Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Bahaya Atraksi Bus Oleng, Sahroni DPR: Harus Tegas Ditertibkan – Page 3

    Bahaya Atraksi Bus Oleng, Sahroni DPR: Harus Tegas Ditertibkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Jelang mudik lebaran, transportasi tak terkecuali darat dicek kelaikannya. Bahkan, sang pengendara pun tak luput dari pengawasan. Namun, belakangan ini viral di media sosial yang memperlihatkan aksi bus yang melakukan atraksi di jalan raya atau dikenal dengan bus oleng yang membuat masyarakat bereaksi.

    Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni enegaskan bahayanya aksi bus oleng tersebut dan meminta Ditlantas Polri untuk menertibkan aksinya.

    “Korlantas Polri bersama Dishub di wilayah terkait harus tegas tertibkan tren bus oleng ini karena sangat membahayakan. Kalau masih bandel, SIM supir harus dicabut permanen dan PO ditegur, dibekukan, atau bahkan dicabut izin trayeknya,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

    Politikus NasDem ini, memandang sanksi tegas perlu diberikan, lantaran tren berbahaya ini kerap mendapat dukungan dari segelintir penikmatnya. Padahal aksi tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan.

    “Ini juga kadang aksi bus oleng ini di-posting secara sengaja. Yang kebut-kebutan jadi semakin ngebut karena dikompor-komporin. Sampai jadi semacam persaingan antar PO, karena dinilai sebagai sesuatu yang hype,” jelas Sahroni.

    “Makanya harus cepat ditindak. Korlantas harus tingkatkan pengawasan dan patroli di jalan raya dan jangan ragu-ragu untuk langsung tindak tegas pelakunya,” sambungnya.

     

     

  • Ritual Pengadaan Uang Dibalik Tewasnya Ibu dan Anak di Tambora Jakarta Barat – Page 3

    Ritual Pengadaan Uang Dibalik Tewasnya Ibu dan Anak di Tambora Jakarta Barat – Page 3

    Usai korban tewas, Febri tak panik. Ia duduk di depan rumah, merokok santai selama 15 menit, sambil mikir cara agar aksinya tak ketahuan.

    “Pelaku melihat ada penampung air di bawah kulkas, korban dimasukan secara bergantian ke dalam tendon air. Pelaku membersihkan sisa darah, punya ide juga mematikan lampu rumah. Pelaku sempat menghubungi pelapor bahwa di rumah sedang ada tukang listrik,” ujar dia.

    “Pelaku kemudian meninggalkan rumah, menutup pintu dan menutup gerbang dengan kunci gembok dari dalam,” ujar dia.

    Febri melarikan diri ke Cirebon untuk membuang ponsel korban, lalu terus kabur ke kampung halamannya. Pelarian pelaku akhirnya terhenti. Polisi menangkap Febri di Banyumas pada 9 Maret 2025.

    Kini, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jeratan Pasal 340 KUHP, Pasal 339 KUHP, dan Pasal 338 KUHP.

  • Tips Aman Mudik Naik Kapal Saat Cuaca Buruk: ASDP Siapkan Refund dan Rescheduling – Page 3

    Tips Aman Mudik Naik Kapal Saat Cuaca Buruk: ASDP Siapkan Refund dan Rescheduling – Page 3

    Menjelang angkutan Lebaran 2025, ASDP mencatat sembilan lintasan utama yang akan dipantau secara nasional. Beberapa di antaranya adalah Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Jangkar-Lembar. ASDP juga menyiapkan layanan di pelabuhan perbantuan untuk mengurangi kepadatan di lintasan utama.

    Dengan perkiraan jumlah penumpang mencapai 4,56 juta orang dan total kendaraan sebanyak 1,13 juta unit, ASDP memastikan kesiapan operasional dengan total 68 unit dermaga yang siap digunakan. Selain itu, sebanyak 203 unit kapal juga telah disiapkan untuk melayani penumpang selama periode libur Lebaran.

    ASDP menerapkan kebijakan tarif satu harga pada layanan penyeberangan ekspres untuk meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini berlaku di Pelabuhan Merak mulai Rabu (26/3/2025) hingga Minggu (30/3/2025), dengan diskon tarif senilai 36 persen dari tarif kapal ekspres.

