Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Airlangga Bantah Perputaran Uang Lebaran 2025 Turun: Idulfitri Tahun Lalu Ada Pilpres – Page 3

    Airlangga Bantah Perputaran Uang Lebaran 2025 Turun: Idulfitri Tahun Lalu Ada Pilpres – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah perputaran uang pada libur Idulfitri 1446 Hijriah/Lebaran 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

    Airlangga menegaskan perputaran uang selama Lebaran 2025 dalam kategori moderat. Menurutnya, ada perbedaan kondisi pada Lebaran 2025 dan tahun sebelumnya. Pasalnya, Lebaran 2024 berbarengan dengan dua agenda besar yakni, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

    “Moderat. Lebaran tahun sebelumnya ada pilpres dan pileg, jadi berbeda,” kata Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Dia menekankan perputaran uang selama momentum Lebaran 2025 tidak menurun. Sebab, pemerintah telah melakukan sejumlah intervensi, salah satunya dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

    “Tidak menurun karena banyak program, dan bansosnya kan sudah jalan juga,” jelasnya.

    Airlangga tak mau menanggapi soal prediksi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menyebut perputaran uang selama Lebaran 2025 turun sebesar 10 persen.

    Dia memastikan pemerintah telah melakukan kalkulasi agar perputaran uang tak menurun. “Sudah ada (hitungannya),” ucap Airlangga.

    Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksi perputaran uang pada momentum libur Idulfitri 1446 H/Lebaran 2025 turun seiring dengan turunnya jumlah pemudik tahun ini.

    Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan hingga akademisi yang menyatakan jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari penduduk Indonesia, turun 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

    “Jika tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Idulfitri 2025 diprediksi mencapai Rp137,9 triliun,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dalam keterangan di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

     

    Menjelang lebaran pastinya THR sudah menanti. Dana ini bisa menambah antusiasme menuju Hari Raya. Namun jangan sampai lepas kendali ya. Yuk simak tips keuangan berikut agar tidak boros saat lebaran.

  • Legislator Dorong Rencana Pencabutan Moratorium PMI ke Saudi Dikaji Ulang

    Legislator Dorong Rencana Pencabutan Moratorium PMI ke Saudi Dikaji Ulang

    Jakarta –

    Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyoroti kebijakan pemerintah yang ingin membuka kembali moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus ditinjau ulang mengingat masih banyaknya kasus lama yang belum diselesaikan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia di sana.

    “Pemerintah jangan sampai membuka moratorium tetapi kita tidak mereview permasalahan lama yang dilakukan pemerintahan Arab Saudi terhadap pekerja migran kita,” kata Arzeti Bilbina dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

    Arzeti meminta agar pemerintah tetap mempertahankan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi, khususnya untuk sektor domestik.

    “Masih banyak PR lama yang belum dijalankan pemerintah Arab Saudi dengan berbagai macam kasus dari pekerja migran kita di sana. Sekarang kenapa tiba-tiba dibuka kembali?” tuturnya.

    Meski telah ada evaluasi terhadap Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang diklaim lebih aman, Arzeti mengingatkan bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran terkait PMI harus tetap menjadi perhatian dan tidak boleh diabaikan.

    “Fraksi PKB berpandangan bahwa keamanan dalam sistem penempatan hanyalah satu aspek. Jauh lebih penting adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh PMI kita di masa lalu dan bahkan hingga saat ini,” jelas Arzeti.

    Arzeti mengatakan ada beberapa kasus PMI di Arab Saudi selama ini yang menjadi perhatian serius. Pemerintah diminta menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan agar tidak mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi.

    “Seperti kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan, kasus gaji tidak dibayar, kondisi kerja tidak layak, serta kasus hukum yang tidak mendapatkan pembelaan yang adil,” urai Arzeti.

    Arzeti mendesak Pemerintah untuk melakukan sejumlah hal sebelum membuka kembali moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Hal yang paling utama adalah agar Pemerintah memastikan Pemerintah Arab Saudi menyelesaikan seluruh kasus-kasus PMl yang bermasalah secara transparan dan adil.

