Jakarta – Jakarta saat Lebaran seperti menemukan ruang untuk bernapas. Jalanan yang biasanya riuh mendadak lengang, udara yang saban hari diselimuti polusi terasa lebih ringan, dan kota yang akrab dengan hiruk-pikuk sejenak melambat dalam keheningan. Ada semacam ketenangan yang menyelinap di antara gedung-gedung tinggi dan trotoar yang lebih lapang, seolah Jakarta sedang menunjukkan wajah lain—lebih ramah.
Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat bahwa selama periode Lebaran, volume kendaraan turun hingga 50 persen dibandingkan hari biasa, sementara indeks PM2.5 merosot 60 persen, menandakan bahwa tanpa kemacetan harian, Jakarta bisa menjadi kota yang lebih sehat dan layak huni.
Namun, di balik suasana itu, terselip sebuah ironi yang tak bisa diabaikan: mengapa Jakarta baru terasa nyaman saat sebagian besar penghuninya pergi? Jika jeda ini bisa menghadirkan kota yang lebih tertata, bukankah seharusnya ada cara agar ketenangan seperti ini bukan sekadar peristiwa musiman?
Jakarta Tempo Dulu
Jakarta seperti tidak pernah benar-benar dibangun dengan visi jauh ke depan, melainkan tumbuh dengan logika tambal sulam. Pada rentang 1965-1985, kota ini mengalami transformasi besar-besaran sebagai ibu kota negara, namun perencanaannya lebih berfokus pada mengejar pertumbuhan ekonomi ketimbang menciptakan tatanan kota yang berkelanjutan. Pelebaran jalan raya digenjot, kawasan bisnis di pusat kota dikembangkan, dan permukiman baru terus meluas. Namun, di tengah gegap gempita pembangunan, transportasi publik sebagai aspek krusial luput dari perhatian.
Sejak awal, Jakarta lebih bersahabat dengan kendaraan pribadi ketimbang warganya sendiri. Pada dekade 1970-an, gagasan pembangunan ring road untuk mengurai kepadatan mulai digagas, tetapi implementasinya setengah hati. Kawasan industri mulai digeser ke pinggiran seperti Bekasi dan Tangerang, tetapi ini pun tak cukup untuk meredam gelombang harian para komuter yang tetap harus bekerja di pusat kota. Tanpa sistem transportasi massal yang memadai, Jakarta terjebak dalam pusaran urban sprawl—pertumbuhan kota yang melebar tanpa kendali, menggerogoti ruang hijau dan merenggut kenyamanan warganya.
Seandainya rencana tata ruang masa itu terlaksana dengan lebih cermat, Jakarta mungkin tak akan sesak seperti sekarang. Distribusi pusat ekonomi akan lebih merata, tak hanya menumpuk di pusat kota, tetapi tersebar ke kota-kota satelit seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sistem transportasi publik yang matang sejak awal juga akan membentuk pola mobilitas yang lebih sehat, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Kota ini seharusnya bisa memiliki jaringan MRT dan LRT yang luas sejak dekade 1980-an, sebagaimana yang terjadi di Tokyo atau Singapura. Jika itu terjadi, kemacetan yang kini kita anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari Jakarta mungkin hanya akan menjadi catatan sejarah. Namun, kenyataan berkata lain. Banyak rencana besar yang akhirnya hanya menjadi dokumen birokrasi. Konsistensi kebijakan mudah goyah oleh kepentingan jangka pendek.
Dominasi bisnis properti lebih banyak didorong oleh kebutuhan pasar ketimbang visi pembangunan kota yang berkelanjutan. Urbanisasi yang tak terkendali mempercepat krisis infrastruktur. Jakarta akhirnya berkembang tanpa pola yang jelas, hingga kini harus menanggung beban kemacetan, polusi udara, dan ketimpangan ruang yang semakin nyata.
Tantangannya Kini
Kondisi Jakarta saat ini menggambarkan sebuah kota yang terperangkap dalam dinamika pertumbuhan yang cepat, namun tanpa pengelolaan yang seimbang. Permukiman yang semakin padat menjadi potret nyata dari kota yang kehilangan ruangnya. Dengan lebih dari 10 juta orang yang beraktivitas di pusat kota pada siang hari dan lebih dari 12 juta orang jika dihitung dengan kawasan sekitarnya, Jakarta sudah sangat sesak.
Urban sprawl yang tak terkendali membuat kota ini terus meluas ke pinggiran, tetapi malah memperparah kepadatan di pusatnya. Kawasan permukiman yang seharusnya menjadi ruang hunian kini banyak yang terintegrasi dengan zona komersial dan industri, mengaburkan fungsi ruang dan menciptakan ketidakseimbangan. Alih-alih memberikan kenyamanan, pertumbuhan ini justru menciptakan kondisi menuju tidak layak huni.