    Dengan langkah-langkah ini, ASDP berharap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang, meskipun dalam kondisi cuaca yang tidak menentu.

  • Jaga Kelestarian Alam dan Ketahanan Pangan, Kemenko Pangan Lakukan Pengawasan Lingkungan – Page 3

    Jaga Kelestarian Alam dan Ketahanan Pangan, Kemenko Pangan Lakukan Pengawasan Lingkungan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Disinyalir adanya pencemaran dan perusakan lingkungan yang cukup serius, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung sekaligus melakukan pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tiga lokasi di kawasan Sentul-Ciawi, Bogor. Kegiatan ini dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam rangka penegakan hukum lingkungan serta menjaga ekosistem untuk keberlanjutan ketahanan pangan.

    Kawasan Sentul-Ciawi, Bogor, merupakan wilayah strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek. Namun, maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem serius yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan nasional, mengingat kawasan tersebut merupakan bagian dari daerah penyangga pangan nasional. Inilah yang menjadi kekhawatiran utama Kemenko Pangan.

     

    Perbesar

    Credit: Kemenko Pangan… Selengkapnya

    Tiga lokasi yang telah dilakukan pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) beserta tindakan hukum yang dikenakan, yaitu:

    (1) Gunung Geulis Country Club, Ciawi Bogor: karena tidak memiliki Persetujuan Teknis TPS Limbah B3 dan terdapat tumpukan sampah di sekitar TPS; (2) Summarecon Bogor: karena tidak memiliki sedimen trap, biopori, dan sumur resapan, yang menyebabkan sedimentasi di Sungai Ciangsana akibat kegiatan cut and fill; dan (3) PT. Bobobox Aset Management: karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan, di-KSO-kan tanpa mengubah fungsi tata ruang.

     

     

    Perbesar

    Credit: Kemenko Pangan… Selengkapnya

    Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan, “Penegakan hukum lingkungan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional. Penegakan hukum ini adalah bentuk komitmen kami untuk melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang.”

    “Dengan sinergi dan tanggung jawab bersama, kita dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan masa depan yang lebih hijau serta lestari dapat terwujud bagi kita semua,” sambung Zulkifli Hasan.

     

    Perbesar

    Credit: Kemenko Pangan… Selengkapnya

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional, yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi dapat mengganggu pasokan air, merusak lahan pertanian, dan mengurangi produktivitas pangan. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan menjadi langkah krusial untuk mencegah dampak lebih lanjut yang dapat mengancam ketahanan pangan.

    Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen untuk terus mengawal kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi merusak ekosistem. Upaya ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga kelestarian alam dan ketahanan pangan sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.

  • Polri Ungkap Kasus Penyalahgunaan LPG 3 Kg di Bogor, Bekasi, dan Tegal – Page 3

    Polri Ungkap Kasus Penyalahgunaan LPG 3 Kg di Bogor, Bekasi, dan Tegal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG 3 kilogram di Bogor, Bekasi, dan Tegal.

    “Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil penindakan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri terkait dengan laporan-laporan penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh beberapa tersangka,” tutur Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifudin di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

    Nunung mengulas, para pelaku memindahkan isi gas LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram non-subsidi, yang kemudian dijual dengan harga lebih tinggi, dengan isi gas yang tidak sesuai standar.

    “Dari hasil penyelidikan yang dilakukan sejak awal Maret, kami berhasil menangkap lima tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan LPG subsidi ini. Mereka memodifikasi regulator dan menggunakan es batu untuk menyuntikkan gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung 12 kg. Kemudian, tabung yang telah disuntikkan ini dijual kepada masyarakat dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” jelas dia.

    Dari pengungkapan tersebut, Polri menyita sebanyak 1.000 tabung gas, alat suntik, timbangan elektronik, dan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan ilegal ini.

    Total kerugian yang ditimbulkan dari kasus tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar, yang mencakup kerugian negara dari selisih harga dan kerugian bagi konsumen yang menerima gas dengan kualitas yang tidak sesuai.

