Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Terungkap, Prabowo Sudah Gagas Makan Bergizi Gratis Sejak 2006 – Page 3

    Terungkap, Prabowo Sudah Gagas Makan Bergizi Gratis Sejak 2006 – Page 3

    Prabowo mengatakan makan bergizi gratis bertujuan agar anak-anak Indonesia menjadi kuat dan cerdas. Dia optimistis kemampuan akademis anak-anak akan meningkat kedepannya.

    “Ini adalah masalah strategis. Kita memperkuat masalah Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat harus cerdas harus semangat harus sekolah dengan baik. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita akan melihat peningkatan hasil kemampuan akademis anak-anak kita,” tutur Prabowo.

    Sebelumnya, jelang bulan suci Ramadan program Makan Bergizi Gratis dipastikan akan terus berjalan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    Dadan menyampaikan, mekanisme pemberian MBG di bulan Ramadhan akan sedikit berbeda dari hari-hari biasanya.

    “Untuk yang sekolah akan dibawa pulang untuk dikonsumsi saat buka, untuk yang puasa. Untuk pesantren makanan segar saat buka,” kata Dadan dalam keterangannya, Kamis 30 Januari 2025.

    Dia menambahkan, pemberian daging dalam program MBG akan diberikan tiga kali dalam satu bulan.

    “Daging akan diberikan tiga kali sebulan,” tambahnya.

    Seperti diketahui, program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar anak-anak sekolah. Ibu hamil dan balita juga termasuk dalam sasaran penerima manfaat program MBG.

    Hal ini sudah dipastikan dan diresmikan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/BKKBN, Wihaji, dengan Dadan Hindayana selaku Kepala BGN.

    Kolaborasi ini dibangun dalam rangka percepatan penurunan stunting dan pemenuhan gizi nasional sebagai bentuk realisasi intervensi berbasis pentahelix.

    Kedua instansi sepakat untuk melakukan kolaborasi intervensi terhadap Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang memiliki ibu hamil (bumil), ibu menyusui dan balita. Dengan konsentrasi pada pemenuhan gizi mereka.

     

  • Kronologi Kapal Basarnas Meledak di Ternate, 3 Tewas dan 1 Wartawan Hilang – Page 3

    Kronologi Kapal Basarnas Meledak di Ternate, 3 Tewas dan 1 Wartawan Hilang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapal RIB 04 milik Basarnas Kota Ternate dilaporkan meledak saat melakukan misi penyelamatan di Perairan Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara pada Minggu, 2 Februari 2025 malam.

    Tiga orang anggota tim penyelamat dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sementara seorang wartawan yang ikut dalam rombongan tim penyelamat ini dilaporkan hilang.

    Insiden kecelakaan laut ini dibenarkan oleh Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Maluku Utara Kombes Pol Azhari Juanda.

    “Benar, laka laut dalam rangka operasi SAR terhadap kapal ikan yang mengalami mati mesin yang dilaksanakan oleh Kantor SAR Ternate,” kata dia saat dihubungi, Senin (3/2/2025).

    Terpisah, Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdani menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut, berawal saat Kantor SAR Ternate menerima laporan dari masyarakat perihal dua orang nelayan yang mengalami insiden mati mesin di Perairan Desa Gita, Kecematan Oba, Kota Tikep.

    Saat itu, Kantor SAR Ternate melakukan Koordinasi dengan Tim SAR Dit Polairud Polda Malut untuk melakukan pencarian menggunakan Kapal RIB 04 milik Basarnas Ternate. Mereka bertolak dari Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate.

    “Terus kami memberangkatkan tim sejumlah 11 orang dengan menggunakan RIB 04 atau Rigid Inflatable Boat kami Itu terdiri dari 7 orang dari Basarnas, 3 orang dari Polair dan 1 orang dari media,” kata dia saat dihubungi, Senin (3/2/2025).

    Iwan menyebut, mereka yang ikut dalam operasi ini antara lain adalah Kasiops Basarnas Ternate M Syahran Laturua yang berperan sebagai Kepala Tim Pencarian.

    Kemudian, Fadli M Malagapi, Hamja Djirun, Darmanto Rauf, Ryan Azur Sakti Ali, Maretang, M Riski Esa yang tergabung dalam anggota rescue. Kemudian, Bripka Irwan Idris, Bripda Putra Nusantara Rustam, dan Bharatu Mardi Hadji dari Sar Polair Polda Maluku Utara serta wartawan Metro TV atas nama Sahril.

