Xcloud.id

Jenis Media: News

  • LPG 3 Kg Sulit Didapat Masyarakat, Said Abdullah Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini – Page 3

    LPG 3 Kg Sulit Didapat Masyarakat, Said Abdullah Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini – Page 3

    Di sisi lain, Said membeberkan, mengenai kebijakan anggaran terkait dengan subsidi LPG 3 kg, pada APBN 2025, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyepakati alokasi subsidi LPG 3 kg sebesar Rp87,6 triliun atau lebih tinggi dari tahun pagu tahun 2024 sebesar Rp85,6 triliun dan volume subsidi LPG 3 Kg tahun 2025 sebesar 8,17 juta ton.

    “Anggaran untuk penyediaan volume LPG tersebut untuk menjamin pelaksanaan subsidi, jika LPG 3 kg tidak disubsidi oleh negara, maka harganya mencapai Rp42.750,” bebernya.

    “Pada tahun 2025 Banggar DPR menyepakati usulan pemerintah untuk menyubsidi Rp30.000 per tabung, sehingga harga dasar LPG 3 kg menjadi Rp12.750 dan ditambah dengan ongkos transportasinya yang di masing-masing daerah bisa berbeda,” jelas Said.

    Dirinya mencermati bahwa konsumsi LPG 3 kg mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan volume di tahun 2019-2022 sebesar 4,34 persen dengan distribusi masih terbuka.

    “Kemudian pemerintah menerapkan registrasi konsumen LPG 3 kg pada 2023 dan menunjukkan pengaruh positif dengan melambatnya pertumbuhan konsumsi volume LPG 3 kg dari 2022 ke 2023 atau bertambah 3,14 persen,” ujar Said.

  • Prabowo Siap Keluarkan PP Tetapkan HPP Gabah Kering Rp6.500 per Kilogram – Page 3

    Prabowo Siap Keluarkan PP Tetapkan HPP Gabah Kering Rp6.500 per Kilogram – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram. Dia menuturkan, harga ini juga berlaku bagi penyerapan yang dilakukan perusahaan swasta.

    Perum Bulog mendapat tugas untuk menyerap 3 juta ton beras pada Februari-April 2025 nanti sesuai harga yang ditetapkan tadi. Menko Zulkifli menegaskan perusahaan swasta juga harus ikut menyerap produksi beras lokal dengan harga yang sama.

    “Karena sudah diputuskan oleh pemerintah harga Rp 6.500, jadi swasta pun membeli harus dengan harga Rp 6.500,” kata Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Dia memberikan contoh penyerapan harus dilakukan di wilayah tertentu. Misalnya, beberapa perusahaan yang ada di Sumatera Selatan yang masih menyerap gabah kering panen dengan harga di luar yang ditetapkan.

    “Termasuk pabrik-pabrik besar seperti di Sumatera Selatan, ya itu membelikan karena enggak ada yang lain, hanya 4 yang nampung harganya masih di bawah,” dia menambahkan.

     

  • Prabowo Blak-blakan: Masalah Pangan Hidup Matinya Bangsa Indonesia

    Prabowo Blak-blakan: Masalah Pangan Hidup Matinya Bangsa Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak ke kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (3/1/2025). Kepala negara bicara mengenai sejumlah program strategis sektor pertanian.

    “Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan, adalah hidup matinya bangsa Indonesia,” kata Prabowo mengutip rekaman yang diterima CNBC Indonesia.

    “Saya ulangi masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, masalah survival kita sebagai bangsa,” sambungnya.

    Menurut Prabowo, jika Indonesia mau menjadi bangsa yang maju, maka urusan pangan harus aman. Sehingga dia meminta semua pihak untuk setiap pada tujuan swasembada pangan ini.

    “Saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia pada tujuan ini,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga bicara mengenai kesejahteraan petani. Menurutnya, petani hidup petani harus sejahtera, sehingga pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram.

    “Saya siapkan keluarkan PP. Saya tidak main-main ini. Ini adalah masalah kebangsaan,” kata Prabowo.