    “Pemerintah juga harus menuntut adanya perjanjian bilateral yang lebih kuat dan mengikat antara Indonesia dan Arab Saudi yang secara spesifik mengatur perlindungan hak-hak PMI, mekanisme pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tegas bagi pelanggar,” papar Arzeti.

    “Kemudian penting juga bagi Pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada PMI,” tambahnya.

    Di sisi lain, Arzeti menegaskan perlindungan terhadap PMI juga sangat penting untuk melindungi masyarakat Indonesia dari modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mengingat banyak WNI yang menjadi korban TPPO, khususnya yang terkait dengan jaringan scam di Myanmar dan Thailand di mana mereka berangkat secara ilegal.

    “Kita juga pernah mendengar cerita dari korban TPPO di Thailand dan Myanmar, anak-anak muda dari sejumlah daerah yang ahli komputer atau IT, terutama lulusan SMA,” sebut Arzeti.

    Diketahui, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut pemerintah akan mencabut moratorium dan segera meneken kerja sama dengan Arab Saudi terkait pengiriman TKI. Hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto membahas desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

    “Hari ini saya menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka melaporkan rencana kita Kementerian P2MI untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi,” kata Karding di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Dia mengatakan kerja sama dengan Saudi dimoratorium atau dihentikan sejak 2015. Namun, katanya, kondisi itu membuat risau.

    “Kita ketahui bahwa sejak tahun 2015 kesepakatan kerja sama dengan Arab Saudi itu dimoratorium oleh pihak kita di Indonesia dan sampai sekarang memang sejak dimoratorium sampai sekarang itu ada hal yang merisaukan kita,” ujarnya.

    Karding mengatakan moratorium pengiriman PMI malah membuat banyak warga negara Indonesia berangkat ke Saudi secara ilegal. Dia menyebut jumlah TKI ilegal ke Arab Saudi bisa mencapai 25 ribu orang per tahun.

    “Karena ada 25 ribu minimal setiap tahun orang kita secara ilegal atau yang prosedur berangkat ke Arab Saudi,” ujar Karding.

    (eva/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Susunan Kepengurusan PB IKA PMII 2025-2030 Ditetapkan, Ini Nama-Namanya – Page 3

    Susunan Kepengurusan PB IKA PMII 2025-2030 Ditetapkan, Ini Nama-Namanya – Page 3

    Ketua Umum: Drs. Fathan Subchi, MAP.

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium: Drs. Nusron Wahid, MM

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium: Dr. H. Cucun Syamsul Rizal, M.Si

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Arifatul Choiri Fauzi

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Aminuddin Ma’ruf

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. Hj. Anggia Ermarini, M.K.M

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Zaini Rahman

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Imam Nahrawi S.Ag

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Carman Ansari Ear Latief, S.Sos

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Asrorun Ni’am Sholeh 1. Ketua : Hasanudin Wahid