     

  • Setelah Menunggu 4 Jam, Warga di Tangerang Girang Mendapatkan Gas 3 Kg – Page 3

    Setelah Menunggu 4 Jam, Warga di Tangerang Girang Mendapatkan Gas 3 Kg – Page 3

    Antrean mengular masyarakat yang ingin membeli tabung gas 3 Kg terlihat di depan agen di Jalan Palem Raya, tepatnya depan Masjid Ar Royyan Cibodas, Kota Tangerang, Senin (3/2/2025).

    Panjangnya antrean terlihat sejak pukul 07.00 pagi tadi, padahal, agen yang biasanya sudah buka pukul 09.00 pagi, dikabarkan baru akan buka jam 12.00 siang nanti.

    Mayoritas yang antre adalah ibu-ibu yang mengaku sudah kesulitan mencari gas tabung 3 kg. Padahal gas tersebut peruntukannya untuk memasak lauk, air, ataupun kebutuhan sehari-hari.

    “Sudah susah dari minggu lalu. Bingung saya juga, pagi harus masak, terutama bekel anak-anak sekolah. Sekarang jadi harus beli lauk di luar, yang ada pengeluaran hari-hari jadi lebih besar,” keluh Santi, salah seorang ibu muda yang tengah mengantre.

    Terlihat kemacetan panjang akibat antrean puluhan emak-emak yang ingin membeli gas. Hal ini terjadi karena mereka mengantre sedikit memakan badan jalan dan kendaraan roda dua yang diparkir sembarangan.

    Salah satu pedagang katering asal Dumpit, Kelurahan Bencongan, Kabupaten Tangerang, Rudiyah memilih mengantre gas 3 kg yang jauh dari rumahnya. Lantaran di tempatnya sudah tidak ada lagi yang menjual gas.

    “Sudah enggak ada lagi yang jual. Terakhir beli Januari tanggal 20 an. Harganya juga dinaikin jadi 25 ribu. Setelah itu udah engga ada yang jual lagi,” kata Rudiyah.

    Rudiyah menyebut, dia telah mengantre sejak pukul 07.00 WIB. Namun, hingga kini agen tersebut belum juga beroperasi.

    “Dari jam 7, ngantrenya. Ini juga belum jelas ada atau tidaknya. Tapi ini baru dikasih tau bukannya jam 12 siang,” ujarnya.

     

  • Polres Jakarta Barat Tindak Lanjut Status Gedung Glodok Plaza Tidak Memenuhi Standar Keselamatan

    Polres Jakarta Barat Tindak Lanjut Status Gedung Glodok Plaza Tidak Memenuhi Standar Keselamatan

    JAKARTA – Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat segera melakukan pemanggilan terhadap PLT Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta terkait Gedung Glodok Plaza tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran sejak tahun 2023.

    Sampai saat ini, Polres Metro Jakarta Barat juga belum dapat mengungkap penyebab terjadinya kebakaran maut di Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat.

    Dalam insiden kebakaran tersebut, 14 orang warga dilaporkan hilang. 6 jenazah diantaranya berhasil teridentifikasi sebagai pengunjung dan karyawan tempat hiburan Tiyara di Glodok Plaza.

    Sementara terkait SOP standar keselamatan kebakaran gedung Glodok Plaza, polisi belum melakukan pengecekan meski sudah memeriksa pengelola gedung dan karaoke Tiyara.

    “Nanti kita akan tanya lagi untuk memanggil beliau, bagaimana SOP terkait antisipasi kebakaran maupun SOP yang dikeluarkan oleh Damkar,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan, Senin, 3 Februari.

    Selain itu, polisi juga akan memanggil pihak-pihak eksternal lainnya terkait penambahan saksi dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza.

    Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengungkap bangunan Glodok Plaza yang terbakar pada Rabu, 15 Januari lalu, tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran gedung sejak tahun 2023.

    Hal ini diketahui dari evaluasi berkala oleh Dinas Gulkarmat DKI Jakarta yang dijalankan setiap tahunnya.

    “Untuk kasus Plaza Glodok ini, itu memang pada tahun 2023 itu sudah kita nyatakan belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran,” kata Satriadi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 21 Januari.

    Salah satu persyaratan keselamatan kebakaran yang tak dipenuhi pada gedung Glodok Plaza adalah proteksi kebakaran di dalam gedung yang tidak berfungsi secara optimal.

