Video
Video Perang Saudara di Yaman Makin Menggila
News
7 menit yang lalu
Jenis Media: News
-
Ini Rentetan Aksi Milenial dan Gen Z Penolak UU TNI Sampai Dipukul Mundur Polisi dari DPR RI
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG –Para milenial dan Gen Z yang menggelar aksi tolak UU TNI di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, terpaksa dipukul mundur polisi, Kamis (27/3/2025).
Pasalnya, mereka telah melewati batas waktu melakukan unjuk rasa dan dianggap telah bertindak anarkis dengan menyerang polisi menggunakan petasan dan menutup jalan tol.
Pembubaran dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro dengan melibatkan petugas Sabhara dan dua unit kendaraan taktis milik kepolisian.
Mereka dibubarkan pada pukul 18.30 WIB.
“Anda sudah melewati massa aksi menyampaikan pendapat dan juga menutup jalan tol,” ujar Susatyo dari dalam mobil pengurai massa, Kamis (27/3/2025) petang.
TribunJakarta.com pun merangkum jalannya aksi unjuk rasa dari para kalangan milenial dan Gen Z yang digelar di depan DPR RI untuk menolak UU TNI.
Massa mulai berdatangan ke kawasan DPR sejak pukul 15.30 WIB. Mereka datang secara bergelombang dan mengenakan pakaian berwarna hitam.
Mayoritas dari mereka juga menutupi wajahnya dengan masker atau buff.
Aksi dimulai dengan orasi yang disampaikan beberapa perwakilan massa terkait tuntutan mereka dalam aksi hari ini.
Ada dua tuntutan utama yang mereka suarakan. Pertama menolak pengesahan UU TNI. Kedua menolak pembahasan RUU Polri.
Tak ada pengeras suara ataupun mobil komando yang membersamai aksi hari ini. Orasi yang disampaikan pun tak berlangsung lama.
Sekira pukul 16.30 WIB, massa aksi yang jumlahnya sekira ratusan orang ini mulai menutup arus lalu lintas di jalan arteri dari arah Semanggi menuju Slipi sehingga kendaraan hanya bisa melintas di jalur Transjakarta.
Tak ada lagi orasi, massa aksi lebih memilih melakukan sejumlah ‘aksi’ di depan DPR RI.
Ada yang membentangkan spanduk berisi protes, mencoret tembok DPR, merusak besi pagar hingga membobok tembok pagar.
“Kami butuh solusi, bukan dwifungsi. Kembalikan TNI ke barak,” begitu salah satu poster yang dibawa massa aksi.
“Marhaban ya melawan. JKT melawan DPR, tolak dwifungsi,” tulisan di tembok pagar DPR yang dicoret menggunakan cat semprot.
Hanya dalam hitungan menit, sejumlah coretan berisi kritik dan hujatan sudah memenuhi area gerbang dan pagar pembatas jalan arteri dan tol.
Pukul 16.55 WIB, massa makin beringas. Mereka menyalakan petasan dan mengarahkan ke arah polisi yang berjaga di dalam DPR.
Hal itu membuat jalur Transjakarta juga ikut ditutup.
20 menit kemudian atau di pukul 17.15 WIB, polisi membalas serangan dengan menggunakan water cannon ke arah massa.
Massa tak mundur, mereka tetap meneriakkan polisi. Sebagian dari mereka ada yang membalasnya dengan melemparkan batu, menyalakan flare dan membakar kayu hingga asapnya membumbung tinggi.
Pukul 17.30 WIB, aksi lempar batu berhenti. Polisi juga tak lagi menyiram air ke arah massa. Situasi di lokasi relatif lebih tenang.
Namun, massa justru menutup Tol Dalam Kota di pukul 18.00 WIB atau menjelang Magrib.
Selepas Magrib atau pukul 18.30 WIB Kombes Susatyo memerintahkan anggotanya untuk memukul mundur massa setelah berulangkali ultimatum tak digubris.
Polisi berjalan dari arah Slipi untuk memukul mundur massa hingga ke pertigaan Senayan.
Massa sempat mencoba melawan dengan menyalakan petasan ke arah polisi. Namun mereka terus dipukul mundur lantaran polisi terus bergerak maju sembari menyemprotkan air dari mobil water cannon.
Massa akhirnya bisa dibubarkan dan arus lalu lintas telah kembali dibuka pada pukul 19.00 WIB.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
DPRD Kota Bogor Bersama PWI Kota Bogor Santuni Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa
JABAR EKSPRES – DPRD Kota Bogor mendukung terselenggaranya acara buka puasa bersama (bukber) sekaligus santunan untuk ratusan anak yatim dan dhuafa dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT PWI ke 79, yang diinisiasi oleh PWI Kota Bogor, Selasa (18/3/2025)
Pada acara yang digelar di Mako PWI Kota Bogor, hadir Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, Wakil Ketua I, M. Rusli Prihatevy, Wakil Ketua II, Zenal Abidin, Wakil Ketua III, Dadang Iskandar Danubrata, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, Anggota Komisi I, Asep Nadzarullah dan Anggota Komisi IV, Tri Riyanto Andhika Putra.
