroan dengan Rasio loan at risk (LAR) BCA membaik mencapai 5,3 persen pada tahun 2024, dibandingkan 6,9 persen pada 2023. 

    Bila dilihat lebih rinci, kredit korporasi tumbuh 15,7 persen (yoy) mencapai Rp426,8 triliun didorong oleh berbagai sektor. Kredit komersial naik 8,9 persen (yoy) mencapai Rp137,9 triliun, dan kredit UKM tumbuh 14,8 persen mencapai Rp123,8 triliun. 

    Sedangkan, total portofolio kredit konsumer naik 12,4 persen (yoy) menyentuh Rp223,7 triliun, ditopang KKB yang meningkat 14,8 persen (yoy) mencapai Rp65,3 triliun dan KPR sebesar 11,2 persen (yoy) menjadi Rp135,5 triliun. Outstanding pinjaman konsumer lain (mayoritas kartu kredit) tumbuh 12,8 persen (yoy) menjadi Rp22,9 triliun. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) BCA terjaga di angka 1,8 persen pada 2024. 

    DPK BCA tumbuh 4,4% topang CASA

    BCA gelar young community meet the fest/Dok BCA

    Di sisi pendanaan, dana giro dan tabungan (CASA) berkontribusi sekitar 82 persen dari total DPK yang tumbuh 4,4 persen mencapai Rp924 triliun. Jahja menyebut, himpunan itu didukung oleh ekspansi ekosistem transaksi perbankan yang terus-menerus membaik 

    Melalui kanal online maupun offline, total frekuensi transaksi BCA menyentuh rekor tertinggi, naik 21 persen (yoy) mencapai 36 miliar. Khusus untuk mobile banking dan internet banking, frekuensi transaksi mencapai 31,6 miliar, tumbuh 24 persen (yoy). 

    Untuk jumlah rekening nasabah BCA per Desember 2024 telah mencapai lebih dari 41 juta, tumbuh 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Jahja menambahkan, pningkatan CASA, volume transaksi, dan jumlah nasabah terwujud seiring inovasi berkelanjutan yang berfokus pada kebutuhan nasabah.

  • Prabowo Perintahkan Menteri hingga Kepala Daerah Efisiensi Belanja, Perjalanan Dinas Pemda Dipangkas 50 Persen – Page 3

    Prabowo Perintahkan Menteri hingga Kepala Daerah Efisiensi Belanja, Perjalanan Dinas Pemda Dipangkas 50 Persen – Page 3

    Tak hanya itu, Prabowo juga meminta pemerintah daerah (pemda) memangkas anggaran untuk sejumlah kegiatan. Salah satunya, anggaran perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen.

    Hal ini tertuang dalam diktum keempat Inpres Prabowo. Berikut bunyinya:

    Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

    1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar / focus group discussion.

    2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).

    3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

    4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur

    5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

    7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah

  • Gelar Ta’aruf, Perempuan Bangsa Miliki Semangat Keterbukaan – Page 3

    Gelar Ta’aruf, Perempuan Bangsa Miliki Semangat Keterbukaan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa menggelar ta’aruf di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis 23 Januari 2025. Menurut Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa periode 2024-2029, Nihayatul Wafiroh (Ninik) kegiatan bertujuan dalam rangka memperkuat silaturahmi sesama kader Perempuan Bangsa.

    “Syukur alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah banyak wajah-wajah lama yang kemarin malang melintang di tempat lain, Alhamdulillah hari ini kembali ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” kata Ninik kepada para kadernya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB ini menegaskan, Perempuan Bangsa memiliki semangat kebersamaan dan terbuka untuk semua golongan. Menurut dia, sebagai otonom dari PKB, Perempuan Bangsa sangat terbuka seperti PKB yang menjadi partai terbuka untuk semua agama untuk semua golongan.

    “Semangat kita adalah semangat kebersamaan terbuka untuk semua, jadi kita mencoba untuk mengakomodir banyak pihak. Ada yang dari Tionghoa, dari artis hingga pekerja sosial, akademisi hingga dokter,” tambah Ninik.

    Pada kesempatan itu, Ninik mengatakan, Perempuan Bangsa memiliki gerakan politik feminim. Artinya, Perempuan Bangsa harus bisa lebih maksimal dalam melayani masyarakat, khususnya urusan perempuan.

    “Perempuan Bangsa nantinya tidak hanya tujuannya bagaimana merebut power (kekuasaan) tapi juga bagaimana kita bisa maksimal melayani masyarakat kita dengan lebih baik lagi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut Ninik menyampaikan, Perempuan Bangsa akan meningkatkan perannya di masyarakat. Karena itu, Ninik mengajak para pengurus agar menyusun program-program andalan untuk melayani masya

    “Saya ingin ke depannya Perempuan Bangsa lebih bisa Go Public dan nantinya kita akan mengadakan Rapat Kerja (Raker) di bulan puasa sehingga bisa menyusun dan menyiapkan program-program andalan dan reguler,” dia menandasi.