    “Masalah berfungsi atau enggaknya kan itu menjadi tanggung jawabnya pemilik dan pengelola. Misalkan gini, saya periksa hari ini dia berfungsi. Sebulan kemudian, itu tidak berfungsi. Nah itu seharusnya tanggung jawab pemilik dan pengelola,” ujar Satriadi.

    Menurut Satriadi, pihaknya telah memberi peringatan kepada pengelola Glodok Plaza untuk memenuhi standar keselamatan gedungnya.

    Mulai dari memastikan tersedianya akses masuk petugas pemadam kebakaran ke dalam gedung, prasarana proteksi kebakaran aktif seperti APAR dan sprinkle harus berfungsi, penyusunan manajemen keselamatan kebakaran gedung, dan tersedianya dua tangga penyelamatan untuk evakuasi.

    “Jadi belum tentu pada saat kita periksa, pada saat itu baik. Kembali lagi menjadi tanggung jawab para pengelola dan pemilik untuk perawatan terkait dengan proteksi kebakarannya,” jelasnya.

  • KPK Periksa Siman Bahar, Dirut Loco Montrado yang Jadi Tersangka Korupsi Pengolahan Emas – Page 3

    KPK Periksa Siman Bahar, Dirut Loco Montrado yang Jadi Tersangka Korupsi Pengolahan Emas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Siman Bahar alias Bong Kin Phin selaku Direktur Utama (Dirut) PT Loco Montrado terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dan PT Loco Montrado.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama SB selaku Direktur Utama PT Loco Montrado,” tutur Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

    Direktur Utama PT Loco Montrado Siman Bahar sendiri hingga kini belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Diketahui, dia kembali ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dan PT Loco Montrado pada Senin, 5 Juni 2023.

    Awalnya, Siman Bahar sempat memenangkan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka pada Agustus 2021 lalu.

    Secara rinci, PN Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka terhadap Siman Bahar oleh KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/40/DIK.00/01/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Jo Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 23 Agustus 2021 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

  • PD Minta LPG 3 Kg di Pangkalan Dikaji Ulang: Yang Salah Bukan Penyaluran

    PD Minta LPG 3 Kg di Pangkalan Dikaji Ulang: Yang Salah Bukan Penyaluran

    Jakarta –

    Ketua DPP Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyoroti distribusi LPG 3 Kg mesti melalui pangkalan. Herman mengatakan aturan itu perlu dikaji ulang lantaran bisa menyulitkan masyarakat yang kesehariannya tak terlepas dengan produk ini.

    “Menurut saya ini harus dikaji ulang. Karena yang salah kan bukan persoalan penyaluran sampai tingkat penerima dikarenakan oleh aturannya. Misalkan aturannya harus sampai tingkat pangkalan, bukan,” kata Herman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Herman mengatakan alasan pemerintah meniadakan LPG 3 Kg di pengecer lantaran harga yang dipatok tak sesuai. Menurutnya hal itu mesti ditertibkan, bukan justru menghilangkan eceran LPG di warung-warung.

    “Tetapi ini kan oleh pelanggarannya. Misalkan sudah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET). Sekarang berapa? Rp 18.000 ya? Ya Rp 18.000 misalkan harga eceran tertingginya. Nah kemudian ditemukan harga tersebut naik di tingkat pengecer toko atau warung menjadi harga Rp 25 ribu,” ujar Herman.

    “Ya jelas memang melanggar terhadap harga eceran tertinggi. Justru ini yang harus ditertibkan. Bukan ditertibkan barang itu disalurkan melalui warungnya. Karena ini merupakan subordinasi dari pangkalan,” lanjutnya.

    Herman mengatakan wajar bila masyarakat menyebut ada kelangkaan LPG 3 Kg lantaran mesti disalurkan melalui pangkalan. Herman meminta pemerintah untuk mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat di daerah.

    “Maka itu ya, saat ini berita di berbagai tempat ada kelangkaan-kelangkaan ya pasti langka, karena dengan pelarangan terhadap penjualan gas LPG yang ada di warung-warung, toko-toko sebagai subordinasi dari pangkalan, ini juga pada akhirnya semua tidak bisa menyalurkan,” ucap Herman.

    “Oleh karena itu, ya pasti langka. Nah bukan masalah langka gas melonnya, tapi langka di warung-warungnya. Sehingga mereka harus membeli ke pangkalan. Namun demikian tentu harus dipertimbangkan oleh pemerintah, bukan hanya persoalan ketersediaan tapi juga keterjangkauan,” tambahnya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan tidak ada kelangkaan tabung gas LPG 3 kg. Sebab, Bahlil menyebut kebutuhan terhadap gas LPG 3 kg tahun 2024 dengan 2025 sama.

