Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Majelis Hakim Larang Sidang Tom Lembong Disiarkan Live, Kenapa? – Page 3

    Majelis Hakim Larang Sidang Tom Lembong Disiarkan Live, Kenapa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat meminta awak media yang meliput kasus korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong untuk tidak menyiarkan jalannya persidangan secara langsung atau melalui live streaming.

    Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Ketua, Dennie Arsan Fatrika saat ingin memulai sidang Tom Lembong dengan agenda pemeriksaan saksi, Kamis (20/3/2025).

    “Di sini juga kami melihat ada rekan-rekan dari media, rekan-rekan wartawan ya, untuk mengingatkan silakan diliput ya,” ujar Hakim Dennie di ruang sidang.

    “Namun mohon maaf jangan melakukan siaran secara live atau langsung ya. bisa dipahami ya teman-teman dari media, dari wartawan,” tambah dia.

    Hanya saja, Dennie tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal larangan awak media menyiarkan proses sidang secara langsung.

     

  • Majelis Hakim Larang Sidang Tom Lembong Disiarkan Live, Kenapa? – Page 3

    Majelis Hakim Larang Sidang Tom Lembong Disiarkan Live, Kenapa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat meminta awak media yang meliput kasus korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong untuk tidak menyiarkan jalannya persidangan secara langsung atau melalui live streaming.

    Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Ketua, Dennie Arsan Fatrika saat ingin memulai sidang Tom Lembong dengan agenda pemeriksaan saksi, Kamis (20/3/2025).

    “Di sini juga kami melihat ada rekan-rekan dari media, rekan-rekan wartawan ya, untuk mengingatkan silakan diliput ya,” ujar Hakim Dennie di ruang sidang.

    “Namun mohon maaf jangan melakukan siaran secara live atau langsung ya. bisa dipahami ya teman-teman dari media, dari wartawan,” tambah dia.

    Hanya saja, Dennie tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal larangan awak media menyiarkan proses sidang secara langsung.

     

  • Relawan Desak Deddy Sitorus Minta Maaf Terbuka Usai Tudingan ke Jokowi

    Relawan Desak Deddy Sitorus Minta Maaf Terbuka Usai Tudingan ke Jokowi

    Jakarta –

    Para relawan merespons soal panasnya PDIP dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buntut tudingan soal utusan. Ketum Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer meminta Deddy Sitorus minta maaf secara terbuka.

    “Suruh Si Deddy minta maaf secara terbuka, karena fitnah-fitnah ini kan malah mengekskalasi konflik yang ada, karena Mbak Puan itu benar hanya pecah belah doang,” kata Noel, sapaak akrabnya, kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).

    “Kita mau tahu kepentingannya apa pernyataan Deddy Sitorus. Kalau hanya ingin mengekskalasi dan sebagainya ya jangan salahkan ketika Pak Jokowi ambil tindakan-tindakan yang menurutnya melukai yang pastinya tindakan hukum,” sambungnya.

    Noel mengapresiasi pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang meminta perselisihan ini disudahi. Dia menyebut Puan memiliki sikap seperti kakeknya, Bung Karno.

    “Tapi apa yang disampaikan Mbak Puan ini saya rasa sudah mewakili sikap kakeknya dan orang tuanya, kakeknya Bung Karno yang selalu memaafkan lawan-lawan politiknya, begitu juga Pak Taufik Kiemas,” katanya.

    Dia menilai Puan mewakili negarawan. Noel mengatakan negara ini butuh sosok yang tak hanya mengeskalasi situasi.

    Adapun, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mengusulkan agar Jokowi mengambil tindakan hukum atas tudingan yang dilemparkan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus.

    “BaraJP akan tetap meminta Deddy Sitorus membuktikan omongannya. Dan jika itu tidak dilakukan, kami tidak menutup kemungkinan untuk mendesak Pak Jokowi mengambil tindakan hukum,” kata Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty kepada wartawan, Kamis (20/3).