    Diketahui Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah menetapkan HPP Gabah Kering Panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025, yang menggantikan keputusan sebelumnya. Dalam keputusan itu, juga menghilangkan rafaksi harga gabah yang selama ini menjadi kendala dalam harga jual gabah petani.

    Menurut Prabowo, semua pengusaha di Indonesia harus untung, namun tidak bisa untuk mengambil untuk dengan cara seenaknya.

    “Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau ya sudah tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara ambil alih penggilingan padi,” kata Prabowo.

    Sehingga Prabowo meminta pada jajarannya untuk merumuskan langkah yang diambil untuk menetapkan HPP GKP sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kepala negara juga menegaskan Indonesia tidak ingin memakai sistem kapitalis bebas.

    “Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa. Kita tidak mau pakai sistem kapitalis bebas. Prinsip pasar iya, tapi tidak boleh seenaknya,” tutur Prabowo.

    (miq/miq)

  • Istana Dukung Larangan Jual LPG 3 Kg ke Pengecer: Agar Tepat Sasaran – Page 3

    Istana Dukung Larangan Jual LPG 3 Kg ke Pengecer: Agar Tepat Sasaran – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya tengah menata bagaimana LPG 3 kg yang dikonsumsi masyarakat bisa sesuai dengan batas harga yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai 1 Februari 2025.

    “Jadi yang pengecer justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dahulu,” ujar Yuliot saat ditemui beberapa waktu lalu.

    Artinya, ia menyebut pengecer LPG 3 kg bukan lenyap begitu saja. Mereka tetap bisa mendapat pasokan dan berjualan tabung gas melon, asal memiliki nomor induk berusaha (NIB) dengan mendaftarkan diri di sistem Online Single Submission (OSS).

    “Per 1 Februari, peralihan. Karena itu kan ada jeda waktu. Kita berikan untuk satu bulan, pengecer jadi pangkalan,” imbuh Yuliot.

    “Nomor induk berusaha itu kan diterbitkan melalui oss. Jadi perseorangan pun boleh. Itu bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar, kemudian masuk dalam skema OSS. Kita juga sudah integrasikan dengan sistem kependudukan di Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.

    Menurut dia, skema pendistribusian baru LPG 3 kg ini dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyaluran yang kerap tidak tepat sasaran.

    “Kita enggak ada istilah naik kelas. Mereka mendaftarkan saja. Justru dari pengecer kalau mereka jadi pangkalan, itu kan justru mata rantainya akan lebih pendek. Ini kan juga ada satu layer tambahan. Ini yang kita hindari,” kata Yuliot.

  • Prabowo Siap Keluarkan PP Tetapkan HPP Gabah Kering Rp6.500 per Kilogram – Page 3

    Prabowo Pangkas Total Anggaran PU, Komisi V: Pembangunan Infrastruktur Bakal Tersendat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal berbuntut panjang. Sejumlah pembangunan infrastruktur strategis dipastikan bakal tersendat.

    “Pengurangan anggaran Kementerian PU hingga lebih dari 60% pasti berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, bendungan, hingga irigasi. Kami tentu menunggu strategi baru pembangunan infrastruktur dari Pemerintah karena tidak mungkin pembangunan tanpa dukungan infrastruktur memadai,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai kebangkitan Bangsa Syaiful Huda, Senin (3/2/2025).

    Huda mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Kementerian PU jika terjadi pemangkasan anggaran sebagai dampak Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Dari Rp110 triliun anggaran Kemen PU di APBN 2025 dipangkas menjadi Rp29 triliun saja.

    “Kami telah menerima pemberitahuan dari Kementerian (PU) jika memang ada pemangkasan besar-besaran anggaran di sektor infrastruktur,” katanya.

    Pemangkasan anggaran di Kemen PU, lanjut Huda, menjadi penanda ada pergeseran strategi pembangunan di era Presiden Prabowo. Jika sebelumnya Presiden Jokowi bertumpu pada pembangunan infrastruktur sehingga alokasi APBN untuk Kemen PU begitu besar maka saat ini strategi tersebut tampak diubah.

