Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Rumah Djan Faridz Digeledah, PDIP: Drama Kolosal KPK – Page 3

    Rumah Djan Faridz Digeledah, PDIP: Drama Kolosal KPK – Page 3

    Guntur menegaskan, KPK berutang penjelasan pada publik lantaran terkesan tidak akuntabel, proporsial dan menghormati HAM melalui tindakan tersebut. Sama halnya saat menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, KPK menyatakan penempatan caleg dan PAW Harun Masiku sebagai bukti dalam kasus suap yang dituduhkan.

    “Padahal apa yang disebut bukti itu bak jauh panggang dari api. Maka tak berlebihan kalau kami sebut ini sebagai modus pemidanaan yang dipaksakan, atau yang lebih dikenal sebagai kriminalisasi,” kata dia.

    “Tindakan KPK di atas semakin terkesan membuat drama terhadap kasus hukum yang dipolitisir, KPK seperti sedang berusaha keras mencari perhatian publik dan menggiring suatu opini setelah diserang dan terpojok serta dihujani citra negatif karena KPK mangkir pada sidang perdana Praperadilan Senin 21 Januari 2025,” Guntur menandaskan.

    KPK Bawa Tiga Koper dari Rumah Mantan Wantimpres Djan Faridz Terkait Kasus Harun MasikuKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz yang berlokasi di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, pada Rabu malam (22/1/2025). Penggeledahan terkait kasus buronan Harun Masiku.

    Dari hasil geledah, penyidik KPK membawa tiga koper dari rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Dilansir Antara, para penyidik KPK keluar dari rumah Djan Faridz pada pukul 01.05 WIB dini hari dengan membawa dua koper berukuran sedang dan satu koper berukuran kecil.

    Selain itu, para penyidik juga membawa barang bukti lain berupa satu kardus dan satu tas jinjing (totebag).

    Berdasarkan informasi yang didapat di lapangan, KPK mulai melakukan penggeledahan sekitar pukul 20.00 WIB, dengan menggunakan delapan mobil SUV berwarna hitam.

    Penggeledahan di rumah Djan Faridz dibenarkan oleh pihak KPK. “Benar, pada giat penggeledahan perkara tersangka HM,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu malam, dilansir Antara.

    Tessa mengatakan dirinya belum bisa memberikan penjelasan lebih detail tentang kegiatan penyidikan tersebut karena proses geledah masih berlangsung.

    Munculnya rumah di Menteng yang diketahui milik Djan Faridz adalah hal baru dalam pengungkapan keberadaan buronan Harun Masiku. Padahal, Harun sendiri sudah hilang selama lima tahun lamanya.

     

  • Mensesneg Sebut Inpres Efisiensi APBN untuk Tambah Anggaran MBG

    Mensesneg Sebut Inpres Efisiensi APBN untuk Tambah Anggaran MBG

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Efisiensi itu dimungkinkan untuk memprioritaskan penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Nanti kita lihat ya (indikasi pangkas anggaran untuk biayai MBG). Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini alhamdullilah Makan Bergizi Gratis sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi,” kata Mensesnet Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Prasetyo mengatakan upaya pemerataan distribusi program MBG ke seluruh wilayah RI pada tahun ini berdampak pada anggaran. Dengan begitu, dia membuka kemungkinan penghematan anggaran diprioritaskan untuk program tersebut.

    “Tentu ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program Makan Bergizi Gratis,” kata dia.

    Diketahui, Prabowo menerbitkan Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    (fca/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Megawati Ulang Tahun, Istana Sebut Prabowo Sudah Kirim Karangan Bunga – Page 3

    Megawati Ulang Tahun, Istana Sebut Prabowo Sudah Kirim Karangan Bunga – Page 3

    Sejumlah sahabat Megawati juga hadir, diantaranya Wapres RI ke-11 Boediono, mantan Mensesneg Bambang Kesowo, Mantan Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan mantan Kepala BIN Hendropriyono.