    Ketum Bara JP Utje Gustaf Patty Foto: dok. istimewa

    “Kami mengapresiasi niat baik mbak Puan, tapi ini bukan yang pertama Deddy Sitorus memfitnah pak Jokowi. Harus ada efek jera,” katanya.

    Puan Minta Panas PDIP Vs Jokowi Disudahi

    Puan sebelumnya merespons memanasnya kembali hubungan PDIP dan Jokowi. Puan meminta agar hal itu disudahi, terlebih di bulan Ramadan.

    “Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif,” kata Puan kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).

    Puan menegaskan masih banyak persoalan bangsa yang perlu diatasi bersama-sama. Menurutnya, tidak ada pihak yang bisa membangun bangsa tanpa kerja sama dengan pihak lain.

    “Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna, kita semua pasti punya masa lalu, tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri,” kata Puan.

    (azh/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Cuaca Hari Ini Jumat 21 Maret 2025: Langit Jabodetabek Pagi Hari Cerah Berawan – Page 3

    Cuaca Hari Ini Jumat 21 Maret 2025: Langit Jabodetabek Pagi Hari Cerah Berawan – Page 3

    Perayaan Lebaran rasanya tidak lengkap tanpa mudik ke kampung halaman. Namun, perjalanan mudik pada tahun ini diprediksi akan lebih menantang karena potensi cuaca buruk.

    Sebagaimana diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan para pemudik untuk mewaspadai cuaca buruk. Berdasarkan pemantauan BMKG, hujan lebat hingga ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, hingga genangan air.

     Hal tersebut dapat berdampak pada perjalanan darat, laut, maupun udara. Maka dari itu, pemudik perlu memperhatikan beberapa hal berikut sebelum melakukan perjalanan mudik dengan kendaraan pribadi saat cuaca buruk:

    Pantau Prakiraan Cuaca Secara Berkala

    Sebelum memulai perjalanan, pemudik perlu memantau prakiraan cuaca terkini, baik melalui aplikasi maupun sumber terpercaya.

    Tak hanya itu, pemudik juga harus memperhatikan cuaca di sepanjang rute perjalanan. Jika terjadi perubahan cuaca mendadak, lebih baik menepi dan tidak melanjutkan perjalanan terlebih dahulu.

    Kondisi kendaraan yang prima menjadi salah satu kunci utama dalam keselamatan perjalanan mudik. Maka sebelum berangkat, pastikan pemudik telah melakukan pengecekan terhadap ban, sistem rem, wiper, lampu, dan mesin kendaraan.

    Selain itu, bawa juga perlengkapan tambahan seperti ban cadangan, dongkrak, dan alat-alat lainnya untuk situasi darurat.

    Siapkan Perlengkapan Darurat

    Perlengkapan darurat seperti payung, jas hujan, lampu senter, power bank, hingga kotak P3K wajib untuk dibawa. Sebab, penting untuk mengantisipasi situasi tidak terduga selama perjalanan.

    Rencanakan Rute Perjalanan

    Sebelum berangkat, pastikan pemudik telah melakukan riset terkait rute perjalanan yang akan ditempuh. Hindari daerah yang rawan banjir, tanah longsor, dan juga macet.

    Pemudik dapat memanfaatkan aplikasi navigasi yang memberikan informasi terkait lalu lintas secara real time.

    Saat berkendara dalam cuaca buruk, jaga konsentrasi penuh pada jalan. Hindari kecepatan tinggi dan tetap mewaspadai jalan yang licin dan berkabut.

    Selain itu, pastikan pula tubuh sedang dalam kondisi fit sebelum perjalanan. Jangan memaksakan diri untuk mengemudi jika merasa lelah. Istirahat yang cukup untuk menjaga stamina selama perjalanan.

    Cuaca buruk dapat memperlambat perjalanan mudik. Maka jika memungkinkan, usahakan untuk berangkat lebih awal.

    Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi stres akibat perjalanan yang terhambat dan pemudik dapat tiba di kampung halaman tepat waktu.

    Komunikasi dengan Keluarga

    Pastikan keluarga tahu soal rencana perjalanan mudik, termasuk rute yang akan dilalui dan estimasi waktu tiba.

    Jika situasi darurat tiba-tiba muncul, maka informasi tersebut dapat membantu anggota keluarga di kampung halaman.

  • KI Pusat Apresiasi Mudikpedia: Ini Wujud Nyata Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik – Page 3

    KI Pusat Apresiasi Mudikpedia: Ini Wujud Nyata Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha, mengapresiasi peluncuran buku elektronik (e-book) Mudikpedia oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Selasa, 18 Maret 2025. Arya menilai kehadiran Mudikpedia sebagai inovasi konkret dalam penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait informasi serta-merta.

    “Mudikpedia ini wujud nyata inovasi dalam implementasi UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik terutama pasal 10 soal Informasi Serta-Merta,” ujar Arya, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Mudikpedia merupakan sebuah buku elektronik yang menyediakan seputar informasi mudik lebaran 2025. Arya menjelaskan unsur inovasi Mudikpedia yang mendapat apresiasi sebagai wujud nyata implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam penyampaian Informasi Serta-Merta. 

    “Pertama, hajat hidup orang banyak dan terkait ketertiban umum, seperti yang tertuang dalam Pasal 10 ayat 1. Momen mudik merupakan peristiwa pergeseran warga dalam jumlah sangat besar. Ini inovasi yang sangat baik karena informasi serta-merta tidak diberikan setelah gangguan nyata terjadi, melainkan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah potensi gangguan ketertiban umum saat mudik,” jelas Arya.  

    Selain itu, Arya juga menjelaskan unsur kedua, berkaitan dengan real-time, yang menurutnya menjadi bagian penting dari konsep informasi serta-merta. 

    “Di dalamnya ada panduan lalu lintas yang terus diperbarui secara real-time. Ini menunjukkan bagaimana unsur serta-merta benar-benar diterapkan,” lanjutnya.  

    Tak hanya itu, Arya juga mengapresiasi keterlibatan banyak badan publik dalam inovasi ini.  “Hebatnya, ada kolaborasi antar badan publik seperti Kemenkominfo, Kemenhub, Bina Marga, Kemenkes, dan lainnya dalam mendukung kelancaran lalu lintas. Ini sangat positif ketika badan publik berinovasi bersama untuk mewujudkan keterbukaan informasi serta-merta,” kata Arya

    Unsur ketiga, Arya menekankan pentingnya aksesibilitas informasi bagi masyarakat sebagai unsur ketiga. 

    “Informasi ini harus mudah dijangkau dan disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami, sesuai dengan Pasal 10 ayat 2,” pungkasnya.

     

  • KPK Bawa Satu Koper Dokumen dari Kantor DPRD OKU

    KPK Bawa Satu Koper Dokumen dari Kantor DPRD OKU

    BATURAJA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa satu koper berisi dokumen sitaan hasil penggeledahan di kantor DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Penggeledahan ini  terkait kasus suap sembilan proyek di Dinas PUPR.

    Kepala Bagian (Kabag) Persidangan DPRD OKU, Ikbal Ramadhan membenarkan hari ini pihaknya menerima dan memfasilitasi tim dari KPK.

    Petugas dari KPK dengan seragam rompi khusus bertuliskan KPK mendatangi gedung DPRD OKU sekitar pukul 10.00 WIB.

    Tim KPK melakukan penggeledahan di beberapa ruangan antara lain ruang Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) dan Bagian Persidangan Sekretariat DPRD OKU serta ruang Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD OKU.

    Setelah melakukan penggeledahan selama beberapa jam, tim dari KPK membawa satu koper berisi sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pembahasan APBD 2025.