    “Kelangkaan daripada LPG itu sebenarnya enggak ada, enggak ada. Kenapa? Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025, volumenya sama, dan kami siapkan sekarang,” kata Bahlil kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).

    Bahlil menjelaskan yang terjadi saat ini bukanlah kelangkaan, tapi proses perubahan dari pengecer menjadi pangkalan. Menurutnya, pemerintah telah menganalisa dan menunjukkan bahwa masih terjadi kenaikan di tingkat pengecer yang memberatkan masyarakat.

    Dia mengatakan saat ini pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai jika membeli langsung di pangkalan.

    “Itulah kemudian kami berpikir bahwa harus masyarakat kita bagaimana mensosialisasikan ini, untuk ngambilnya jangan di pengecer, tapi di pangkalan. Supaya apa? Harganya tidak mahal, harganya sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah,” ucapnya.

    (dwr/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PKB Sebut Tata Ulang Niaga LPG 3 Kg Tidak Matang – Page 3

    PKB Sebut Tata Ulang Niaga LPG 3 Kg Tidak Matang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengecer LPG 3 kilogram (Kg) kini sulit memasok gas lantaran kebijakan baru pemerintah. Hal ini pun menuai polemik.

    Terkait hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah meminta tata ulang niaga elpiji dipersiapkan lebih matang sehingga tidak merugikan masyarakat. 

    “Kami menilai penataan ulang tata niaga LPG 3 kilogram tidak disiapkan secara matang sehingga memicu kepanikan masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir kami menerima laporan masyarakat jika mereka kesulitan membeli LPG 3 kilogram,” jelas dia dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

    Politikus PKB ini mengatakan, selama ini gas tersebut sudah dijual jauh di atas harga eceran tertinggi. 

    “Memang gas LPG 3 kilogram ini dikhususkan untuk warga kurang mampu dengan harga Rp12.000. Meskipun faktanya pengguna gas ini juga datang dari warga berkecukupan dan dijual di pasaran di kisaran Rp20.000-Rp25.000,” ungkap Imas.

    Dia juga memandang, penjualan melalui pangkalan resmi tersebut terkesan mendadak. Pasalnya, banyak masyarakat yang belum mendengar aturan tersebut.

    Imas juga mengkritisi, lsngksh pemerintah yang baru membuka pendaftaran bagi warga yang berniat menjadi pangkalan resmi.

    “Ini kan artinya terlambat, aturan pembelian di pangkalan resmi sudah diberlakukan, tetapi warga atau pedagang yang menjadi pangkalan resmi masih belum ditetapkan,” jelas dia.

    Imas menegaskan aturan pembelian elpiji melalui pangkalan resmi tidak boleh merugikan masyarakat. Selama ini pembelian LPG hingga tingkat pengecer banyak membantu masyarakat di mana mereka bisa 24 jam memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Meskipun harganya relatif mahal karena rantai distribusinya panjang keberadaan pengecer ini cukup membantu karena mereka standby 24 jam. Nah kalau di pangkalan resmi apakah bisa seperti itu,” pungkasnya.

  • Pemerintah Diminta Bergerak Cepat Pulangkan Paulus Tannos, Ini Alasannya – Page 3

    Pemerintah Diminta Bergerak Cepat Pulangkan Paulus Tannos, Ini Alasannya – Page 3

    Paulus Tannos akhirnya ditangkap. Tersangka korupsi megaproyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) itu dibekuk lembaga antikorupsi Singapura atau Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) pada 17 Januari 2025.

    Pemilik nama asli Thian Po Thjin itu sudah tiga tahun lebih jadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tepatnya sejak 19 Oktober 2021. Tannos berhasil melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP pada 2019.

    Tannos ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014–2019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik Husni Fahmi.

    Dalam pelariannya, Paulus Tannos mengganti identitas dan kewarganegaraan. Pada 2023, tim penyidik berhasil mendeteksi keberadaan Tannos di Bangkok. Namun KPK menemui kendala, karena Tannos sudah berganti kewarganegaraan dan menggunakan paspor Guinnes Bissau, salah satu negara di Afrika Barat. Sehingga pihak kepolisian Bangkok kesulitan memenuhi permintaan KPK untuk menangkap Tannos.

    Selanjutnya, pada November 2024, penyidik KPK mengajukan provisional arrest atas nama Paulus Tannos yang berkediaman di Singapura kepada pengadilan Singapura.