    “Tentu ini menarik untuk ditunggu bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo dengan adanya pemangkasan besar-besar anggaran di Kemen PU,” katanya.

    Huda yakin jika pemerintah telah menyiapkan skema baru pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo menegaskan jika pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata kepada rakyat.

    “Pernyataan Presiden tersebut menjadi indikasi jika Pemerintah akan selektif dalam memilih proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu bisa jadi ada skema baru pembiayaan infrastruktur dengan tidak lagi bertumpu pada APBN,” kata Syaiful Huda.

     

  • Prabowo Pangkas Anggaran Infrastruktur, Ini Dampak yang Bisa Terjadi

    Prabowo Pangkas Anggaran Infrastruktur, Ini Dampak yang Bisa Terjadi

    JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyampaikan, sederet dampak yang bakal terjadi dari kebijakan pemangkasan anggaran infrastruktur di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyayangkan langkah pemerintah melakukan pemangkasan anggaran infrastruktur. Mengingat, belanja infrastruktur sendiri dinilai mampu mendorong belanja modal negara hingga menggerakkan roda perekonomian nasional.

    Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif terhadap kemajuan industri di berbagai sektor lainnya.

    “Kalau menurut saya, pemotongan anggaran infrastruktur seharusnya disayangkan karena belanja infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang,” ujar Esther kepada VOI, Senin, 3 Februari.

    Terlebih, kata Esther, pembangunan infrastruktur juga dapat mendorong investasi masuk ke Indonesia.

    Menurut dia, apabila sektor ini terabaikan, nantinya berisiko terjadi pelemahan daya saing hingga menyulitkan Indonesia untuk menarik minat para investor baik dalam maupun luar negeri.

    “Infrastruktur ini juga bisa mendorong investasi masuk ke Indonesia, seperti infrastruktur penyediaan air, listrik dan energi,” ucapnya.

    Dia tak menampik bahwa tujuan utama dari pemangkasan anggaran di sektor infrastruktur ini bertujuan untuk menyokong anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sepertinya fokus pemerintah saat ini ke program MBG,” imbuhnya.

    Sekadar informasi, sejumlah kementerian dan lembaga (k/l) di bawah Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) tercatat terdampak pemangkasan anggaran yang cukup signifikan.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang fokus membangun proyek-proyek infrastruktur dilaporkan terimbas pemangkasan anggaran hingga 80 persen atau sekitar Rp81 triliun dari total pagu Rp110,95 triliun. Dengan demikian alokasi anggaran Kementerian PU hanya tersisa Rp29,95 triliun.

    Lalu, Kementerian ATR/BPN juga terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp2,6 triliun dari pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp6,4 triliun. Adapun pemangkasan anggaran Kementerian ATR/BPN sendiri mencapai 35 persen dari total pagu.

    Selain itu, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp4,8 triliun atau sekitar 75 persen dari anggaran semula Rp6,3 triliun.

  • Cegah Kelangkaan LPG 3 Kg, Pemprov Jakarta Didorong Aktif Infokan Lokasi Pangkalan Resmi – Page 3

    Cegah Kelangkaan LPG 3 Kg, Pemprov Jakarta Didorong Aktif Infokan Lokasi Pangkalan Resmi – Page 3

    Terkait hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah meminta tata ulang niaga elpiji dipersiapkan lebih matang sehingga tidak merugikan masyarakat.

    “Kami menilai penataan ulang tata niaga LPG 3 kilogram tidak disiapkan secara matang sehingga memicu kepanikan masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir kami menerima laporan masyarakat jika mereka kesulitan membeli LPG 3 kilogram,” jelas dia dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

    Politikus PKB ini mengatakan, selama ini gas tersebut sudah dijual jauh di atas harga eceran tertinggi. 

    “Memang gas LPG 3 kilogram ini dikhususkan untuk warga kurang mampu dengan harga Rp12.000. Meskipun faktanya pengguna gas ini juga datang dari warga berkecukupan dan dijual di pasaran di kisaran Rp20.000-Rp25.000,” ungkap Imas.

