Jenis Media: News

  • Tak Hanya Pusat, Pemerintah Potong Dana Daerah Rp50,59 T

    Tak Hanya Pusat, Pemerintah Potong Dana Daerah Rp50,59 T

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025.

    Aturan Kemenkeu itu menekankan pemotongan alokasi anggaran Transfer ke Daerah pada 2025 sebesar Rp50,59 triliun. TKD yang dipotong tersebut resmi diberlakukan sejak Senin, 3 Februari 2025.

    Ada enam item alokasi TKD yang dipotong, meliputi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Danais), dan Dana Desa.

    “Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,” tulis dalam PMK tersebut, dikutip Rabu (5/2).

    Rincian pemotongan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025

    Pertama, alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil semula Rp27,8 triliun dipotong 50% sebesar Rp13,9 triliun menjadi sisa Rp13.9 triliun.

    Kedua, alokasi Dana Alokasi Umum semula Rp446,6 triliun dipangkas menjadi Rp430,9 triliun. Pemangkasan dilakukan sebanyak Rp15.6 triliun yang penggunaannya untuk bidang pekerjaan umum.

    Ketiga, alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp36,9 triliun dipangkas hampir 50% sebesar Rp18,6 triliun. Alokasi setelah pemangkasan akan digunakan untuk bidang konektivitas, irigasi, pangan pertanian, dan pangan akuatik.

    Keempat, alokasi Dana Otonomi Khusus semula Rp14,5 triliun dipangkas Rp509,45 miliar. Rincian Dana Otonomi Khusus digunakan untuk Dana Otonomi Khusus Papua yang dirinci menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp9,6 triliun dan Dana Otonomi Khusus Aceh yang dirinci menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp4,3 triliun.

    Kelima, alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Danais) Rp1,2 triliun dipangkas Rp200 miliar menjadi Rp1 triliun.

    Keenam, alokasi Dana Desa Rp71 triliun dipotong Rp2 triliun, sehingga menjadi Rp69 triliun yang akan ditransfer ke kabupaten/kota.

    Pemerintah sebelumnya juga telah menargetkan penghematan anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,10 triliun yang tertuang dalam surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

    Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

  • Pemerintah Upayakan Pemulangan Terpidana Mati Reynhard Sinaga dari Penjara Inggris – Page 3

    Pemerintah Upayakan Pemulangan Terpidana Mati Reynhard Sinaga dari Penjara Inggris – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, tengah mengupayakan pemulangan terpidana kasus pemerkosaan sesama jenis, Reynhard Sinaga yang saat ini ditahan di penjara Inggris.

    Hal tersebut diungkapkan Ahmad Usmarwi Kaffah Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas.

    “Yang paling dekat ingin kami lakukan saat ini adalah mengembalikan tahanan kami di Inggris yang merupakan tahanan kasus mahabesar kalau menurut Pemerintah Inggris saat itu, Reyhard Sinaga,” kata Usmarwi di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (4/2/2025).

    Usmarwi juga mengungkapkan, Pemerintah Indonesia dan Kedutaan Besar Inggris akan melakukan negosiasi dalam waktu dekat terkait pemulangan Reynhard ke Indonesia.

    “Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan,” katanya.

    Usmarwi juga mengungkapkan, pihaknya telah menemui orang tua Reynhard Sinaga, untuk menanyakan kemungkinan jika yang bersangkutan bisa dipulangkan. Hasilnya, orang tua Reynhard sangat ingin bertemu dengan anaknya tersebut.

    “Ternyata mereka menangis dan ingin anaknya kembali karena sampai saat ini mereka tidak mendengar dan tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya karena tertutup sekali penjara di Inggris itu,” ungkapnya.

    Usmarwi juga mengatakan, proses yang dilakukan untuk memulangkan Reynhard, akan berbeda dengan yang dilakukan dengan Prancis dan Filipina, yakni pemulangan tahanan. Namun, akan dilakukan pertukaran tahanan.

    “Permintaan dari orang tua itu juga yang memperkuat kami untuk melakukan repatriasi. Tapi proses di sini bukan transfer of prisoners tetapi prisoners exchange atau pertukaran narapidana itu yang kami inginkan saat ini,” ujarnya.

  • Pakar Ingatkan Dampak Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP – Page 3

    Pakar Ingatkan Dampak Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP – Page 3

    Di satu sisi, asas dominus litis dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan berkas perkara tidak perlu bolak-balik antara penyidik dan jaksa karena perbedaan pandangan terkait kelengkapan alat bukti.

