Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Balkot Ramadhan Fest 2025, Ratusan UMKM Buka Lapak di Komplek Balai Kota Bogor

    Balkot Ramadhan Fest 2025, Ratusan UMKM Buka Lapak di Komplek Balai Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, secara resmi membuka Balkot Ramadhan Fest 2025 yang berlangsung di komplek Balai Kota Bogor pada Senin (17/3) hingga 21 Maret 2035 mendatang.

    Event tahunan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ini diikuti sebanyak 120 booth dan delapan mobil layanan dengan partisipasi dari 246 UMKM, 16 penyedia pangan, tujuh ritel modern, serta 13 gerai pelayanan publik.

    Berbagai kegiatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta pelayanan publik hadir dalam festival ini.

    Dedie A Rachim menegaskan bahwa festival ini bukan sekadar bazar UMKM, tetapi juga bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

    BACA JUGA: Komisaris PT Jaswita Ngaku Sudah Sering Ingatkan Direksi untuk Bongkar Proyek di Puncak Bogor

    “Balkot Ramadhan Fest ini tujuannya sederhana, untuk merangkul UMKM agar mereka bisa menyajikan dan memasarkan produk-produknya. Seiring berjalannya waktu, kami juga menggandeng Bapanas untuk memastikan bahwa pasokan pangan di Kota Bogor terjamin,” katanya di Balai Kota Bogor, Senin (17/3).

    Menurutnya, dengan adanya festival ini, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Kami ingin memastikan bahwa harga tetap stabil dan pasokan tersedia, sehingga tidak ada gejolak di masyarakat. Mudah-mudahan kondisi ini bertahan hingga Idul Fitri,” tuturnya.

    Sebagai festival yang sepenuhnya gratis bagi peserta, selain bazar UMKM, festival ini juga menghadirkan berbagai layanan publik, seperti perpanjangan SIM, pembayaran zakat, pembayaran listrik, pembayaran PDAM, pembayaran pajak, konsultasi perizinan dan pembuatan NIB, konsultasi pangan, konsultasi kesehatan dan keluarga, pengaktifan identitas kependudukan digital, hingga penukaran uang

    BACA JUGA: Viral! Pemuda di Bogor Digetok Airsoft Gun Saat Bangunkan Sahur

    Dedie berharap bahwa festival ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing UMKM di Kota Bogor.

    Sebagai informasi, selama tiga tahun terakhir, penyelenggaraan Balkot Ramadhan Fest tidak menggunakan dana APBD Kota Bogor, melainkan didukung penuh oleh sponsor dan mitra kerja.

    Dalam hal ini, Dedie pun mengapresiasi dukungan semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini.

  • Kala Prabowo Sebut Khofifah Cocok Jadi Perdana Menteri

    Kala Prabowo Sebut Khofifah Cocok Jadi Perdana Menteri

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melempar candaan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam peresmian smelter emas milik PT Freeport Indonesia. Prabowo menyebut Khofifah cocok menjadi perdana menteri.

    Hal itu diungkap Prabowo di akhir sambutannya dalam peresmian. Prabowo awalnya mengucapkan terima kasih kepada Khofifah dan menyebut Jawa Timur provinsi yang luar biasa. Sebab, setiap dirinya ke Jawa Timur selalu ada pembangunan baru.

    “Terima kasih Ibu Gubernur, Jawa Timur ini memang luar biasa. Saya terbang ini sudah tiap bulan masih ada saja, pabrik baru, gedung baru, ini luar biasa Jawa Timur,” kata Prabowo dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/3/2025).

    Prabowo lalu bertanya jumlah penduduk di Jawa Timur. Ia mengungkap jumlah penduduk Jawa Timur kini mencapai lebih dari 40 juta bahkan sudah melebihi Malaysia. Prabowo lantas menyebut Khofifah cocoknya menjadi perdana menteri.

    “Di Jawa Timur jumlah penduduknya berapa? 50 juta, 41,6 juta, lebih besar dari Malaysia itu. Mungkin Ibu Khofifah cocoknya jadi Perdana Menteri ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prabowo berharap Jawa Timur untuk terus menjadi tuan rumah bagi pembangunan berbagai proyek ke depan. Ia menilai Jawa Timur jadi tempat ramah investasi.