    Jajaran pengurus DPP PDIP juga tampak hadir dipimpin Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Ada Wasekjen Sadarestuwati, Adian Napitupulu, dan Y.Aryo Adhi Dharmo. Hadir Bendahara Olly Dondokambey dan Wakil Rudianto Tjen. Lalu Ketua DPP PDIP seperti Komaruddin Watubun, Yasona Laoly, Ahmad Basarah, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Yevri Sitorus, Ronny Talapessy.

    Selain itu, turut hadir Djarot Saiful Hidayat, Sri Rahayu, Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Sri Rahayu, dan Wiryanti Sukamdani. Ada juga Kepala Baguna PDIP Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito.

     

  • Padalarang Ditargetkan Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah di Bandung Barat

    Padalarang Ditargetkan Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah di Bandung Barat

    JABAR EKSPRES  – Pasca pembatasan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti, pengelolaan sampah yang selama ini diurus Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dilimpahkan ke kecamatan.

    Kewenangan ini sebelumnya sudah dikeluarkan Pemkab Bandung Barat pada tahun 2023 lalu pasca masa darurat sampah melanda Bandung Barat.

    Dalam intruksi tersebut menyebutkan, sebagian kewenangan pengelolaan persampahan selain dilimpahkan kepada Camat, Kepala Desa juga ikut bertanggung-jawab terhadap kebersihan di wilayahnya masing-masing.

    BACA JUGA: Kurangi Kemacetan, Metro Trans Jabar Hadir Dengan 8 Koridor di Kabupaten Bandung

    Berdasarkan data dari DLH Bandung Barat, sampah yang dihasilkan masyarakat setiap harinya mencapai 700 ton. Namun, dinas lingkungan hidup hanya mampu mengangkut 160 ton per harinya.

    Selain kesadaran, dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah, dinas juga masih kekurangan armada, serta minimnya tempat pembuangan sementara (TPS). Hal ini yang membuat sampah liar semakin berserakan di berbagai sudut kota.

    Tak terkecuali wilayah Kecamatan Padalarang. Seperti diketahui, Kecamatan Padalarang menjadi daerah dengan produksi sampah kedua paling besar di Bandung Barat setelah Kecamatan Lembang.

    BACA JUGA: Proyek Gedung Olahraga di Dispora Bandung Barat Ternyata jadi Temuan BPK!

    Berdasarkan catatan dari Kantor Kecamatan Padalarang, jumlah produksi sampah di wilayah ini mencapai lebih dari 7 ton per-harinya.

    Guna mengoptimalkan persoalan sampah. Masyarakat, serta penggiat lingkungan turut dilibatkan dalam mengatasi masalah itu.

    Berdasarkan data yang dimiliki Kecamatan Padalarang. Wilayah Padalarang hanya memiliki satu Tempat Pengolahan Sampah Recycle, Reduce, Reuse (TPS3R) yang berlokasi di Desa Tagog Apu.

    BACA JUGA: Dispora Bandung Barat Tidak Becus Kelola Anggaran Proyek Gedung Olahraga!

    TPS3R itu mengembangkan proses pengolahan sampah dari Gibrik (alat pemisah sampah organik dan anorganik) hingga bisa menjadi keripik sampah atau Refuse Derived Fuel (RDF).

    Sementara untuk bank sampah, Padalarang hanya memilik 2 unit aktif, dan 2 komunitas magot aktif.

    “Kami tengah upayakan optimalkan peran-peran mereka, terutama dalam pengelolaan sampah. Kita ingin menjadikan Padalarang sebagai daerah percontohan pengelolaan sampah yang baik dan mandiri,” kata Camat Padalarang, Agus Achmad, Kamis (23/1/2025).

  • DPRD Kabupaten Bogor Siap Gelontorkan APBD Demi Sehatkan Warga Lewat Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

    DPRD Kabupaten Bogor Siap Gelontorkan APBD Demi Sehatkan Warga Lewat Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

    JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara akan menggelontarkan APBD untuk menyukseskan program Asta Cita keempat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Asta Cita keempat yakni meningkatkan kualitas SDM dan kesehatan masyarakat. Khususnya, program pemeriksaan kesehatan gratis saat masyarakat berulang tahun.