    “Namun, di sisi lain, malah tumpang tindih apabila tidak ingin disebut melucuti kewenangan kepolisian dan kehakiman,” ucap Haidar.

    Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri, jaksa juga bisa mengintervensi penyidikan yang dilakukan kepolisian. Jaksa bebas menentukan kapan suatu perkara naik penyelidikan dan penyidikan serta kapan suatu perkara dilanjutkan atau dihentikan.

    Jaksa juga dapat menentukan sah atau tidaknya penangkapan dan penyitaan yang menjadi kewenangan kehakiman.

    “Hal ini rawan disalahgunakan karena mengabaikan checks and balances. Entah oleh tekanan politik, kepentingan pribadi, korupsi, atau kasus-kasus yang menyangkut elite,” ujarnya.

    Selain itu, Haidar menjelaskan bahwa KUHAP menganut pemisahan antara fungsi penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan KUHAP, wewenang penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan berada di tangan kepolisian.

    “Namun, revisi UU Kejaksaan dan UU KUHAP yang akan memungkinkan jaksa mengintervensi kewenangan kepolisian dan menyerobot kewenangan kehakiman, justru semakin menegaskan ambisinya menjadi lembaga superbody tersebut,” katanya.

  • 3 Pernyataan Dirut RSUD Ciawi Terkait Korban Meninggal Dunia dan Luka-Luka Insiden Kecelakaan Maut Tol Ciawi – Page 3

    3 Pernyataan Dirut RSUD Ciawi Terkait Korban Meninggal Dunia dan Luka-Luka Insiden Kecelakaan Maut Tol Ciawi – Page 3

    Fusia mengatakan, masih ada enam korban meninggal akibat kecelakaan di gerbang tol Ciawi yang belum teridentifikasi. Kecelakaan tersebut mengakibatkan delapan orang meninggal dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka.

    “Untuk delapan orang meninggal dunia identifikasi baru 2 orang, Bapak Yana dan Pak Budiman. Enam orang lagi sedang kita cari identitiasnya,” kata Fusia.

    “Sementara yang enam orang belum teridentifikasi. Mungkin saja mereka korban dari beberapa mobil. Tiga orang saat ini ada di zona merah, termasuk salah satunya sopir tronton. Kemudian enam orang, empat orang sudah boleh pulang,” sambungnya.

    Fusia mengungkapkan kesulitan dalam mengidentifikasi enam korban meninggal dunia lainnya.

    “(Kesulitan) KTP-nya tidak ada. Kita masih belum tahu identittasnya yang enam orang lainnya. Sudah kita tangani sesuai SOP. Luka berat sudah kita CT Scan dan kesadaran mereka masih sadar walaupun terjadi penurunan,” ungkapnya.

    Secara terpisah, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Agus Suryonugroho menjelaskan, korban meninggal dunia yang masih belum bisa dikenali tersebut karena tidak membawa identitas dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    “Betul (tidak bawa KTP) kan dari enam kendaraan, kan dua terbakar. Dua kendaraan Avanza terbakar, truknya itu kepalanya juga kebakar. Sehingga tentunya kami akan melibatkan forensik,” ucap Agus.

    “Kami akan koordinasi dengan rumah sakit, nanti dokter akan memberikan keterangan sehingga nanti mohon waktu akan kita sampaikan secara lengkap,” sambung dia.

     

  • MK Tolak Gugatan Taslim-Asgar, Pasangan Iksan-Iriane Menang Pilbup Morowali 2024 – Page 3

    MK Tolak Gugatan Taslim-Asgar, Pasangan Iksan-Iriane Menang Pilbup Morowali 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan sengketa Pemilihan Bupati (Pilbup) Morowali yang diajukan pasangan calon nomor urut 1, Taslim-Asgar Ali, terhadap pasangan nomor urut 3, Iksan-Iriane Iliyas. Dengan putusan ini, MK tidak melanjutkan proses persidangan.

    “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang di Gedung MK, Rabu (5/2/2025).

    Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa dalil yang diajukan Taslim-Asgar Ali tidak terbukti.

    “Berkenaan dengan dalil pemohon yang mempersoalkan dugaan politik uang yang melibatkan beberapa oknum penyelenggara, Mahkamah mencermati bahwa seluruh dugaan pelanggaran telah diproses dan diselesaikan oleh Bawaslu Morowali. Sebagian besar tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, permohonan ini tidak memiliki dasar,” ujarnya.

    Dalil-dalil lain yang diajukan kubu Taslim-Asgar Ali juga ditolak setelah diproses oleh Bawaslu.

    “Bawaslu Kabupaten Morowali telah meneruskan laporan kepada penyidik kepolisian. Laporan tersebut sudah diproses dan diputuskan oleh pengadilan negeri, dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diajukan pemohon,” tegas Enny.

    MK menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilbup Morowali 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Terpisah, tim hukum Iksan-Iriane, Zain Maulana mengatakan hasil sidang MK hari ini cukup memuaskan. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan oleh pihak Taslim-Asgar Ali tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi.

    “Hasil sidang hari ini cukup memuaskan. Sesuai dengan perkiraan (akan ditolak). Karena pada saat proses gugatan kita sudah mengecek dari permohonan mereka dan bukti-bukti mereka tidak ada yang relevan,” seru Zain kepada wartawan.

     

  • Masalah dan Tanggung Jawab Pemerintah

    Masalah dan Tanggung Jawab Pemerintah

    Jakarta, FORTUNE – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pada Selasa (4/2), Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar para pengecer boleh berjualan kembali LPG 3 kg. Sambil berdagang, kata Dasco, pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI resmi melarang penjualan LPG 3 kg lewat pengecer mulai 1 Februari 2025 lalu. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi gas melon tersebut lebih terkendali, baik dari segi harga maupun sasaran penerimanya.

    Timbulkan antrean panjang hingga korban jiwa

    Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Negeri (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat memandang kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg menimbulkan gejolak besar di masyarakat.

    “Bagaimana tidak? Rakyat kecil yang sudah hidup dalam keterbatasan harus menghadapi tambahan kesulitan hanya untuk mendapatkan LPG yang selama ini menjadi kebutuhan pokok mereka,” imbuh Achmad.

    Tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan, lanjut dia, kebijakan tersebut hanya memperpanjang rantai distribusi serta menambah kesulitan bagi masyarakat kelas bawah. Alhasil, Prabowo turun tangan untuk mengatasi masalah ini.

    “Namun, mengapa kebijakan yang sangat tidak berpihak pada rakyat ini bisa muncul di tengah pemerintahan yang seharusnya berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat? Jawabannya sederhana, ada menteri-menteri di kabinet yang tampaknya tidak memahami visi dan misi presiden,” kata Achmad.

    Menurut Achmad, larangan pengecer menjual LPG 3 kg adalah contoh nyata dari kebijakan yang tak melihat kenyataan di lapangan. Mayoritas masyarakat kecil membeli gas melon itu dari pengecer karena lebih mudah dijangkau.

    “Dengan adanya larangan ini, mereka dipaksa untuk membeli langsung dari pangkalan yang jaraknya tidak selalu dekat. Situasi ini menyebabkan antrean panjang dan kelangkaan di beberapa daerah, bahkan seorang ibu meninggal dunia karena antrian panjang tersebut,” terang Achmad.

    Tak hanya itu, tambah dia, banyak pengecer yang kehilangan mata pencahariannya akibat kebijakan tersebut.

  • KPK Geledah Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila, Sita 11 Mobil – Page 3

    KPK Geledah Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila, Sita 11 Mobil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno terkait kasus kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Usai digeledah, KPK menyita 11 unit mobil di rumah Japto.

    “Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan roda empat,” kata Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2025).

    KPK juga menyita barang bukti lain berupa sejumlah uang. Hanya saja Tessa belum bisa merinci jumlah uang rupiah dan valas yang disita.

    Lalu sitaan lainnya yakni dokumen dan barang bukti elektronik. Untuk selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke KPK untuk dilakukan penelaahaan.

    Di perkara yang sama, KPK sempat menggeledah kediaman politikus Nasdem Ahmad Ali pada Selasa 4 Februari 2025. Usai penggedelahan tersebut, KPK menyita sejumlah uang dan juga valas.

    “Jumlah belum ada, tapi gabungan rupiah dan valas,” ucap Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Selasa (4/2).

    Penggeledahan tersebut terkait dari kasus gratifikasi oleh eks Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari yang saat ini masih berproses di KPK. Selain uang dan valas ada juga dokumen dan juga beberapa barang lainnya yang juga ikut diangkut oleh KPK.

