Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Kapal Basarnas Meledak, Pencarian Sahril Wartawan Metro TV Berlanjut – Page 3

    Kapal Basarnas Meledak, Pencarian Sahril Wartawan Metro TV Berlanjut – Page 3

    Kapal RIB 04 milik Basarnas Kota Ternate dilaporkan meledak saat melakukan misi penyelamatan di Perairan Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara pada Minggu malam 2 Februari 2025.

    Tiga orang anggota tim penyelamat dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sementara seorang wartawan yang ikut dalam rombongan tim penyelamat ini dilaporkan hilang.

     Insiden kecelakaan laut ini dibenarkan oleh Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Maluku Utara Kombes Pol Azhari Juanda.

    “Benar, laka laut dalam rangka operasi SAR terhadap kapal ikan yang mengalami mati mesin yang dilaksanakan oleh Kantor SAR Ternate,” kata dia saat dihubungi, Senin (3/2/2025).

    Terpisah, Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdani menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut, berawal saat Kantor SAR Ternate menerima laporan dari masyarakat perihal dua orang nelayan yang mengalami insiden mati mesin di Perairan Desa Gita, Kecematan Oba, Kota Tikep.

    Saat itu, Kantor SAR Ternate melakukan Koordinasi dengan Tim SAR Dit Polairud Polda Malut untuk melakukan pencarian menggunakan Kapal RIB 04 milik Basarnas Ternate. Mereka bertolak dari Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate.

    “Terus kami memberangkatkan tim sejumlah 11 orang dengan menggunakan RIB 04 atau Rigid Inflatable Boat kami Itu terdiri dari 7 orang dari Basarnas, 3 orang dari Polair dan 1 orang dari media,” kata dia saat dihubungi, Senin (3/2/2025).

    Iwan menyebut, mereka yang ikut dalam operasi ini antara lain adalah Kasiops Basarnas Ternate M Syahran Laturua yang berperan sebagai Kepala Tim Pencarian.

    Kemudian, Fadli M Malagapi, Hamja Djirun, Darmanto Rauf, Ryan Azur Sakti Ali, Maretang, M Riski Esa yang tergabung dalam anggota rescue. Kemudian, Bripka Irwan Idris, Bripda Putra Nusantara Rustam, dan Bharatu Mardi Hadji dari Sar Polair Polda Maluku Utara serta wartawan Metro TV atas nama Sahril.

  • Kesal Prabowo Memuncak! Pengusaha Diminta Jangan Korbankan Petani

    Kesal Prabowo Memuncak! Pengusaha Diminta Jangan Korbankan Petani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan khusus kepada para pengusaha penggilingan padi, bahwa untuk tidak selalu mengorbankan nasib petani demi keuntungan. Dengan cara membeli gabah petani dengan harga yang sudah ditentukan.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat sidak ke Kementerian Pertanian, Senin (3/2/2025). Merespons paparan yang diberikan oleh Ketua Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras) Sutarto Ali Muso.

    Saat itu Sutarto mengungkapkan bahwa pengusaha penggilingan padi sudah menyerap gabah dari petani dengan ketentuan harga yang diputuskan pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram. Namun ia mengakui ada beberapa kasus penggilingan padi yang membeli di bawah itu.

    “Tapi memang ada kasus-kasus yang masih di bawah Rp 6.500 (per kilogram), karena mungkin kaitannya dengan kadar air, kaitannya dengan rendemen dan sebagainya,” kata Sutarto.

    Kemudian, Prabowo langsung merespons keterangan yang diberikan Perpadi. Ia meminta kepada Kepala Dinas Pertanian di kabupaten, Kepolisian, hingga Komando Distrik Militer untuk terus melakukan pengawasan terhadap penggilingan padi.

    “Jangan selalu korbankan petani. Selalu dengan alasan kadar air lah, rendemen lah, kualitas lah, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan,” katanya.

    “Kali ini pemerintah akan bertindak. Saya mengimbau semua pihak, terutma dari teman-teman penggilingan padi,” sambungnya.

    Prabowo mengungkapkan sudah banyak penggilingan padi yang sudah menyesuaikan para harga yang baru. Namun tak menutup mata bahwa ada pihak-pihak yang mencoba “Bermain” dengan aturan pemerintah. Sehingga ia berjanji akan menindak tegas.

    “Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab, para pengusaha pun punya tanggung jawab,” katanya.

    Foto: Presiden Prabowo sidak ke Kementerian Pertanian. (Dok. Kementan)
    Presiden Prabowo sidak ke Kementerian Pertanian. (Dok. Kementan)

    Lebih lanjut, mantan menteri pertahanan ini menginginkan pengusaha mendapatkan untung dengan baik, dan punya tanggung jawab kepada masyarakat. Menurutnya HPP GKP yang ditentukan oleh pemerintah sudah bisa memenuhi dua unsur itu.

    “Kita sudah hitung dengan Rp 6.500 (penggilingan padi) juga sudah bisa untung. Terima kasih pak Sutarto,” katanya.

    Prabowo tak segan mengungkapkan, pemerintah siap mengoperasikan penggilingan padi jika para pengusaha penggilingan padi masih merasa keberatan. Ia juga mengundang para delegasi penggilingan padi untuk melakukan dialog bersama.

    “Kalau perlu pemerintah yang akan mengoperasikan penggilingan padi. Pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Saya bisa buka ribuan penggilingan padi. Daripada nanti yang mengoperasikan BUMN atau Bulog, lebih baik kita kerja sama. Semua pihak hidup dengan baik. menang-menang-menang. Petani harus menang, pengusaha harus menang. Konsumen juga menang,” tuturnya.

    (emy/mij)

  • Video: BRI Tutup Gelaran UMKM EXPO(RT) 2025 Dengan Prestasi Ciamik

    Video: BRI Tutup Gelaran UMKM EXPO(RT) 2025 Dengan Prestasi Ciamik

    Jakarta, CNBC Indonesia –PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), resmi menutup gelaran BRI UMKM EXPO(RT) 2025 pada akhir pekan lalu. Direktur Utama BRI, Sunarso menyatakan acara yang digelar selama 30 Januari hingga 2 Februari di Ice BSD City, Tangerang ini mencatatkan 63 ribu pengunjung dan total deal untuk ekspor atau kesepakatan business matching ditaksir mencapai kisaran USD 90 juta atau lebih dari Rp 1,5 triliun.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 03/02/2025) berikut ini.

  • Coretax Masih Bermasalah! Menko Airlangga Cek Langsung ke Kantor Pajak

    Coretax Masih Bermasalah! Menko Airlangga Cek Langsung ke Kantor Pajak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sistem inti administrasi perpajakan atau coretax yang mengalami masalah sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025 membuat sejumlah pejabat negara melakukan peninjauan langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Airlangga teragenda mendatangi Kantor Pusat DJP pagi tadi, sekitar pukul 09.30 WIB. Menurutnya, peninjauan langsung sistem coretax ke Kantor Pusat DJP itu ialah untuk melihat proses perbaikan sistem tersebut, supaya tidak mengganggu penerimaan negara.

    “Kita lihat progres coretax, kita beri dukungan. Ini kan agar dipersiapkan dan terkait dengan penerimaan negara, terutama yang 2024 kan masih menggunakan legacy system sampai dengan laporan perpajakan nanti akhir Maret,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya seusai dari Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Airlangga menganggap, coretax memang perlu terus dilakukan penyempurnaan ke depannya, supaya layanan administrasi pajak yang seharusnya bisa memudahkan para wajib pajak melaporkan dan membayar pajaknya tak terkendala hingga mempengaruhi anggaran pemerintah.

    “Jadi itu yang kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi cortex yang tentu perlu penyempurnaan. Apalagi dengan sistemnya langsung diberlakukan secara nasional,” tegasnya.

    Menurut Airlangga, perbaikan sistem coretax juga sebetulnya harus diimbangi oleh penyesuaian sistem di instansi lainnya supaya sistem tersebut juga terkoneksi dalam memperkuat pengawasan kepatuhan para wajib pajak.

    “Itu kan semua harus mempersiapkan interoperability apakah itu perbankan, apakah itu wajib pajak. Jadi ini kan bukan sistem yang satu pihak, bukan dari DJP tetapi dari wajib pajaknya pun perlu mempersiapkan,” tuturnya.

    “Makanya tadi saya minta pas moving consumer good, perusahaan yang memproduksi faktur banyak itu perlu ada sistem tersendiri, karena beda kan antara satu WP dengan perusahaan yang memproduksi banyak faktur, perusahaan yang banyak melakukan pemotongan pajak,” papar Airlangga.

    Airlangga mengaku tidak menargetkan secara khusus waktu perbaikan dan penyempurnaan coretax. Ia menyerahkan seluruh skema perbaikan ini kepada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

    Sebelum Airlangga, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga telah menyambangi kantor Direktorat Jenderal Perpajakan dan menengok command center Coretax, sistem digital perpajakan yang baru diterapkan di Indonesia.

    Dalam kunjungannya, Luhut ingin melihat langsung command center Coretax dan bertemu dengan tim layanan bantuan (helpdesk) untuk memahami kendala yang dihadapi masyarakat.

    “Saya ingin melihat langsung bagaimana operasional sistem Coretax dan mendengar langsung tantangan yang ada. Transisi ke sistem baru memang selalu penuh tantangan, tapi ini adalah langkah strategis yang harus kita jalani,” kata Luhut dikutip dari akun Instagramnya, dikutip Rabu (15/1/2025).

    Kepada pegawai pajak yang bertugas, dia menyampaikan bahwa pekerjaan mereka adalah game changer bagi negara ini. Jika sistem ini diperkuat, setiap hambatan yang muncul akan dapat diatasi dengan cepat dan efisien sehingga akan berimplikasi pada semakin tingginya penerimaan pajak.

    “Saya sampaikan bahwa pekerjaan mereka adalah “game changer” bagi negeri ini,” ujarnya.

    Dia pun menyinggung perihal integrasi Coretax dengan Govtech juga menjadi prioritas penting. Ini tidak hanya akan membuat sistem menjadi lebih efisien, tetapi juga membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

    “Tapi saya ingin tegaskan, keamanan data wajib pajak harus tetap menjadi perhatian utama. Kepercayaan masyarakat adalah modal besar bagi keberhasilan program ini,” tegasnya.

    Sejauh ini, dia mencatat sistem Coretax telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan pelayanan pajak serta kontribusi terhadap penerimaan negara. Dengan rata-rata 2 juta transaksi e-faktur per hari, Coretax menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

    “Saya percaya bahwa digitalisasi ekosistem yang terintegrasi secara nasional antara Coretax dengan Govtech kedepannya, tidak hanya mampu menambah penerimaan negara secara signifikan, tetapi juga menjadi pondasi utama untuk mendukung perubahan tata kelola negara,” paparnya.

    (arj/mij)

  • LPG 3 Kg Sulit Didapat Masyarakat, Said Abdullah Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini – Page 3

    LPG 3 Kg Sulit Didapat Masyarakat, Said Abdullah Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini – Page 3

    Di sisi lain, Said membeberkan, mengenai kebijakan anggaran terkait dengan subsidi LPG 3 kg, pada APBN 2025, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyepakati alokasi subsidi LPG 3 kg sebesar Rp87,6 triliun atau lebih tinggi dari tahun pagu tahun 2024 sebesar Rp85,6 triliun dan volume subsidi LPG 3 Kg tahun 2025 sebesar 8,17 juta ton.

    “Anggaran untuk penyediaan volume LPG tersebut untuk menjamin pelaksanaan subsidi, jika LPG 3 kg tidak disubsidi oleh negara, maka harganya mencapai Rp42.750,” bebernya.

    “Pada tahun 2025 Banggar DPR menyepakati usulan pemerintah untuk menyubsidi Rp30.000 per tabung, sehingga harga dasar LPG 3 kg menjadi Rp12.750 dan ditambah dengan ongkos transportasinya yang di masing-masing daerah bisa berbeda,” jelas Said.

    Dirinya mencermati bahwa konsumsi LPG 3 kg mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan volume di tahun 2019-2022 sebesar 4,34 persen dengan distribusi masih terbuka.

    “Kemudian pemerintah menerapkan registrasi konsumen LPG 3 kg pada 2023 dan menunjukkan pengaruh positif dengan melambatnya pertumbuhan konsumsi volume LPG 3 kg dari 2022 ke 2023 atau bertambah 3,14 persen,” ujar Said.

  • Prabowo Siap Keluarkan PP Tetapkan HPP Gabah Kering Rp6.500 per Kilogram – Page 3

    Prabowo Siap Keluarkan PP Tetapkan HPP Gabah Kering Rp6.500 per Kilogram – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram. Dia menuturkan, harga ini juga berlaku bagi penyerapan yang dilakukan perusahaan swasta.

    Perum Bulog mendapat tugas untuk menyerap 3 juta ton beras pada Februari-April 2025 nanti sesuai harga yang ditetapkan tadi. Menko Zulkifli menegaskan perusahaan swasta juga harus ikut menyerap produksi beras lokal dengan harga yang sama.

    “Karena sudah diputuskan oleh pemerintah harga Rp 6.500, jadi swasta pun membeli harus dengan harga Rp 6.500,” kata Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Dia memberikan contoh penyerapan harus dilakukan di wilayah tertentu. Misalnya, beberapa perusahaan yang ada di Sumatera Selatan yang masih menyerap gabah kering panen dengan harga di luar yang ditetapkan.

    “Termasuk pabrik-pabrik besar seperti di Sumatera Selatan, ya itu membelikan karena enggak ada yang lain, hanya 4 yang nampung harganya masih di bawah,” dia menambahkan.

     

  • Prabowo Blak-blakan: Masalah Pangan Hidup Matinya Bangsa Indonesia

    Prabowo Blak-blakan: Masalah Pangan Hidup Matinya Bangsa Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak ke kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (3/1/2025). Kepala negara bicara mengenai sejumlah program strategis sektor pertanian.

    “Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan, adalah hidup matinya bangsa Indonesia,” kata Prabowo mengutip rekaman yang diterima CNBC Indonesia.

    “Saya ulangi masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, masalah survival kita sebagai bangsa,” sambungnya.

    Menurut Prabowo, jika Indonesia mau menjadi bangsa yang maju, maka urusan pangan harus aman. Sehingga dia meminta semua pihak untuk setiap pada tujuan swasembada pangan ini.

    “Saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia pada tujuan ini,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga bicara mengenai kesejahteraan petani. Menurutnya, petani hidup petani harus sejahtera, sehingga pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram.

    “Saya siapkan keluarkan PP. Saya tidak main-main ini. Ini adalah masalah kebangsaan,” kata Prabowo.

    Diketahui Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah menetapkan HPP Gabah Kering Panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025, yang menggantikan keputusan sebelumnya. Dalam keputusan itu, juga menghilangkan rafaksi harga gabah yang selama ini menjadi kendala dalam harga jual gabah petani.

    Menurut Prabowo, semua pengusaha di Indonesia harus untung, namun tidak bisa untuk mengambil untuk dengan cara seenaknya.

    “Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau ya sudah tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara ambil alih penggilingan padi,” kata Prabowo.

    Sehingga Prabowo meminta pada jajarannya untuk merumuskan langkah yang diambil untuk menetapkan HPP GKP sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kepala negara juga menegaskan Indonesia tidak ingin memakai sistem kapitalis bebas.

    “Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa. Kita tidak mau pakai sistem kapitalis bebas. Prinsip pasar iya, tapi tidak boleh seenaknya,” tutur Prabowo.

    (miq/miq)

  • Istana Dukung Larangan Jual LPG 3 Kg ke Pengecer: Agar Tepat Sasaran – Page 3

    Istana Dukung Larangan Jual LPG 3 Kg ke Pengecer: Agar Tepat Sasaran – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya tengah menata bagaimana LPG 3 kg yang dikonsumsi masyarakat bisa sesuai dengan batas harga yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai 1 Februari 2025.

    “Jadi yang pengecer justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dahulu,” ujar Yuliot saat ditemui beberapa waktu lalu.

    Artinya, ia menyebut pengecer LPG 3 kg bukan lenyap begitu saja. Mereka tetap bisa mendapat pasokan dan berjualan tabung gas melon, asal memiliki nomor induk berusaha (NIB) dengan mendaftarkan diri di sistem Online Single Submission (OSS).

    “Per 1 Februari, peralihan. Karena itu kan ada jeda waktu. Kita berikan untuk satu bulan, pengecer jadi pangkalan,” imbuh Yuliot.

    “Nomor induk berusaha itu kan diterbitkan melalui oss. Jadi perseorangan pun boleh. Itu bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar, kemudian masuk dalam skema OSS. Kita juga sudah integrasikan dengan sistem kependudukan di Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.

    Menurut dia, skema pendistribusian baru LPG 3 kg ini dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyaluran yang kerap tidak tepat sasaran.

    “Kita enggak ada istilah naik kelas. Mereka mendaftarkan saja. Justru dari pengecer kalau mereka jadi pangkalan, itu kan justru mata rantainya akan lebih pendek. Ini kan juga ada satu layer tambahan. Ini yang kita hindari,” kata Yuliot.

  • Prabowo Siap Keluarkan PP Tetapkan HPP Gabah Kering Rp6.500 per Kilogram – Page 3

    Prabowo Pangkas Total Anggaran PU, Komisi V: Pembangunan Infrastruktur Bakal Tersendat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal berbuntut panjang. Sejumlah pembangunan infrastruktur strategis dipastikan bakal tersendat.

    “Pengurangan anggaran Kementerian PU hingga lebih dari 60% pasti berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, bendungan, hingga irigasi. Kami tentu menunggu strategi baru pembangunan infrastruktur dari Pemerintah karena tidak mungkin pembangunan tanpa dukungan infrastruktur memadai,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai kebangkitan Bangsa Syaiful Huda, Senin (3/2/2025).

    Huda mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Kementerian PU jika terjadi pemangkasan anggaran sebagai dampak Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Dari Rp110 triliun anggaran Kemen PU di APBN 2025 dipangkas menjadi Rp29 triliun saja.

    “Kami telah menerima pemberitahuan dari Kementerian (PU) jika memang ada pemangkasan besar-besaran anggaran di sektor infrastruktur,” katanya.

    Pemangkasan anggaran di Kemen PU, lanjut Huda, menjadi penanda ada pergeseran strategi pembangunan di era Presiden Prabowo. Jika sebelumnya Presiden Jokowi bertumpu pada pembangunan infrastruktur sehingga alokasi APBN untuk Kemen PU begitu besar maka saat ini strategi tersebut tampak diubah.

    “Tentu ini menarik untuk ditunggu bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo dengan adanya pemangkasan besar-besar anggaran di Kemen PU,” katanya.

    Huda yakin jika pemerintah telah menyiapkan skema baru pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo menegaskan jika pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata kepada rakyat.

    “Pernyataan Presiden tersebut menjadi indikasi jika Pemerintah akan selektif dalam memilih proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu bisa jadi ada skema baru pembiayaan infrastruktur dengan tidak lagi bertumpu pada APBN,” kata Syaiful Huda.

     

  • Prabowo Pangkas Anggaran Infrastruktur, Ini Dampak yang Bisa Terjadi

    Prabowo Pangkas Anggaran Infrastruktur, Ini Dampak yang Bisa Terjadi

    JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyampaikan, sederet dampak yang bakal terjadi dari kebijakan pemangkasan anggaran infrastruktur di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyayangkan langkah pemerintah melakukan pemangkasan anggaran infrastruktur. Mengingat, belanja infrastruktur sendiri dinilai mampu mendorong belanja modal negara hingga menggerakkan roda perekonomian nasional.

    Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif terhadap kemajuan industri di berbagai sektor lainnya.

    “Kalau menurut saya, pemotongan anggaran infrastruktur seharusnya disayangkan karena belanja infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang,” ujar Esther kepada VOI, Senin, 3 Februari.

    Terlebih, kata Esther, pembangunan infrastruktur juga dapat mendorong investasi masuk ke Indonesia.

    Menurut dia, apabila sektor ini terabaikan, nantinya berisiko terjadi pelemahan daya saing hingga menyulitkan Indonesia untuk menarik minat para investor baik dalam maupun luar negeri.

    “Infrastruktur ini juga bisa mendorong investasi masuk ke Indonesia, seperti infrastruktur penyediaan air, listrik dan energi,” ucapnya.

    Dia tak menampik bahwa tujuan utama dari pemangkasan anggaran di sektor infrastruktur ini bertujuan untuk menyokong anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sepertinya fokus pemerintah saat ini ke program MBG,” imbuhnya.

    Sekadar informasi, sejumlah kementerian dan lembaga (k/l) di bawah Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) tercatat terdampak pemangkasan anggaran yang cukup signifikan.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang fokus membangun proyek-proyek infrastruktur dilaporkan terimbas pemangkasan anggaran hingga 80 persen atau sekitar Rp81 triliun dari total pagu Rp110,95 triliun. Dengan demikian alokasi anggaran Kementerian PU hanya tersisa Rp29,95 triliun.

    Lalu, Kementerian ATR/BPN juga terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp2,6 triliun dari pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp6,4 triliun. Adapun pemangkasan anggaran Kementerian ATR/BPN sendiri mencapai 35 persen dari total pagu.

    Selain itu, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp4,8 triliun atau sekitar 75 persen dari anggaran semula Rp6,3 triliun.