Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Prabowo Pasang Kuda-kuda Copot Menteri Dableg, Sufmi Dasco Pertegas Ada Evaluasi 100 Hari

    Prabowo Pasang Kuda-kuda Copot Menteri Dableg, Sufmi Dasco Pertegas Ada Evaluasi 100 Hari

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto telah memasang kuda-kuda untuk mencopot menterinya yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya.

    Dimana, Prabowo akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi kebijakan pro-rakyat.  

    Sedangkan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga telah angkat bicara mengenai sinyal reshuffle menteri Kabinet Merah Putih yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto.

    Sinyal resuffle kabinet ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Prabowo menegaskan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan. 

    Prabowo dan kabinetnya akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi kebijakan pro-rakyat.

    “Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih saya mengajak mereka kita harus berani, berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo juga memberikan peringatan kepada para pejabat negara dan aparat pemerintah yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya yang pro-rakyat. 

    Presiden menyatakan bahwa ia telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada seluruh jajarannya.

    “100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya memahami berbagai tantangan yang ada dan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang mencoba menghambat perubahan. 

    Prabowo memastikan bahwa pemerintahannya akan tetap fokus pada tugas utama, yakni bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

    “Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucap Presiden.

    Namun, Presiden Prabowo tidak menjawab lugas mengenai reshuflle kabinet saat sesi tanya jawab seusai resepsi Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

  • KSAL Sebut Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang Tersisa 8 KM Lagi – Page 3

    KSAL Sebut Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang Tersisa 8 KM Lagi – Page 3

    Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, keputusan itu diambil setelah dilakukan gelar perkara pada Selasa (4/2/2025). Penyidik menemukan unsur pidana berupa pemalsuan surat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

    Hadir saat gelar perkara, tim penyidik utama, penyidik madya, dan para penyidik di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.

    “Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik,” kata Djuhandhani di Bareskrim Polri, Selasa (4/2/2025).

    Djuhandhani mengatakan, hasil gelar perkara sekaligus menaikkan status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Karena itu, penyidik akan kembali memanggil saksi-saksi yang pernah diperiksa pada tahap penyelidikan.

    Sejauh ini, total ada 12 orang saksi yang telah dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus pagar laut di Desa Kohod.

    Dia menyebut, lima di antaranya telah diperiksa. Para saksi yang diperiksa hari ini adalah KJSB Raden Muhamad Lukman Fauzi Parikesit, perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bapeda Kabupaten Tangerang.

    “Hari ini kami menambah beberapa orang saksi, yang sebelumnya kita interview kita formilkan, kita periksa lima orang saksi” ujar Djuhandhani.

  • Ini Data 6 Korban Tewas Akibat Kecelakaan Beruntun GT Ciawi 2

    Ini Data 6 Korban Tewas Akibat Kecelakaan Beruntun GT Ciawi 2

    JABAR EKSPRES – Tim Disaster Victim Identification (DVI) berhasil mengidentifikasi enam dari delapan korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan lalu lintas di Gate Tol Ciawi 2.

    Kabid Dokkes Polda Jabar, Kombes Nariyana mengatakan, delapan korban tersebut berjenis kelamin tujuh orang pria dan satu orang wanita.

    “Dari korban tersebut bersama tim, kami lakukan identifikasi, telah teridentifikasi sebanyak 6 korban,” kata Nariyana kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

    BACA JUGA:7 Pria dan 1 Wanita Tewas Buntut Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2, Berikut Ciri-cirinya!

    Nariyana mengungkapkan, dua jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi karena mengalami luka bakar dengan tingkat 100 persen.

    Hingga kini, Tim DVI sudah mengambil sampel DNA dari jenazah tersebut dan keluarga korban. Nantinya, kata dia, proses identifikasi lebih lanjut berada di Lab Dokkes Polri Jakarta.

    “Jadi, identifikasi menggunakan DNA agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” jelasnya.

    BACA JUGA:8 Orang Tewas, Polisi Ungkap Kronologi Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2

    Berikut nama enam korban meninggal dunia yang berhasil diidentifikasi:

    1. Budiman (45), Kampung Cipetir, Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
    2. Yana Maulana (42), Kampung Sukasirna, Cikole, Kabupaten Sukabumi.
    3. Asep Fardilah (45), Desa Cidadap, Kabupaten Sukabumi.
    4. Supardi (39), Desa Cidasap, Kabupaten Sukabumi.
    5. Vika Agustina (16), Kampung Rasamala, Kabupaten Cianjur.
    6. Rahmat Gunawan (53), Kampung Rancamuning, Padangsenang, Cidadap, Kabupaten Sukabumi.

    BACA JUGA:Daftar Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Tol Ciawi 2 Bogor, 6 Orang Belum Teridentifikasi

    Diketahui, kecelakaan beruntun terjadi di Gate Tol 2 Ciawi akibat remblong dari truk tronton, timbulkan korban tewas di tempat, Bogor Timur, Kota Bogor, pada Selasa (4/2).

    Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23.30 WIB di ruas jalan tol Bogor-Jakarta. Truk bermuatan galon air itu berjalan dari arah Ciawi menuju Jakarta, diduga kendaraan tersebut mengalami gagal fungsi rem.

    Akibat insiden kecelakaan itu tiga kendaraan hancur terbakar dan tiga lainnya mengalami kerusakan, delapan orang meninggal dunia dan 11 orang luka-luka.

  • Tawuran di Depok, Pelajar Tewas Kena Sabetan Senjata Tajam – Page 3

    Tawuran di Depok, Pelajar Tewas Kena Sabetan Senjata Tajam – Page 3

    Ade Ary mengatakan, korban sempat dilarikan ke Rumah Sehat Kabupaten Bogor. Namun, nyawanya tak tertolong.

    “Oleh teman-temannya dibawa ke Rumah Sakit dan meninggal dunia,” ujar dia.

    Terkait kejadian, polisi turun tangan telah melakukan penyelidikan.

    “Kasus ditangani Polsek Pancoran Mas,” tandas dia.

  • Gaji 13 dan 14 PNS 2025 Cair Kapan? Cek Infonya Disini

    Gaji 13 dan 14 PNS 2025 Cair Kapan? Cek Infonya Disini

    JABAR EKSPRES – Setiap tahun termasuk di 2025 ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia selalu menantikan pencairan gaji ke 13 dan ke 14 yang menjadi tambahan pemasukan penting bagi mereka.

    Namun, belakangan ini muncul isu mengejutkan yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana menghapus kedua tunjangan tersebut demi menghemat anggaran negara.

    Baca juga : Dari Jakarta hingga Kebumen, Ini Daftar Gaji Ketua RT di Indonesia

    Lalu, apakah benar gaji ke 13 dan 14 akan dihapus? Kapan pencairannya dilakukan? Berikut informasinya.

    Isu Penghapusan Gaji Ke 13 dan 14 PNS

    Gaji ke 13 dan ke 14 bagi PNS selalu menjadi topik yang menarik, apalagi jika ada kabar bahwa tunjangan tersebut akan dihapus.

    Isu ini semakin ramai dibahas setelah muncul kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana memangkas anggaran negara, yang memicu spekulasi bahwa tunjangan PNS akan ikut terkena dampaknya.

    Namun, hingga saat ini pemerintah belum memberikan pernyataan resmi yang membenarkan atau membantah kabar tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hanya memberikan jawaban yang masih mengambang mengenai pencairan gaji ke-13 dan 14.

    “Persiapan sudah ada. Persiapan to be announced,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (5/2/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai kepastian pencairan tunjangan ini, Airlangga justru meminta agar pertanyaan tersebut dialamatkan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Tanyakan Bu Menteri Keuangan,” jawabnya singkat.

    Jadwal Pencairan Gaji Ke 13 dan 14 PNS 2025

    Meskipun belum ada kepastian dari pemerintah terkait jadwal pencairan gaji ke-13 dan 14 tahun 2025, jika mengacu pada kebijakan sebelumnya, biasanya tunjangan ini diberikan pada:

    Gaji ke 13: Dicairkan sekitar Juli hingga Agustus, bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah untuk membantu biaya pendidikan anak-anak PNS.

    Gaji ke 14 (THR): Biasanya cair sekitar 10 hari sebelum Hari Raya Idulfitri (H-10), sebagai bentuk tunjangan hari raya bagi para abdi negara.

    Aturan mengenai gaji ke-13 dan 14 terakhir kali tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

  • Pantas Wenny Myzon Santai usai Dipecat PT Timah, Ngaku Berpenghasilan Tinggi: Nanti Diganti Allah

    Pantas Wenny Myzon Santai usai Dipecat PT Timah, Ngaku Berpenghasilan Tinggi: Nanti Diganti Allah

    TRIBUNJATIM.COM – Nasib DCW mantan pegawai PT Timah setelah viral menghina honorer akhirnya berakhir pemecatan.

    PT Timah telah melakukan pemeriksaan terhadap karyawatinya berinisial DCW yang viral lantaran mengejek karyawan honorer yang menggunakan BPJS untuk berobat.

    PT Timah memutuskan untuk memecat karyawati tersebut.

    Hal ini disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siaahan, dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com via Wartakotalive.com, Kamis.

    “Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan,” kata Anggi.

    Anggi menyampaikan keputusan tersebut merupakan langkah tegas dan komitmen perusahaan dalam menegakkan aturan.

    Dia menyampaikan kepada seluruh karyawan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

    “Perusahaan percaya bahwa setiap orang berhak menggunakan media sosial dengan bijak, namun Perusahaan juga berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh karyawan dan keluarga besar PT Timah Tbk untuk selalu menjunjung etika dan menaati peraturan yang berlaku,” terangnya lagi.

    “Perusahaan juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak terus berspekulasi terkait peristiwa ini, dan menegaskan bahwa aktifitas media sosial yang bersangkutan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan,” kata Anggi.

    Seperti diberitakan sebelumnya, DCW menjadi perbincangan lantaran postingannya di media sosial yang menghina seorang pegawai honorer.

    Ulah DCW yang viral di media sosial tersebut yang berbicara seolah-olah sedang melakukan percakapan.

    Dia kemudian mengolok pekerja honorer karena menggunakan BPJS dan bukan pasien prioritas.

    “Ngantre ya, Dek? BPJS, ya? Ha-ha-ha, oh BPJS, masih honorer ya? Kebetulan saya kan (menunjuk logo PT Timah di baju) saya nggak ngantre, Dek, pasien prioritas, ha-ha-ha…,” kata DCW.

    Namun sebelumnya, PT Timah juga menyampaikan permohonan maaf atas ulah karyawannya itu.

    WENNY MYZON DIPECAT – Tangkapan layar unggahan TikTok Wenny Myzon pada Kamis (6/2/2025). Dwi Citra Weni kini dipecat PT Timah. (TikTok/wennymyzon1)

  • KPK di Praperadilan: Hasto Siap Talangi Harun Masiku untuk Suap KPU

    KPK di Praperadilan: Hasto Siap Talangi Harun Masiku untuk Suap KPU

    Jakarta –

    Tim Biro Hukum KPK mengungkap peran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku (HM). KPK menyebut Hasto siap menalangi suap tersebut agar urusan PAW Harun cepat selesai.

    Hal itu disampaikan tim biro hukum KPK saat membacakan tanggapan atas petitum praperadilan Hasto Kristiyanto di PN Jaksel, Kamis (6/2/2025). Mulanya, KPK mengatakan Saeful Bahri melakukan lobi ke KPU untuk mengurus PAW Harun.

    “Bahwa setelah menyerahkan surat tersebut ke KPU, Saeful Bahri melobi-lobi KPU dan Donny Tri Istiqomah mengurusi surat-surat dan kajian hukumnya. Bahwa sekitar awal September 2018, Saeful Bahri meminta Agustiani Tio Fridelina selaku Kader di DPP PDIP dan mantan Bawaslu RI tahun 2005-2010 untuk membantu mengurus masalah tersebut ke KPU. Kemudian, Saeful Bahri menyampaikan surat keputusan MA melalui WA kepada Agustiani Tio Fridelina,” kata tim biro hukum KPK.

    Singkat cerita, lobi-lobi itu berhasil. Tim hukum KPK mengatakan Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU saat itu meminta fee Rp 1 miliar. Namun, Saeful Bahri dan Agustiani Tio melakukan penawaran hingga disepakati fee untuk operasional sebesar Rp 900 juta.

    “Bahwa beberapa waktu kemudian pada bulan Desember 2019, Saeful Bahri mendapatkan informasi dari Agustiani Tio Fridelina bahwa dana yang diminta Wahyu Setiawan sebesar Rp 1 miliar. Atas permintaan tersebut Saeful Bahri meminta Agustiani Tio Fridelina untuk menawar dan akhirnya disepakati bahwa biaya operasional bahwa sebesar Rp 900 juta,” ujarnya.

    Setelah itu, Saeful lalu menemui Harun yang kemudian menyanggupi biaya operasional Rp 1,5 miliar. Dia menyebut Hasto mempersilakan pemberian fee itu untuk pengurusan PAW.

    “Bahwa selanjutnya Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah menemui Harun Masiku di Hotel Grand Hyatt dan menyampaikan permintaan tersebut dan disanggupi oleh Harun Masiku. Pada permintaan itu Harun Masiku menyanggupi biaya operasional Rp 1.500.000.000. Selanjutnya, Hasto Kristiyanto mempersilakannya,” ujarnya.

    Hasto Sanggup Talangi Fee untuk Wahyu

    Dia mengatakan Saeful melaporkan perkembangan pengurusan PAW Harun ke Hasto. Dia mengatakan Hasto menyanggupi untuk menalangi urusan suap PAW Harun agar prosesnya cepat selesai.

    “Bahwa sekitar tanggal 13 Desember 2019, Saeful Bahri melaporkan kepada Hasto Kristiyanto terkait dengan kelanjutan perkembangan urusan Harun Masiku. Pada saat itu, Hasto mengatakan ‘ya silakan saja bila perlu, saya menyanggupi untuk menalanginya dulu biar urusan Harun Masiku cepat selesai’,” kata tim biro hukum KPK.

    “Kemudian siang harinya Saeful Bahri menemui Harun Masiku di kantor DPP PDIP dan menjelaskan bahwa perkembangan keputusan itu sudah disampaikan kepada Hasto Kristiyanto,” tambahnya.

    Setelah Hasto menyetujuinya, tim hukum KPK mengatakan staf Hasto bernama Kusnadi bergerak. Kusnadi, katanya menitipkan uang Rp 400 juta untuk mengurus PAW Harun Masiku.

    “Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Kusnadi selaku staf Sekjen DPP PDIP menghadap Donny Tri Istiqomah di ruang rapat DPP PDIP di Jalan Diponegoro Jakpus Saat itu, Kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam dan mengatakan, ‘Mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan uang operasional Rp 400 juta ke Pak Saeful yang Rp 600 juta Harun’, katanya. Bahwa selanjutnya, masih pada tanggal 16 Desember 2019, Donny Tri Istiqomah menghubungi Saeful Bahri melalui chat WA, yang berbunyi, ‘Mas Hasto ngasih Rp 400 juta yang Rp 600 juta Harun katanya udah ku pegang,” tuturnya.

    “Atas pernyataan tersebut Donny Tri Istiqomah kemudian membuka titipan tersebut dan menghitungnya di dalam uang amplop tersebut bahwa uang rupiah bentuk pecahan Rp 50 ribu sejumlah Rp 400 juta,” imbuhnya.

    Diketahui, Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PAW anggota DPR. Status itu disematkan kepada Harun sejak Januari 2020.

    Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.

    Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.

    (zap/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tiga Penyidik Gadungan KPK Ditangkap, Mantan Bupati Rote Ndao Nyaris Jadi Korban – Page 3

    Tiga Penyidik Gadungan KPK Ditangkap, Mantan Bupati Rote Ndao Nyaris Jadi Korban – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga orang berlagak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seolah-olah punya kewenangan untuk memanggil seseorang.

    Mantan Bupati Rote Ndao, Leonard Haning, nyaris menjadi korban, untungnya ia melalui kuasa hukum langsung mengkonfirmasi kepada KPK. Terkait kejadian ini, tiga orang terduga pelaku berhasil diamankan, kini diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Timur.

    “Tadi malam diserahterimakan 3 pelaku dari pegawai KPK kepada Polres Metro Jakpus untuk proses hukum lanjut,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Condro dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).

    Susatyo belum bicara lebih jauh, dia beralasan proses pemeriksaan terhadap ketiga pelaku masih berjalan.

    “Saat ini tiga orang diduga pelaku masih dalam pemeriksaan di Mapolrestro Jakpus,” ujar dia.

    Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP M. Firdaus menambahkan, ketiga pelaku yakni AS (45), JFH (47), dan AA (40) diduga memalsukan dokumen sprindik dan surat panggilan dari KPK.

    “Perkara pemalsuan dokumen,” ujar dia.

    Firdaus mengatakan, surat perintah penyidikan dan surat panggilan KPK ditujukan kepada Mantan Bupati Rote Ndao, Leonard Haning. Penasihat hukum kemudian mengkonfirmasi kepada pihak KPK. Hasilnya, sprindik dan surat panggilan tersebut diduga palsu.

    “Ternyata benar sprindik ini palsu bodong,” ujar dia.

  • Kementerian P2MI Amankan 7 Pekerja Migran Indonesia yang Akan Dikirim Secara Ilegal ke Kedua Negara Ini – Page 3

    Kementerian P2MI Amankan 7 Pekerja Migran Indonesia yang Akan Dikirim Secara Ilegal ke Kedua Negara Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melakukan pencegahan dan penyelamatan terhadap tujuh calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal atau non-prosedural ke Oman dan Qatar.

    Tindakan ini dilakukan pada Senin, 3 Februari 2025, setelah P2MI menindaklanjuti informasi yang diterima dan melakukan penelusuran di kawasan Jalan Villa Nusa Indah 1, Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.

    “Di lokasi kami temukan dari rekan kita sebanyak tujuh orang,” kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding di shelter Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Jakarta Timur, sebagaimana ditulis pada Kamis (6/2/2025).

    Ketujuh calon PMI yang selamat ini berinisial SJ, NNA, N, WN, L, H, dan N. Mereka ditemukan hanya membawa KTP dan tidak memiliki dokumen resmi lainnya, di mana akan dikirim untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). 

    Menurut keterangan yang diperoleh, para calon PMI tersebut dijanjikan gaji antara Rp5 juta hingga Rp6 juta per bulan, serta uang fee antara Rp3 juta hingga Rp10 juta yang akan diberikan setelah mereka tiba di negara tujuan.

    Karding menyampaikan bakal mendalami pihak-pihak yang mengatur rencana keberangkatan tujuh calon PMI tersebut ke Oman dan Qatar.  

    “Target kami adalah calo yang ingin memberangkat para CPMI ini,” ungkap dia. 

     

  • Said Abdullah Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya – Page 3

    Said Abdullah Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Melalui instruksi tersebut, pemerintah kini melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran pada APBN 2025.

    Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengapresiasi langkah yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam mengonsolidasikan sumber anggaran APBN agar pertumbuhan ekonomi melampaui target APBN 2025 sebesar 5,2 persen dan lebih inklusif.

    “Melalui instruksi presiden, pemerintah melakukan langkah efisiensi belanja negara, dengan demikian, APBN diharapkan lebih fokus membiayai program-program strategis seperti perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi,” ujarnya.

    Said pun menilai, dengan program gizi dan pendidikan yang baik, permintaan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja bisa terpenuhi.

    “Tentu ini bukan program sekali jadi, akan tetapi harus berkelanjutan, bila dijalankan secara massif dan sistematis, maka outcome-nya untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas bisa diharapkan lebih cepat,” ucapnya.

    Di sisi lain, Said juga mengungkapkan, program Makan Bergizi Gratis perlu dijalankan lebih inklusif. Ia meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat mengorganisir para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di tiap tiap wilayah.

    “Dengan standar produk dan layanan yang telah ditetapkan, mereka dapat menjadi pemasok MBG, langkah ini bisa menjadi penggerak kebangkitan UMK yang berjumlah lebih dari 65 juta, serta mendongkrak daya beli menengah bawah yang terus menurun sejak paska pandemi,” ungkapnya.