    Pengadilan Singapura menyetujui provision arrest atas nama Paulus Tannos yang bertempat tinggal di Singapura. Pada 17 Januari 2025, pihak CPIB melaksanakan penangkapan.

    Saat ini Paulus Tannos ditahan sementara di Changi Prison, Singapura. Penahanan merupakan mekanisme yang diatur dalam perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.

    Atas penangkapan tersebut, pihak KPK, Kementerian Hukum, Polri, dan Kejaksaan Agung langsung memulai proses pemenuhan berbagai dokumen dan persyaratan untuk segera memulangkan Tannos ke Indonesia.

  • Satu Anggota Polri Jadi Korban Meninggal Akibat Ledakan Kapal Basarnas di Ternate – Page 3

    Satu Anggota Polri Jadi Korban Meninggal Akibat Ledakan Kapal Basarnas di Ternate – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapal milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kota Ternate kecelakaan terjadi di perairan Gita, Kecamatan Oba, Ternate, Maluku Utara pada Minggu, 2 Februari 2025 malam.

    Insiden ini menewaskan tiga orang dari tim penyelamat, salah seorang di antaranya anggota Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Maluku Utara. Korban adalah Bharatu Mardi Hadji yang turut berada di Kapal RIB 04 milik Basarnas Kota Ternate.

    “Betul anggota Ditpolairud Polda Malut, Bharatu Mardi Hadji meninggal dunia,” kata Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdani saat dihubungi, Senin (3/2/2025).

    Iwan mengatakan, kejadian berawal saat tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Dit Polairud Polda Maluku Utara bersama media berangkat untuk mengevakuasi dua nelayan yang mengalami mati mesin di perairan Gita, Kecamatan Oba, Kota Ternate.

    Ketika itu, Kapal Basarnas yang ditumpangi tiba-tiba meledak. Akibat kejadian itu, seluruh penumpang terlempar ke dalam air, termasuk Kasiops Basarnas Ternate M Syahran Laturua yang kebetulan berada di atas kapal.

    “Pada saat perjalanan, kurang lebih 15-20 menit lagi sampai di lokasi. Tiba-tiba RIB (Rigid Inflatable Boat) kami terjadi ledakan, hampir seluruh penumpang di atasnya terlempar ke air,” ujar dia.

    Iwan menerangkan, Kasiops dan korban lain kemudian berenang dan berhasil kembali ke kapal RIB. Insiden ini segera dilaporkan ke kepala kantor.

     

  • Tito Sebut Kemendagri Pangkas Anggaran 2025 Capai 57 Persen, Termasuk Pengadaan ATK – Page 3

    Tito Sebut Kemendagri Pangkas Anggaran 2025 Capai 57 Persen, Termasuk Pengadaan ATK – Page 3

    Sebelumnya, adapun berdasarkan lampiran I file Surat Edaran yang diterima Liputan6.com, terdapat beberapa K/L yang melakukan efisiensi anggaran terbesar pada tahun 2025.

    Salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum, telah mengurangi anggaran sebesar 80% atau sekitar Rp 81 triliun dari pagu anggaran awal yang sebesar Rp 110 triliun.

    “(Efisiensi hampir) 80%, itu dari pagu Rp 110 triliun menjadi Rp 81 triliun,” ujar Diana saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Daftar 10 K/L dengan Efisiensi Anggaran TerbesarBerikut adalah 10 K/L dengan efisiensi anggaran terbesar:

    1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu Rp 110,95 triliun.

    3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 3,66 triliun atau 69,4% dari pagu sebesar Rp 5,27 triliun.

    4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga melakukan penghematan anggaran mencapai Rp 1,46 triliun atau 62,9% dari pagu sebesar Rp 2,33 triliun.

    5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 433,19 miliar atau 69,1% dari pagu Rp 626,39 miliar.

    6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyaratan melakukan penghematan sebesar Rp 6 miliar atau 66,4% dari pagu Rp 9,02 miliar.

    7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan penghematan anggaran hingga Rp 144,5 miliar atau 62,8% dari pagu sebesar Rp 229,9 miliar.

    8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 33,6 miliar atau 62,8% dari pagu anggaran Rp 53,49 miliar.

    9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp 27,6 miliar atau 62,6% dari pagu anggaran Rp 44 miliar.

    10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, melakukan penghematan anggaran hingga Rp 1,23 triliun atau 62,18% dari pagu Rp 1,99 triliun.