    “Mereka sudah melakukan pemeriksaan di beberapa ruangan seperti ruang Banmus, Banggar, beberapa ruang fraksi dan ruangan sekretariat. Tim KPK juga meminta beberapa dokumen yang diperlukan terkait pembahasan APBD 2025,″ jelas Ikbal dilansir ANTARA, Kamis, 20 Maret.

    Saat proses penggeledahan, tidak ada satu pun anggota dewan yang hadir karena sedang melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia.

    “Para unsur pimpinan dan anggota dewan tidak berada di tempat karena sedang melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah,” jelas Ikbal.

    KPK sebelumnya menetapkan tiga anggota DPRD OKU, Sumatera Selatan sebagai tersangka atas kasus suap proyek yang ada di Dinas PUPR OKU.

    Ketiganya adalah Anggota Komisi III DPRD OKU (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU (FH) dan Ketua Komisi II DPRD OKU (UH).

    KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR OKU (Nov) sebagai tersangka bersama dua orang tersangka dari kalangan swasta, yaitu MFZ dan ASS.

    Kasus ini mencuat setelah sejumlah anggota DPRD OKU yaitu FJ, FH, dan UH diduga meminta jatah pokok pikiran (pokir) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OKU tahun 2025.

    KPK mengungkap jatah pokir tersebut disepakati untuk dialihkan menjadi proyek fisik yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU dengan nilai awal mencapai Rp40 miliar.

    Namun, akibat keterbatasan anggaran, jumlah tersebut dikurangi menjadi Rp35 miliar, dengan besaran fee proyek tetap disepakati sebesar 20 persen atau senilai Rp7 miliar.

    Setelah kesepakatan tersebut, anggaran Dinas PUPR OKU mengalami lonjakan drastis dari Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar yang diduga akibat adanya kompromi politik terkait jatah proyek bagi anggota DPRD.

    Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Sabtu (15/3/2025) tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar Rp2,6 miliar dari para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk dijadikan barang bukti.

  • 707.622 Peserta Didik Terima KJP Plus Tahap I 2025, Dapat Akses Gratis Masuk TMII – Page 3

    707.622 Peserta Didik Terima KJP Plus Tahap I 2025, Dapat Akses Gratis Masuk TMII – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meresmikan peluncuran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang turut disertai dengan penandatanganan kerja sama untuk memberikan akses gratis ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menyatakan bahwa program ini diluncurkan untuk memastikan bahwa warga Jakarta usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.

    “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan sosial biaya pendidikan melalui KJP Plus kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk keperluan kebutuhan dasar penunjang pendidikan,” kata Sarjoko dalam sambutannya, Kamis (20/3/2025).

    Ia menjelaskan, pemberian bantuan sosial biaya pendidikan melalui KJP Plus bertujuan mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan.

    Meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta mendorong anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

    “Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 266 Tahun 2025, tanggal 18 Maret 2025, tentang Besaran dan Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Tahap 1 Tahun 2025, kami laporkan bahwa jumlah penerima KJP Plus sebanyak 707.622 peserta didik,” ujarnya.

     

  • Kronologi Wanita di Depok Jadi Korban Perampokan dan Pemerkosaan – Page 3

    Kronologi Wanita di Depok Jadi Korban Perampokan dan Pemerkosaan – Page 3

    Diketahui, Pelaku RRR ternyata bukan pertama kali berurusan dengan polisi. Berdasarkan catatan kepolisian, ia merupakan residivis kasus pemerkosaan dan pernah dipenjara pada 2016 karena kejahatan serupa.

    “Kami sampaikan bahwa tersangka RRR ini adalah seorang residivis yang di tahun 2016 juga telah melakukan tindak pidana serupa yaitu pemerkosaan dan telah divonis di tahun 2016,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Ade Ary menjelaskan, RRR kembali berulah dengan memperkosa seorang ibu muda. Tak cuma itu, ponsel korban turut dirampas dan dijual. Hasil penjualan dibelikan beli sabu.