    “Sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam,” bebernya.

    Namun demikian, Tessa masih enggan membeberkan lebih detail terkait jenis barang dan jumlah uang maupun valas yang telah disita itu.

    “Namun detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik. Karena kegiatan ini juga baru saja selesai di lakukan,” tandas Tessa.

  • Komisi V DPR Panggil Kemenhub Bahas Kecelakaan GT Ciawi Besok

    Komisi V DPR Panggil Kemenhub Bahas Kecelakaan GT Ciawi Besok

    Jakarta

    Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai insiden kecelakaan beruntun di GT Ciawi harus menjadi perhatian serius. Dia menyoroti kelayakan kendaraan yang masuk dalam tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Dari hasil investigasi sementara itu kan ada truk remnya blong, truk yang membawa galon air ya. Jadi kalau menurut saya memang ini harus menjadi perhatian serius dari Kementerian Perhubungan. Sebenarnya layak jalannya kendaraan itu kan tanggung jawab Kementerian Perhubungan,” kata Lasarus kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

    Politikus PDIP ini menduga ada faktor jembatan timbang truk tidak berfungsi sebelum digunakan. Dia pun mempertanyakan kepastian truk itu tidak over dimension overload (ODOL) atau muatan berlebih.

    “Jadi titik kuncinya itu ada di 3 hal. Pertama, soal ram check dari Kementerian Perhubungan terhadap kelaikan kendaraan di jalan. Ini akibat tidak berfungsinya jembatan timbang ini pasti salah satunya. Kita juga tidak tahu kendaraan ini overloading over dimension nggak, ini belum ada keterangan, kalau dia over dimension overloading kenapa boleh jalan. Bisa jadi juga ya remnya itu blong faktor muatannya melebihi kapasitas, bisa jadi,” ujar Lasarus.

    Dengan begitu, Lasarus menunggu hasil investigasi kecelakaan lalu lintas tersebut. Komisi V DPR, kata dia, pun akan menggelar rapat dengan Kemenhub untuk turut membahas permasalahan ini.

    “Makanya kita tunggu hasil investigasi dari kepolisian secepatnya, kemudian untuk dilakukan perbaikan. Kita akan panggil, besok kita raker dengan kementerian,” kata Lasarus.

    (fca/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Harga Bahan Pokok Hari Ini: Cabai Rawit Melambung Tinggi

    Harga Bahan Pokok Hari Ini: Cabai Rawit Melambung Tinggi

    Jakarta, FORTUNE – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan harga beberapa komoditas pangan melambung tinggi, antara lain cabai rawit merah, bawang putih bonggol, Minyakita, minyak goreng curah, hingga jagung tk peternak per hari ini, Rabu (5/2).

    Berdasarkan data panel harga di Bapanas hari ini pukul 08.04 WIB di tingkat konsumen secara nasional, harga cabai rawit merah naik 13,81 persen menjadi Rp64.873 per kilogram atau masih di atas harga acuan pembelian (HAP) nasional yang berkisar Rp40.000–Rp57.000 per kg.

    Selain cabai rawit merah, komoditas cabai merah keriting pun mengalami kenaikan 4,02 persen menjadi Rp57.209 per kg atau masih di atas HAP nasional yang berkisar Rp37.000–Rp55.000 per kg. Lalu, harga cabai merah besar tercatat sebesar Rp54.288 per kg.

    Selanjutnya, bawang merah harganya merosot hingga 16,98 persen menjadi Rp34.452 per kg dengan HAP nasional yang berkisar Rp36.500–Rp41.500 per kg. Sedangkan harga bawang puting bonggol melambung tinggi sampai 11,67 persen menjadi Rp42.436 per kg atau masih di atas HAP nasional Rp38 ribu per kg.

    Harga beras premium dan medium naik

    Komoditas beras premium di tingkat konsumen secara nasional pun harganya naik 3,31 persen menjadi Rp15.393 per kg atau masih di atas harga eceran tertinggi (HET) nasional Rp14.900 per kg. Lalu, harga beras medium melonjak hingga 7,87 persen menjadi Rp13.484 per kg atau masih di atas HET nasional Rp12.500 per kg.

    Sedangkan harga beras program stabilisasi pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog terpantau turun 0,41 persen menjadi Rp12.449 per kg dengan HET nasional Rp12.500 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan tercatat sebesar Rp20.185 per liter.