  • Denda Rp18 Juta Per Kilometer Menanti Pemilik Pagar Laut di Tangerang – Page 3

    Denda Rp18 Juta Per Kilometer Menanti Pemilik Pagar Laut di Tangerang – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkap dua perusahaan yang mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan Pagar Laut Tangerang. Pagar laut itu berada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

    Rinciannya, HGB itu dimiliki perusahaan PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang. Selain itu, ada yang dimiliki perseorangan sebanyak 9 bidang. Totalnya ada 263 SHGB yang diterbitkan di lokasi tersebut.

    “Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agu Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sementara Sentosa sebanyak 20 bidang,” kata Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    “Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang, kemudian ada juga SHM Surat Hak Milik atas 17 bidang,” sambungnya.

    Panggil Kanwil Banten dan Badan Pertanahan Tangerang soal Penerbitan Sertifikat HGB

    Kementerian ATR/BPN telah meminta keterangan kepala Kanwil Banten dan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, mengenai terbitnya sertifikatHGB di kawasan pagar laut sepanjang lebih dari 30 km.

    Kanwil ATR/BPN Banten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang mengaku telah memberikan seluruh informasi dan bukti mengenai terbitnya sertifikat tanah di atas lautan tersebut.

    “Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten sudah memenuhi panggilan rapat bersama Kementerian ATR/BPN. Data, dan informasi seputar pemberitaan dimaksud yang telah dilaporkan atau disampaikan langsung ke Kementerian ATR/BPN,” ujar Kasubag Humas ATR/BPN Banten, Muti, melalui pesan elektroniknya, Selasa, (21/01/2025).

    Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepala ATR/BPN Banten dan Kabupaten Tangerang itu, kementerian akan melakukan investigasi penyebab terbitnya sertifikat HGB di lautan.

    “Kementerian ATR/BPN juga akan melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan koordinasi dengan dirjen teknis terkait, termasuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait,” kata Muti.

    Kantor ATR/BPN Banten belum mau berkomentar banyak mengenai terbitnya sertifikat HGB di atas laut yang telah dipagari tersebut. Begitupun mengenai rincian terbitnya surat tanah diatas laut itu, ATR/BPN belum mau memberikan keterangannya.

    “Data ini sudah disampaikan oleh Kanwil BPN Banten dan Kantah Kabupaten Tangerang dalan rapat internal dengan Kementerian ATR/BPN sebagai data investigasi awal Kementerian ATR/BPN, mohon ditunggu nanti hasilnya seperti apa nanti disampaikan oleh pusat,” jelasnya.

  • DPR Usulkan Revisi UU Pertambangan untuk Dukung Hilirisasi

    DPR Usulkan Revisi UU Pertambangan untuk Dukung Hilirisasi

    Jakarta, FORTUNE – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Pertambangan pada hari ini, Kamis (23/1). Revisi ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat pengembangan industri pengolahan mineral dan mengatur pemberian izin pertambangan kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan serta kelompok universitas.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan berkomitmen mempercepat pengembangan industri pengolahan mineral dan mendukung transisi energi di Indonesia. Ia pun berencana membentuk satuan tugas khusus yang akan menyusun rencana terperinci terkait sektor ini. 

    Pada rapat pleno DPR yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, anggota legislatif sepakat untuk memulai musyawarah formal yang akan membahas Revisi UU Pertambangan.

    Beberapa revisi yang diajukan dalam UU Pertambangan mencakup rencana untuk memberikan akses prioritas kepada perusahaan tertentu ke wilayah pertambangan dengan tujuan Hilirisasi. Perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ukuran investasi dan rencana untuk meningkatkan nilai tambah mineral serta menciptakan lapangan kerja, juga akan diprioritaskan dalam memperoleh izin tambang. 

    DPR juga mengusulkan agar organisasi keagamaan dan universitas diberi kesempatan untuk mengelola wilayah pertambangan bijih logam tertentu. Pemberian akses ini akan mempertimbangkan ukuran tambang, kemampuan lembaga untuk mengelolanya, serta rencana mereka untuk mengembangkan ekonomi dan pendidikan lokal di sekitar wilayah pertambangan.

    Pada 2024, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan organisasi keagamaan mengelola aset pertambangan sebagai sumber pendapatan. Meski dianggap kontroversial oleh beberapa pihak, langkah ini diinterpretasikan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok keagamaan yang selama ini memberikan dukungan politik. Kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini lebih berfokus pada imbalan politik daripada pada pertimbangan sektor ekonomi yang lebih luas.

    Selain itu, revisi yang diusulkan juga mencakup rencana untuk memprioritaskan wilayah pertambangan yang lebih kecil dari 2.500 hektar bagi usaha kecil dan menengah. Langkah ini diharapkan mendukung ekonomi lokal dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha kecil untuk terlibat dalam industri pertambangan yang pada gilirannya mendorong pemberdayaan ekonomi di daerah yang memiliki potensi pertambangan, sekaligus menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat.

    Secara keseluruhan, revisi UU Pertambangan yang diajukan oleh DPR bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri mineral dalam negeri dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, baik melalui pelibatan sektor keagamaan, universitas, maupun usaha kecil. Namun, kebijakan ini juga mendapat sorotan dari berbagai pihak yang mengkhawatirkan potensi dampak negatif dari konsentrasi kekuasaan di tangan kelompok tertentu.