Kemacetan menjadi gambaran lain yang tak bisa lepas dari Jakarta. Setiap hari, warga Jakarta menghabiskan waktu berharga mereka di jalan, dengan rata-rata 2 hingga 3 jam perjalanan menuju tempat kerja. Berdasarkan laporan TomTom Traffic Index 2023, Jakarta menempati urutan ke-6 dalam daftar kota-kota dengan kemacetan terburuk di dunia, dengan indeks kemacetan mencapai 53 persen.
Artinya, waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama 53 persen dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan tanpa kemacetan. Dampaknya jelas: produktivitas menurun, kualitas hidup tergerus, dan kesehatan terancam. Kemacetan ini, pada gilirannya, juga memperburuk polusi udara yang sudah lama menjadi masalah utama.
Polusi udara di Jakarta mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan kualitas udara yang sering berada pada level berbahaya. Partikel halus (PM2.5) dan nitrogen dioksida (NO2), yang mayoritas berasal dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah, menjadi musuh utama. Data IQAir pada 2024 menunjukkan bahwa kualitas udara Jakarta sering kali berada pada kategori “berbahaya” atau “tidak sehat”, memberikan dampak buruk pada kesehatan pernapasan dan jantung, terutama bagi anak-anak dan lansia.
Dengan lebih dari 17 juta kendaraan yang mengisi jalan-jalan Jakarta, emisi gas buang semakin sulit untuk dikendalikan. Akibatnya, polusi udara semakin menjadi ancaman nyata bagi kesehatan warga kota, memperburuk kualitas hidup mereka setiap harinya.
Jakarta kini menjadi cerminan dari sebuah kota yang terus berkembang, tetapi dengan harga yang semakin mahal. Kemacetan yang kronis, polusi udara yang semakin buruk, serta ketimpangan dalam penataan ruang menunjukkan bahwa pertumbuhan kota ini lebih mengarah pada keberlanjutan yang rentan.
Jika strategi penataan ruang dan transportasi tidak diterapkan dengan berani dan lebih terintegrasi, maka Jakarta akan semakin terjerat dalam lingkaran krisis perkotaan yang sulit untuk diatasi. Sudah saatnya Jakarta berhenti hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, dan mulai memperhitungkan batas ekologis serta daya dukung ruang kota.
Kota ini membutuhkan visi pembangunan yang berpihak pada keberlanjutan, untuk memastikan bahwa masa depannya lebih layak huni, nyaman, dan ramah lingkungan. Sebab apa yang kita saksikan hari ini bukanlah sekadar hasil dari keputusan-keputusan di masa lalu, melainkan konsekuensi dari cara kita memahami dan mengelola kota.
Batasi Pertumbuhan
Laporan Club of Rome tentang Limit to Growth pada 1972 adalah pengingat kepada dunia akan bahaya pertumbuhan tak terbatas yang dapat membawa kehancuran ekologis. Tak sedikit kota besar berusaha mencari model pembangunan yang lebih berkelanjutan. Namun, Jakarta, sayangnya, masih terperangkap dalam paradigma ekspansi yang tidak terkendali.
Fenomena urban sprawl yang meluas tanpa pengendalian matang semakin memperparah ketimpangan akses terhadap infrastruktur dan layanan publik. Permukiman yang tumbuh liar tanpa koneksi transportasi yang efisien semakin meningkatkan ketergantungan pada kendaraan pribadi. Hal ini tidak hanya memperburuk kemacetan, tetapi juga mengakibatkan polusi udara yang merusak kualitas hidup warganya.
Untuk keluar dari jebakan ini, Jakarta harus berani mengubah arah kebijakan perencanaan kota. Alih-alih terus memperluas wilayah terbangun dan membangun jalan-jalan baru yang hanya akan mendorong penggunaan kendaraan pribadi lebih masif, kota ini seharusnya mulai mengoptimalkan ruang yang sudah ada.
Penerapan konsep compact city yang mengutamakan pembangunan vertikal yang terhubung dengan sistem transportasi publik yang efisien bisa menjadi solusi yang tepat. Kawasan Transit-Oriented Development (TOD) yang sudah mulai diterapkan memang menunjukkan potensi, namun perlu diperluas dan diintegrasikan secara menyeluruh. Tanpa itu, TOD hanya akan menjadi proyek prestisius yang tak membawa perubahan signifikan terhadap sistem transportasi dan mobilitas kota.
Selain itu, pembatasan kendaraan pribadi adalah langkah penting yang harus diambil Jakarta. Sistem ganjil-genap yang ada saat ini, meskipun sudah memberikan dampak positif, masih belum cukup efektif. Oleh karena itu, kebijakan pajak kendaraan yang lebih tinggi bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu mobil harus segera diberlakukan.
Pendekatan ini akan semakin efektif jika disertai dengan penguatan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa langkah tegas dan terencana, Jakarta akan terus melampaui daya dukung ekologisnya, dan pada akhirnya, kota ini akan terperangkap dalam ketidakseimbangan lingkungan yang semakin sulit untuk diperbaiki.
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kendaraan, Jakarta memerlukan kebijakan yang lebih berani dan berfokus pada keberlanjutan, bukan hanya pertumbuhan yang eksploitatif. Jika kota ini terus terjebak dalam pola pikir pembangunan tanpa batas, dampak ekologis yang semakin berat akan menghantui kita semua, mengancam keberlanjutan sosial dan ekonomi di masa depan.