    2. Ketua : Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si

    3. Ketua : H. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Si

    4. Ketua : Aqib Ardiansyah

    5. Ketua : Syiq Samsul Huda

    6. Ketua : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.i

    7. Ketua : Dra. Wahidah syuaeb, M.Si

    8. Ketua : Rivqy Abdul Halim

    9. Ketua : Toriqul Haq

    10. Ketua : Dra. Luluk Nurhamidah, M.Si

    11. Ketua : Yunus Razak

    12. Ketua : Akhmad Gozali Harahap, M.Si

    13. Ketua : Siti Mukaromah

    14. Ketua : Mulyadi Prayitno

    15. Ketua : Heri Haryanto Azzumi

    16. Ketua : Mulyadi Tawik

    17. Ketua : Dr. Saleh, SH., MH

    18. Ketua : Dr. Lukman Khakim, AK., M.Si

    19. Ketua : MF. Nur Huda Yusro

    20. Ketua : H. Ahmad Zarkasih SHI, MM.

    21. Ketua : Dr. H. Syafitri Irwan, SAG. Mpdi

    22. Ketua : Juwanda, Spdi.

    23. Ketua : H.A. Jabidi Ritonga, SHI.

    24. Ketua : H. Hasan Basri Segala

    25. Ketua : M. Rodri Kaelani, SS.MM.Cps.

    26. Ketua : Sandi Suwardi Hasan, S.Ag., M.Si

    Sekertaris Jenderal: Muhamad Nur Purnamasidi

    Wakil Sekretaris Jenderal: Zainul Munasichin

    1. Wakil Sekretaris Jenderal : Ulil Albab

    2. Wakil Sekretaris Jenderal : Kaisar Abu Hanifah

    3. Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Insan Purnama, M.Si

    4. Wakil Sekretaris Jenderal : Isra D Pramulya, SIP

    5. Wakil Sekretaris Jenderal : Yusra Alhabsyi

    6. Wakil Sekretaris Jenderal : Cupli Risman

    7. Wakil Sekretaris Jenderal : Samsul Rani

    8. Wakil Sekretaris Jenderal : Saipul Adam

    9. Wakil Sekretaris Jenderal : Syarifudin Salwani, SE.

    10. Wakil Sekretaris Jenderal : Ai Maryati Sholihah

    11. Wakil Sekretaris Jenderal : Abdul Rojak, SH.

    12. Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Hamid Bula

    13. Wakil Sekretaris Jenderal : Muhammad Nurcholis, S.Th

    14. Wakil Sekretaris Jenderal : Irma Muthoharoh 15. Wakil Sekretaris Jenderal : H. Faisal Amir, SE, MM.

    16. Wakil Sekretaris Jenderal : Marwan Zaenuddin, MM.

    17. Wakil Sekretaris Jenderal : Septi Rahmawati

    18. Wakil Sekretaris Jenderal : Harry Saputra Gani

    19. Wakil Sekretaris Jenderal : Ai Rahmayanti

    20. Wakil Sekretaris Jenderal : M. Rifai Darus

    21. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Mohammad Syarif

    22. Wakil Sekretaris Jenderal : Lukmanul Hakim al-Jambi

    23. Wakil Sekretaris Jenderal : Hasan Taftanjanji

    24. Wakil Sekretaris Jenderal : Anies Hidayah

    25. Wakil Sekretaris Jenderal : Abu Bakar Refra, SE. SH. MH

    26. Wakil Sekretaris Jenderal : Danang Sanggabuana, M.Si

    27. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Abd Basir, M.Pd.I

    28. Wakil Sekretaris Jenderal : Mashudi

    29. Wakil Sekretaris Jenderl : Zainal Abidin

    Bendahara Umum: Arif Rahman

    Bendahara : Syaeful Amin

    Bendahara : Dahlia Umar

    Bendahara : Ratu Dian Hatifah

    Bendahara : Enung Maryati

    Bendahara : Deta Anggraeni

    Bendahara : Farried Akhmad Yani SE

    Bendahara : Ali Suro

    Bendahara : Syarifuddin Rauf, S.Ag. ME

    Bendahara : KH. Abdur Rahim Hasan, SH.

    Bendahara : H. Idy Muzayyad, SHI. M.Si.

    Bendahara : Ervan Satriya, S.T

    Bendahara : Wijayanti, M.Ap.

     

  • Polisi Belum Temukan Bukti Pengeroyokan di Kasus Mahasiswa UKI Tewas

    Polisi Belum Temukan Bukti Pengeroyokan di Kasus Mahasiswa UKI Tewas

    Jakarta –

    Polres Metro Jakarta Timur telah menggelar prarekonstruksi kasus tewasnya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko (22). Dari hasil prarekonstruksi tersebut polisi belum bisa menyimpulkan adanya pengeroyokan di balik kematian korban tersebut.

    “Itu yang belum ada membuat keyakinan kita penyelidik. Belum ada (pengeroyokan) sampai saat ini,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ari Lilipaly, kepada wartawan, seusai prarekonstruksi di kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (26/3/2025).

    Total ada 70 adegan prarekonstruksi yang diperagakan oleh para saksi. Prarekonstruksi tersebut menggambarkan rangkaian peristiwa dari awal korban datang ke taman baca kampus UKI hingga kemudian dibawa ke rumah sakit.

    “Rekonstruksi yang dilakukan sebanyak 50 (adegan). Kalau penomorannya 50, tapi ada A, B, C. Jadi, kalau kami tadi hitung lebih dari 50, sekitar 70-an adegan yang terkait dengan kasus ini,” imbuhnya.