  • Kuasa Hukum Bukalapak Bantah Klaim Utang dalam Gugatan PKPU oleh Harmas

    Kuasa Hukum Bukalapak Bantah Klaim Utang dalam Gugatan PKPU oleh Harmas

    JAKARTA – Kuasa hukum PT BUKALAPAK.COM Tbk (BUKA), Ranto Simanjuntak, menyayangkan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Harmas Jalesveva (Harmas) pada 10 Januari 2025. Menurutnya, gugatan tersebut tidak tepat secara hukum karena sengketa ini merupakan masalah perdata murni yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Niaga.

    Ranto menjelaskan bahwa sengketa ini masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk pengajuan PKPU. “Kami tegaskan bahwa klien kami tidak memiliki kewajiban utang jatuh waktu kepada Harmas. Sebaliknya, Harmas justru belum memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana deposit yang telah dibayarkan oleh BUKA,” ujar Ranto.

    Awal Mula Permohonan PKPU

    Permohonan PKPU ini bermula dari keputusan Bukalapak untuk tidak melanjutkan rencana penyewaan ruang kantor di Gedung One Belpark milik Harmas. Keputusan tersebut diambil karena Harmas dinilai melakukan wanprestasi dengan gagal menyerahkan ruang kantor sesuai target waktu yang disepakati. Selain itu, ruang yang diserahkan juga tidak layak pakai.

    Harmas mengakui bahwa mereka tidak dapat melanjutkan operasinya akibat permasalahan hukum yang dihadapinya. Operasional Gedung One Belpark telah terhenti sejak Juni 2018, yang menunjukkan ketidakmampuan Harmas untuk menyediakan ruang kantor yang layak. “Dengan berhentinya operasional Gedung One Belpark, sangat jelas bahwa pihak Harmas tidak dapat memenuhi komitmennya untuk menyerahkan ruang kantor kepada BUKA,” tegas Ranto.

    Kuasa hukum Bukalapak memastikan bahwa sengketa ini tidak berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. “Klien kami berada dalam posisi finansial yang sehat, likuid, dan kuat. Dengan pertumbuhan keuangan yang positif, Bukalapak mampu memenuhi seluruh kewajibannya kepada para pemangku kepentingan,” jelas Ranto.

    Ranto menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan proses hukum ini dan mengambil langkah tegas untuk melindungi kepentingan hukum serta reputasi Bukalapak. “Kami berkomitmen penuh untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan,” tutupnya.

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Jobstreet Gratiskan Iklan Loker

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Jobstreet Gratiskan Iklan Loker

    Jakarta, FORTUNE – Jobstreet By SEEK menghadirkan gerakan #NextMillionJobs demi menciptakan satu juta peluang kerja baru per tahun bagi masyarakat Indonesia. Melalui gerakan tersebut, perusahaan itu bermaksud membantu perusahaan memasang iklan lowongan pekerjaan secara gratis dan aman untuk posisi apa pun. 

    “[Program] ini memastikan peluang kerja lebih mudah diakses oleh semua pencari kerja melalui satu platform terpadu. Kami mengajak pemerintah dan sektor swasta untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja dan ekosistem ketenagakerjaan yang andal,” ujar Peter Bithos, Commercial Group Executive, Jobstreet by SEEK, di kantor JobStreet, Jakarta, Kamis (23/1). 

    Data Kementerian Ketenagakerjaan 2023 menunjukkan terdapat sekitar 463.000 lowongan pekerjaan yang tersedia di seluruh Indonesia.

    Jobstreet menyatakan inovasi iklan gratis yang diluncurkan pada Juli 2024 tersebut hingga saat ini telah berhasil meningkatkan jumlah Lowongan Kerja di luar Jawa hingga 60 persen selama lima bulan. Untuk itu, saat ini inovasi iklan tersebut disediakan ke seluruh Indonesia. 

    Sebagai konteks, Indonesia yang terhitung sebagai perekonomian terbesar ke-16 dunia saat ini ditargetkan meraih peringkat ke-5 secara global untuk menjadi negara maju.

    Dengan potensi populasi usia produktif muda (0-34 tahun) sebesar sekitar 159 juta atau 55,9 persen dari keseluruhan penduduk, Indonesia perlu memiliki tambahan 20 juta lapangan pekerjaan baru bagi generasi ini dalam 20 tahun ke depan.

    “Kami harap kontribusi ini dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Varun Mehta, Chief Operation Officer JobStreet Indonesia.

    Pada kesempatan sama, Wisnu Darmawan, Sales Director Jobstreet by SEEK, mengatakan iklan lowongan perusahaan dalam platform Jobstreet juga didukung oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI yang membantu iklan tersebut menjaring kandidat yang tepat: mulai dari mudah ditemukan oleh kandidat yang aktif mencari lowongan kerja serupa, hingga mampu menjangkau kandidat pasif melalui rekomendasi khusus.