Kota yang nyaman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bukanlah impian yang tidak mungkin diwujudkan, tetapi itu hanya akan tercapai jika kita mulai merancang kembali Jakarta dengan visi yang jauh ke depan, mengutamakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Perlu Keseimbangan
Konsep Doughnut Economy yang diperkenalkan oleh Kate Raworth pada 2012 menawarkan solusi yang lebih berimbang: bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa menghancurkan ekosistem yang menopang kehidupan di dalamnya. Jakarta, sebagai kota yang terus berkembang pesat, seharusnya dapat mengadopsi model ini dengan menggeser orientasi kebijakannya dari ekspansi ke optimalisasi, dari pola pertumbuhan eksploitatif ke pola yang lebih regeneratif.
Langkah pertama yang harus diambil adalah penyebaran pusat-pusat ekonomi ke luar Jakarta. Kota-kota satelit seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Karawang harus didorong untuk berkembang sebagai pusat bisnis dan industri baru. Hal ini harus didukung dengan pembangunan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkualitas tinggi, agar arus komuter yang membebani Jakarta bisa berkurang secara signifikan. Dengan demikian, pusat kota tidak lagi menjadi satu-satunya episentrum ekonomi yang menciptakan beban berlebih pada infrastruktur dan kualitas hidup warganya.
Langkah kedua yang krusial adalah memperhatikan ruang hijau dan infrastruktur berbasis alam dalam perencanaan kota. Ruang terbuka hijau seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetis, tetapi harus menjadi bagian integral dari sistem ekologis kota yang berperan sebagai kawasan resapan air, pengendali suhu, serta habitat untuk biodiversitas. Jakarta harus memiliki target yang jelas untuk memastikan keberadaan ruang hijau yang fungsional, bukan sekadar taman kecil yang hanya ada sebagai simbol penghijauan. Ruang hijau yang nyata bisa membantu menjaga keseimbangan lingkungan, serta mengurangi dampak pemanasan global.
Langkah ketiga adalah implementasi sistem ekonomi regeneratif dalam sektor industri dan pembangunan. Alih-alih membiarkan industri berbasis bahan bakar fosil terus berkembang tanpa kendali, Jakarta harus segera bertransisi ke ekonomi berbasis energi terbarukan. Pengelolaan limbah yang lebih ketat juga harus diberlakukan. Kawasan industri yang ada bisa diubah menjadi ecopark yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular, limbah dari proses produksi diolah kembali menjadi sumber daya yang dapat digunakan. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak negatif pada daya dukung ekologis kota.
Keempat, kebijakan pengendalian alih fungsi lahan harus ditegakkan dengan lebih disiplin. Saat ini, konversi lahan hijau dan pertanian menjadi kawasan properti komersial sering kali terjadi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Pembatasan ini harus diiringi dengan dorongan untuk pembangunan berbasis green building, yang lebih ramah lingkungan. Insentif fiskal untuk pembangunan yang mengutamakan keberlanjutan harus diprioritaskan agar pengembang lebih termotivasi untuk mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan.
Langkah kelima yang tidak kalah penting adalah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kota. Model urban commons, warga kota berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya seperti air, energi, dan ruang publik, bisa menjadi solusi untuk mengurangi tekanan ekonomi sekaligus meningkatkan keterlibatan sosial. Kesadaran publik mengenai pentingnya pola hidup berkelanjutan juga harus terus didorong agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
Jakarta saat Lebaran memang memberikan gambaran tentang kota yang lebih tenang, sehat, dan nyaman untuk dihuni. Namun, untuk mewujudkan kondisi ini secara permanen, kita harus mulai dengan merencanakan dan membangun kota ini dengan pendekatan yang lebih bijak dan berkelanjutan. Penerapan konsep-konsep keberlanjutan seperti Doughnut Economy dalam pengelolaan tata ruang, penguatan sistem transportasi publik, serta kebijakan yang memprioritaskan keseimbangan ekologis akan menjadikan Jakarta sebagai kota yang tidak hanya maju, tetapi juga ramah lingkungan.
Perubahan ini tentu saja tidak bisa tercapai hanya dengan satu atau dua kebijakan semata. Dibutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik. Sebuah kota yang nyaman, aman, dan berkelanjutan adalah cita-cita yang bukan hanya impian, melainkan tujuan yang bisa dicapai jika kita bertindak dengan tegas dan visioner. Jakarta yang lebih baik bukanlah sebuah utopia yang jauh dari kenyataan, melainkan sebuah distopia yang bisa dihindari jika kita bertindak sekarang.
Dengan kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan dan pengelolaan kota yang bijak, kita bisa memastikan bahwa Jakarta akan berkembang menjadi kota yang seimbang, kemajuan dan keberlanjutan berjalan seiring sejalan.
Marselinus Nirwan Luru staf pengajar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Trisakti
(mmu/mmu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