    Nicolas berharap prarekonstruksi ini akan membuat terang-benderang peristiwa kematian Kenzha Walewangko. Kegiatan ini, lanjutnya, dilakukan dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada-tidaknya pidana di balik kematian mahasiswa Fisipol UKI ini.

    “Kita masih berusaha untuk menentukan dulu, ini pidana atau bukan,” ucapnya.

    “Kita berbicara sesuai dengan data dan fakta, kita menghindari asumsi dan alibi. Karena kita penegak hukum, prinsipnya kita lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah daripada kita memasukkan atau menghukum satu orang yang tidak bersalah,” tegasnya.

    Harapan Keluarga Korban

    “Harapan kami sekeluarga kejadian ini terusut tuntas baik dari orang-orang yang terlibat, maupun dari pihak UKI di mana tempat ini menjdai saksi bisu diari kejadian meninggalnya adik sepupu saya yang paling bontot,” tutur Praicy.

    Ia juga berharap peristiwa yang menimpa adik sepupunya itu tidak terulang di kampus manapun.

    “Semoga kejadian ini tidak terulang lagi, baik di UKI maupun di seluruh universitas di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Rektor bidang Akademik dan Inovasi (WRAI) UKI, Hulman Panjaitan, menyatakan pihaknya mendukung proses hukum di kepolisian. Kampus UKI mendukung pengusutan secara terang benderang agar keluarga korban mendapatkan keadilan.

    “Mudah-mudahan ini langkah baru atau langkah untuk membuat terang peristiwa yang terjadi di UKI, sehingga ada keadilan khususnya bagi keluarga dan tentunya sahabat-sahabat almarhum,” kata Hulman.

    “Dan kita semua, termasuk kami di UKI, kami juga merasakan hal yang sama. Kami juga merasakan hal yang sama supaya perkara ini diusut tuntas dan seterang-benderang mungkin,” pungkasnya.

    (mea/mea)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Toleransi untuk Wujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera – Page 3

    Toleransi untuk Wujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) menggelar diskusi publik sekaligus buka puasa bersama dengan tema “Makna Hukum sebagai Landasan Sikap Melawan Paham Intoleransi untuk Mewujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera”. Kegiatan tersebut berlangsung di sebuah kafe di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (26/3/2025).

    Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini, Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Masnia Ahmad, serta Kabid PTKP HMI Cabang Jakarta, Muhammad Ubaidillah Daga. Diskusi dipandu oleh moderator Andra Pahiga Yudo dan dibuka oleh Tri Rahmadona selaku Pjs. AMHTN-SI.

    Dalam paparannya, Masnia Ahmad menegaskan pentingnya menghargai perbedaan sebagai kekuatan untuk mempersatukan bangsa. Menurutnya, keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia harus dijadikan sebagai modal bersama untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.

    “Perbedaan yang ada di Indonesia diharapkan dapat menjadi kekuatan yang menyatukan anak bangsa. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Masnia Ahmad kepada awak media di sela-sela acara.

    Masnia juga mengajak generasi muda untuk lebih aktif dalam gerakan sosial ketimbang terjebak dalam teori semata. Ia menilai, langkah nyata dari pemuda sangat dibutuhkan dalam upaya menciptakan perubahan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Intinya, mari kita sebagai anak muda saling bergerak menjalankan tugas sosial kita. Jangan terlalu banyak teori, tapi perbanyaklah gerakan sosial. Jangan lagi saling mengidentifikasi atau melakukan diskriminasi. Kita harus hindari kekerasan menjadi budaya. Kadang ada anggapan, dipukul itu biasa, apalagi laki-laki, tapi tidak boleh seperti itu,” tegasnya.

    Masnia menambahkan, budaya kekerasan tidak boleh dilanggengkan, khususnya di wilayah Timur. Ia mendorong agar pemuda lebih fokus pada gerakan yang bermanfaat dan mampu memberdayakan masyarakat.

     

  • Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Segera Dimulai, Yakin Semua Aman? – Page 3

    Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Segera Dimulai, Yakin Semua Aman? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah telah melakukan serangkaian persiapan menjelang puncak arus mudik lebaran 2025 untuk memastikan perjalanan mudik masyarakat ke kampung halaman berlangsung aman, lancar dan menyenangkan. 