  • Mutasi Polri 2025, Berikut Daftar 10 Polwan yang Diangkat Jadi Kapolres – Page 3

    Mutasi Polri 2025, Berikut Daftar 10 Polwan yang Diangkat Jadi Kapolres – Page 3

    Mutasi ini merupakan bagian dari strategi Polri untuk merespons dinamika perkembangan situasi keamanan di tanah air. Dengan pengangkatan sepuluh Polwan, Polri menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengarusutamaan gender.

    Sandi menambahkan, “Dengan memberikan kesempatan lebih luas bagi Polwan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan beragam dalam kepemimpinan.” Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Polri berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dan modernitas dalam menjalankan tugasnya.

    Penguatan kelembagaan Polri juga menjadi fokus utama dalam mutasi ini. Dengan melibatkan Polwan dalam posisi strategis, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja di berbagai lini.

  • KPK Panggil 2 Anggota DPR Terkait Kasus Korupsi CSR BI

    KPK Panggil 2 Anggota DPR Terkait Kasus Korupsi CSR BI

    Jakarta –

    KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI). KPK memanggil dua anggota DPR RI sebagai saksi untuk diperiksa hari ini.

    “Hari ini Kamis (13/03), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

    Adapun dua anggota DPR itu adalah Fauzi Amro (FA) dan Charles Meikyansah (CM). Tessa mengatakan pemeriksaan akan dilakukan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    “Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih,” sebutnya.

    “(Atas nama) FA anggota DPR RI, CM anggota DPR RI,” tambahnya.

    Modus Dugaan Korupsi Dana CSR BI

    KPK menduga adanya aliran dana CSR untuk yayasan yang tidak tepat. KPK mengungkap dana CSR tersebut dikirim ke rekening yayasan lalu dikirim kembali ke rekening pribadi pelaku dan sanak saudaranya.

    Asep menjelaskan,BI memang memiliki penyaluran CSR yang tidak langsung kepada orang, tapi harus melalui yayasan. Para pelaku yang terlibat di kasus ini lalu membuat yayasan untuk menampung uang tersebut.

    “Karena ini juga memang diberikan kepada Komisi XI, di mana Saudara S ini ada di situ, ini masih termasuk juga Saudara HG ya, itu yayasannya, jadi membuat yayasan, Kemudian melalui yayasan tersebutlah uang-uang tersebut dialirkan,” ucap dia.

    “Keperluannya ada untuk pembelian ambulans, kemudian ada untuk beasiswa, ada untuk kegiatan pembangunan rutin, dan lain-lain. Pokoknya untuk kegiatan sosial, seperti itu,” tuturnya.

    “Setelah itu, dia tarik tunai, diberikan kepada orang tersebut, dan dibelikan kepada properti, kepada yang lain-lain, menjadi milik pribadi, tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial,” tambahnya.

    (ial/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mau Gencarkan Bahan Bakar Baru Pengganti BBM, Pengusaha Butuh Ini

    Mau Gencarkan Bahan Bakar Baru Pengganti BBM, Pengusaha Butuh Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertamina New and Renewable Energy (Pertamina NRE), Subholding Power and New Renewable Energy PT Pertamina (Persero), membeberkan hal yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk bisa menggencarkan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai salah satu pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM).

    CEO Pertamina NRE John Eusebius Iwan Anis mengungkapkan, sebagai perusahaan yang juga fokus dalam pemanfaatan biofuel atau BBN di dalam negeri, pihaknya berharap skema yang diberlakukan untuk penjualan batu bara juga bisa diterapkan pada biofuel.

    Skema yang dimaksud yaitu penerapan kewajiban pengalokasian dan harga khusus bahan baku BBN untuk pasar dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO), seperti untuk molase atau tetes tebu sebagai bahan baku bioetanol.

    Pengembangan bioetanol berbasis molase ini bisa berperan mengurangi impor BBM bensin.

