Xcloud.id

Jenis Media: News

  • KPK Gelar OTT di Kabupaten OKU Sumsel

    KPK Gelar OTT di Kabupaten OKU Sumsel

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada hari ini, Sabtu, 15 Maret. Tim mengamankan sejumlah orang dalam operasi senyap tersebut.

    “Benar, KPK telah mengamankan delapan orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 15 Maret.

    Belum dirinci Tessa soal siapa saja pihak yang terjerat OTT. Termasuk, konstruksi perkara hingga berujung pemberian.

    “Untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat konferensi pers resmi terkait kegiatan tersebut,” pungkasnya.

  • Bos Buruh Ungkap 4 Modus Perusahaan Hindari Bayar THR Lebaran

    Bos Buruh Ungkap 4 Modus Perusahaan Hindari Bayar THR Lebaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku, Tunjangan Hari Raya (THR) wajib dibayarkan paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan melakukan berbagai cara untuk menghindari kewajiban ini, sehingga merugikan buruh.

    Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal ungkap banyaknya perusahaan yang mengakali pembayaran tunjangan hari raya (THR) dengan berbagai cara.

    Said pun membeberkan modus perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada para karyawannya. Pertama yakni pekerja dipecat sebelum Hari Raya, bahkan sebelum Ramadhan. Kedua yakni memutus kontrak menjelang Hari Raya, kemudian kontrak tersebut kembali dilanjutkan setelah Hari Raya.

    “Modus pertama menghindari bayar THR, yakni dengan memecat karyawan. Kedua, karyawan kontrak dan outsourcing dihabisin kontraknya sebelum Lebaran, nah nanti setelah lebaran dilanjutkan lagi kontraknya,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025) lalu.

    Sedangkan modus ketiga, Said mengatakan bisa melalui menggugurkan kewajibannya, dengan cara memberikan beberapa bantuan seperti paket sembako, parsel lebaran, bukan memberikan THR dalam bentuk satu bulan gaji. Sementara modus keempat yakni mengakali karyawannya untuk kerja hingga mendekati cuti bersama Hari Raya, kemudian THR tidak dibayarkan hingga mendekati cuti bersama.

    “Modus ketiga, untuk menggugurkan kewajiban pengusaha biasanya hanya memberi THR sekadarnya. Contoh, memberi paket sembako seharga Rp100.000, memberikan biskuit kaleng, parsel, bingkisan, atau bantuan sosial lah. Dan modus keempat adalah mengakali karyawan sebelum Lebaran, disuruh kerja sampai H-3 atau H-2, tapi THR tetap tidak dibayar, dijanjikan, diiming-imingi akan dibayarkan, tapi pas mau Lebaran tak kunjung dibayar THR-nya. Begitu H-2 perusahaan libur, sudah tidak sempat ngadu, akhirnya lewat THR-nya,” ujarnya.

    Modus ‘nakal’ perusahaan dalam membayarkan THR ini pun berdampak cukup serius menurut Said Iqbal. Berdasarkan Litbang Partai Buruh dan KSPI, hanya 40% perusahaan yang membayarkan THR.

    “Dari temuan Litbang Partai Buruh dan KSPI, 60% perusahaan di Indonesia tidak membayar THR. Hanya 40% yang membayar THR. Mirisnya, 40% itu perusahaan asing seperti Jepang, Eropa, Dan Amerika Serikat, kecuali China,” ungkapnya.

    KSPI Desak Pemerintah

    Mengingat banyaknya pelanggaran yang terjadi, KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), untuk memperketat pengawasan terhadap pembayaran THR.
    Pembentukan tim khusus yang turun langsung ke lapangan dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan hak buruh benar-benar diberikan sesuai ketentuan.
    “Menaker jangan hanya membuat posko pengaduan, tetapi harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan pembayaran THR. Termasuk bagi buruh yang sedang dalam proses PHK, seperti buruh Sritex yang hingga saat ini masih mengalami ketidakpastian terkait hak-haknya,” pungkas Said Iqbal.