    Diprediksi, puncak arus balik akan berlangsung pada 26-28 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik diperikirakan terjadi pada 6 sampai 7 April 2025.

    Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, diperkirakan lebih dari 146 juta penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik tahun ini dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Sebanyak 30.451 bus, 772 kapal laut, 404 pesawat udara, dan 2.550 unit kereta api siap digunakan.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan diri jika ada jalan yang rusak.

    “Kementerian PU juga mempersiapkan diri jika ada jalan-jalan yang rusak dan dipersiapkan alat-alat berat dan material untuk bisa segera menanggulangi,” ujar AHY.

    Selain itu, AHY menyampaikan Kementerian Perhubungan memastikan kelancaran transportasi multimoda baik darat, laut, udara, dan kereta api dalam melayani mudik lebaran. Khususnya, titik-titik yang kerap menjadi pusat kepadatan atau kemacetan kendaraan seperti, Pelabuhan Merak Banten.

    “Jadi saya rasa secara keseluruhan pemerintah berupaya semaksimal mungkin baik tingkat pusat maupun daerah untuk mempersiapkan arus mudik yang berjalan dengan baik dan lancar,” jelas dia.

    Strategi Polri Hadapi Kepadatan Arus Mudik 

    Polri menyiapkan pelbagai strategi guna mengurai kepadatan arus lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Kebijakan rekayasa lalu lintas, seperti ganjil genap, contraflow, dan sistem one-way akan diberlakukan di beberapa ruas jalan utama.

    Kebijakan ini akan diterapkan secara situasional berdasarkan analisis data dari CCTV, traffic counting, dan laporan real time dari petugas di lapangan.

    Selain jalan tol, kepolisian juga akan mengatur pergerakan di jalur penyeberangan. Beberapa strategi yang akan diterapkan di pelabuhan antara lain delaying system, buffer zone, screening ticket.

    “Selanjutnya dalam rangka menjaga kelancaran pada jalur penyeberangan akan diterapkan delaying system, buffer zone, dan screening ticket, sehingga pemberlakuan pola operasional kapal tiba berangkat, bongkar berangkat,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto.

    Sebanyak 164.298 personel gabungan akan dikerahkan guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik. Ratusan ribu personel itu terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan, Pramuka, dan beberapa stakeholder lainnya.

    “Operasi ini melibatkan 164.298 personel gabungan dan akan menempati 2.835 pos yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, serta 309 pos terpadu sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan,” kata dia.

    Tak hanya itu, aparat juga akan melakukan pengamanan di 126.736 titik seperti masjid, lokasi Salat Id, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara.

    Polri juga menyiagakan layanan hotline dengan saluran 110 untuk pengaduan arus mudik Lebaran 2025 dengah harapan pelayanan mudik 2025 semakin baik. Saluran tersebut akan beroperasi selama 24 jam. 

    Polri pun telah memetakan sejumlah titik kepadatan yang berpotensi menyebabkan kemacetan parah, terutama di jalur tol dan arteri.

    Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa salah satu titik rawan kemacetan utama berada di KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

    “Di KM 47 ini sering terjadi bottleneck. Apabila arus kendaraan sangat tinggi, kemungkinan dari KM 47 hingga KM 70 akan diterapkan skema contraflow,” ujar Agus kepada Liputan6.com.

    Selain itu, jalur menuju Pejagan dan Banyumas juga diprediksi padat. “Jalur ini memang selalu mengalami peningkatan volume kendaraan saat arus mudik,” tambahnya.

    Tak hanya di jalan tol, kepadatan juga diprediksi terjadi di beberapa jalur arteri dan alternatif. Salah satunya adalah jalur Nagrek, yang biasa mengalami lonjakan kendaraan sejak H-3 Lebaran.

    “Nagrek sudah langganan padat setiap tahun, dan puncaknya akan terjadi saat arus mudik berlangsung. Begitu juga dengan kawasan Puncak, terutama pada H+2 nanti,” jelasnya.