    “Maksud saya begini, ya kalau kita ngomong yang paling berat kan sebenarnya jujur sekarang batu bara. Tapi batu bara ada DMO, ada DPO (Domestic Price Obligation). Jadi udah market obligation-nya ada, udah itu price-nya juga di-cap (dibatasi). Sementara kalau ini yang ada baru pajak, belum ada dikasih apa-apa gitu,” jelasnya dalam diskusi dengan media, dikutip Kamis (13/03/2025).

    Padahal, lanjutnya, pengembangan BBN seperti bioetanol ini memberikan banyak keuntungan bagi negara, seperti mengurangi emisi karbon, mengurangi impor bensin, memberdayakan petani, dan efek berganda lainnya.

    “Dan ada penelitian mengatakan kalau kita akan one step ahead lagi gitu ya menggunakan infrastruktur apa namanya, pompa bensin yang ada di seluruh Indonesia tetap sama, sistemnya sama. Itu adalah kombinasi antara hybrid, mobil hybrid pakai biofuel. Itu bisa memberikan efek pengurangan karbon yang kurang lebih sama,” paparnya.

    Belum lagi, biofuel yang berasal dari tanaman seperti sawit untuk biodiesel dan tebu untuk bioetanol tersebut bisa mendorong pemberdayaan petani di Indonesia lebih besar lagi.

    “Artinya petani juga bisa jadi penghasil minyak untuk energi gitu kan. Dengan skala mereka gitu. Jadi ini luar biasa manfaatnya kalau menurut kami ya. Kalau kita bisa mengembangkan full scale dari biofuel, termasuk bioetanol. Kita memberdayakan petani lebih intensif gitu ya. Terus mengurangi impor, mengurangi karbon, multiplier effect-nya luar biasa,” tandasnya.

    (wia)

  • Perusahaan Raksasa Swedia Bangkrut, Ribuan Karyawan PHK

    Perusahaan Raksasa Swedia Bangkrut, Ribuan Karyawan PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa baterai Eropa, Northvolt, telah mengajukan kebangkrutan di pengadilan Swedia, Rabu. Hal ini disampaikan langsung oleh perusahaan yang juga berasal dari Swedia itu dengan mengutip sejumlah tantangan usaha yang dihadapinya.

    Dalam pernyataannya, dikutip Kamis (13/3/2024), Northvolt mengatakan bahwa mereka telah melakukan upaya yang ‘melelahkan’ untuk mengamankan masa depan finansial dan operasional yang layak bagi perusahaan. Namun, mereka mengakui telah mengalami sejumlah ‘tantangan yang memberatkan’, mengutip kenaikan biaya modal, ketidakstabilan geopolitik, gangguan rantai pasokan, dan pergeseran permintaan pasar.

    “Selain latar belakang ini, perusahaan telah menghadapi tantangan internal yang signifikan dalam meningkatkan produksinya, baik dalam hal yang diharapkan dengan keterlibatan dalam industri yang sangat kompleks, dan hal lain yang tidak terduga,” kata Northvolt dalam sebuah pernyataan pers dikutip Euronews.

    Perusahaan baterai tersebut sebelumnya mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 di Amerika Serikat (AS) November. Pasalnya, perusahaan berada dalam posisi keuangan yang sulit.

    Langkah tersebut memberikan perusahaan peningkatan keuangan sementara, meskipun Northvolt tidak dapat membalikkan neracanya. Seorang wali amanat yang ditunjuk pengadilan kini akan menjual aset perusahaan di Swedia.

    Kehancuran Northvolt, yang didirikan pada tahun 2016, merupakan kemunduran bagi upaya Eropa untuk mengembangkan teknologinya sendiri untuk kendaraan listrik. Saat ini Eropa harus bersaing dengan pemimpin global di industri tersebut, China.

    Perusahaan tersebut pernah dipandang sebagai bagian integral dari transisi hijau Eropa. Northvolt, sempat berhasil mengamankan sekitar US$ 15 miliar (Rp 246 triliun) dari pemerintah dan investor.

    Permintaan yang lesu untuk kendaraan listrik, yang sebagian terkait dengan perubahan subsidi negara, mendorong beberapa investor untuk mengurangi pendanaan. Pemerintah Swedia juga menolak menawarkan subsidi besar kepada Northvolt tahun lalu.

    “Sejatinya, kapasitas produksi Northvolt diperkirakan akan meningkat sekitar empat kali lipat pada akhir dekade ini dari 192 GWh menjadi 1.142 GWh,” menurut Benchmark Minerals Intelligence.

    Sekarang, Eropa harus meningkatkan ketergantungannya pada produsen baterai asing di kawasan tersebut, hingga perusahaan lokal dapat membangun kapasitas. Termasuk perusahaan China dan Korea Selatan (Korsel).

    “Tiga tahun setelah US IRA, Eropa masih belum memiliki kebijakan komprehensif untuk melokalisasi produksi baterai,” kata Julia Poliscanova, Direktur Senior Kendaraan & mobilitas di T&E, kepada Euronews.

    “Tarif baterai yang tidak signifikan dan tidak adanya bantuan produksi serta persyaratan konten berarti impor dapat dilakukan dengan mudah. Rencana Otomatis memiliki beberapa bahasa yang tidak jelas tentang semua ini, tetapi yang kita butuhkan adalah tindakan segera sekarang,” tambahnya

    Sebelumnya, Northvolt mengatakan telah memangkas 1.600 pekerjaan atau sekitar seperempat dari stafnya. Eropa hanya menyumbang 3% dari produksi sel baterai global tetapi telah menargetkan 25% pasar pada akhir dekade ini.

    (sef/sef)

  • Efek Kebijakan TER Gaji Pegawai Bikin Negara Lebih Bayar Rp16,5 T

    Efek Kebijakan TER Gaji Pegawai Bikin Negara Lebih Bayar Rp16,5 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 30% pada awal tahun ini. Hingga Februari 2025, penerimaan pajak Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target.

    Penerimaan pajak ini terkontraksi sebesar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 269,02 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan pola penurunan ini merupakan hal yang wajar pada awal tahun, karena hilangnya efek akhir tahun yakni Nataru dan efek perlambatan harga komoditas, seperti batu bara, nikel dan minyak bumi. Selain itu, dia menegaskan data pajak pada bulan Januari 2025 ini tidak bisa dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya karena ada kebijakan tarif efektif rata-rata (TER), relaksasi dan restitusi yang signifikan.

    Adapun penerapan TER PPh 21 atas gaji upah pegawai sejak Januari 2024 mengakibatkan lebih bayar Rp 16,5 triliun pada tahun 2024. Namun, Anggito berdalih tanpa lebih bayar seharusnya penerimaan PPh 21 pada 2025 ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Pada 2024 ada lebih bayar, lebih bayarnya kalau kita hitung antara yang biru dan merah tahun 2024 angkanya Rp16,5 triliun. 2025 karena adanya efek lebih bayar, kalau itu diklaim kembali atau dinormalisasi pada Januari dan Februari, maka sebetulnya rata-rata PPh 2025 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2024,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (13/3/2025).

    “Jadi ada kebijakan yang baru pertama kali dilaksanakan tahun 2024, namanya Tarif Efektif Rata-Rata. Jadi kalau Anda menghitung cash memang menurun,” katanya.

    Kemudian, terkait dengan relaksasi, pemerintah melakukan kebijakan relaksasi PPN DN selama 10 hari. Dengan demikian, PPN DN pada Januari dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

    “Apabila dinormalisasikan yang tidak ada di 2024, maka rata-rata PPN Desember 2024-Februari 2025 Rp 69,5 triliun dibandingkan periode yang sama itu Rp 64,2 triliun, jadi masih tumbuh 8,3%,” kata Anggito.

    Lalu, penurunan setoran pajak juga disebabkan oleh adanya perlambatan penerimaan PPh pasal 25 Badan seiring. Perlambatan ini dipicu oleh penurunan harga komoditas yang berpengaruh pada penerimaan.

    “Ini kondisinya cukup normal tidak ada anomali sama sekali. Setoran PPh 25 masih ikut pola normal meskipun sedikit adanya perlambatan karena faktor eksternal penurunan harga-harga komoditas,” tegasnya.

    (haa/haa)