    Dia menerangkan, polisi bergerak meringkus pelau di tempat kosnya di Kampung Pitara, Kota Depok, Jawa Barat.

    “Akhirnya dalam waktu 3 hari kedua tersangka berhasil diamankan. Siapa saja? tersangka RRR kemudian handphone hasil kejahatannya itu dijual kepada rekannya satu kos-kosan yaitu tersangka tersangka HHP dijual seharga Rp.700.000,” ucap dia.

     

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

  • DPR RI Setujui RUU TNI, Ada 4 Perubahan Terkait Struktur dan Tugas Militer

    DPR RI Setujui RUU TNI, Ada 4 Perubahan Terkait Struktur dan Tugas Militer

  • Atasi Pengangguran, Komisi II DPR Dorong Keterlibatan Swasta dalam Pembangunan Daerah

    Atasi Pengangguran, Komisi II DPR Dorong Keterlibatan Swasta dalam Pembangunan Daerah

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mendorong adanya keterlibatan swasta dalam pembangunan daerah guna mengatasi pengangguran. Pasalnya, dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas Rp50 triliun lebih akibat efisiensi, sehingga membuat daerah harus menunda sejumlah program pembangunan.

    Menurut Bahtra, peran swasta melalui dana Corporate Social Responsbility (CSR), cukup membantu pembangunan daerah. Misalnya yang dilakukan Agung Sedayu Group selaku pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berkomitmen untuk membantu Pemkot Serang lewat CSR-nya.

    “Kita apresiasi peran swasta yang berperan aktif dalam pembangunan daerah. Pokoknya dalam pembangunan dan kemajuan suatu daerah, kita dukung,” ujar Bahtra, Kamis, 19 Maret. 

    Selain sangat membantu daerah dalam percepatan pembangunan, Bahtra mengatakan, investasi swasta juga terbukti efektif dalam membuka lapangan kerja.

    “Semakin banyak investor yang membangun bisnis di suatu daerah, semakin besar daerah itu untuk maju. Semakin cepat juga berkembang daerah tersebut,” kata Legislator Golkar itu.

    Sebelumnya, Wali Kota Serang Budi Rustandi menyatakan pihaknya mendukung rencana investasi PIK 2 di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Dia meminta masyarakat untuk tidak mengganggu investor yang berencana akan menanamkan modalnya. 

    “Ya sangat bagus kalau nawarin CSR ke Kota Serang, kita kan nyari duit. Kalau ada yang mau ngasih CSR, selama itu baik, ambil, Demi kemajuan Kota Serang,” kata Budi, Jumat, 14 Maret. 

    Sebagai informasi, pada Rabu, 12 Maret, perwakilan Agung Sedayu Group selaku pengembang PIK 2 Township Management Division menyambangi Pemkot Serang. Mereka menyampaikan rencana untuk memberikan dana CSR untuk Pemkot Serang guna pengembangan sektor pariwisata di Kecamatan Kasemen.

    Budi mengaku sangat terbuka dengan komitmen Agung Sedayu Group yang ingin memajukan Kota Serang. Apalagi kata dia, jika tujuannya mulia dan bisa menumbuhkan perekonomian serta menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

    “Kalau bagus, manfaat, pembelian tanah sesuai dengan harga pasaran, ya kita ladenin gitu aja. Buat apa dibikin sulit,” tegas Budi.

    Apabila PIK 2 ingin berinvestasi di Kota Serang, menurutnya, hal ini sejalan dengan janji politiknya yakni menciptakan kota mandiri.

    “Bisa jadi, apa pun bisa terjadi selama itu positif dan bisa mengurangi angka pengangguran di Kota Serang. Terutama angka kemiskinan. Selama itu ada kajian yang baik untuk masyarakat Kota Serang, saya akan terima,” kata Budi.