Pada acara tersebut, Adityawarman menyampaikan apresiasinya kepada PWI Kota Bogor sebagai pilar keempat demokrasi yang sudah menjadi mitra strategis bagi DPRD dalam membangun Kota Bogor dan menyajikan informasi kepada masyarakat.
“DPRD mengapresiasi PWI yang sudah menjadi jembatan pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi yang berimbang dan akurat. Menjadi pilar keempat demokrasi,” kata Adit.
BACA JUGA: Semakin Ramai, Puncak Arus Mudik di Jalur Nagreg Diprediksi Terjadi Malam Ini
Selain itu, Adityawarman juga mengajak kepada seluruh insan pers dan anggota PWI Kota Bogor untuk saling bergandengan tangan demi pembangunan Kota Bogor yang berkelanjutan.
“Tentu saja berbagai hal tidak bisa diselesaikan sendirian, kita harus bergandengan tangan. Pemkot bogor, DPRD dan masyarakat untuk bisa berbarengan,” ungkap Adit.
Dilokasi yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menyampaikan bahwa dengan banyaknya kegiatan yang diinisiasi oleh PWI Kota Bogor. Maka DPRD Kota Bogor akan memperjuangkan PWI Kota Bogor bisa mendapatkan dana hibah.
Hal ini bertujuan untuk menjadi pondasi kegiatan PWI Kota Bogor yang telah disusun berdasarkan rencana kerja (renja).
“Sehingga setiap kegiatan positif yang diinisiasi oleh PWI Kota Bogor bisa mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kota Bogor,” jelas Rusli.
Dalam kegiatan bertajuk “Jalin Silaturahmi dan Kolaborasi, PWI Berbagi Kebahagiaan di Bulan Suci” itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Anggota DPRD Jawa Barat Fetty Anggraenidini, Korwil PWI Jawa Barat Danang Donoroso, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Kota Bogor Jenal Abidin, perwakilan Forkopimda dan tamu undangan lainnya.
-
Kick-Off Pembahasan RKUHAP Dimulai Awal Sidang Mendatang
JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan dimulai pada awal masa sidang mendatang.
Habiburokhman mengatakan, Komisi III DPR sudah resmi ditetapkan sebagai komisi yang membahas revisi KUHAP setelah pimpinan DPR menerima Surpres penunjukan wakil pemerintah beberapa waktu lalu.
“Iya sudah (fix komisi III, red), kan Mbak Puan bilang kan, karena memang kan secara prosedural akan diselesaikan kick off-nya itu di awal masa sidang yang akan datang besok. Jadi udah fix,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Maret.
“Saya juga tadi koordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI), memang sudah fix di Komisi III Jadi kita akan terus sampai ke sana, menyerap aspirasi masyarakat,” sambungnya.
Menurut Habiburokhman, RKUHAP menjadi UU yang paling “aneh” lantaran penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan jauh sebelum rapat pembahasan yang baru akan dimulai usai masa reses DPR.
“Ini kayaknya undang-undang yang paling aneh, dalam tanda kutip. Kenapa? Karena penyerapan aspirasi masyarakatnya jauh sebelum kick off raker pembahasan. Supaya lebih maksimal aja, anehnya dalam konteks positif ya,” ucapnya.
Dalam pembahasan RKUHAP nanti, Habiburokhman mengatakan pihaknya akan mengundang Dewan Pers, PWI, AJI, dan Forum Pemred pada 8 April mendatang. Undangan itu dalam rangka membahas soal peliputan persidangan.
Di mana sebelumnya, sempat diusulkan tidak adanya peliputan langsung saat persidangan agar tidak mempengaruhi saksi.
“Setelah lebaran. Khusus membahas hal itu (peliputan persidangan), bagaimana pengaturan yang paling baik. Kami paham teman-teman menjalankan tugas untuk memberitahukan kepada masyarakat. Tapi ada beberapa acara di pengadilan, dalam persidangan pidana, yang memang nggak bisa disiarkan,” jelasnya.
“Yang paling penting adalah pemeriksaan saksi. Karena saksi itu kan keterkaitan ya, nggak boleh saling mendengar. Itu yang memang perlu disiasati. Apakah yang nggak bisa disiarkan secara live, itu hanya terkait pemeriksaan saksi. Jadi spesifik, bukan kalau umum,” sambung Legislator Gerindra dapil Jakarta itu.
“Ini kan, kayaknya teman-teman dipersulit untuk meliput jadinya. Kalau meliput harus izin, apa namanya, izin ketua pengadilan. Padahal kita menganut prinsip sidang terbuka untuk umum. Kecuali yang terkait susila, gitu lho. Yang terkait susila oke lah. Tapi kalau perkara biasa memang seharusnya terbuka,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan Pimpinan DPR RI telah menerima surat presiden (Surpres) terkait penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Hal itu disampaikan Puan dalam rapat sidang paripurna ke-16 penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret.
“Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI yaitu nomor R19/Pres/03/2025 hal penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas rancangan UU tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,” ujar Puan di ruang rapat.
Puan menyebut, Surpres mengenai RUU KUHAP tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi III DPR. “Surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku,” kata Puan.