    Program pemeriksaan demikian, akan terselenggara pada Februari 2025 mendatang. Dia menjelaskan, pada Februari nanti dana yang akan digunakan berasal dari pemerintah pusat.

    Kendati begitu, kata Sastra, pemerintah kabupaten bogor (pemkab) akan mendukung penuh program Asta Cita yang dicanangkan Presiden ke-8 RI.

    BACA JUGA: Pemkab Bogor Hadirkan Program Spesial Ulang Tahun, Cek Kesehatan Gratis

    “Hari ini masih pembiayaan dari pemerintah pusat, tapi nanti kedepan pemerintah kabupaten bogor dan dprd akan mensupoort kegiatan tersebut karena kegiatan ini adalah Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Sastra di Cibinong, Kamis (23/1).

    Menurutnya, pelayanan pemeriksaan gratis baru pertama kali terjadi pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Jadi pelayanan ke masyarakat dari tahun ke tahun, dari dulu belum ada program seperti ini, jadi kami dari DPRD sangat mendukung kegiatan ini,” lanjut dia.

    Meski dia bilang, akan menggunakan dana APBD untuk mendukung program itu. Sastra mengaku masih belum menghitung jumlah yang akan dikeluarkan.

    BACA JUGA: Pemkab Bogor Siap Subsidi Siswa ke Sekolah Swasta, Ini Syaratnya!

    Ia melanjutkan, akan melakukan kajian bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

    “Belum dihitung, karena ini baru ada surat edaran dari kemendagri dan dari kesehatan, nanti akan kita kaji bersama sama,” ucap Sastra.

    Sementara itu, Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri berharap dengan adanya program itu, dapat meningkatkan angka usia harapan hidup menjadi 75 tahun di Kabupaten Bogor.

    Nantinya, saat warga yang melakukan periksa kesehatan gratis akan diskrining secara keseluruhan.

    BACA JUGA: Targetkan Predikat Utama, Pemkot Bogor Susun RAD Kota Layak Anak Melibatkan Lintas Elemen dan Profesi

    “Apabila ada indikasi sakit, langsung bisa berobat sehingga bisa lebih sehat dan baik,” tutupnya (Reg/SFR)

  • BPJS Ketenagakerjaan dan OIKN Teken MoU Soal Perlindungan Pekerja di Ibu Kota Nusantara – Page 3

    BPJS Ketenagakerjaan dan OIKN Teken MoU Soal Perlindungan Pekerja di Ibu Kota Nusantara – Page 3

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi langkah OIKN yang memastikan seluruh pekerja di IKN memiliki proteksi jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, dengan hal itu, pekerja dapat bekerja keras dan bebas cemas karena risiko dari pekerjaan dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.

    “BPJS Ketenagakerjaan siap memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat pekerja di IKN dan melalui sinergi ini, kami akan terus meningkatkan layanan dan memastikan semua pekerja mendapatkan manfaat dari program-program baik ini,” ujarnya.

    Anggoro mengingatkan, seluruh pekerja agar memastikan diri memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan, karena perlindungan dari risiko kerja tidak hanya akan dirasakan oleh pekerja saja, namun juga bagi keluarga pekerja itu sendiri.

    “Kesadaran masyarakat pekerja menjadi sangat penting untuk sama-sama kita mencapai universal coverage dan ini langkah positif, BPJS Ketenagakerjaan dan OIKN memiliki komitmen yang sama, bagaimana kita menjadi bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera di Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.

    BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan lima rumah sakit di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, 11 rumah sakit serta 26 puskesmas di Kota Balikpapan untuk menjadi Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). Khusus di kawasan IKN, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan RS Mayapada dan RS Hermina.