    (eva/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Anggota DPRD Golkar Sumedang Siap Bantu Warga Urus Dokumen yang Rusak Akibat Banjir

    Anggota DPRD Golkar Sumedang Siap Bantu Warga Urus Dokumen yang Rusak Akibat Banjir

    JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Sumedang sekaligus Ketua Fraksi Golkar, Asep Kurnia mengatakan, pihaknya siap membantu warga dalam pengurusan dokumen yang terdampak bencana.

    Hal itu karena sejumlah warga yang terdampak banjir di wilayah Cimanggung, Kabupaten Sumedang, mengeluhkan rusaknya dokumen-dokumen penting mereka akibat diterjang banjir luapan Sungai Cimande.

    Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan berbagai surat berharga lainnya terendam air, menyulitkan mereka dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.

    BACA JUGA: Bupati Sumedang Serius Atasi Banjir Cimanggung, Normalisasi hingga Reboisasi Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

    “Kami memahami betapa pentingnya dokumen-dokumen ini bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti sekarang,” katanya, Senin (17/3).

    Oleh karena itu, Asep menegaskan, dirinya siap memberikan pendampingan dalam pengurusan dokumen-dokumen administratif warga yang rusak.

    Pria yang akrab disapa Akur itu menyampaikan, DPRD Sumedang juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi warga dalam proses penggantian dokumen.

    BACA JUGA: Diduga Langgar DAS dan Sebabkan Banjir Cimanggung, Sekda Jabar Minta Evaluasi 5 Perumahan

    Banjir yang melanda wilayah Cimanggung akibat luapan Sungai Cimande memang menyebabkan banyak kerugian, tidak hanya merusak rumah dan harta benda, tetapi juga dokumen-dokumen penting.

    Dengan adanya dukungan dari Fraksi Golkar, diharapkan warga bisa segera mendapatkan kembali dokumen yang mereka butuhkan.

    “Karena, dalam situasi bencana, negara harus hadir untuk memastikan warganya mendapatkan hak administratif mereka tanpa kendala yang berbelit,” pungkas Akur. (Bas)

  • Pemkot Bandung Sorot Bangunan di Sempadan Sungai: Sertifikatnya akan Dicabut

    Pemkot Bandung Sorot Bangunan di Sempadan Sungai: Sertifikatnya akan Dicabut

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmennya menata kawasan sempadan sungai guna mengembalikan fungsi alami daerah aliran sungai (DAS).

    Langkah tersebut ditempuh dengan menertibkan bangunan yang berdiri di wilayah terlarang tersebut. “Untuk bangunan yang berdiri kurang dari lima tahun, sertifikatnya akan dicabut,” kata Farhan di Bandung, Senin (17/3).

    Kebijakan itu, kata Farhan, merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi kepala daerah se-Jawa Barat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “Sementara yang sudah lebih dari lima tahun akan mendapat uang kerohiman sebagai kompensasi,” imbuhnya.

    BACA JUGA:Penertiban Sempadan Sungai di Jawa Barat Dimulai untuk Cegah Banjir, Kompensasi bagi Warga Terdampak

    Dirinya menginstruksikan, para camat dan lurah untuk segera mendata bangunan di sempadan sungai di wilayah mereka. Serta melaporkan kepada perangkat daerah terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    “Ini langkah penting agar tidak ada bangunan yang menghambat aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir,” tegasnya.

    Farhan juga mengapresiasi kesiapsiagaan tim bencana Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, yang sigap membersihkan aliran air dari hambatan batang pohon.

    “Gotong royong mereka harus menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun budaya siaga bencana,” tandasnya.

    Walhi Jabar Desak Restorasi DAS Cikapundung, Jalan Panjang Memulihkan Tata Kelola Kota Bandung

    BACA JUGA:Banjir Cingised Jadi Terparah Selama 4 Tahun Terakhir, Begini Kata Farhan

    Sebelumnya, Kota Bandung sempat menjadi sorotan terkait buruknya tata kelola perkotaan, khususnya dalam penanganan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

    Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menyoroti minimnya langkah konkret dalam memperlakukan sungai sebagai bagian penting peradaban manusia.

    “DAS harus diberi perlakuan khusus. Rumah-rumah seharusnya dihadapkan ke sungai agar tidak ada hak sungai yang terampas, baik oleh pemukiman maupun industri,” ujar Wahyudin kepada Jabar Ekspres, belum lama ini.

    Ia menegaskan, pembenahan DAS menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan ruang kota yang manusiawi. Menurutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang hak sungai sudah jelas.

  • Ibu Atlet Fidya Anggap Anaknya Belum Dewasa karena Tak Paham Sayur, Ayah Merasa Difitnah: Kami Atlet

    Ibu Atlet Fidya Anggap Anaknya Belum Dewasa karena Tak Paham Sayur, Ayah Merasa Difitnah: Kami Atlet

    TRIBUNJATIM.COM – Sederet pengakuan Khodijah dan Hindarto, orangtua atlet taekwondo asal Bandung, Fidya Kamalinda kini menjadi sorotan publik.

    Kini, ibu Fidya menyebut anaknya belum dewasa karena tak paham sayuran.

    Sementara ayahnya mengaku difitnah soal menyiksa anaknya.

    Diketahui, Fidya Kamalinda kabur dari rumahnya saat menginjak usia 21 tahun.

    Usia Fidya terbilang cukup dewasa saat memilih meminggalkan rumahnya.

    Fidya mengaku melarikan diri atas kesadarannya sendiri.

    Hal itu keinginan dirinya yang telah dipendam selama bertahun-tahun.

    Namun ibunda Fidya, Khodijah menilai putrinya belum dewasa saat meninggalkan rumah pada 26 November 2015. 

    Khodijah berdalih anaknya belum memahami sayur mayur. Khodijah pun mengakui perempuan yang memberikan klarifikasi melalui media sosial tersebut merupakan putrinya.

    “Kalau menurut kami sebagai orang tuanya, Fidya tuh sebetulnya belum dewasa karena segala sesuatunya masih sama saya dikerjakan gitu bahkan kayak sayur mayur saja dia belum paham,” kata Khodijah dikutip dari tayangan TV One pada Jumat (14/3/2025) via TribunJakarta.

    Sementara ayah Fidya, Hindarto menceritakan detik-detik sebelum anaknya itu menghilang pada tahun 2015 silam.

    Saat itu menjelang hari raya lebaran, Fidya memiliki banyak waktu senggang.

    Waktu luang itu digunakan Fidya untuk bergabung latihan taekwondo bersama teman-temannya. 

    “Terus si Yuri Junjunan ikut bergabung (dengan Fidya) membawa sekitar lima murid dari temen-temen sepekerjaan atau satu dinas sama Yuri,” ujar Hindarto, seperti dikutip dari tayangan TV One pada Jumat (14/3/2025). 

  • Dampak Pergerakan Tanah di Cihampelas Meluas, Badan Geologi Diminta Selidiki

    Dampak Pergerakan Tanah di Cihampelas Meluas, Badan Geologi Diminta Selidiki

    JABAR EKSPRES – Dampak bencana alam pergeseran tanah di Kampung Cicapar dan Patrol RW 05 dan 06, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), terus meluas.

    Guna mengetahui penyebab pasti bencana alam tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat telah melayangkan surat permohonan peninjauan dari Badan Geologi.

    Langkah itu dilakukan untuk mengetahui penyebab bencana pergerakan tanah serta mengetahui tingkat keamanan pemukiman warga di lokasi tersebut.

    Berdasarkan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana pergerakan tanah telah merusak 30 rumah milik warga. BPBD mengklasifikasi 30 rumah rusak terdiri dari 10 rusak ringan, 10 rumah rusak sedang, 10 rusak berat.

    Selain rumah, terdapat pula satu fasilitas pendidikan PAUD rusak diterjang bencana tanah bergerak.

    “Kami sudah surati BPBD dan Badan Geologi supaya turun dan cek kelayakan dan keamanan pemukiman warga di lokasi pergerakan tanah. Nanti mereka akan teliti struktur tanah dan penyebab pergerakan tanah,” kata Camat Cihampelas Agus Rudianto saat dihubungi, Senin (17/3/2025).

    BACA JUGA: Bandung Barat Dikepung Bencana Tahunan, Bupati Diminta Lebih Sigap

    Agus mengatakan, kajian Badan Geologi sangat diperlukan untuk jadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah terkait keamanan pemukiman.

    Jika lokasi tersebut dinyatakan tidak aman, maka pemerintah daerah mesti menyiapkan lokasi untuk relokasi rumah.

    “Kalau ternyata hasil kajian di sana memang sudah gak layak, kita harus ambil kebijakan relokasi supaya menjamin keamanan masyarakat,” tambahnya.

    Berdasarkan keterangan warga setempat, kejadian pergerakan tanah di lokasi itu telah dilaporkan sejak tahun 2015.

    Agus menyampaikan, saat itu tingkat pergerakan tanah masih berskala lokal dengan dampak kerusakan bangunan masih kecil.

    “Memang sejak 2015 sudah dilaporkan pergerakan. Tapi kita gak tau waktu itu sempat ada dicek Badan Geologi dan ada rekomendasinya atau tidak. Yang jelas sekarang kembali membesar seiring cuaca hujan beberapa pekan terakhir,” jelas dia.

    Menurutnya, guna menjamin keamanan masyarakat, penghuni rumah dengan kerusakan berat diungsikan sementara ke rumah kerabat.

    BACA JUGA: Sungai Cimeta Meluap, Puluhan Rumah di Cipatat Bandung Barat Terendam Banjir

    Sedangkan bagi warga yang masih tinggal di rumah rusak dengan kategori ringan dan sedang diimbau tetap waspada apalagi saat hujan besar melanda.

  • Bupati Sumedang Serius Atasi Banjir Cimanggung, Normalisasi hingga Reboisasi Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

    Bupati Sumedang Serius Atasi Banjir Cimanggung, Normalisasi hingga Reboisasi Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

    JABAR EKSPRES – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir serius atasi persoalan banjir, penanganan digenjot tahun ini dengan tujuan warganya, terutama di wilayah Kecamatan Cimanggung, terbebas dari ancaman genangan air pada 2026 mendatang.

    Diketahui, langkah cepat untuk penanganan jangka pendek terkait banjir akibat luapan Sungai Cimande langsung digenjot Pemkab Sumedang, mulai dari pembersihan sampah, pengerukan hingga normalisasi sekira 3 kilometer.

    Pembersihan Sungai Cimande tersebut, dilakukan di Jembatan Pangsor, tepatnya di Jalan Raya Bandung-Garut, wilayah Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung yang dimulai sejak Minggu (16/3/2025) kemarin.

    “Yang jelas target saya tahun ini bisa tuntas persoalan banjir jangka pendek dan jangka menengah,” katanya saat ditemui Jabar Ekspres di Kantor Kecamatan Cimanggung belum lama ini.

    BACA JUGA:Diduga Langgar DAS dan Sebabkan Banjir Cimanggung, Sekda Jabar Minta Evaluasi 5 Perumahan

    Dony menyampaikan, pengerukan dilakukan untuk mengatasi pendangkalan sungai, memastikan aliran air tetap lancar menuju hilir, serta mengantisipasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sedimentasi.

    “Kita siagakan berbagai macam alat agar sedimentasi terkeruk dan air bisa mengalir dengan baik ke hilir,” bebernya.

    Dony menerangkan, dari hasil peninjauan menyisir Sungai Cimande, terdapat pipa-pipa pendistribusian air ke beberapa perusahaan, hal itu dinilai menjadi salah satu faktor pemicu banjir.

    Keberadaan pipa milik beberapa perusahaan di Sungai Cimande itu pun, cukup menyita perhatian dalam proses pembersihan dan pengerukan yang dilakukan di sekitar Jembatan Pangsor.

    Keberadaan infrastruktur pipa di badan sungai bisa menjadi faktor yang berkontribusi pada perubahan aliran air dan sedimentasi di wilayah tersebut.

    BACA JUGA:Kemensos Salurkan Bantuan Logistik Bagi 2.646 Korban Banjir di Sumedang

    Dony menjelaskan, terkait perizinan dan data pipa milik perusahaan yang berada di Sungai Cimande area Jembatan Pangsor, kewenangannya ada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Kewenangannya ada di provinsi, nanti Sekda Jabar Pak Herman akan melakukan pengecekan dan pendataan,” jelasnya.

    Dony mengungkapkan, pembersihan sampah dan pengerukan Sungai Cimande merupakan langkah jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang pihaknya akan melakukan normalisasi serta reboisasi di bagian hulu.

  • WPONE Benar-benar Terdaftar di NASDAQ? Pencairan 100 Persen Cair Hari Ini

    WPONE Benar-benar Terdaftar di NASDAQ? Pencairan 100 Persen Cair Hari Ini

    JABAR EKSPRES – Aplikasi investasi WPONE kembali menjadi sorotan! Pada 16 Maret 2025, WPONE mengklaim bahwa mereka telah resmi tercatat di bursa saham Amerika, Nasdaq, sejak 14 Maret 2025.

    Klaim ini diperkuat dengan pengumuman resmi yang menyebutkan bahwa World F oNe atau WPONE telah menyelesaikan pencatatannya di Nasdaq pada pukul 12.00 waktu setempat. Namun, apakah klaim ini benar atau hanya strategi untuk menarik lebih banyak investor?

    Setelah mengumumkan pencatatan di Nasdaq, WPONE tetap tidak memungkinkan anggotanya melakukan penarikan dana. Ini jelas menimbulkan tanda tanya besar. Jika benar perusahaan ini telah terdaftar di Nasdaq, seharusnya sahamnya bisa diperjualbelikan secara terbuka.

    Akan tetapi, ketika dilakukan pencarian di Google dan platform saham resmi, tidak ditemukan bukti bahwa WPONE benar-benar tercatat di Nasdaq. Sejumlah analis dan komunitas anti-scam pun mulai membongkar kejanggalan terkait WPONE. Salah satu pengguna media sosial mengungkap bahwa banyak orang tergiur untuk bergabung setelah seorang mentor datang dan mengklaim WPONE legal.

    Baca juga : Apakah Aplikasi NEXT15 Penghasil Uang Aman untuk Digunakan?

    Namun, saat diminta bukti registrasi resmi di Nasdaq, pihak WPONE justru menghindari pertanyaan ini. Kini, mereka yang telah berinvestasi di WPONE menghadapi ketidakpastian besar terkait dana mereka.

    WPONE tidak hanya gagal membayar, tetapi juga masih mencoba menguras uang membernya dengan menawarkan skema pencairan 100%. Janji manis ini jelas mencurigakan! Bagaimana mungkin seseorang yang menyetor Rp1 juta bisa mendapatkan Rp2 juta hanya dalam waktu singkat? Logika sederhana saja cukup untuk menyadari bahwa ini hanyalah jebakan agar lebih banyak orang melakukan deposit sebelum platform benar-benar lenyap.

    Beberapa modus yang sering digunakan aplikasi investasi bodong seperti WPONE antara lain:

    Drama Deposit: Member diminta melakukan deposit tambahan untuk “memenuhi syarat” pencairan.Drama Aktivasi Akun: Akun yang terkunci bisa diaktifkan kembali dengan membayar sejumlah uang.Drama Pajak: Member diminta membayar pajak 10%-15% dari saldo mereka sebelum bisa menarik dana.

    Biasanya, setelah melakukan berbagai “drama” ini, aplikasi akan menghilang secara tiba-tiba, meninggalkan para korban dengan saldo fiktif yang tidak bisa dicairkan.

  • Atet Bidik Kursi Ketua DPD PAN Kota Banjar

    Atet Bidik Kursi Ketua DPD PAN Kota Banjar

    JABAR EKSPRES – Atet Handiyana, seorang pengusaha muda asal Kota Banjar Jawa Barat resmi mengajukan diri sebagai calon Ketua DPD PAN Kota Banjar melalui penyerahan formulir pendaftaran pada Senin (17/3/2025).

    Prosesi tersebut dilakukan di kantor DPD PAN setempat sekitar pukul 13.30 WIB, disaksikan langsung oleh Ketua DPD PAN Kota Banjar, Bambang Suprayogi dan beberapa struktur partai.

    Dalam pernyataannya, Atet menyatakan motivasinya maju sebagai kandidat pemimpin partai berangkat dari pengalamannya membangun PAN di Kota Banjar sejak awal pemekaran wilayah.

    “Saya adalah sekretaris pertama DPD PAN Kota Banjar. Berdasarkan historis ini, saya merasa perlu melanjutkan peran untuk membesarkan partai ke depan,” ujarnya.

    BACA JUGA: Bendera Tak Proporsional di Terminal Tipe A Banjar Jadi Sorotan

    Atet menceritakan perjalanan karier politiknya dimulai sejak 1998 sebagai kader PAN di Ciamis.

    Ketika Kota Banjar memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis, ia ditugaskan membangun struktur partai di wilayah baru tersebut.

    Meski dikenal sebagai pengusaha sukses, ia menegaskan komitmennya di dunia politik.

    “Melalui partai, saya ingin lebih dekat dengan masyarakat dan berkontribusi membangun kesejahteraan masyarakat Kota Banjar,” tambahnya.

    Jika terpilih, Atet menargetkan peningkatan kursi PAN di DPRD Kota Banjar menjadi empat pada Pemilu 2029.

    BACA JUGA: Kapolres Pantau Kesiapan Mudik di Stasiun KAI Banjar

    “Saya akan melanjutkan program kepemimpinan sebelumnya dan fokus pada penguatan basis untuk meraih target tersebut,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua DPD PAN Bambang Suprayogi mengungkapkan, hingga Senin (17/3/2025), tercatat tiga orang yang telah mendaftar sebagai calon ketua.

    “Sejak pendaftaran dibuka 8 Maret, total tiga orang menunjukkan minat, dengan dua di antaranya sudah menyerahkan formulir, termasuk Pak Atet,” jelas Bambang. Proses seleksi calon ketua DPD PAN Kota Banjar akan berlangsung hingga 19 Maret 2025. (CEP)

  • Dewan Harap Kebiasaan Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Lebaran Bisa Diputus

    Dewan Harap Kebiasaan Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Lebaran Bisa Diputus

    JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Jabar Tedy Rusmawan turut merespons terkait harga kebutuhan pokok jelang lebaran. Ia berharap ada terobosan baru sehingga harga bisa turun bukan malah naik.

    Tedy mengungkapkan, fenomena kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok jelang lebaran nampaknya sudah jadi rutinitas, seakan fenomena musiman yang tak kunjung usai. “Harapan kami itu bukan jadi kebiasaan. Mata rantainya harus diputus,” katanya.

    Menurut Politikus PKS itu, pemerintah perlu ada gebrakan baru. Sehingga makin menekan oknum-oknum yang ambil keuntungan pribadi di momen lebaran.

    BACA JUGA:Fluktuasi Harga Cabai Rawit Sentuh Rp100 Ribu, Dinas Perdagangan Jamin Stok Pangan Aman Hingga Lebaran

    “Kami harap Pak KDM bisa tindak gudang-gudang (Yang menimbun.red). Jadi, saat permintaan masyarakat banyak namun harga bisa turun. Bukan sebaliknya,” cetusnya.

    Menurut Tedy, Pemprov melalui OPD terkait perlu merapatkan barisan dengan sejumlah stakeholder yang ada di Jabar, untuk menuntaskan masalah harga pokok di momen lebaran.

    Misalnya, dengan sidak ke berbagai tempat hingga kegiatan operasi pasar murah.

    Sementara itu, Kepala Disperindag Jabar Noneng Komara Nengsih mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi momen lebaran ini. Salah satunya terkait operasi pasar bersubsidi atau Opadi.

    BACA JUGA:Harga Bahan Baku Melonjak, Pengusaha Kue Lebaran di Cimahi Tetap Bertahan Demi Jaga Kualitas

    “Kalau Ramadan ini satu kali. Tapi nanti seluruh kota/kabupaten melaksanakan,” katanya, Minggu (17/3).

    Selain itu, timnya juga terus terjun ke lapangan untuk memonitor perkembangan harga berbagai kebutuhan pokok.

    Noneng mengklaim bahwa harga kebutuhan pokok cenderung dalam batas stabil. Meski memang ada beberapa yang mengalami kenaikan.

    Noneng menambahkan, dalam upaya pengawasan di lapangan yang telah dilakukan itu, pihaknya juga sempat mendapati MinyaKita yang menyalahi takaran semestinya. Temuan itu juga telah diteruskan ke aparat terkait. “Sempat dapat satu, itu dari perusahaan yang sudah pernah ditindak oleh aparat akhir-akhir ini,” bebernya.(son)