    Dia juga memandang, penjualan melalui pangkalan resmi tersebut terkesan mendadak. Pasalnya, banyak masyarakat yang belum mendengar aturan tersebut.

    Imas juga mengkritisi, lsngksh pemerintah yang baru membuka pendaftaran bagi warga yang berniat menjadi pangkalan resmi.

    “Ini kan artinya terlambat, aturan pembelian di pangkalan resmi sudah diberlakukan, tetapi warga atau pedagang yang menjadi pangkalan resmi masih belum ditetapkan,” jelas dia.

  • Cek Prediksi Jadwal dan Syarat Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Cek Prediksi Jadwal dan Syarat Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan salah program pembiayaan studi bagi pelajar Indonesia dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi.

    Melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, KIP Kuliah dibuka setiap tahun dan diperkirakan akan dimulai bersamaan dengan jadwal seleksi perguruan tinggi.

    Pelajar yang tertarik untuk terdaftar sebagai penerima manfaat bisa melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftar yang memenuhi syarat bisa menerima manfaatnya.

    Agar tidak ketinggalan informasinya, simak jadwal dan syarat pendaftaran KIP kuliah 2025 yang bisa dipersiapkan terlebih dahulu.

    Syarat pendaftaran KIP Kuliah

    Terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelajar yang ingin mendaftar KIP Kuliah 2025. Berikut beberapa syarat utama bagi penerima KIP Kuliah 2025.

    Siswa SMA/SMK/MA/sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal dua tahun sebelumnya. Memiliki nomor induk siswa nasional (NISN), nomor pokok sekolah nasional (NPSN), dan nomor induk kependudukan (NIK). Alamat email aktif Calon penerima KIP Kuliah berasal dari keluarga kurang mampu yang bisa dibuktikan melalui dokumen KIP, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) atau swasta (PTS) sesuai ketentuan yang berlaku.

    Cara mendaftar KIP Kuliah

    Pelajar yang ingin mendaftarkan diri pada program KIP Kuliah 2025 bisa melakukannya secara online lewat situs kip-kuliah.kemendukbud.go.id. Berikut cara mendaftar KIP Kuliah yang bisa dijadikan petunjuk.

    Buka laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ lewat browser. Klik Akses Akun dan pilih Daftar Sekarang untuk mendaftarkan akun. Masukan informasi NIK, NISN, NPSN, dan alamat email aktif. Jika proses validasi berhasil, sistem akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Masuk ke halaman login lalu masukan nomor pendaftaran dan kode akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Anda akan diminta untuk mengisi formulir yang tersedia. ikuti seluruh prosedur yang ada. Di halaman KIP Kuliah, pilih jalur seleksi yang akan diikuti. Jika diterima, pihak universitas akan melakukan verifikasi data KIP Kuliah. Peserta KIP Kuliah yang berhasil lolos akan menerima manfaat berupa bantuan biaya kuliah dan hidup.

    Jadwal pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Selain syarat pendaftaran, jadwal menjadi informasi penting yang tidak boleh ketinggalan. Pelajar bisa mengakses jadwal pendaftaran KIP kuliah 2025 secara online melalui situs resminya atau cek via https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/siswa/pendaftaran/baru. Apabila pendaftaran dibuka, laman tersebut dapat diakses.

    Seiring dengan pembukaannya, tidak sedikit yang menanyakan kapan pendaftaran KIP Kuliah 2025 dibuka. Hingga saat ini rincian jadwal pendaftaran KIP Kuliah 2025 belum muncul di situs tersebut. 

    Berdasarkan keterangan di situs resminya jadwal KIP Kuliah 2025 akan segera diumumkan. Hal serupa juga diungkapkan oleh akun Instagram @sahabat.kipkuliah pada postingannya beberapa hari yang lalu.

    “Siap-siap pendaftaran KIP Kuliah 2025 akan dibuka beberapa hari lagi,” tulis akun @sahabat.kipkuliah dalam postingannya, dikutip Senin (3/2).

