Jenis Media: News

  • Pandangan Akademis Percepatan Rata Rata Lama Sekolah

    Pandangan Akademis Percepatan Rata Rata Lama Sekolah

    Oleh: Dr. Aep Saepudin Muhtar
    Dosen Fisip Universitas Djuanda Bogor

    JABAR EKSPRES – Badan Pusat Statistik baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Kota setiap tahunnya mempublikasikan berbagai data termasuk data Rata rata Lama Sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebuah wilayah.

    Rata rata lama sekolah (RLS) menggambarkan lamanya waktu yang dihabiskan oleh penduduk disuatu wilayah untuk mengenyam pendidikan formal.

    RLS dihitung berdasarkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia tertentu untuk menempuh pendidikan formal.

    RLS juga dihitung berdasarkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia tertentu untuk menempuh pendidikan formal.

    BACA JUGA: Akademisi Dukung Pengurangan Hibah Bansos di Kabupaten Ciamis

    Tingginya angka RLS disebuah wilayah menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang menyelesaikan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi.

    Bagi Pemerintah, rata rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting sehingga dalam setiap dokumen RPJMN maupun RPJMD dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU).

    Dalam menargetkan peningkatan angka tersebut tentunya diiringi dengan berbagai kebijakan dan program untuk tercapainya tergat dimaksud.

    Dalam realisasinya pemerintah terkadang mengabaikan target capaian dari target IKU yang sudah ditetapkan, tak terkecuali RLS, sehingga program program yang dilaksanakan tidak mendukung terhadap pencapaian target dimaksud.

    Adapun faktor kegagalan tersebut diantaranya:

    1. Pemerintah tidak sepenuhnya fokus terhadap inti permasalahan.
    2. Terjadinya kesalahan dalam menetapkan Program Prioritas.
    3. Kurangnya koordinasi dan sinergai lintas sektoral.
    4. Minimnya integrasi program yang mendukung percepatan target capaian.
    5. Terjadinya Mispersepsi pada tataran teknis tentang program dan target yang telah ditetapkan.

    BACA JUGA: Terkendala Kajian Akademis, Pemda KBB Baru Bisa Tetapkan 5 Cagar Budaya

    Dalam menentukan angka RLS, BPS tidak hanya berbasis data pada anak usia sekolah, namun usia 25 tahun keatas, bahkan data ini yang menjadi pemicu rendahnya RLS disebuah wilayah, sehingga diperlukan strategi dan kerja lintas sektoral bukan hanya pada dinas pendidikan, termasuk keterlibatan dunia usaha, industry, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Tingkat Desa serta RT/RW.

    Berikut beberapa pandangan akademis untuk percepatan Rata Rata Lama Sekolah (RLS).

  • Tak Mau Ikuti Jejak Anies Pakai TGUPP, Mas Pram Pilih Gunakan 7 Stafsus dari Kalangan Profesional 

    Tak Mau Ikuti Jejak Anies Pakai TGUPP, Mas Pram Pilih Gunakan 7 Stafsus dari Kalangan Profesional 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur terpilih Pramono Anung memastikan tak akan menggunakan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) saat memimpin Jakarta pada periode 2025-2030.

    Alih-alih menggunakan TGUPP seperti era Gubernur Anies Baswedan, mas Pram justru lebih memilih menggunakan tujuh staf khusus (stafsus) seperti yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Saya akan mentaati aturan perundang-undangan bahwa mempunyai tujuh staf khusus, ya saya akan punya tujuh staf khusus, tapi tentunya ada staf ahli, dan saya tidak akan menggunakan atau tidak memakai apa yang disebut dengan TGUPP,” ucapnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Pram pun memastikan, ketujuh orang stafsus yang akan membantunya bertugas di Jakarta ini nantinya bakal direkrut dari kalangan profesional.

    Tak untuk membantu Pram bekerja, ketujuh staf ini juga akan membantu Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Si Doel dalam bekerja.

    “Stafsus ini tugas utamanya adalah membantu gubernur dan wagub. Orangnya tentunya bukan ASN, asa nanti yang sehari-hari ngurus saya, ngurus bang Rano, tetapi beberapa profesional. Saya lebih percaya memakai profesional,” ujarnya.

    Ia pun berharap ketujuh stafsus itu dapat membantu dirinya dan Si Doel dalam menjalankan tugas memimpin Jakarta selama lima tahun ke depan.

    “Saya memang ingin lebih yang fungsional, karena saya meyakini birokrasi pemerintah di Jakarta ini salah satu birokrasi pemerintah yang sudah binen, sudah kuat,” kata dia.

    “Sehingga itu lah yang akan saya gunakan untuk bersama-sama bekerja membangun Jakarta,” tambahnya menjelaskan.

    Tak hanya itu, Pram juga berjanji akan memaksimalkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Saya terbiasa bekerja dengan ASN yang ada, siapapun ASN itu, sehingga dengan demikian ini mudah-mudahan menjadi clear saya sampaikan kepada birokrasi yang ada di Jakarta,” tuturnya.

    “Jadi memang saya bukan orang yang kemudian membawa orang dari mana-mana ya,” tambahnya menjelaskan.

    Sebagai informasi tambahan, aturan soal stafsus ini diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 2/2024 tentang DKJ.

    Pada ayat (1) dijelaskan bahwa dalam rangka membantu gubernur dalam perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, gubernur dapat mengangkat stafsus.

    Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa persyaratan, tata cara pengangkatan, dan penghasilan stafsus diatur dalam peraturan gubernur.

    Ini artinya, Gubernur Jakarta punya kewenangan sepenuhnya terkait stafsus.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Warga Marah Tunjuk-Tunjuk Wajah Bahlil Imbas Gas 3 Kg Langka: Anak Kami Lapar Pak, Butuh Makan – Page 3

    Warga Marah Tunjuk-Tunjuk Wajah Bahlil Imbas Gas 3 Kg Langka: Anak Kami Lapar Pak, Butuh Makan – Page 3

    Setelah kejadian tersebut, Bahlil memberikan tanggapannya mengenai keluhan warga. Menurutnya, protes yang dilakukan Efendi adalah bagian dari masukan masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

    “Gak papa, pemerintah kan harus mendengar langsung dari rakyat. Saya kenapa turun langsung supaya kita bisa mendengar, ini kan masukan bagus, kita perlu penataan jadi enggak apa-apa,” ucap Bahlil.

    Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti permasalahan distribusi gas elpiji subsidi ini dengan lebih baik. “Kita harus fair untuk memperbaiki, tapi dia pun bahwa ada yang menyalahgunakan subsidi yang harus kita perbaiki,” tambahnya.

    Berkali-kali Minta Maaf

    Dalam kunjungannya, Menteri Bahlil beberapa kali menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang harus mengantre demi mendapatkan gas subsidi.

    “Mohon maaf ya bu, pak. Mohon maaf sekali lagi,” katanya kepada warga yang sedang mengantre.

    Bahlil memastikan bahwa masyarakat yang sudah mengantre akan mendapatkan tabung gas 3 kilogram, dengan syarat membawa KTP dan membayar sesuai harga subsidi sebesar Rp19.000 per tabung.

    “Jangan menghalangi masyarakat, tolong antreannya ya. Jangan putus, tetap layani ya,” ujarnya.

     

  • Siap Cetak Generasi Kreatif, BINUS @Bandung Hadirkan Kampus Baru di Dago Pakar

    Siap Cetak Generasi Kreatif, BINUS @Bandung Hadirkan Kampus Baru di Dago Pakar

    JABAR EKSPRES – Bina Nusantara (BINUS) University menghadirkan kampus baru BINUS @Bandung Dago yang secara resmi dibuka pada Senin, 3 Februari 2025.

    Kampus baru yang dibangun selama satu tahun ini, berdiri di atas lahan seluas 3 hektare di kawasan berudara sejuk yang berlokasi di Resort Dago Pakar, Kota Bandung.

    Direktur Binus Bandung, Johan Muliadi Kerta mengatakan, Pihaknya menghadirkan kampus baru ini sebagai pusat pengembangan teknologi, kreativitas, dan kewirausahaan.

    “Kampus ini juga merupakan kampus inovatif yang menawarkan pengalaman belajar modern dan dinamis, memadukan inovasi terkini dengan eksplorasi ide kreatif,” ujar Johan, Senin (3/2/2025).

    Ia menambahkan, Kampus kedua ini didukung fasilitas canggih, ekosistem kewirausahaan, serta pemandangan alam Dago Pakar yang indah. Sebelumnya, Binus Bandung sudah memiliki kampus di area Paskal Hyper Square, di Jalan Pasir Kaliki.

    Binus Bandung Dago ini merupakan kampus kedua milik Binus dengan gedung yang terdiri dari 7 lantai. Sementara kampus pertama merupakan hasil kerja sama dengan pengelola Paskal Hyper Square.

    Menurut Johan, dari sisi lokasi, kampus Dago ini bertujuan agar mahasiswa bisa belajar, sekaligus leluasa melakukan kegiatan kemahasiswaan.

    “Kami mendorong mahasiswa bisa lebih banyak berkarya dan berkreativitas di kampus ini,” tambahnya.

    Johan menjelaskan, Di kampus Dago ini mahasiswa didukung untuk bisa lebih berkarya dan berkreativitas. Seluruh kebutuhan mereka terpenuhi, mulai dari ruang laboratorium dan perpustakaan yang sangat memadai, sekaligus modern.

    “Di Kampus ini, mereka juga bisa berolahraga dan melakukan kegiatan positif lainnya. Banyak area yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kemahasiswaan,” jelasnya.

    Ia mengakui di kampus pertama, mahasiswa sulit melakukan banyak aktivitas karena lahannya yang terbatas. Dengan adanya kampus Dago, kesempatan itu sangat terbuka untuk mahasiswa.

    “Kampus baru ini, memiliki kapasitas 2.000-3.000 mahasiswa. Setiap tahunnya, Binus Bandung akan menerima mahasiswa baru sebanyak 1.200 orang,” ujarnya.

    Kampus ini mengusung konsep green sustainable campus. Karena berada di wilayah tinggi Kota Bandung, kawasan ini sangat sejuk. Dengan konsep bangunan ramah lingkungan, ada penghematan penggunaan energi, di antaranya listrik.

    “Di Kampus Dago akan digunakan untuk mahasiswa dari 4 jurusan, yakni Computer Science, Kewirausahaan, Desain Komunikasi Visual, dan Interior Design. Selain itu, digelar juga doubel program bersama Binus Jakarta untuk jurusan Digital Psikologi, Interactive Design and Technologi, serta Digital Business Innovation,” tuturnya.

  • Rocky Gerung Sentil Bahlil yang Bikin Emak-emak Kerepotan Beli Gas 3 Kg: Dikira Pakai Drone Perginya

    Rocky Gerung Sentil Bahlil yang Bikin Emak-emak Kerepotan Beli Gas 3 Kg: Dikira Pakai Drone Perginya

    TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menjadi pusat perbicangan karena kebijakannya yang justru merepotkan rakyat, terutama kaum emak-emak, dengan memotong rantai pasokan gas elpiji 3 kg di pasaran. 

    Pengamat politik, Rocky Gerung, menyentil kebijakan Bahlil yang memangkas rantai distribusi gas ‘melon’ dari tingkat pengecer menjadi langsung ke tingkat pangkalan. 

    Pasalnya, kebijakan itu membuat rakyat harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

    Rocky menilai Bahlil tidak melihat efeknya bahwa rakyat terutama kaum emak-emak harus mengeluarkan tenaga ekstra atau merogoh kocek lagi untuk ongkos transportasi.

    “Jadi kalau Bahlil anggap wah ini cuma soal dipotongnya rantai distribusi, lalu beliau meminta supaya bersabar sedikit, bisa muter satu km atau yang biasa jarak 100 meter sekarang bisa sampai 500 sampai 1 KM,” ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (4/1/2025). 

    Rocky pun mengkritik Bahlil yang dinilainya menggampangkan persoalan itu. 

    “Itu kalau dalam bayangan Bahlil, kalau emak-emak itu pergi pakai drone perginya,” sentil Rocky. 

    Kaum emak-emak yang didera rasa frustrasi saat ini, kata Rocky, bukan karena mereka tidak bisa membeli gas bersubsidi tersebut. 

    Namun, akses lebih cepat untuk mendapatkan gas agar langsung tersedia di dapur mereka menghilang. 

    “Jadi frustrasi itu masuk akal,” katanya. 

    Rocky juga mencurigai adanya niat tak baik dari kebijakan tersebut. 

    Ia menduga upaya memutus rantai distribusi ini lantaran adanya permainan kongkalikong. 

    Bahlil pun diminta untuk memberikan klarifikasi terkait kekacauan yang terjadi karena pemangkasan jalur distribusi tersebut. 

    “Nah itu yang harusnya diterangkan kepada publik bahwa emak-emak itu hanya ingin di depan rumahnya itu ada kios untuk dia bisa beli elpiji yang bisa diakses setiap hari, kan enggak mungkin emak-emak itu beli 10 kg elpiji subsidi kan, itu kan kebutuhan harian yang mestinya juga dekat dengan pusat penjualan harian kan, jadi soalnya di situ,” jelasnya. 

    Rocky juga menanggapi pemangkasan distribusi gas elpiji di tingkat pengecer lantaran ada permainan harga. 

    Ia tidak mempermasalahkan hal itu sejauh pihak pengecer tidak mempermainkan harga yang tidak masuk akal hingga diprotes rakyat. 

    “Hak dari para pengecer untuk dapat untung mau sedikit mau enggak sedikit, itu kan soal rasionalitas ekonomi, kalau emak-emak punya uang, dia bisa bilang ‘oke gapapa naik 3 sampai 4 ribu asal cepat bisa saya akses enggak perlu saya nunggu berjam-jam karena nasi di rumah atau ikan yang mesti digoreng itu semua yang kita sebut sebagai urgensi atau perisitwa konkrit yang harusnya dipahami. Jadi, peristiwa konkritnya tidak ada akses untuk cepat-cepat memasak,” pungkasnya.

    Pengecer jadi subpangkalan

    Berkaca dari kecaman rakyat yang menilai kebijakannya justru bikin repot, Bahlil Lahadalia mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan.

    Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen.

    “Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil saat ditemui di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis.

    Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan. 

    “Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

    Per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan kembali seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. Hal itu dijalakan setelah mendapat instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” kata Dasco.

    Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.

    Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg-nya, supaya tidak melonjak harganya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Penggerebekan Laboratorium Narkoba di Sentul, Polisi Temukan 1 Ton Tembakau Sintetis – Page 3

    Penggerebekan Laboratorium Narkoba di Sentul, Polisi Temukan 1 Ton Tembakau Sintetis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Polres Bogor menemukan laboratorium terselubung atau clandestine laboratory narkotika yang memproduksi tembakau sintetis di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor pada Senin 3 Februari 2025.

    Kapolres Bogor AKPB Rio Wahyu Anggoro membenarkan Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor bersama Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat telah menggerebek laboratorium narkoba terselubung tersebut.

    “Benar, kami telah mengungkap keberadaan laboratorium terselubung atau clandestine laboratory di wilayah Sentul,” kata Rio, saat dihubungi, Selasa (4/2/2025).

    Dari hasil penggerebekan laboratorium tersebut ditemukan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis kurang lebih 1 ton.

    “Barang bukti yang diamankan jumlahnya kurang lebih 1 ton,” kata Rio.

    Namun demikian, Rio belum memberi informasi lebih lanjut mengenai pengungkapan clandestine laboratory ini, termasuk soal berapa orang yang ditangkap di lokasi.

     

  • Makin Gampang! Begini Cara Ajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Mulai Rp50 Juta

    Makin Gampang! Begini Cara Ajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Mulai Rp50 Juta

    JABAR EKSPRES –  Di tahun 2025 pemerintah kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan alokasi dana yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya, yang di salurkan kepada bank yang dipercaya seperti BRI dan Mandiri.

    Pemerintah menargetkan total penyaluran KUR 2025 mencapai Rp 300 triliun, angka yang cukup fantastis demi membantu lebih banyak pelaku usaha untuk naik kelas.

    Baca juga : KUR BRI 2025, Solusi Pinjaman Modal Usaha dengan Bunga Rendah

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa target besar ini bertujuan agar KUR bisa menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

    Salah satu bank yang dipercaya untuk menyalurkan KUR adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    Buat kamu yang sedang mencari pinjaman modal usaha dengan bunga ringan, yuk simak cara mengajukan KUR BRI 2025 beserta syarat-syaratnya.

    Jenis-Jenis KUR BRI 2025 dan Plafon Pinjaman

    Di tahun 2025, BRI masih menawarkan tiga jenis KUR, yaitu:

    1. KUR Mikro: Plafon pinjaman hingga Rp 50 juta

    2. KUR Kecil: Plafon pinjaman mulai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta

    3. KUR TKI: Plafon pinjaman hingga Rp 25 juta, khusus untuk calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri.

    Perlu dicatat bahwa suku bunga KUR BRI 2025 tetap rendah, yaitu 6 persen per tahun, sehingga sangat ramah di kantong bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya tanpa terbebani bunga tinggi.

    Syarat Pengajuan KUR BRI

    Supaya pengajuan pinjaman KUR kamu berjalan lancar, pastikan kamu sudah memenuhi beberapa persyaratan berikut:

    Dokumen yang Harus Disiapkan

    Kartu Tanda Penduduk (KTP)Kartu Keluarga (KK)Akta nikah (bagi yang sudah menikah)NIB (Nomor Induk Berusaha) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RWNPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (wajib untuk pinjaman di atas Rp 50 juta)

    Kriteria Umum Penerima KUR

    Berusia minimal 17 tahun (KUR Mikro) atau 21 tahun (KUR Kecil dan KUR TKI)Tidak sedang menerima pinjaman dari bank lain, kecuali untuk kredit konsumtif seperti **KPR, KKB, atau kartu kreditUsaha sudah berjalan minimal 6 bulanUntuk KUR TKI, tujuan keberangkatan meliputi Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

  • Polsek Kelapa Gading Bongkar Prostitusi Libatkan Anak di Apartemen – Page 3

    Polsek Kelapa Gading Bongkar Prostitusi Libatkan Anak di Apartemen – Page 3

    Menurut keterangan, masing-masing pelaku mendapatkan keuntungan antara Rp20.000,- sampai dengan Rp80.000 dari setiap satu tamu.

    “Dan untuk korban mendapatkan bagian sebesar Rp50.000 untuk setiap satu tamu, sedangkan uang sisanya dikumpulkan pada pelaku bagian bendahara dan dipakai untuk membayar sewa kamar,” ujar dia.

    Di tempat lain, Seto menerangkan, pihaknya juga mengamankan 3 orang laki-laki sebagai pelaku dan 2 orang perempuan di bawah umur dan 1 orang perempuan sudah dewasa yang menjadi korban. Mereka ditemukan di Tower Alamanda Lantai 18 CL Apartement Gading Nias Residence.

    Seto mengatakan, pihaknya kemudian menginterogasi tiga orang pelaku yaitu HB, AAF, dan MA. Sama seperti sebelumnya, meraka juga saling berbagi peran.

    Adapun, H.B perannya sebagai joki atau menawarkan korban kepada tamu melalui aplikasi Michat. Lalu, AAF perannya sebagai joki dan bendahara yang mengumpulkan uang hasil prostitusi. Terakhir, MA perannya sebagai penjemput dan pengantar tamu ke kamar korban.

  • Terbitkan Jutaan Sertifikat Produk Farmasi dan Industri Makanan, BPOM Diingatkan KPK Transparan

    Terbitkan Jutaan Sertifikat Produk Farmasi dan Industri Makanan, BPOM Diingatkan KPK Transparan

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) transparan dan bebas korupsi. Lembaga ini rawan karena bertugas menjadi pengawas keamanan dan kualitas produk farmasi dan makanan di Tanah Air.

    Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat disinggung perihal kehadiran BPOM ke gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta untuk melakukan audiensi pada Senin, 3 Februari. Ketua KPK Setyo Budiyanto hingga Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan hadir dalam pertemuan tersebut.