    BPJS Ketenagakerjaan juga membuka 2 Unit Layanan yang terdapat di Ibu Kota Nusantara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

    Sepanjang tahun 2023 lalu, BPJS Ketenagakerjaan telah menangani 11 kasus kecelakaan kerja di kawasan IKN dengan total biaya perawatan sebesar Rp334 juta, serta tercatat 3 kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja meninggal dunia dengan total santunan yang telah diserahkan sebesar Rp573 juta.

     

    (*)

     

  • Petugas Lapas Tandatangani Komitmen Bersama dan Pakta Integritas Tahun 2025

    Petugas Lapas Tandatangani Komitmen Bersama dan Pakta Integritas Tahun 2025

    JABAR EKSPRES  – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjar, di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, secara resmi mencanangkan Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas untuk tahun 2025.

    Acara yang berlangsung pada Kamis, 23 Januari 2025, di halaman kantor Lapas Banjar ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural serta pegawai Lapas Kelas IIB Banjar.

    Kepala Lapas Banjar, Amico Balalembang, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen seluruh pegawai dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

    “Pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah nyata untuk memperbaiki pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan,” ungkapnya.

    BACA JUGA: Kurangi Kemacetan, Metro Trans Jabar Hadir Dengan 8 Koridor di Kabupaten Bandung

    Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen Lapas Kelas IIB Banjar dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

    “Dengan adanya komitmen ini, kami (Lapas Banjar) bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan,” kata dia.

    Selain itu, dalam acara tersebut juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara pejabat struktural eselon IV dengan Kepala Lapas Kelas IIB Banjar, serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara pejabat struktural eselon V dengan pejabat struktural eselon IV.

    BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Perawatan dan Santunan Korban Alfamart yang Ambruk di Kabupaten Banjar

    “Penandatanganan perjanjian kinerja ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 antara Kalapas Banjar dengan Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali,” katanya.

    Pakta Integritas yang ditandatangani berisi poin-poin penting yang menekankan pada pelayanan yang bebas dari pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan komitmen terhadap peningkatan mutu pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan.

    “Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan,” tambah dia.

    BACA JUGA: Sekda Kabupaten Bogor Hadiri Serah Terima Jabatan Danlanud ATS

    Dengan langkah awal ini, pihaknya berharap mampu menjadi teladan dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang bersih, transparan, dan profesional.

  • Sertipikat Legal Berupa Tambak Namun Menjadi Laut Karena Abrasi

    Sertipikat Legal Berupa Tambak Namun Menjadi Laut Karena Abrasi

    JABAR EKSPRES – Selain polemik penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Kabupaten Tangerang, teranyar ditemukan pula HGB di atas permukaan laut Sidoarjo, Jawa Timur.

    Terkait hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengaku terdapat tiga sertipikat yang terbit di desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

    “Dulu awalnya itu berupa tambak, ini kemudian saya cocokkan dengan peta before dan after, ternyata (setelahnya) berupa laut,” jelas Menteri Nusron kepada awak media sesaat sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Rabu (22/01/2025).

    Menteri Nusron menjelaskan secara rinci terkait rincian luasan dan masing-masing tahun HGB tersebut dikeluarkan. Adapun ketiga bidang tersebut memiliki total luas 656,85 hektare.

    “Tiga bidang itu luasnya 285,16 hektare; 219,31 hektare; dan 152,36 hektare. Sementara penerbitannya pada tanggal 2 Agustus 1996, 26 Oktober 1999, dan 15 Agustus 1996,” kata Menteri Nusron.

    Terkait status HGB ini, Menteri Nusron menyebut bahwa sertipikat ini legal karena dulunya berupa tambak, namun mengingat adanya kondisi perubahan alam dan berubah menjadi laut karena abrasi, pihaknya akan mengambil beberapa opsi untuk menyikapi ini.

    “Kalau kondisi begitu ini kan ada dua skenario. Skenario pertama, Bulan Februari dan Agustus tahun depan kan HGB-nya habis, itu tidak kita perpanjang. Atau berdasarkan Undang-undang juga memperbolehkan karena itu tanahnya sudah tidak ada karena ada abrasi jadi laut maka masuk kategori tanah musnah, bisa langsung kita batalkan,” pungkas Menteri Nusron.

  • Pemkab Bogor Hadirkan Program Spesial Ulang Tahun, Cek Kesehatan Gratis

    Pemkab Bogor Hadirkan Program Spesial Ulang Tahun, Cek Kesehatan Gratis

    JABAR EKSPRES – Pemkab Bogor berkomitmen untuk mewujudkan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ke empat yakni meningkatkan kualitas SDM dan kesehatan masyakrat.

    Pada program kesehatan masyarakat itu khususnya, akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis saat hari ulang tahun warga.

    Program pemeriksaan kesehatan tersebut berencana terlaksana pada awal Februari 2025 mendatang.

    BACA JUGA: Pemkab Bogor Siap Subsidi Siswa ke Sekolah Swasta, Ini Syaratnya!

    Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri mengatakan, bagi masyarakat yang sedang berulang tahun hanya melampirkan KTP dan datang ke sarana kesehatan setempat untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis.

    “Apabila ada indikasi sakit, langsung bisa berobat sehingga bisa lebih sehat dan baik,” kata Bachril di Kantor Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/1).

    Adanya program demikian, diharapkan dapat meningkatkan angka usia harapan hidup menjadi 75 tahun di Kabupaten Bogor.

    BACA JUGA: Pengamat Kebijakan Publik Sentil Pemkab Bogor Usai BTS Cibinong-Puncak Gagal Beroperasi

    Nantinya, sambung Bachril Bakri, saat warga yang melakukan periksa kesehatan gratis akan diskrining secara keseluruhan.

    Dia melanjutkan, masyarakat hanya perlu mendaftar secara online lewat aplikasi satusehat mobile.

    Tentunya, pendaftaran lewat cara tersebut sudah teringerasi dengan Dinkes dan Disdukcapil.

    “Serta masyarakat bisa mendaftarkan melalui sistem atau datang langsung ke sarana kesehatan puskesmas,” lanjutnya.

    BACA JUGA: Cegah PMK, Pemkab Bogor Suntikan 2.800 Dosis Vaksin pada Hewan Ternak

    Saat ini, Kabupaten Bogor menjadi yang pertama pada tingkat Jawa Barat dalam mengadakan rapat koordinasi pemeriksaan kesehatan gratis.

    ‘Menindaklanjuti arahan pak menteri kesehatan dan menteri dalam negeri untuk melakukan koordinasi dan kami sekarang melakukan rapat koordinasi kami minta narasumber dari Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya. (Reg/SFR)

  • Prabowo Bertolak ke New Delhi, Temui PM Modi hingga Hadiri Hari Republik India ke-76 – Page 3

    Prabowo Bertolak ke New Delhi, Temui PM Modi hingga Hadiri Hari Republik India ke-76 – Page 3

    Selain bertemu PM Modi, Prabowo diagendakan melakukan pertemuan dengan Presiden India, Droupadi Murmu. Dalam pertemuan itu, kata dia, akan ada sejumlah MoU yang akan disepakati Indonesia dan India.

    “Perjanjian perjanjian pertukaran MOU meliputi beberpaa bidang, meliputi bidang kesehatan, kebudayaan, keamanan, keselamatan maritim, serta pengembangan teknokogi dan digital,” tuturnya.

    Dalam kunjungan ke India, Prabowo juga diagendakan bertemu dengan tokoh-tokoh industri dan pengusaha yang berinvestasi di Indonesia. Dia menyebut sejumlah menteri telah bertolak ke India lebih awal untuk menyelesaikan beberapa MoU.

    “Saya juga akan bertemu dengan tokoh tokoh industri, tokoh tokoh pengusaha pengusaha dari india yang ingin investasi di Indonesia. Di situ juga hadir perwakilan dari Kadin kita,” ucap Prabowo.