    Merujuk pada jadwal pendaftaran KIP kuliah sebelumnya, pembukaan biasanya dibuka satu hari sebelum atau bersamaan dengan pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

    Adapun estimasi jadwal pendaftaran SNBP 2025 berdasarkan jalur seleksinya, yaitu sebagai berikut:

    SNBP: 4-18 Februari 2025 SNBT: 11-27 Maret 2025 Jalur Mandiri: Juni 2025

    Demikian syarat dan pendaftaran KIP kuliah 2025 yang dikabarkan akan dibuka sebentar lagi. Pelajar yang tertarik mendaftarkan diri bisa mempersiapkan berbagai dokumen agar prosesnya berjalan dengan lancar.

    Pastikan juga untuk memantau laman resminya agar tidak ketinggalan informasi terbarunya!

  • Cek Prediksi Jadwal dan Syarat Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Cek Prediksi Jadwal dan Syarat Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan salah program pembiayaan studi bagi pelajar Indonesia dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi.

    Melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, KIP Kuliah dibuka setiap tahun dan diperkirakan akan dimulai bersamaan dengan jadwal seleksi perguruan tinggi.

    Pelajar yang tertarik untuk terdaftar sebagai penerima manfaat bisa melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftar yang memenuhi syarat bisa menerima manfaatnya.

    Agar tidak ketinggalan informasinya, simak jadwal dan syarat pendaftaran KIP kuliah 2025 yang bisa dipersiapkan terlebih dahulu.

    Syarat pendaftaran KIP Kuliah

    Terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelajar yang ingin mendaftar KIP Kuliah 2025. Berikut beberapa syarat utama bagi penerima KIP Kuliah 2025.

    Siswa SMA/SMK/MA/sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal dua tahun sebelumnya. Memiliki nomor induk siswa nasional (NISN), nomor pokok sekolah nasional (NPSN), dan nomor induk kependudukan (NIK). Alamat email aktif Calon penerima KIP Kuliah berasal dari keluarga kurang mampu yang bisa dibuktikan melalui dokumen KIP, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) atau swasta (PTS) sesuai ketentuan yang berlaku.

    Cara mendaftar KIP Kuliah

    Pelajar yang ingin mendaftarkan diri pada program KIP Kuliah 2025 bisa melakukannya secara online lewat situs kip-kuliah.kemendukbud.go.id. Berikut cara mendaftar KIP Kuliah yang bisa dijadikan petunjuk.

    Buka laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ lewat browser. Klik Akses Akun dan pilih Daftar Sekarang untuk mendaftarkan akun. Masukan informasi NIK, NISN, NPSN, dan alamat email aktif. Jika proses validasi berhasil, sistem akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Masuk ke halaman login lalu masukan nomor pendaftaran dan kode akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Anda akan diminta untuk mengisi formulir yang tersedia. ikuti seluruh prosedur yang ada. Di halaman KIP Kuliah, pilih jalur seleksi yang akan diikuti. Jika diterima, pihak universitas akan melakukan verifikasi data KIP Kuliah. Peserta KIP Kuliah yang berhasil lolos akan menerima manfaat berupa bantuan biaya kuliah dan hidup.

    Jadwal pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Selain syarat pendaftaran, jadwal menjadi informasi penting yang tidak boleh ketinggalan. Pelajar bisa mengakses jadwal pendaftaran KIP kuliah 2025 secara online melalui situs resminya atau cek via https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/siswa/pendaftaran/baru. Apabila pendaftaran dibuka, laman tersebut dapat diakses.

    Seiring dengan pembukaannya, tidak sedikit yang menanyakan kapan pendaftaran KIP Kuliah 2025 dibuka. Hingga saat ini rincian jadwal pendaftaran KIP Kuliah 2025 belum muncul di situs tersebut. 

    Berdasarkan keterangan di situs resminya jadwal KIP Kuliah 2025 akan segera diumumkan. Hal serupa juga diungkapkan oleh akun Instagram @sahabat.kipkuliah pada postingannya beberapa hari yang lalu.