    “Sebagai lembaga pengawas, BPOM bertugas memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Namun, potensi penyimpangan dalam pengawasan tetap menjadi tantangan yang harus ditindak tegas,” kata Tessa dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa, 4 Februari.

    Tessa mengatakan BPOM selama ini sudah memberikan kontribusi pemasukan kepada negara hingga RpRp5,590 triliun dari industri farmasi dan makanan. Selain itu, mereka juga telah menerbitkan jutaan sertifikasi.

    Sehingga, BPOM yang punya peran strategis harus memastikan tugasnya berjalan dengan baik dengan menutup celah korupsi.

    “BPOM sudah berkontribusi sebesar Rp176,3 triliun dari industri farmasi serta Rp5,420 triliun dari industri makanan. Sehingga, total keseluruhan industri dibawah pengawasan BPOM untuk perekonomian nasional mencapai Rp5,590 triliun,” tegasnya.

    “Dalam konteks sertifikasi BPOM juga telah mengeluarkan jutaan sertifikat bagi ratusan ribu produk. Untuk itu penting bagi BPOM memastikan seluruh proses berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi,” sambung juru bicara berlatar belakang penyidik tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, BPOM minta komisi antirasuah melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lembaganya.

    Kepala BPOM Taruna Ikrar bahkan minta KPK bekerja di kantornya. Dia mengatakan undangan disampaikan langsung di hadapan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan tersebut.

    “Kami mengundang tadi dengan Ketua KPK dan seluruh pimpinan untuk berkantor di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan itu sudah ditanggapi positif oleh Ketua KPK dan akan ditindaklanjuti oleh kedeputian yang terkait,” kata Taruna kepada wartawan di lokasi.

    Taruna menyebut BPOM berkontribusi kepada negara karena menerbitkan jutaan sertifikasi uji coba klinis hingga pendistribusian. Sehingga, lembaga ini ingin menutup celah praktik korupsi.

    “Jadi dengan demikian sesuai dengan tupoksi aturan yang kami miliki, baik tentang undang-undang kesehatan, kita memiliki potensi besar dalam konteks kontribusi keuangan negara berarti juga punya potensi mengalami apa yang kami sebut dengan kemungkinan gratifikasi, kemungkinan penyelewengan dan lain,” tegasnya.

    “Oleh karena itu kami bertekad kami ingin menjadi lembaga yang bersih. Kami tidak mau itu terjadi (dugaan korupsi, red),” sambung Taruna.

  • Gus Yahya Terima Kasih ke detikcom yang Ajak NU Diskusi Asta Cita

    Gus Yahya Terima Kasih ke detikcom yang Ajak NU Diskusi Asta Cita

    Jakarta

    Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengucapkan terima kasih kepada detikcom yang telah mengajak NU berdiskusi tentang Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Gus Yahya menilai diskusi soal Asta Cita bersama ulama NU termasuk hal penting.

    “Kami menyambut tawaran dari teman-teman detikcom untuk menggelar kegiatan ini karena kami mendapati, saya tidak tahu juga kenapa kok, teman-teman detikcom ini mengusulkan ini, latar belakang pemikirannya seperti apa. Tapi kami menangkapnya sebagai sesuatu yang fundamental bagi Nahdlatul Ulama,” kata Gus Yahya dalam sambutan di acara ‘Sarasehan Ulama: Asta Cita Dalam Perspektif Ulama’ di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/1/2/2025).

    Gus Yahya menyebut NU harus berkontribusi dalam keberhasilan agenda-agenda pemerintah. Dia mengatakan NU harus membantu pemerintah dalam menciptakan kemaslahatan bagi rakyat terutama di level paling bawah.

    “Ini fundamental, karena terkait dengan positioning dengan bagaimana Nahdlatul Ulama ini mendudukkan dirinya di tengah-tengah konstruksi negara bangsa yang kita bangun ini,” ungkap Gus Yahya.

    Sarasehan Ulama ini selain dihadiri oleh ulama-ulama NU, turut hadir juga narasumber yang terdiri dari jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang juga Sekjen PBNU.

    (dnu/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu