Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Parkir Liar di Jakarta Meningkat saat Lebaran 2025: Monas Titik Paling Rawan, Cabut Pentil Solusinya

    Parkir Liar di Jakarta Meningkat saat Lebaran 2025: Monas Titik Paling Rawan, Cabut Pentil Solusinya

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan tren parkir liar meningkat dalam momen Lebaran 2025.

    Saat libur lebaran kemarin, banyak warga yang enggan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir resmi ketika berlibur ke sejumlah tempat wisata.

    Peningkatan parkir liar ini mulai terlihat sejak H+2 Lebaran 2025 atau pada tanggal 2 April 2025 lalu.

    Dari pengamatan Dishub DKI Jakarta, titik rawan parkir liar itu tersebar di sejumlah tempat wisata, yang paling parah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

    “Untuk parkir liar memang pada H+2 dan seterusnya terjadi peningkatan di kawasan Monas dan untuk itu kami melakukan penertiban bersama-sama dengan rekan-rekan TNI Polri dan juga Satpol PP,” kata Syafrin di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (8/4/2025).

    Syafrin mengeklaim, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah rutin melaksanakan penindakan terhadap kendaraan yang terparkir sembarangan di sekitar Monas.

    Ia pun menyayangkan tindakan warga yang memarkirkan kendaraan tak sesuai tempatnya, meski di sekitar Monas banyak lokasi parkir resmi.

    Alhasil, petugas terpaksa melakukan penindakan dengan cara-cara tegas, misalnya melakukan cabut pentil ban dan penderekan kendaraan.

    “Dan dengan upaya ini kita harapkan ada efek jera kepada masyarakat untuk tidak parkir di badan jalan, di kawasan Taman Merdeka, tetapi mereka menggunakan lokasi-lokasi parkir yang memang tersedia di gedung-gedung atau di area-area di sekitar kawasan Monas atau Taman Merdeka,” sambungnya.

    Banyaknya warga yang parkir sembarangan saat libur lebaran kemarin juga tak terlepas dari masih beroperasinya oknum-oknum juru parkir liar di sekitaran tempat wisata.

    Bahkan, juru parkir liar ini kerap kali mematok harga yang tinggi terhadap warga yang memarkirkan kendaraannya di bahu-bahu jalan maupun trotoar.

    Menurut Syafrin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan jajaran samping untuk menertibkan para juru parkir liar.

    Namun, yang terjadi adalah kucing-kucingan. Para juru parkir liar ini cenderung melakukan aksinya ketika tak ada petugas yang berpatroli.

    “Sebagaimana kita ketahui, bahwa para juru parkir liar ini pada saat tidak ada petugas mereka baru muncul, setelah terlihat mulai ada petugas datang, mereka langsung menghilang,” ucapnya.

    “Oleh sebab itu kami mengimbau kepada masyarakat agar anda tidak tertipu. Pasti bahwa di kawasan Jalan Taman Merdeka, di Merdeka Selatan, Timur, Barat, dan Utara bahkan, itu tidak boleh parkir. Artinya siapapun yang di sana melakukan pengaturan untuk boleh parkir di sana, itu pasti adalah juru parkir liar dan jangan diikuti,” pungkas Syafrin.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dasco: Pertemuan Prabowo dan Megawati dalam Rangka Silaturahmi Idul Fitri – Page 3

    Dasco: Pertemuan Prabowo dan Megawati dalam Rangka Silaturahmi Idul Fitri – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, sebuah mobil yang tampak seperti maung putih yang tampak seperti kendaraan dinas Presiden Prabowo terlihat keluar dari kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri  di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 7 April 2025 malam.

    Pantauan di lapangan terlihat sekitar pukul 21.15 WIB mobil. Hingga pagi ini belum terkonfirmasi apakah mobil tersebut merupakan maung yang biasa dikendarai Prabowo atau bukan. Saat keluar, mobil tersebut juga terlihat diikuti oleh beberapa Paspamres yang mengawal. 

    Namun tak lama dari penampakan maung itu, tampak mobil Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco  juga keluar dari rumah Megawati. 

