TRIBUNJAKARTA.COM – Jakarta masih menjadi magnet bagi para pengadu nasib dari berbagai daerah. Daya tarik magnet itu semakin kuat pada momen lebaran yang sebentar lagi datang.
Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, tengah menyiapkan ribuan lowongan kerja.
Namun, kesempatan kerja itu diprioritaskan untuk warga Jakarta, karena merupakan janji kampanyenya.
Lantas bagaimana nasib pendatang?
Petugas Damkar
Pramono mengaku akan segera membuka lowongan untuk Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Jakarta.
Ia menekankan, lowongan menjadi petugas damkar akan diprioritaskan untuk warga ber-KTP Jakarta.
“Kami akan membuka secara bertahap untuk anggota ataupun petugas pemadam kebakaran. Tentunya diutamakan yang ber-KTP Jakarta, seperti yang saya sampaikan,” ucap Pramono saat ditemui di Kantor Damkar Jakarta Pusat, Senin (24/7/2025), dikutip dari Kompas.com.
Pram, sapaan karib sang gubernur, tidak menyebut tanggal tepatnya, namun ia memastikan lowongan petugas damkar akan dibuka tahun 2025 ini.
“Yang jelas akan dibuka tahun ini. Yang jelas segera akan dibuka,” kata dia.
Politikus senior PDIP itu menjelaskan, saat ini Jakarta memiliki 4.000 petugas damkar.
Sedangkan, idealnya mencapai 10.000-11.000 petugas.
“Memang dari segi personel masih sangat kekurangan. Dengan demikian secara perlahan kita akan mempersiapkan supaya kebutuhan personel itu bisa tercukupi,” ucap Pramono.
Pramono juga mengungkapkan, dari 267 kelurahan di Jakarta, baru sekitar 170 yang memiliki pos damkar.
Sementara itu, di tingkat kecamatan, seluruhnya atau 44 kecamatan sudah memiliki sektor damkar.
“Maka untuk itu di daerah-daerah yang padat penduduk seperti Tambora dan sebagainya perlu ada langkah-langkah untuk mempersiapkan sejak dini. Termasuk preventif untuk pencegahan kebakaran,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi menegaskan, calon petugas pemadam kebakaran harus memenuhi dua kriteria kunci.
Pertama adalah petugas damkar harus sehat. Tentu bertarung melawan api membutuhkan fisik prima.
Syarat kedua adalah, petugas damkar tidak boleh memiliki trauma tertentu, seperti takut ketinggian ataupun takut gelap.
“Kriterianya, salah satunya itu pribadi yang sehat, sudah pasti. Terus juga nanti pengetesan lagi, dites lagi apakah trauma dengan ketinggian, trauma dengan gelap. Jadi itu kan tidak boleh jadi petugas pemadam pembakaran. Nanti kita tes lagi,” ucap Satriadi.
Petugas PPSU
Selain akan merekrut petugas damkar, Pram juga melonggarkan syarat bekerja menjadi petugas PPSU.
Siapapun yang ingin menjadi pasukan oranye, hanya membutuhkan ijazah SD.
Syarat pendidikan itu lebih rendah dari sebelumnya yang mengharuskan pelamar memiliki ijazah sekolah lanjutan tingkatatas (SLTA) atau sekolah menengah atas (SMA).
Hal itu diumumkan Pram di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025).
“Saya juga sudah mengubah syarat untuk PPSU dan untuk pasukan oranye. Termasuk sistem penerimaannya. Sistem penerimaannya transparan, syaratnya tidak lagi seperti dulu SLTA, sekarang SD pun cukup,” ucap Pram saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025), dikutip dari Kompas.com.
Syarat lain dari Pramono adalah, pelamar PPSU harus memiliki etos kerja yang tinggi.
“Yang penting bisa baca, tulis, dan rajin bekerja dan kami akan menambah itu,” kata dia.
Dengan syarat pendidikan diperlonggar, Pramono berharap bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta.
“Sehingga dengan begitu, mudah-mudahan ini juga akan membuka lapangan kerja baru di Jakarta,” ungkap Pramono.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga pernah mengatakan hal serupa.
Meskipun tanpa syarat ijazah tinggi, gaji petugas PPSU tetap menggiurkan, mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta.
Ia menegaskan petugas PPSU bukanlah pekerja rendahan, melainkan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kerapian kota.
“PPSU bukan pekerja rendah tapi mereka gajinya UMR, jadi bukan dilihat sebelah mata. Artinya, memang tugasnya merapikan kota, segala macam, nah itu juga bagian dari lapangan kerja yang kita ciptakan,” kata Rano.
Jika berkaca pada UMR Jakarta tahun 2025, gaji PPSU mencapai Rp 5.396.791, atau jika dibulatkan menjadi Rp 5,4 juta.
Menurut Rano, kebijakan ini merupakan bagian dari target Pemprov Jakarta untuk menciptakan 500.000 lapangan kerja demi menekan angka pengangguran.
Selain itu, salah satu alasan memperlonggar syarat pendidikan untuk PPSU adalah tingginya angka pengangguran di Jakarta, terutama di kawasan rawan tawuran seperti Cipinang, Jakarta Timur.
Ia menilai bahwa persoalan ekonomi, pengangguran, dan banyaknya anak putus sekolah menjadi akar masalah yang memicu terjadinya konflik sosial di kawasan tersebut.
Dengan membuka lebih banyak peluang kerja tanpa mempersoalkan tingkat pendidikan, Rano berharap angka pengangguran bisa ditekan dan potensi tawuran dapat diminimalisir.
“Inti permasalahan misalnya ekonomi, banyak yang tidak kerja, putus sekolah banyak, ah yuk kita ciptakan, memang tugas kita menciptakan itu (lapangan kerja). Maka dari itu kemarin saya sampaikan Jakarta akan menciptakan 500.000 lapangan kerja,” ungkap Rano.
Nasib Pendatang
Di sisi lain, meminta para pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta untuk melengkapi diri dengan keahlian.
Sehingga mereka dapat bersaing untuk memperoleh pekerjaan yang layak selama merantau di Jakarta.
“Bagi siapapun mau datang ke Jakarta monggo saja, tapi tentunya kami sebagai pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa capable untuk bekerja dengan baik,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Pramono pun menjanjikan bakal membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk para pendatang dan warga Jakarta yang belum bekerja.
“Kami akan membuka job fair, kami akan membuka balai latihan kerja, kami akan mempersiapkan memperbaiki kualitas kerja kita,” ujarnya.
Tak cuma membuka lapangan kerja, Pram juga berjanji bakal memberi pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan keahlian masyarakat.
Sehingga mereka bisa bersaing di bursa kerja dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga.
“Di dalam balai latihan kerja saya juga sudah meminta untuk diajari belajar bahasa asing, bahasa Korea, Jepang, China. Karena salah satu yang dihadapi kita paling utama adalah di bahasa kalau kota berangkat ke luar negeri,” tuturnya.
Di sisi lain, Pram juga memastikan, Jakarta terbuka bagi siapapun masyarakat yang ingin mengaku nasib.
Ia pun memastikan tak akan ada operasi yustisi terhadap para pendatang seperti yang dulu dijalankan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
“Kita tidak boleh tidak memanusiakan orang, sehingga enggak ada operasi justisia yang dulu pernah ada, saya melarang,” kata dia.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