    “Siap-siap pendaftaran KIP Kuliah 2025 akan dibuka beberapa hari lagi,” tulis akun @sahabat.kipkuliah dalam postingannya, dikutip Senin (3/2).

    Merujuk pada jadwal pendaftaran KIP kuliah sebelumnya, pembukaan biasanya dibuka satu hari sebelum atau bersamaan dengan pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

    Adapun estimasi jadwal pendaftaran SNBP 2025 berdasarkan jalur seleksinya, yaitu sebagai berikut:

    SNBP: 4-18 Februari 2025 SNBT: 11-27 Maret 2025 Jalur Mandiri: Juni 2025

    Demikian syarat dan pendaftaran KIP kuliah 2025 yang dikabarkan akan dibuka sebentar lagi. Pelajar yang tertarik mendaftarkan diri bisa mempersiapkan berbagai dokumen agar prosesnya berjalan dengan lancar.

    Pastikan juga untuk memantau laman resminya agar tidak ketinggalan informasi terbarunya!

  • Sempat Dicoret, 95.509 Siswa Kini Sudah Mendaftar Lagi untuk KJP Plus

    Sempat Dicoret, 95.509 Siswa Kini Sudah Mendaftar Lagi untuk KJP Plus

    Jakarta –

    Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut ada 95.509 siswa yang kembali mendaftar program KJP Plus usai sempat dicoret dari daftar penerima. Pendaftaran KJP Plus berlangsung hingga 6 Februari.

    “Berkaitan dengan khususnya 105.225 siswa pada tahap 2 tahun 2024 yang tidak mendapatkan KJP Plus, secara update kami sampaikan per 2 Februari 2025 yang sudah melakukan pendaftaran sebanyak 95.509 siswa atau kurang lebih 90,8 persen,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Sarjoko menyebut ada 9.716 siswa atau 9,2 persen yang belum mendaftarkan dirinya kembali. Dia mengatakan Disdik telah memperpanjang periode pendaftaran hingga 3 hari ke depan.

    “Berkaitan dengan timeline untuk KJP Plus ini sebagaimana kita informasikan sebelumnya, pendaftaran awal ini adalah periodenya di 13 sampai 24 Januari 2025. Tetapi dengan mempertimbangkan hal tersebut kami melakukan perpanjangan sampai tanggal 6 Februari 2025 ini dan harapan kami tentunya dari sejumlah 9.716 siswa yang belum mendaftar ini bisa segera untuk bisa melakukan pendaftaran melalui sekolah,” ujarnya.

    Dia mengatakan 9.716 siswa yang belum mendaftar itu terkendala saat melakukan input data. Dia mengatakan pihak sekolah juga masih menunggu dokumen dari orang tua siswa.

    “Dengan keterbatasan data yang masih belum disubmit oleh orangtua siswa. Jadi dalam hal ini sekolah pun juga masih ada beberapa dokumen yang perlu diminta kepada orang tua siswa,” ucapnya.

    Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Disdik DKI sebelumnya telah sepakat mengaktifkan kembali penerima KJP Plus yang sempat dicoret.

    “Insyaallah, akan cair paling lambat akhir Januari. Maka inilah perjuangan Komisi E semuanya,” kata Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhammad Thamrin dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).

    Dia mengatakan ada 105.225 status kepemilikan KJP Plus yang telah dicabut berdasarkan pemadanan data dan verifikasi Tahap II 2024. Mereka yang dicoret akan dipulihkan pada Januari 2025.

    Keputusan itu disepakati untuk memenuhi hak masyarakat Jakarta mendapatkan pendidikan yang layak. Penerima KJP Plus dan KJMU yang sempat diputus akan diaktifkan kembali di tahap I 2025.

    Adapun, data 105.225 penerima KJP tahap II 2024 yang sempat dicabut merujuk hasil verifikasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Sebanyak 15.545 di antaranya memiliki kendaraan roda empat dan atau aset dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp 1 miliar.

    (bel/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu