Jenis Media: News

  • Warga RI Ramai-ramai Pindah Jadi WN Singapura, Segini Biayanya

    Warga RI Ramai-ramai Pindah Jadi WN Singapura, Segini Biayanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga Indonesia banyak yang pindah jadi Warga Negara (WN) Singapura. Sekitar 100-1.000 orang mahasiswa RI di Singapura mengubah kewarganegaraan mereka setiap tahun.

    “Saya lupa kalau enggak 100, 1.000 orang mahasiswa Indonesia di Singapura menjadi warga negara Singapura setiap tahun. Bersaing kita rebut orang-orang hebat, pintar,” ujar Mantan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, beberapa waktu yang lalu, dikutip Minggu (9/3/2025).

    Sementara itu, sepanjang 2019-2022, menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), WNI yang memilih pindah sebagai WN Singapura mencapai 3.912 WNI.

    Lantas, bagaimana prosedur dan berapa biaya yang harus dibayar untuk jadi WN Singapura?

    Adapun, untuk menjadi WN Singapura, ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Di antaranya adalah mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran untuk mendapat status kewarganegaraan Singapura.

    Dikutip dari Immigration and Checkpoints Authority (ICA) Singapura, ada beberapa kategori yang menentukan biaya pengajuan menjadi WN Singapura.

    Orang dewasa yang sudah mendapatkan status Permanent Resident (PR) wajib membayar SG$ 100 atau sekitar Rp 1.130.000.

    Perlu dicatat, biaya itu hanya untuk pengajuan dan tidak bisa dikembalikan, bahkan jika permohonan ditolak. Ketika disetujui, ada biaya tambahan S$ 70 untuk mendapatkan sertifikat kewarganegaraan Singapura.

    Selanjutnya, untuk anak-anak yang lahir di luar negeri dengan orang tua berasal dari Singapura, perlu membayar SG$ 18 atau sekitar Rp 203.400. Jika permohonan disetujui, biaya tambahan dikenakan SG$ 10.

    Sementara itu, biaya naturalisasi menjadi WNI lebih mahal. Berdasarkan Situs Kementerian Hukum dan HAM RI, biaya naturalisasi atas permohonan Warga Negara Asing (WNA) adalah Rp 50.000.000.

    Biaya naturalisasi berdasarkan perkawinan campur adalah Rp 15.000.000. Terakhir, WNA yang berjasa bagi negara atau dengan alasan kepentingan negara adalah Rp 2.500.000. Terakhir, anak yang belum memperoleh kewarganegaraan dikenakan biaya Rp 5.000.000.

    (fab/fab)

  • Berdiri di Lahan Hutan Produksi, 4 Vila di Kawasan Puncak Disegel

    Berdiri di Lahan Hutan Produksi, 4 Vila di Kawasan Puncak Disegel

    JABAR EKSPRES – 4 Vila di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor disegel oleh Kementerian Kehutanan dan ATR/BPN, Minggu (9/3).  Penyeggelan itu dilakukan, lantaran vila-vila tersebut berdiri di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan kawasan hutan produksi.

    Empat vila itu yakni Vila Forest Hills, Vila Pinus, Vila Cemara, dan Vila Siporafrika yang berada di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua.

    Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu mengatakan, penindakan itu dalam rangka penertiban tata ruang dan kawasan hutan.

    BACA JUGA:Pemprov Siap Ganti Rugi Investor Rp40 M, Jaswita hanya Dapat 6,5 Persen dari Omset Wisata Puncak Bogor

    Pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu sungai Ciliwung, Bekasi dan Cisadane.

    “Hari ini kami melakukannya di villa Forest Hill ini adalah hulu DAS dari ciwilung dan disini ini termasuk kawasan hutan produksi,” ujarnya.

    Selain itu, Kemenhut juga telah mengindentifikasi ada sebanyak 15 titik yang akan dilakukan penertiban dan dipasang plang.

    BACA JUGA:PT Jaswita Jabar Bakal Evaluasi Anak Usahanya Buntut Pembongkaran Wisata Puncak Bogor

    Dia menegaskan, operasi penertiban penggunaan kawasan itu dilakukan bukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasan.

    “Kalau dia memang udah punya legalitas, lengkap semua ya tentu negara juga harus mengakuinya, tapi kita tetap pada pendiriannya, ini masih kawasan hutan,” tegasnya.

    Disisi lain, Kemnhut mendapati informasi dari pemilik vila legalitasnya sekitar 4.500 meter persegi. Berdasarkan digitasi luas lahan ini sekitar 1 hektare.

    BACA JUGA:Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

    “Kalau berdasarkan keterangan dari pak Henry (Pemilik vila) ini berdirinya tahun 2015,” ujarnya.

    Selanjutnya, vila yang dipasangi plang itu akan dilakukan penyelidikan, melihat dari bekas-berkas yang dimiliki.

    Namun, ketika tidak memiliki legalitas akan dikenai sanksi pidana berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) no 5 tahun 2005.

    “Itu semua penggunaan kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan yang sah akan dikembalikan dan dikuasai negara. Jadi akan kemungkinan pemulihan aset, ada pasalnya di situ untuk pemulihan aset negara,” pungkasnya.

  • Akibat Hujan Deras, Sejumlah Desa di Boyolali Terendam Banjir

    Akibat Hujan Deras, Sejumlah Desa di Boyolali Terendam Banjir

    JAKARTA – Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sejak Sabtu sore menyebabkan banjir di sejumlah desa di tiga kecamatan.

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali, Suratno, menyampaikan bahwa banjir terjadi akibat luapan air di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalop), wilayah yang terdampak meliputi:

    Kecamatan Sambi: Desa Senting, Desa Jagoan

    Kecamatan Simo: Desa Pelem

    Kecamatan Nogosari: Desa Keyongan, Desa Guli, Desa Ketitan

    Dari laporan di lapangan, banjir di Desa Ketitan cukup parah, bahkan ketinggian air mencapai bagian bawah atap rumah warga.

    Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Boyolali telah dikerahkan ke berbagai titik terdampak. Pada saat kejadian, dua orang dilaporkan sempat terjebak di tengah banjir, tetapi berhasil dievakuasi oleh relawan dan warga setempat.

    BPBD membagi timnya ke beberapa lokasi prioritas, terutama di Kecamatan Nogosari dan Sambi, untuk melakukan penanganan darurat dan pemantauan kondisi di lapangan.

    Kondisi Terkini

    Hingga pukul 22.30 WIB, banjir mulai surut di beberapa titik, termasuk Desa Jagoan. Namun, untuk desa lainnya, pembaruan informasi masih menunggu laporan dari tim di lapangan.

    BPBD terus memantau situasi dan mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.

  • Jasad Ibu-Anak dalam Penampungan Air di Jakbar Diduga Sudah 4 Hari Tewas

    Jasad Ibu-Anak dalam Penampungan Air di Jakbar Diduga Sudah 4 Hari Tewas

    Jakarta

    Polisi masih menyelidiki kasus kematian ibu berinisial TSL (59) dan anaknya, ES (35) yang ditemukan dalam penampungan air di rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Diperkirakan korban sudah meninggal selama 4 hari sebelum akhirnya ditemukan.

    “Kita perkirakan bisa dieksekusi itu 3 hari atau 4 hari sebelum ditemukan. Masih diduga ya, kita belum tau tanggalnya ya, tapi 3 hari atau 4 hari sebelum kita temukan jenazah. Iya, lama kematian,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).

    Arfan menyebut ada luka bekas benda tumpul pada kepala korban. Namun demikian, penyebab luka tersebut masih didalami oleh pihak kedokteran.

    “Benda tumpul lah, tapi kan kita belum bisa ambil final juga ya, karena ini kan visumnya dari dokter. Tapi kan dari sisi fisiknya kita lihat kan luka di kepala, makannya itu yang kita curigain. Wah ini kok ada luka dalam kepala. (Luka akibat benda tumpul) yes,” ujarnya.

    Jenazah kedua korban ditemukan pada Jumat (7/3) dini hari. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga korban meninggal karena dibunuh.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Komunikasi Terakhir Korban

    Ketua RT setempat, Yanti, menjelaskan momen kedua korban terakhir kali terlihat sebelum ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

    “Sabtu (1 Maret). Jam sepuluhan pagi, pertama puasa,” kata Yanti saat ditemui di rumahnya, Jakarta Barat, Minggu (9/3/2024)

    Yanti menjelaskan, korban sempat mengatakan ingin bertemu seseorang dan pulang ke Jawa pada Sabtu (1/3) pagi. Korban pun keluar rumah pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB.

    “Awalnya kan dari pertama puasa itu, malam puasa. Dia ketemu seseorang gitu, bilangnya mau pulang ke Jawa. Ditanya ‘mau kemana? Mau, mau pulang nih, ke Jawa dulu’,” ucapnya.

    Yanti mengatakan kedua korban lalu sempat pulang ke rumah pada Minggu (2/3) sore. Korban juga masih sempat berinteraksi dengan tetanggannya.

    “Terus itu sore siang ini dia kayaknya pulang. Terus sore sempet ke temennya yang namanya ini, sempet ke sini nih, nggak tau namanya siapa lupa saya,” ucapnya.

    Momen itu merupakan kali terakhir korban terlihat oleh warga sekitar. Penemuan jasad kedua korban berawal saat anak kedua TSL tidak menemukan ibu dan kakaknya di rumah. Anak kedua korban itu lalu membuat laporan kehilangan pada Senin (3/3).

    “Hari Seninnya dia lapor, Selasa, terus dia masih mondar-mandir. Ada yang ketinggalan kali. Pas hari kejadiannya, hari Kamis. Kamis malam,” sebutnya.

    (ial/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AHY Bakal Umumkan Nama Pengurus DPP Demokrat 2025-2030 Sebelum Lebaran – Page 3

    AHY Bakal Umumkan Nama Pengurus DPP Demokrat 2025-2030 Sebelum Lebaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal mengumumkan seluruh formatur kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030 sebelum Hari Raya Idulfitri.

    Kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, saat ini di internal partai sudah berproses nama-nama calon pengurus Demokrat untuk lima tahun mendatang.

    “Sudah berproses semua. Kerangka sudah ada. Nama-nama sudah masuk. Semua sedang didalami,” kata Herzaky saat dikonfirmasi, Minggu (9/3/2025).

    Namun, masih perlu waktu bagi AHY untuk memastikan atau memantapkan nama-nama yang sudah masuk tersebut.

    “Tentu perlu waktu. Namanya orkestrasi sumber daya manusia dan kepemimpinan untuk parpol besar seperti Demokrat,” ujar dia.

    Saat disinggung soal kemungkinan pengurus lama masuk dalam jajaran kepengurusan DPP periode baru, Herzaky menyatakan, hal itu memungkinkan terjadi.

    Akan tetapi, AHY menginginkan seluruh anggota yang masuk dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat mendatang, adalah sosok terbaik untuk mengembangkan partai.

    “Ada evaluasi dari kepengurusan sebelumnya, dan, tentu ada nama-nama baru yang juga akan masuk untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana dan target lima tahun ke depan,” ucapnya.

    Kendati demikian, Herzaky belum dapat memastikan siapa saja sosok yang akan kembali menjabat di kepengurusan DPP Partai Demokrat mendatang.

     

  • 147.247 Jemaah Lunasi Biaya Haji 2025, 72 Persen Kuota Reguler Terisi – Page 3

    147.247 Jemaah Lunasi Biaya Haji 2025, 72 Persen Kuota Reguler Terisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 H/2025 M telah berlangsung selama tiga pekan. Hingga saat ini, 72 persen kuota jemaah haji reguler sudah terisi.

    Proses pelunasan dibuka pada 14 Februari 2025 dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) telah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang berhak melakukan pelunasan.

    Jumlah jemaah yang berhak lunas terdiri dari 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia, 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dan 1.572 petugas haji daerah (PHD).

    “Sampai sore ini, 147.247 jemaah reguler telah melunasi biaya haji. Artinya, 72 persen kuota jemaah haji reguler sudah terisi,” ungkap Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain di Jakarta pada Jumat 6 Maret 2025.

    Kemenag juga menyatakan, pelunasan untuk Petugas Haji Daerah (PHD) juga telah dibuka, dengan batas waktu hingga 20 Maret 2025. Hingga saat ini, ada 17 orang yang telah melunasi biaya haji untuk kuota PHD.

  • Dugaan Pungli di Kemenag Kota Banjar Masih Menggantung, Masyarakat Tuntut Kejelasan!

    Dugaan Pungli di Kemenag Kota Banjar Masih Menggantung, Masyarakat Tuntut Kejelasan!

    JABAR EKSPRES – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar.

    Laporan yang diajukan oleh Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar melalui surat audiensi pada 5 Februari 2025 belum mendapatkan tanggapan yang memadai dari pihak terkait.

    Ketua POSNU Kota Banjar, Muhlison, menyayangkan lambatnya respons dari Kemenag dalam menindaklanjuti dugaan ini.

    “Kami sudah mengajukan surat audiensi sejak 5 Februari 2025 lalu, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami berharap pihak Kemenag Kota Banjar segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ungkap Muhlison, Minggu (9/3/2025).

    Dugaan pungli ini telah menarik perhatian publik dan memicu desakan dari berbagai pihak agar investigasi dilakukan secara transparan dan cepat.

    BACA JUGA: Usai Dicoreng Perilaku Dugaan Pungli oleh Oknum Pegawainya, Kemenag Banjar Lakukan Ini

    Hal ini penting untuk mencegah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

    Muhlison menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan akan mendesak agar dugaan ini segera ditelusuri serta diungkap secara terbuka.

    “Jika memang ada praktik pungli, maka harus ada tindakan tegas,” tambahnya.

    Sementara itu, masyarakat berharap Kemenag Kota Banjar segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah konkret agar isu ini tidak berlarut-larut.

    Kejelasan dari pihak terkait sangat penting untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

    Isu pungutan liar ini mencuat di tengah upaya pemerintah memberantas praktik korupsi. Beberapa lembaga pendidikan diniyah melaporkan adanya permintaan dana sebesar Rp300 ribu untuk pengurusan izin operasional, padahal layanan tersebut seharusnya gratis.

    Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), yang menghimpun lembaga-lembaga pendidikan keagamaan nonformal, diduga menerima instruksi dari oknum pegawai Kemenag Banjar untuk menghimpun sejumlah uang tersebut.

    BACA JUGA: Kemenag Banjar Diduga Lakukan Pungli Izin Operasional Diniyah, Ahmad Fikri: Saya Tidak Memerintahkan Pungutan Apapun!

    Kepala Kemenag Kota Banjar, H. Ahmad Fikri Firdaus, tak menampik adanya laporan ini. Saat dihubungi Jabar Ekspres, ia mengungkapkan rasa geramnya.

  • Jokowi Dukung Rencana PSI Perorangan, Pengamat: Ini Bisa Jadi Perubahan Positif – Page 3

    Jokowi Dukung Rencana PSI Perorangan, Pengamat: Ini Bisa Jadi Perubahan Positif – Page 3

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal rencana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan berubah nama menjadi PSI Perorangan. Penambahan kata Perorangan, PSI diprediksi akan menjadi partai yang terbuka tidak dimiliki segelintir orang atau keluarga.

    Konsep partai perorangan atau Partai Super Tbk pernah disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu. Bahkan konsep tersebut telah ia sampaikan di depan para relawan dan Ketua Umum Projo Budi Arie di Jakarta.

    Jokowi tak mempermasalahkan perubahan nama PSI tersebut. Namun, dia merasa konsep partai perorangan telah diserobot partai yang dipimpin anak bungsunya sendiri, Kaesang Pangarep.

    “Gini, itu memang ada ide gagasan untuk membuat partai super Tbk yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan, tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini. Ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI,” ujar Jokowi saat ditemui wartawan di rumahnya, Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Solo, Rabu (5/3).

    Dalam pertemuan bersama relawan di Jakarta, Jokowi menyampaikan gagasannya mengenai Partai Super Tbk. Menurutnya, Partai Super Tbk merupakan partai yang bersifat terbuka sehingga semua anggotanya merasa memiliki.

    “Ya seperti itu partai yang terbuka, super terbuka. Nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya dan itu betul-betul partai milik bersama,” katanya

  • Biar Hemat ini Tips Berbuka Puasa untuk Anak Kost

    Biar Hemat ini Tips Berbuka Puasa untuk Anak Kost

    JABAR EKSPRES – Berbuka puasa adalah momen yang paling dinanti oleh umat Muslim setelah seharian menjalankan ibadah puasa.

    Berbagai hidangan mulai dari takjil hingga makanan berat menjadi pilihan favorit untuk disantap saat berbuka.

    Baca juga : Arti Mokel di Bulan Puasa itu Apa? Ini Penjelasannya

    Namun, bagi anak kost, harga makanan sering kali terasa mahal, meskipun tergolong standar.

    Untuk menghemat pengeluaran selama Ramadan, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan agar tetap bisa menikmati berbuka puasa tanpa menguras dompet.

    Tips Hemat Berbuka Puasa untuk Anak Kost

    Berikut adalah tips berbuka puasa hemat ala anak kost:

    1. Mengatur Keuangan dengan Baik untuk Setiap Pengeluaran

    Sebelum memutuskan menu berbuka, penting untuk mengatur keuangan agar tidak boros.

    Cara ini bisa membantu mencegah pengeluaran yang tidak perlu.

    Buatlah anggaran harian atau mingguan untuk makanan selama Ramadan.

    Catat pengeluaran dan sesuaikan dengan pemasukan agar keuangan tetap stabil hingga akhir bulan puasa.

    2. Membeli Lauk tetapi Memasak Sendiri

    Memasak sendiri merupakan cara terbaik untuk menghemat pengeluaran.

    Jika tidak sempat memasak dari nol, belilah lauk jadi seperti ayam goreng, tempe, atau tahu, lalu padukan dengan nasi dan sayuran yang dimasak sendiri.

    Cara ini lebih murah dibandingkan membeli makanan siap saji di luar.

    3. Menentukan Budget untuk Berbuka Puasa Bersama

    Berbuka puasa bersama teman atau komunitas sering kali membuat pengeluaran membengkak karena adanya keinginan untuk menambah menu.

    Oleh karena itu, sebelum menghadiri acara buka bersama, tetapkan anggaran yang sesuai dengan kemampuan.

    Jika memungkinkan, pilih tempat makan dengan harga terjangkau atau lakukan potluck, di mana setiap orang membawa makanan masing-masing untuk dibagikan bersama.

    4. Berburu Takjil dan Memanfaatkan Berbuka Puasa Gratis

    Salah satu keuntungan Ramadan adalah adanya takjil gratis di berbagai tempat.

    Masjid, komunitas sosial, dan beberapa warung makan sering menyediakan makanan gratis untuk berbuka.

    Manfaatkan kesempatan ini untuk menghemat pengeluaran.

    Tidak hanya mendapatkan makanan gratis, tetapi juga bisa bersosialisasi dengan orang lain dan mempererat tali silaturahmi.

  • Pemersatu Laut Indonesia’ Jadi Inspirasi Perjuangan Kader Muhammadiyah

    Pemersatu Laut Indonesia’ Jadi Inspirasi Perjuangan Kader Muhammadiyah

    JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed turut memberikan komentar soal penayangan perdana film ”Djuanda: Pemersatu Laut Indonesia” yang resmi tayang perdana di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Basyir Gedung Cendikia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu, 8 Maret lalu.

    Menurut . Abdul Mu’ti mengatakan bahwa perjuangan Ir. Djuanda untuk kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan sangat penting dan tidak bisa dilupakan.

    “Tanpa perjuangan itu wilayah Indonesia tidak bisa seluas sekarang. Kita tahu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau sekitar 17 ribu dan itu semua menjadi satu kesatuan,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi VOI, Sabtu, 8 Maret.

    Sebagai Ketua Badan Pembina Harian (BPH) UMJ, Mu’ti menyatakan bahwa kedaulatan wilayah merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah kedaulatan Indonesia. Kedaulatan wilayah ini ditandai dengan Deklarasi Djuanda.

    Sebelum adanya Deklarasi Djuanda, lanjut Mu’ti, perairan Indonesia masih banyak yang menjadi lautan bebas. Hal ini dikarenakan jarak satu ke pulau lainnya sangat jauh.

    “Dengan adanya Deklarasi Djuanda maka wilayah Indonesia dihitung dari titik terluar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Keberadaan pulau-pulau terluar ini sangat penting untuk kedaulatan negara kita,” tuturnya Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.

    Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan perjuangan Djuanda sebagai tokoh bangsa dan kader Muhammadiyah harus menjadi teladan. Ia pun berharap dengan adanya film ini bisa menjadi tempat belajar dan memahami perjuangan kader perserikatan Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan, keislaman, dan kemuhammadiyahan.

    “Mudah-mudahan setelah menyaksikan film ini akan lahir Djuanda lain dari rahim kader perserikatan Muhammadiyah,” tambahnya.

    ”Djuanda: Pemersatu Laut Indonesia” adalah film biopik yang di produksi oleh Lembaga Seni Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LSB PP Muhammadiyah) dan Mix Production.

    Film ini ditayangkan untuk pertama kalinya di Jakarta, setelah sebelumnya tayang di Yogyakarta. Film ini disaksikan lebih dari 500 warga persyarikatan Muhammadiyah yang berasal dari Jakarta, Banten, Jawa Barat hingga Sumatera.

    Dalam penayangan perdana di Jakarta, turut hadir cucu pertama Ir. Djuanda Kartawidjaja yakni Ismeth Wibowo. Ismeth juga menceritakan sedikit kisah kakeknya semasa hidup dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung sehingga film ini bisa tayang.

    “Sejak muda, Pak Djuanda ini telah mengabdikan diri di Muhammadiyah sebagai kepala sekolah Muhammadiyah. Padahal saat itu, Djuanda ditawari mendapatkan gaji yang tinggi dari pemerintahan Belanda,” kenangnya.

    Film Djuanda ini mengisahkan perjuangan Djuanda mulai dari masa sekolah dasar di lembaga pendidikan Belanda hingga menjadi deklarator “Deklarasi Djuanda”, yang menjadi titik penting dalam penegasan wilayah kedaulatan Indonesia. Diceritakan pula Djuanda pernah menduduki 17 posisi menteri dalam kabinet kepresidenan Soekarno.

    Penayangan film ini merupakan bagian rangkaian kegiatan pada hari ketiga Pengkajian Ramadan 1446 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    (buatkan judul yang menarik)