“Ini merupakan domain atau tupoksi Komisi III,” imbuhnya.
-
Video: Bank Mega Tebar Deviden Rp 1,05 Triliun
Jakarta, CNBC Indonesia –PT Bank Mega TBK menggelar RUPST di Menara Bank Mega, Jakarta, YANG dipimpin Komisaris Independen Achjadi Ranu-Wisastra. Rapat ini, menyetujui pembagian dividen sebesar 1,05 Triliun atau sekitar 40% dari laba bersih
Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (27/03/2025).
-
Bentrokan Berdarah Antar Ormas di Kelapa Gading Jakarta Utara, Polisi: Masalah Sengketa Lahan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino
TRIBUNJAKARTA.COM, KELAPA GADING – Bentrokan yang terjadi di Jalan Pegangsaan Dua Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis (27/3/2025) kini dalam penyelidikan polisi.
Belakangan diketahui, kelompok yang terlibat bentrokan itu berasal dari dua organisasi masyarakat (ormas) yang berbeda.
“Kejadiannya keributan antara organisasi masyarakat,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra saat dikonfirmasi.
Seto mengatakan, keributan diawali adanya masalah sengketa lahan yang dijadikan rumah makan dan gudang atau garasi tisu.
Lahan itu dijaga oleh salah satu ormas kedaerahan atau ormas “F”. Adapun pihak pemilik lahan atas inisial E meminta ormas itu untuk menjaga lahannya.
“Pada saat pengacara ibu E ingin memasang plang di dalam gudang tiba-tiba datang massa dari ormas lainnya,” kata Seto.
Petugas Polsek Kelapa Gading yang sedang bertugas langsung menuju lokasi setelah menerima laporan adanya keributan di gudang tisu.
Di lokasi, petugas menemukan sekitar 100 anggota ormas “B” berada di area tersebut.
Karena keterbatasan jumlah personel, polisi sementara hanya berjaga di sekitar lokasi sambil menunggu bantuan dari Polres Metro Jakarta Utara.
Sekitar pukul 14.40 WIB, ratusan anggota Ormas “F” datang dari arah utara Jalan Pegangsaan Dua dan langsung menyerang massa Ormas “B” yang sudah berada di lokasi.
“Kami langsung mengambil tindakan tegas untuk mengamankan situasi, dengan memukul mundur salah satu ormas untuk meninggalkan lokasi,” jelas Seto.
Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan tengah berupaya mengungkap dan menangkap para pelaku bentrokan.
Diketahui, akibat peristiwa ini, seorang pria menjadi korban pembacokan.
Korban dari ormas “B” dengan inisial AMO (40) mengalami luka bacok di kepala dan tangannya setelah diserang ormas lawan.
Bahkan, akibat pembacokan ini tangan korban pun nyaris putus.
“Tangan kanan korban luka terbuka hingga terlihat tulang. Luka tangan kiri di bagian lengan luka terbuka dan jari-jari korban luka terbuka. Kemudian korban dilarikan ke RS Mitra Keluarga Kelapa Gading,” ucap Kapolsek.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
Kemensos Beri Santunan ke Ahli Waris Korban Penyerangan KKB
Jakarta –
Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo pada 10 Januari 2025 dan di Distrik Anggruk, Yahukimo pada 21 Maret 2025 mengakibatkan tiga orang meninggal dunia.
Sebagai bentuk tanggung jawab, negara melalui Kemensos memberikan santunan kepada dua ahli waris korban penyerangan di Kabupaten Yalimo. Dua korban berasal dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Adapun santunan diberikan di kantor Wali kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/3).
“Santunan sebesar Rp15 juta sudah diserahkan ke keluarga masing-masing,” kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non-Alam, Adrianus Alla dalam keterangan tertulis, Kamis (27/3/2025).
Pada penyerangan KKB di Distrik Anggruk, terdapat satu korban meninggal dunia asal Flores Timur.
Adrianus mengatakan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan dinas sosial untuk menyiapkan surat pernyataan ahli waris yang berhak.
Ia mengatakan penyerahan santunan tersebut akan diberikan setelah libur Idul Fitri 2025. Kemensos jugs akan berkunjung langsung ke rumah ahli waris korban.
(prf/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Video: Kisah Para Ibu Ubah Sampah Jadi Rezeki Hingga Dilirik BRI
Jakarta, CNBC Indonesia –Siapa sangka sampah plastik yang sering dianggap tak bernilai bisa disulap menjadi sumber rezeki? Inilah kisah inspiratif para ibu-ibu di Rw 08 Lenteng Agung, Jakarta Selatan atau Erwela Sehati
Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (27/03/2025).
-
Video: Ekonomi Morowali Utama Meningkat, Bupati Blak-blakan Soal Ini
Jakarta, CNBC Indonesia – Morowali Utara mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Khusunya melalui pertanian dan perkebunan.
Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mengungkapkan strategi untuk mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya memberikan kemudahan bagi investor hingga menciptakan iklim kondusif dalam berinvestasi.
Selengkapnya saksikan dialog Shafinaz Nachiar bersama Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi dalam Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (27/03/2025).