    Harga Minyakita dan minyak goreng curah melambung tinggi

    Kemudian, Minyakita melambung tinggi harganya hingga 11,36 persen menjadi Rp17.484 per liter atau masih di atas HET nasional Rp15.700 per liter. Selain Minyakita, harga minyak goreng curah pun meroket sampai 11,99 persen menjadi Rp17.582 per liter.

    Lalu, tepung terigu kemasan di tingkat konsumen secara nasional tercatat seharga Rp12.462 per kg. Adapun harga tepung terigu curah tercatat senilai Rp9.853 per kg.

    Sementara, gula konsumsi mengalami kenaikan harga 4,05 persen menjadi Rp18.209 per kg dengan HAP Indonesia non timur Rp17.500 per kg dan Indonesia timur Rp18.500 per kg. Lalu, harga garam halus beryodium tercatat sebesar Rp11.199 per kg.

    Harga daging sapi murni, daging ayam ras, dan telur ayam ras turun

    Di samping itu, harga daging sapi murni di tingkat konsumen secara nasional turun sampai 6,39 persen menjadi Rp131.048 per kg dengan HAP nasional Rp140 ribu per kg. Selain daging sapi murni, daging ayam ras juga mengalami penurunan harga hingga 9,43 persen menjadi Rp36.228 per kg dengan HAP nasional Rp40 ribu per kg.

    Adapun harga telur ayam ras pun terpantau turun 2,77 persen menjadi Rp29.169 per kg dengan HAP nasional Rp30 ribu per kg. Selanjutnya, komoditas ikan tongkol di tingkat konsumen secara nasional tercatat seharga Rp39.757 per kg.

    Lalu, harga ikan tongkol tercatat sebesar Rp32.425 per kg. Sementara, ikan bandeng tercatat seharga Rp32.086 per kg.

    Kemudian, harga kedelai biji kering impor merosot hingga 14,16 persen menjadi Rp10.301 per kg dengan HAP nasional Rp12 ribu per kg. Namun, jagung tk peternak melambung tinggi harganya sampai 11,41 persen menjadi Rp6.462 per kg atau masih di atas HAP nasional Rp5.800 per kg.

  • Meski Ada Ketidakpastian Global, Ekonomi Indonesia Diproyeksi Tumbuh 5 Persen ke 2024

    Meski Ada Ketidakpastian Global, Ekonomi Indonesia Diproyeksi Tumbuh 5 Persen ke 2024

    JAKARTA – Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5 persen pada 2024.

    Menurut Asmo, momentum pertumbuhan yang lebih kuat diperkirakan terjadi pada kuartal IV-2024. PDB Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,0 persen (yoy) pada kuartal tersebut, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan 4,9 persen (yoy) pada kuartal III-2024.

    “Secara kuartalan, pertumbuhan diperkirakan sebesar 0,5 persen (qoq), mencerminkan ketahanan perekonomian Indonesia meskipun ada ketidakpastian global yang meningkat,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa, 4 Februari.

    Asmo menyampaikan salah satu faktor yang diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ekspor neto lantaran kinerja ekspor yang kuat, meskipun terjadi ketidakpastian global yang semakin meningkat, namun tetap diyakini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Selain itu, Asmo menyampaikan pengeluaran pemerintah diperkirakan akan kembali normal pada kuartal IV-2024, dengan pertumbuhan 4,3 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 4,6 persen (yoy) pada kuartal III-2024. Penurunan ini disebabkan oleh efek basis yang tinggi dari tahun sebelumnya.

    Dalam hal investasi, Asmo menyampaikan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan akan mengalami moderat, dengan pertumbuhan yang lebih rendah pada kuartal IV-2024, yaitu 4,9 persen (yoy), dibandingkan dengan kuartal III-2024 sebesar 5,2 persen (yoy).

    Menurutnya hal ini diperkirakan terjadi karena perusahaan-perusahaan telah melakukan pengeluaran modal lebih awal pada kuartal sebelumnya untuk mengoptimalkan penggunaan di akhir tahun.

    Asmo menyampaikan konsumsi rumah tangga, meskipun diperkirakan sedikit melambat, namun tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun konsumsi diperkirakan akan tumbuh 4,8 persen (yoy) pada kuartal IV-2024, sedikit menurun dibandingkan dengan kuartal III-2024 sebesar 4,9 persen (yoy).