    (haa/haa)

  • Respons PDIP, Relawan Desak Jokowi Ambil Langkah Hukum ke Pemfitnah

    Respons PDIP, Relawan Desak Jokowi Ambil Langkah Hukum ke Pemfitnah

    Jakarta –

    Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menanggapi pernyataan PDI Perjuangan yang tak percaya jika Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kerap diam meski dicela. Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty, menyebut pihaknya membuka peluang akan mendesak Jokowi untuk mengambil langkah hukum ke pihak yang memfitnah.

    “Pak Jokowi hampir tidak pernah bereaksi terlebih karena beliau adalah tokoh bangsa. Tapi saat ini beliau tidak lagi menjabat presiden, jadi tidak tertutup kemungkinan kami akan mendesak beliau untuk mengambil langkah hukum terhadap para pemfitnah,” kata Utje kepada wartawan, Minggu (16/3/2025).

    Utje menyebut hingga kini pemfitnah Jokowi sibuk melempar isu tanpa ada bukti. Ia menilai hal ini justru membuat kegaduhan di masyarakat.

    “Para pemfitnah sibuk melempar isu tanpa bisa menunjukkan bukti, cara-cara yang dengan sadar dilakukan untuk menimbulkan kegaduhan dimasyarakat,” ungkapnya.

    Utje mengatakan hingga kini relawan selalu berkomunikasi secara berkala dengan Jokowi. Ia menyebut tak sedikit relawan yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo untuk silaturahmi.

    “Hampir setiap hari ada relawan yang secara berkelompok sowan ke beliau di Solo. Banyak teman-teman relawan yang belum sempat bertemu beliau saat menjabat, jadi teman-teman tidak menyia-nyiakan peluang bertemu beliau,” katanya.

    “Saya juga ingin mengomentari penyataan Jokowi yang ngaku diam, tapi tiap hari sepertinya dia tiga kali sehari ngomong ke media, udah kayak minum obat. Bagaimana disebut diam?” ujar Guntur lewat pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (15/3).

    Menurutnya, pernyataan Jokowi banyak yang melenceng dari kenyataan. Salah satunya Jokowi yang bilang akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa.

    Guntur mengumpamakan pernyataan Jokowi ibarat sein kiri tapi belok kanan. Alias melenceng dari kenyataan.

    “Apa yang disampaikan Jokowi tidak perlu dipercaya,” jelasnya.

    Terkait kabar soal Jokowi mengirim utusan yang meminta agar PDIP tak memecatnya, Guntur tak berkomentar banyak. Ia menegaskan bahwa penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dengan pemecatan Jokowi beserta keluarganya dari PDIP.

    “Tak hanya soal utusan, kami juga sudah diberikan informasi bahwa Sekjen Hasto akan ‘digarap’ sebelum Kongres. Dan semua informasi itu, terjadi benar,” imbuh Guntur.

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tinggal Seorang Diri, Wanita di Jakbar Ditemukan Tewas di Tempat Penampungan Air

    Tinggal Seorang Diri, Wanita di Jakbar Ditemukan Tewas di Tempat Penampungan Air

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Wanita berinisial TMS ditemukan tewas di tempat penampungan air di rumahnya di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat.

    Jasad korban pertama kali ditemukan salah satu saudaranya berinisial JF pada Jumat (14/3/2025) sekitar pukul 10.30 WIB.

    “Menurut saksi, korban mempunyai penyakit insomnia yang mengharuskannya minum obat jika ingin tidur,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Minggu (16/3/2025).

    Ade Ary menjelaskan, JF mulanya mengunjungi kediaman korban dan mengetuk pintu rumah.

    Namun, saat itu tak ada jawaban dan pintu rumah korban dalam kondisi terkunci.

    “Lalu saksi mencoba memaksa masuk ke dalam rumah korban dengan membuka kunci melalui jendela dikarenakan korban tinggal seorang diri,” ujar Kabid Humas.

    Setelah masuk ke dalam rumah, saksi tersebut mendapati korban sudah berada di penampungan air dalam posisi tengkurap.

    JF lalu menghubungi Ketua RW setempat untuk mengecek kondisi korban. Saat dicek, korban sudah meninggal dunia.

    “Diduga korban meninggal dunia dikarenakan tergelincir dan masuk ke dalam penampungan air yang berada di lantai dasar rumah,” ungkap Ade Ary.

    Berdasarkan hasil identifikasi polisi, tidak ditemukan tanda-tanda bekas penganiayaan di tubuh korban. Jenazah korban lalu dibawa ke RS Polri untuk divisum.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Rapat Revisi UU TNI di Hotel Selesai, Pembahasan Dilanjutkan Senin Besok 17 Maret 2025 – Page 3

    Rapat Revisi UU TNI di Hotel Selesai, Pembahasan Dilanjutkan Senin Besok 17 Maret 2025 – Page 3

    Pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang mencakup penambahan usia pensiun menjadi salah satu aspek penting dalam penyempurnaan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI. Perpanjangan usia pensiun diharapkan dapat memberikan ruang bagi personel yang masih produktif untuk terus berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara.

    “Kami setuju dengan penambahan usia pensiun karena pada usia 60-an, seseorang masih memiliki daya pikir yang tajam dan kemampuan fisik yang baik, terlebih bagi personel TNI yang sejak muda sudah terbiasa dengan pola hidup sehat dan menjaga kebugaran tubuh,” ujar Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia dikutip Sabtu (15/3/2025). 

    Dia menjelaskan, salah satu tantangan utama dari perpanjangan usia pensiun adalah korelasi antara peningkatan usia dengan produktivitas yang diberikan oleh para perwira tinggi TNI. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa asesmen tambahan diterapkan secara ketat untuk memastikan bahwa setiap kenaikan pangkat diberikan kepada personel best of the best, sesuai dengan prinsip meritokrasi (merit system).

    Kemudian, dia melanjutkan, peningkatan usia pensiun harus sejalan dengan peningkatan kontribusi nyata kepada negara, terutama bagi perwira tinggi berpangkat bintang dua ke atas, yang memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan pertahanan.

    “Transparansi dalam kenaikan pangkat harus diperkuat, sehingga tidak terjadi promosi yang hanya didasarkan pada kepentingan tertentu, melainkan benar-benar berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak pengabdian,” jelas dia.

    Menurut Farah, dalam perspektif anggaran, perpanjangan usia pensiun TNI akan berimplikasi pada kenaikan biaya pegawai, termasuk gaji, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan, dan hak-hak lainnya yang ditanggung oleh negara. Hal ini perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan ketimpangan antara alokasi belanja pegawai dan modernisasi alutsista.

  • Kerap Langganan Banjir, Warga Melong Masih Harapkan Realisasi Sodetan Air

    Kerap Langganan Banjir, Warga Melong Masih Harapkan Realisasi Sodetan Air

    JABAR EKSPRES – Banjir yang melanda sejumlah kawasan Sasak Golkar RW 02, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, menyebabkan satu gudang pengumpulan rongsok nyaris ambruk setelah tembok penahan tanah (TPT) ambles akibat derasnya aliran air, Sabtu (15/3/2025) malam.

    Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak sore hingga malam hari membuat TPT tak mampu menahan tekanan air, hingga akhirnya nyaris ambruk dan merusak gudang rongsok yang berada di pinggir aliran air.

    Salah satu pengelola rongsok, Dedi (53), menceritakan detik-detik terjadinya banjir yang turut merendam mobil pengangkut rongsok miliknya.

    “Mobil pengangkut rongsok pun terendam hampir setengahnya, hujan besarnya terjadi saat sedang tarawih,” ujar Dedi saat ditemui di lokasi, Minggu (16/3/2025).

    Dedi juga mengisahkan momen saat gudang rongsok di seberang tempatnya bekerja ambruk. Ia awalnya mengira suara yang terdengar berasal dari aktivitas pembongkaran barang.

    “Waktu saya keluar, ada suara seperti tembok retak. Awalnya saya kira gempa bumi, ternyata gudang rongsok yang di depan itu ambruk TPT-nya,” jelasnya.

    Selama tiga tahun bekerja di lokasi tersebut, Dedi mengaku ini adalah kejadian terparah yang pernah dialaminya. Sebelumnya, TPT di sekitar lokasi terlihat normal dan tidak pernah mengalami kerusakan parah.

    “Sebagian gudang untuk rongsok hampir ambruk. Banjir kemarin hampir sepinggang orang dewasa,” tambahnya.

    Hal senada disampaikan warga lainnya, Hendra (37), yang menyebutkan hujan deras mulai turun sejak waktu asar, sementara banjir terjadi sekitar pukul 7-8 malam, saat umat muslim melaksanakan salat tarawih.

    BACA JUGA: Warung Bunda Bikin Resah Warga, Begini Kata Ketua DPRD Cimahi!

    “Kalau banjir sih sering setiap hujan, cuma sampai banjir besar itu baru kemarin,” ungkap Hendra.

    Menurutnya, air biasanya hanya sampai batas TPT saja. Namun, hujan yang sangat deras membuat air meluap ke area pemukiman dan gudang.

    “Biasanya air hanya sampai batas TPT-nya saja, karena posisinya agak menanjak. Tapi kemarin air terus datang deras, jadi meluap,” ujarnya.

    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hendra menuturkan, biasanya sejumlah pegawai yang menjaga gudang tersebut bermalam di lokasi. Namun, saat kejadian, tidak ada pegawai yang berada di sana.

  • Sstt! Ada Kulkas Diskon Besar-besaran di Transmart

    Sstt! Ada Kulkas Diskon Besar-besaran di Transmart

    Transmart hari ini kembali menggelar diskon besar-besaran di Transmart Full Day Sale, Minggu (16/3) .

    Program ini digelar di seluruh Transmart se-Indonesia, dimulai saat toko buka sampai tutup.

    Cocok buat menemani anda saat ngabuburit.

    Banyak promo bertebaran hingga 50% + 20% di semua produk yang dijual di Transmart.

    Salah satu produk yang didiskon saat di Transmart Full Day Sale adalah kulkas Side by Side 436L.

    Harga normal kulkas jenis ini Rp 9.299.000 menjadi hanya Rp 6.599.200.

    Penawaran ini berlaku bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank Allo Prime termasuk layanan Allo Paylater.

  • Warung Bunda Bikin Resah Warga, Begini Kata Ketua DPRD Cimahi!

    Warung Bunda Bikin Resah Warga, Begini Kata Ketua DPRD Cimahi!

    JABAR EKSPRES – Sebuah visdeo yang viral di media sosial memicu kehebohan di Kota Cimahi. Video tersebut menampilkan keberadaan sebuah warung yang diduga menjadi tempat favorit bagi siswa yang membolos sekolah.

    Sebuah warung yang dikenal dengan sebutan “Warung Bunda” menjadi sorotan setelah diduga menyediakan tempat bagi para siswa untuk melakukan aktivitas yang melanggar norma, termasuk menyewa kamar di lokasi tersebut.

    Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, menyayangkan kejadian tersebut yang dinilai berpotensi mencoreng nama baik Kota Cimahi. Ia mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan media.

    “Secara langsung dan resmi memang belum ada laporan kepada saya dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD. Hanya saja, kalau melihat dari berita saya juga sebenarnya kaget ada fenomena yang informasinya kurang baik untuk Kota Cimahi,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2025).

    Terkait hal itu, Wahyu menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Cimahi untuk mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut serta menindaklanjuti fenomena yang meresahkan tersebut.

    BACA JUGA: Heboh ‘Warung Bunda’, MUI Cimahi Minta Pemkot Bertindak Tegas 

    Salah satu langkah yang akan diambil DPRD, lanjut Wahyu, adalah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpulnya para siswa membolos.

    “Dengan informasi yang didapatkan saat ini dan sudah cukup meresahkan, maka cukup untuk melakukan peninjauan ke lapangan yang diduga terdapat Warung Bunda tersebut,” tegasnya.

    Ia juga menyebutkan, saat ini DPRD bersama Pemkot Cimahi tengah mempersiapkan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.

    Namun demikian, penyelesaian persoalan terkait “Warung Bunda” tetap menjadi perhatian serius DPRD.

    BACA JUGA: Harga Bahan Baku Melonjak, Pengusaha Kue Lebaran di Cimahi Tetap Bertahan Demi Jaga Kualitas

    Wahyu menegaskan, pihaknya siap memanggil dinas terkait melalui salah satu komisi untuk membahas masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat. Jika terbukti ada pelanggaran, DPRD akan merekomendasikan penutupan warung tersebut.

    “Rekomendasi yang bisa kami sampaikan kepada dinas terkait, kalau memang terbukti kebenaran informasi itu, kami akan meminta segera ditutup warungnya,” ujarnya.

  • 5 Pernyataan KSAD, Panglima hingga Menhan Terkait Revisi UU TNI – Page 3

    5 Pernyataan KSAD, Panglima hingga Menhan Terkait Revisi UU TNI – Page 3

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjabarkan, terdapat penambahan lima kementerian dan lembaga yang boleh diduduki prajurit TNI aktif. Dari sebelumnya berjumlah 10 menjadi 15.

    Dalam paparan saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, salah satu revisi UU TNI adalah mengubah Pasal 47 terkait kementerian dan lembaga yang bisa diisi oleh prajurit TNI.

    Diperluas menjadi 15 yaitu, Korbid Polkam, Pertahanan Negara, Setmil Pres, Inteligen Negara, Sandi Negara, Lemhannas, DPN, SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejagung, dan Mahkamah Agung.

    Sjafrie mengatakan, di luar 15 kementerian dan lembaga tersebut, TNI yang mengisi jabatan sipil harus pensiun dini.

    “Jadi ada 15 kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya itu kalau mau ditempat dia musti pensiun,” kata Sjafrie.

    Jika ada TNI yang akan ditempatkan di luar dari 15 kementerian dan lembaga tersebut maka harus pensiun dini. Baru bisa diusulkan untuk mengisi jabatan tersebut.

    “Sedangkan untuk revisinya ini Presiden Republik Indonesia selaku panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada menteri pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga, itu harus pensiun, dan kita sebut pensiun dini,” ujarnya.

    “Setelah pensiun, baru kita usulkan ke kementerian dan lembaga yang dimaksud,” sambung Menhan.

     

  • Video: Produksi Berkurang, Ini Jurus Badak NGL Amankan Pasokan Gas

    Video: Produksi Berkurang, Ini Jurus Badak NGL Amankan Pasokan Gas

    Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Komisaris PT Badak NGL, Daniel Purba menyebutkan bisnis LNG (Liquefied Natural Gas) merupakan bisnis jangka panjang sehingga penting memastikan rangkaian “value chain’ terjaga demi keberlangsungan sektor usaha.

    Badak NGL saat ini memproduksi LNG yang bertugas memastikan produksi gas di upstream yang diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas tidak terganggu sehingga tidak mengganggu supply gas nasional.

    Seperti apa peran Badak NGL menjaga pasokan gas dalam negeri? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Presiden Komisaris PT Badak NGL, Daniel Purba dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Selasa, 11/03/2025)