     

  • Dasco Gambarkan Pertemuan Prabowo dan Megawati: Akrab dan Hangat, Penuh Kekeluargaan – Page 3

    Dasco Gambarkan Pertemuan Prabowo dan Megawati: Akrab dan Hangat, Penuh Kekeluargaan – Page 3

    Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Partai Demokrat Afriansyah Noor mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekanoputri pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Sebagai seorang presiden dan pemimpin tertinggi di RI juga Ketum Parpol sangat positif buat Indonesia. Positifnya bagaimana? Ya karena kedua pemimpin ini, Ibu Mega Ketua Umum PDIP, partai yang besar dan pernah berkuasa sebagai Presiden RI kelima dan Pak Prabowo sebagai presiden dan sebagai Ketum Partai terbesar juga dalam silaturahmi membuat situasi politik menjadi adem, tenang ya,” ujar Wasekjen Demokrat Afriansyah pada wartawan, Selasa (8/4/2025).

    Apalagi, lanjut dia, adanya perang dagang internasional membuat dibutuhkan persatuan di tanah air untuk menghadapi tantangan global.

    “Kedepan bisa bersatu dalam menghadapi sistem perekonomian global yang sedang melanda dunia ya kan,” papar Afriansyah.

    Dia menyebut untuk menciptakan stabilitas nasional dibutuhkan kondisi sosial politik yang adem dan kondusif.

    “Indonesia sebagai negara yang berpenduduk besar bisa menciptakan stabilitas perekonomian, politik yang cukup adem, tenang untuk rakyat yang ada di bumi Pertiwi kita yang kita cintai ini. Jadi sangat positif menurut saya,” pungkas Afriansyah.

  • Kadis Perhubungan DKI Jakarta Sebut Tak Ada Kepadatan Ekstrem Selama Momen Angkutan Lebaran 2025

    Kadis Perhubungan DKI Jakarta Sebut Tak Ada Kepadatan Ekstrem Selama Momen Angkutan Lebaran 2025

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengeklaim tidak ada kepadatan ekstrem dalam momen Angkutan Lebaran 2025.

    Kondusifitas dalam volume mobilitas masyarakat di momen arus mudik dan arus balik lebaran ini terjadi berkat beberapa faktor, terutama penerapan kerja dari manapun alias work from anywhere (WFA) yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta di momen Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Baik, dari hasil evaluasi kami dalam pelaksanaan Angkutan Lebaran tahun 2025, ini semuanya berjalan sangat baik,” kata Syafrin saat menghadiri Lomba Mancing di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (8/4/2025).

    Pada lebaran kemarin, pemerintah memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025.

    Itu benar terjadi, tapi disebutkan Syafrin tak ada lonjakan ekstrem dalam hal pergerakan masyarakat menuju ke kampung halamannya masing-masing.

    “Tidak terjadi puncak ekstrem dan bisa kita lihat keseluruhan matra, baik itu darat, laut, dan udara serta perkeretaapian itu terselenggara dengan baik,” ucapnya.

    Penerapan WFA menjadi salah satu cara ampuh menekan lonjakan pergerakan masyarakat selama masa lebaran.

    Dengan kelonggaran terkait lokasi kerja, banyak pekerja yang berdomisili di Jakarta bisa memanfaatkan libur yang lebih awal untuk pulang kampung lebih dulu.

    Hal ini membuat tren perjalanan pemudik menjadi terurai dan tidak terpusat di satu tanggal tertentu.

    “Artinya bahwa masyarakat sudah mulai libur pada tanggal 22, terakhir bekerja adalah 21 dan dengan pola ini maka arus mudik itu terdistribusi normal sejak tanggal 22 ke tanggal 29, bahkan 30 Maret kemarin,” ucap Syafrin.

    Nihilnya lonjakan ekstrem pergerakan pemudik juga terjadi pada momen arus balik.

    Syafrin bilang, dengan ditambahkannya waktu WFA bagi pekerja pemerintah pada khususnya, masih ada sisa hari untuk melakukan perjalanan balik ke Jakarta tanpa harus berdesakan di jalan.

    “Ada tambahan work from anywhere pada tanggal 8 April hari ini dan itu menyebabkan distribusi arus balik juga terdistribusi normal. Memang berdasarkan data terjadi puncak arus balik pada tanggal 6 April kemarin,” kata dia.

    “Tetapi sama dengan arus mudik, puncak arus balik itu juga tidak terjadi puncak arus balik ekstrem, artinya dari sisi kapasitas jalan, angkutan umum, perkeretaapian itu masih menampung,” pungkas Syafrin.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Permudah Pengusaha, Prabowo Tegaskan Peraturan Teknis Kementerian Harus Izin Presiden – Page 3

    Permudah Pengusaha, Prabowo Tegaskan Peraturan Teknis Kementerian Harus Izin Presiden – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada jajaran pemerintahannya untuk mempermudah regulasi para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Termasuk kementerian pun tidak lagi diperbolehkan menerbitkan Peraturan Teknis atau Pertek tanpa seizinnya.

    “Tolong kasih tahu kita mana yang pelaksanaannya tidak bagus. Kita akan segera bertindak. Sekarang saya beri garis pada kabinet semua, pertama harus efisien, kerjanya harus efisien,” tutur Prabowo dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal, ya. Permudah semua proses untuk pengusaha. Ini bagusnya presidenmu mantan pengusaha juga. Bener loh, saya tuh 25 tahun di luar kan, di luar kekuasaan, saya pengusaha, menghadap pejabat ini, mantan panglima datang ke Himbara, menghadap Bank Mandiri bolak balik, iya kan,” sambung Prabowo disambut tawa hadirin.

    Prabowo mengingatkan, Indonesia tengah bersaing dengan Vietnam, Bangladesh, Thailand, hingga Malaysia. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, dia pun meyakini meniru atau menyontek bangsa lain adalah hal yang tidak salah.

    “Kita nggak usah terlalu pintar, kalau mereka lakukan sesuatu kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah, kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kemarin ada itu satu taipan ngomong ke saya, dia punya ilmu, dia bilang, copy with pride, kalau Vietnam berani pasang tarif nol persen, kita kenapa? Harus berani juga dong,” jelas dia.

     

  • Lucky Hakim: Awalnya Saya Berasumsi Boleh Liburan ke Luar Negeri Karena Kantor lagi Tutup – Page 3

    Lucky Hakim: Awalnya Saya Berasumsi Boleh Liburan ke Luar Negeri Karena Kantor lagi Tutup – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bupati Indramayu Lucky Hakim mengakui kesalahannya yaitu pergi ke luar negeri tanpa mengantongi izin dari gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, Lucky berdalih itu bukan karena kesengajaan.

    Dalam klarifikasinya, Lucky mengira hari-hari tersebut termasuk masa libur nasional, sehingga tidak perlu mengantongi izin dari Kemendagri.

    “Jadi di hari pertama lebaran masih bersama masyarakat, sorenya masih bersama masyarakat, besoknya pun masih. Tapi di kantor itu sudah tidak ada orang kecuali Aspri saya pribadi yang memang tidak dibiayai oleh negara. Dari situlah asumsi saya keluar bahwa kantor tutup, tidak ada orang. Ini hari cuti bersama. Saya pergi dan saya pulang sebelum kantor buka ternyata itu salah. Itu sebabnya saya minta maaf,” kata dia kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).

    Lucky secara terbuka menyampaikan, tidak membawa surat izin Kementerian Dalam Negeri saat pelesiran ke luar negeri. Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indramayu. Menurut dia, ini murni kesalahannya akibat mengikuti asumsi pribadi.

    Padahal, secara aturan disebutkan kepala daerah tetap harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri untuk ke luar negeri, terlepas dari hari kerja atau libur nasional.

    “Makanya itu sebabnya saya datang meminta maaf dan minta maaf di sini karena ketika kepala daerah tidak ada libur,” ujar dia.

    Lucky menegaskan, berangkat ke Jepang menggunakan dana pribadi, tanpa fasilitas negara dan tidak didampingi ajudan maupun staf khusus. Bahkan, saat berangkat dan pulang dari bandara pun tidak menggunakan kendaraan dinas.

    “Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April. Tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda. Di hari cuti bersama,” ucap dia.

    “Jadi Itu yang didalami kan apakah saya menggunakan Perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD,” sambung dia.

    Lucky mengatakan telah menujukkan bukti-bukti untuk memperkuat keterangan selama menjalani pemeriksaan. Bahwasanya, tiket dibeli menggunakan uang pribadi, dan tidak ada satupun ajudan atau aspri dan staf khusus yang sama sekali diajak.

    “Bahkan ke airport pun tidak diantarkan itu dari airport pun pulang juga tidak dijemput Oleh fasilitas negara. Jadi murni ini Liburan keluarga pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-buktinya,” tandas dia.

    Bupati Indramayu Lucky Hakim akhirnya buka suara terkait kepergiannya ke Jepang untuk berlibur. Lucky Hakim mengaku siap menerima sanksi.

  • Prabowo Apresiasi Polri Terkait Penanganan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Prabowo Apresiasi Polri Terkait Penanganan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Polri, khususnya terkait penanganan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Menurutnya, Polri bersama TNI dan Kemenhub berhasil menekan kemacetan dan angka kecelakaan tahun ini.

    “Para polisi yang sering dicaci maki, sering disalah-salahkan padahal mereka diterik siang matahari tanpa kita sadar mereka bekerja keras menjaga kita, mengatur lalu lintas,” tutur Prabowo dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo turut menyinggung soal perbuatan baik yang seringkali tidak terlihat dibandingkan kesalahan yang dilakukan, baik terhadap seseorang atau pun instansi.

    “Jadi ini, saya pakai kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan. Kadang-kadang kalau orang berbuat baik, tidak pernah diucapkan terima kasih dan tidak pernah diingat,” jelas dia.

    Prabowo juga mengapresiasi kinerja jajaran kementerian dan lembaga terkait lainnya selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Hingga akhirnya, masyarakat dapat pulang ke kampung halaman dan kembali ke Jakarta dengan nyaman.

    “Bulan puasa Ramadhan tahun ini dan acara mudik dan kembali dari mudik berjalan dengan baik, lancar dan merupakan suatu prestasi yang dilaporkan kepada saya. Arus mudik yang terbesar selama ini, lebih besar dari tahun lalu tapi tanpa kemacetan yang berarti,” ungkapnya.

    “Dan yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis, 30 persen lebih rendah kecelakaan dibandingkan tahun yang lalu,” Prabowo menandaskan.

  • Wamendagri Minta Kepala Daerah Pahami Aturan Cuti Buntut Kasus Lucky Hakim

    Wamendagri Minta Kepala Daerah Pahami Aturan Cuti Buntut Kasus Lucky Hakim

    Jakarta –

    Wamendagri Bima Arya menyoroti minimnya pemahaman kepala daerah terkait aturan cuti buntut kasus Bupati Indramayu Lucky Hakim. Ia meminta kasus Lucky Hakim ini menjadi atensi para kepala daerah yang lain.

    “Saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada di kepala daerah-kepala daerah yang lain,” ungkap Wamendagri Bima Arya kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

    Bima Arya mengatakan yang dilakukan Lucky Hakim ini dapat menjadi peringatan terhadap kepala daerah lainnya agar tidak salah dalam memahami aturan. Dia berharap seluruh kepala daerah bisa mengerti mengenai kewajiban dan haknya.

    “Dengan persoalan ini, maka Kepala Daerah yang lain lebih memahami, bahwa Kepala Daerah itu betul-betul harus melihat semua aturan lagi,” kata Bima Arya.

    Bima Arya menyinggung kewajiban dan hak dari setiap kepala daerah sudah dibahas Mendagrii Tito Karnavian saat retret di Magelang. Menurutnya, hal itu sudah dijelaskan detail termasuk sanksinya.

    “Waktu retreat disampaikan dengan sangat tegas dan jelas oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Apa yang menjadi kewajiban dan apa yang dilarang dilakukan oleh kepala daerah. Termasuk sanksi-sanksinya, dijelaskan oleh Pak Menteri waktu itu, sebelum bergeser menuju Parade Senja,” ujarnya.

    Sanksi terkait larangan itu juga telah diatur dalam Pasal 77 ayat 2. Pelanggar bisa disanksi dengan hukuman pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

    (eva/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 6 Fakta Terkait Kasus Tewasnya Wartawan di Hotel Jakbar, Polisi Ungkap Rekaman CCTV

    6 Fakta Terkait Kasus Tewasnya Wartawan di Hotel Jakbar, Polisi Ungkap Rekaman CCTV

  • Dadang Kosasih Cerita Alasan Menangis ke Dedi Mulyadi: Bukan karena Nyesel Potong Uang Sopir

    Dadang Kosasih Cerita Alasan Menangis ke Dedi Mulyadi: Bukan karena Nyesel Potong Uang Sopir

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bertanya alasan pejabat dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih menangis sesenggukan setelah ditelepon Dedi beberapa waktu yang lalu. 

    Video Dadang menangis viral di media sosial dan justru menimbulkan persepsi buruk di mata publik. 

    Tangisan Dadang dinilai publik sebagai ungkapan penyesalan karena terlibat minta ‘jatah preman’ dari sopir angkutan umum.

    Padahal, tidak demikian. 

    Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dishub Kabupaten Bogor tersebut meluruskan alasan dirinya menitikkan air mata hingga menjadi viral. 

    Saat itu, Dadang mengaku terharu setelah memberikan klarifikasi via telepon dengan Dedi Mulyadi.

    Ia membantah bahwa anggota dishub Kabupaten Bogor terlibat dalam pemotongan kompensasi sopir angkot. 

    Mendengar itu, Dedi Mulyadi mengapresiasi tugas dan pekerjaan Dadang di lapangan.

    Karena itu lah, Dadang merasa terharu hingga menangis sesenggukan setelah berkomunikasi dengan Dedi. 

    “Jadi saya menerima apresiasi dari Pak Gubernur luar biasa, dalam keadaan tertekan siapapun akan merasa terobati sehingga di situ tersentuh hati saya,” ujar Dadang saat berbincang dengan Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan seperti dikutip dari Youtube Channelnya yang tayang pada Selasa (8/4/2025). 

    Apresiasi yang diberikan Dedi kepada Dadang dalam bentuk undangan acara makan malam pada tanggal 12 April besok di Gedung Pakuan, Bandung. 

    Dedi bakal mengundang ratusan personil dishub Kabupaten Bogor untuk menghadiri acara makan malam itu. 

    Ia akan menyiapkan sekitar 7 bus untuk transportasi mereka. 

    “Direspons oleh Pak Gubernur dengan memberikan suatu penghargaan. Silakan anggota dishub tanggal 12 datang ke Pakuan untuk makan bersama,” ujarnya. 

    Disaksikan oleh Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Emen, sopir angkutan umum yang memviralkan kasus tersebut meminta maaf kepada Dadang. 

    Pasalnya, Emen mengaku salah sebut nama sehingga Dadang terkena hujatan publik karena dinilai terlibat dalam kasus tersebut. 

    Emen ngaku salah sebut

    Sopir angkutan umum, Emen, meralat pelaku di balik kasus pemotongan uang kompensasi untuk lebaran 2025 bagi para sopir angkutan umum. 

    Sebelumnya, Emen menyebut bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor turut terlibat dalam kasus tersebut sehingga membuat pejabat dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, dihujat publik. 

    Namun, belakangan, ia meralatnya. 

    Emen mengatakan bahwa otak di balik kasus pemotongan itu ialah Ketua Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU), Nandar. 

    Hal itu diungkapkannya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, lewat sambungan telepon. 

    “Emen kemarin salah nyebut pak. Yang motong (uang kompensasi) itu KKSU. Cuma waktu itu Emen melihat Dishub sama Organda ada di lokasi pemberian uang kompensasi,” ujar Emen kepada Dedi dikutip dari Youtube Channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Senin (7/4/2025). 

    Saat penerimaan bantuan uang kompensasi senilai Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu itu, Emen melihat anggota Dishub Provinsi Jawa Barat dan Organda turut hadir di lokasi. 

    Ia berasumsi uang kompensasi yang dipotong senilai Rp 200 ribu masuk ke kantong anggota KKSU, Dishub dan Organda yang hadir saat penyerahan. 

    Padahal, uang itu hanya masuk ke kantong KKSU. 

    “Pak Nandar Ketua KKSU (yang minta), bukan Dishub. Dishub enggak ada yang minta. Cuma Emen melihat saat penyerahan (uang) saat itu ada Dishub dan Organda sehingga mengira mereka juga dapat,” lanjutnya. 

    Permintaan uang senilai Rp 200 ribu itu bermula ketika Emen didatangi oleh Nandar setelah menerima bantuan pada hari Jumat.

    Nandar meminta kepada Emen untuk mengumpulkan uang senilai Rp 200 ribu dari teman-temannya sesama sopir angkutan umum. 

    Pada hari yang sama, Emen pun akhirnya mengumpulkan sebanyak Rp 4 juta rupiah dari para anggotanya dan menyerahkan kepada Nandar.

    “Dikumpulkan uang senilai Rp 200 ribu per sopir. Jadi saya mengumpulkan Rp 4 juta ke KKSU,” katanya. 

    Setelah kasus ini diketahui publik dan viral, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, lalu meminta agar KKSU mengembalikan lagi uang tersebut. 

    Dadang juga sempat menjadi sasaran hujatan netizen gara-gara Emen yang menyebut anggota dishub terlibat.

    Emen memastikan bahwa dishub dan organda tidak terlibat dalam kasus pemotongan itu. 

    Dadang sempat meradang

    Dadang Kosasih sempat meradang begitu mengetahui instansinya disebut-sebut di dalam kasus pemotongan uang kompensasi Lebaran 2025 untuk sopir angkutan umum di Kabupaten Bogor. 

    Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor langsung mencari batang hidung Emen, sopir angkot yang menyebut nama instansi itu. 

    Hal itu diceritakan oleh Dadang kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menanyakan terkait dugaan keterlibatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam pemotongan uang kompensasi. 

    “Saya sebagai penindak (di lapangan) agak sedikit emosional. Udah bekerja sesuai arahan Pak Gubernur, tahunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Emen, tertuanglah (nama) Dinas Perhubungan, Kabupaten lagi,” ujar Dadang seperti dikutip dari Youtube Dedi Mulyadi yang tayang pada Minggu (6/4/2025). 

    Saat nama instansinya disebut-sebut, Dadang yang emosi langsung mencari Emen. 

    “Dari situ agak sedikit ini (emosi), mana namanya Emen?! Waktu itu. Tapi (Emen) kooperatif, saya kejar ini (bisa) bahaya. Saya jujur Pak Gubernur namanya pemotongan (uang) itu menghinakan diri Pak Gubernur, saya tidak akan melakukan hal yang tercela,” jelas Dadang. 

    “Saya sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ langsung. Tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu sama saya,” tambahnya. 

    Sebut KKSU yang minta jatah

    Dadang Kosasih, menjelaskan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor. 

    Sebelumnya, sejumlah sopir angkot mengaku uang Rp 1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp 200.000.

    Lewat video yang diunggah di akun Youtube Dedi Mulyadi, Dadang membantah anggota Dishub Bogor memotong uang kompensasi seperti isu yang beredar.

    Dadang menjelaskan, awalnya dia melakukan penindakan ke sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.  

    Salah satu sopir angkot kemudian mengatakan bahwa ada pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

    “Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) ‘kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi’. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU,” ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.

    “Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.

    “KKSU,” jawab Dadang.

    Dadang kemudian meminta bantuan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk memediasi KKSU dan sopir angkot.

    Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.

    Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.

    “KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur. Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan,” ujar Dadang.

    Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen si sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.

    Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.

    “Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi,” ujar Dadang.

    Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang.

    “Ada oknum dishub kabupaten motong?” tanya Dedi.

    “Saya pastikan tidak ada, clear and clean karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir,” ujar Dadang.

    Hanya keikhlasan sopir

    Sebelumnya kepada awak media, Dadang juga menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    Dadang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut. Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU.

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.

    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. (TribunJakarta.com/Kompas.com).