    Beberapa trouble spot lain yang menjadi perhatian adalah pertigaan Mengkreng di Kediri serta jalur menuju Kota Batu yang diprediksi akan mengalami peningkatan volume kendaraan pada H+2 Lebaran.

    Sebagai langkah antisipasi, Polri telah menyiapkan berbagai strategi rekayasa lalu lintas, termasuk pengalihan ke jalur alternatif.

    “Jika jalan utama penuh, maka kendaraan akan dialihkan ke jalur alternatif, seperti di Tegal dan Semarang. Di Semarang sendiri, rekayasa lalu lintas akan diterapkan di kawasan Krapyak dan beberapa titik strategis lainnya,” tambahnya. 

     

  • Bhabinkamtibmas Jaktim Patroli Jalan Kaki, Cek Rumah Kosong Ditinggal Mudik

    Bhabinkamtibmas Jaktim Patroli Jalan Kaki, Cek Rumah Kosong Ditinggal Mudik

    Jakarta –

    Polres Metro Jakarta Timur mengerahkan Bhabinkamtibmas untuk melakukan patroli jalan kaki ke rumah-rumah warga yang ditinggal mudik. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan terhadap rumah kosong selama mudik Lebaran.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan kegiatan patroli ini merupakan wujud komitmen Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto untuk menjamin keamanan warga selama mudik Lebaran.

    “Patroli di rumah-rumah kosong akan kami lakukan secara terus menerus, jadi mohon kerjasamanya supaya ini bisa berlangsung baik,” kata Ade Ary kepada wartawan, Rabu (26/3/2025).

    Ade Ary mengatakan, sesuai arahan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Bhabinkamtibmas diimbau untuk membangun komunikasi dengan RT dan RW terkait rumah kosong yang ditinggal warga mudik.

    “Silakan Bhabinkamtibmas membuat grup dengan RT dan RW untuk membangun komunikasi yang baik,” katanya.

    Kapolsek Makasar Kompol Untung Riswaji menyampaikan pihaknya akan melakukan patroli dan sambang permukiman warga untuk mengantisipasi kejahatan selama mudik Lebaran. Kegiatan ini dilakukan oleh Bhabinkamtibmas bersama unsur 3 pilar.

    Bhabinkamtibmas Kelurahan Makasar Aipda Wasisto bersama Unsur 3 Pilar melaksanakan patroli dan sambang ke rumah-rumah warga di wilayah RW 06 Kelurahan Makasar Jakarta Timur, Rabu (26/03) siang. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keamanan lingkungan menjelang libur panjang.

    Aipda Wasisto berkoordinasi langsung dengan Ketua RT 004 RW 06 Bu Jumawan, serta anggota Bhabinsa dan Bhabinpotdirga, seperti Serka Budi Suyanto dan Serda Lukman. Mereka melakukan patroli bersama dan mengedukasi warga mengenai langkah-langkah preventif untuk mencegah tindak kejahatan, terutama yang berpotensi terjadi saat banyak warga meninggalkan rumah untuk mudik.

    Selain itu, warga yang berencana mudik diingatkan untuk memeriksa kondisi rumah mereka sebelum ditinggalkan, seperti mencabut selang regulator kompor, mencabut stop kontak listrik, dan memastikan pintu serta jendela terkunci rapat. Selain itu, Aipda Wasisto mendorong warga untuk menitipkan kunci rumah kepada tetangga atau pihak keamanan lingkungan, serta meninggalkan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk keadaan darurat.

    (mei/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pencairan dan Validasi TPG Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemkab Melalui Disdik Hanya Mengusulkan Saja

    Pencairan dan Validasi TPG Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemkab Melalui Disdik Hanya Mengusulkan Saja

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Sekretaris Daerah Cakra Amiyana, menjelaskan terkait Gejolak yang muncul dilingkungan Disdik Kab Bandung, berkaitan dengan Tunjangan Profesi Guru ( TPG) yang tidak cair jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, nampaknya ini patut mendapatkan sorotan dan pemahaman semua pihak.

    Dijelaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana bahwa dengan adanya perubahan mekanisme / proses transfer bagi Guru ASN dan Guru Non ASN juga Tenaga Honorer ( diswasta), yang dulunya dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.

    Saat ini, Tata kelola dan validasi datapun langsung ditentukan oleh Pemerintah Pusat ( Kementrian Pendidikan), hingga pihak Dinas pun tidak dapat mendikteksi siapa yang sudah cair dan siapa yang belum, Ujar Cakra Amiyana, Pada Rabu 26 Maret 2025.

    ” Pihak Dinas Pendidikan hanya mengusulkan pencairan bagi TPG, untuk proses verifikasi dan validasi serta transfer pada tahun 2025 sekarang itu langsung dari Pusat ke rekening yang bersangkutan , ” Ulasnya.

    Lanjut Cakra Amiyana, bahwa untuk proses pengajuan pencairan TPG bagi Guru Non ASN, Pemda melalui Dinas Pendidikan hanya sebatas pengusulan saja itu pun bagi yang sudah validasi berdasarkan kelayakan pada dapodik untuk diajukan pencairannya ke pusat melalui aplikasi SIMTUN oleh pihak Disdik Kabupaten, Kata Cakra.

    Berdasarkan data yang berhasil dihimpun untuk jenjang pendidikan Taman Kanak Kanak Guru sertifikasi ( TPG) Sebanyak 961 guru, ASN 102 Guru dan Non ASN sebanyak 833 Guru, sedangkan Jenjang Pendidikan
    Sekolah Dasar penerima TPG Tahun 2025 diantaranya 10.704 ASN, 3763 P3K, 6.416 Non ASN dan yang menerima sebanyak 525 ( Non ASN), Untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP) penerima TPG untuk ASN sebanyak 2648 Guru, Yang sudah valid 2548 Guru, dan belum valid 100 orang Guru, dikarenakan masih proses validasi kelayakan oleh pihak kemendikbud.

    Sedangkan Non ASN sebanyak 927 Guru, sudah valid 858 Guru, belum valid 69 orang Guru menunggu proses validasi kelayakan oleh kemdikbud pusat, bagi yang sudah Valid seluruhnya diusulkan oleh pihak Disdik Kab. Bandung.

    ” Untuk Proses penetapan dan pencairan TPG mulai tahun 2025 langsung oleh pihak Pemerintah Pusat by rekening yang bersangkutan, “, Tegas Sekda Kab. Bandung.

  • 15 Tips Memilih Sneakers Wanita yang Tepat agar Tak Kecewa

    15 Tips Memilih Sneakers Wanita yang Tepat agar Tak Kecewa

    JABAR EKSPRES – Penggunaan sneakers tak hanya untuk keperluan olahraga saja. Pasalnya, ada banyak jenis sneakers yang serbaguna karena bisa digunakan untuk pemakaian sehari-hari. 

    Desainnya yang versatile membuat sneakers juga digemari oleh wanita karena mudah dipadupadankan dengan beragam jenis pakaian. Misalnya, jeans, dress, hingga rok. 

    Kamu juga harus ingat bahwa memilih sneakers yang tepat itu penting, khususnya bagi wanita! Selain desain, kamu juga harus mempertimbangkan berbagai aspek lainnya saat memilih sneakers. Supaya nantinya sepatu yang digunakan bisa nyaman dan tak membuat kaki jadi mudah capek. 

    Nah, supaya kamu tak salah pilih dalam memilih sneakers, sebaiknya ketahui dulu tips-tips memilihnya berikut ini. 

    Tips Memilih Sneakers yang Tepat untuk Wanita

    Supaya sneakers yang kamu beli tak bikin kaki sakit, baca dulu tips-tipsnya di bawah ini, ya!

    1. Sesuaikan dengan Kebutuhan

    Pertama-tama, tentukan terlebih dahulu sneakers yang kamu cari itu untuk keperluan apa. Kalau untuk olahraga, misalnya jogging atau nge-gym, kamu harus memilih sneakers dengan bantalan yang cukup dan sol yang mendukung pergerakan. 

    Kalau untuk pemakaian sehari-hari, kamu bisa pilih sneakers yang lebih ringan dan punya desain keren. Jadi, sebelum membeli, sebaiknya pikirkan dahulu nantinya sepatu ini akan dipakai untuk apa.

    2. Perhatikan Ukuran yang Tepat

    Buat kamu yang lagi mencari sneakers, pastikan memilih ukuran yang tepat. Jangan sampai kebesaran atau kekecilan, karena bisa bikin kaki nggak nyaman. Kalau kamu membeli secara online, periksa dulu ukuran sepatu di situs tersebut.

    Biasanya ada panduan ukuran sepatu yang bisa kamu ikuti. Kalau beli langsung di toko, jangan ragu untuk mencoba sepatu tersebut dan pastikan kamu bisa bergerak dengan bebas.

    3. Pilih Material yang Nyaman

    Bahan sneakers juga penting untuk diperhatikan, lho! Kalau kamu mencari sepatu untuk olahraga atau aktivitas intens, pilihlah material yang ringan, bisa menyerap keringat, dan breathable (tidak panas). 

    Bahan mesh atau knit biasanya jadi pilihan terbaik untuk aktivitas yang membutuhkan sirkulasi udara yang baik. Kalau untuk fashion, material kulit atau sintetis bisa jadi pilihan yang stylish.

  • OLX Hadirkan Fitur Barang Gratis, Pengguna Kini Bisa Berbagi Lebih Mudah

    OLX Hadirkan Fitur Barang Gratis, Pengguna Kini Bisa Berbagi Lebih Mudah

    JABAR EKSPRES – OLX meluncurkan fitur Barang Gratis sebagai bagian dari kampanye #SimpelnyaBerbagiBerkah, yang memungkinkan pengguna memberikan barang bekas yang masih layak pakai kepada orang lain tanpa dipungut biaya.

    Fitur ini lahir dari kebutuhan nyata: banyak orang punya barang bagus yang tak lagi terpakai, namun bingung ke mana harus menyalurkannya. Lewat OLX, barang tersebut bisa langsung diunggah dan ditandai sebagai gratis. Calon penerima tinggal menghubungi pemilik, lalu melakukan pertemuan dan serah terima.

    Salah satu yang sudah mencoba fitur ini adalah Karin Novilda alias Awkarin. Lewat akunnya narinkovilda, ia membagikan 14 barang pribadinya secara cuma-cuma kepada pengguna OLX lain.

    “Aku tuh punya baju kesayangan banyak banget, mau dibuang sayang karena masih bagus-bagus. Di lain sisi, kalau nggak dibuang numpuk di rumah. Untungnya, lewat fitur ini, selain bisa mengurangi barang, aku bisa sekalian berbagi ke orang yang nggak hanya suka atau cocok sama barangku tapi juga memang membutuhkan,” ujar Awkarin.

    Dari Berbagi Baju ke Manfaat Nyata

    Bagi pengguna seperti Anggita, fitur ini terasa sangat membantu. Ia sedang menghemat dan memutuskan untuk mencari baju lebaran lewat OLX.

    “Aku nemu baju bekas yang masih bagus banget. Langsung aku chat pemiliknya, dan bisa aku ambil tanpa bayar. Lumayan banget buat lebaran,” katanya.

    Jenis barang yang dibagikan pun beragam, dari pakaian sehari-hari seperti preloved baju hingga perlengkapan olahraga seperti baju bola. Semua bisa ditemukan di fitur ini, selama masih dalam kondisi layak.

    Menghubungkan Dua Pihak yang Sama-Sama Butuh

    Menurut Head of Marketing OLX, Catherine Jennie, fitur Barang Gratis bisa menjembatani keinginan untuk memberi dan kebutuhan untuk menerima.

    “Dengan adanya fitur ini, kami berharap fungsi barang dapat terus berlanjut ke orang yang membutuhkan karena seharusnya barang tidak perlu dibuang jika kondisinya masih bagus. Sayangnya, kadang orang yang punya barang bekas yang menumpuk justru kesulitan menyalurkannya, bisa jadi karena beberapa faktor seperti tidak adanya waktu untuk mencari atau mengantarkan barang tersebut ke calon penerima. Atau bahkan belum tentu barang yang mau kita berikan cocok dengan kebutuhan calon penerima. Jadi, kami harap fitur ini bisa mempertemukan dua pihak yang saling membutuhkan dengan cepat dan mudah melalui OLX,” ujarnya.