Jenis Media: News

  • AdMedika Gandeng RS Kuningan Medical Center Group, Perluas Jaringan Layanan Administrasi Kesehatan – Page 3

    AdMedika Gandeng RS Kuningan Medical Center Group, Perluas Jaringan Layanan Administrasi Kesehatan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Administrasi Medika (AdMedika) yang merupakan bagian dari anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meneken kerja sama administrasi pelayanan kesehatan dengan RS Kuningan Medical Center Group di Jakarta pada Senin (24/3/2024).

    Direktur Utama AdMedika, Dian Prambini mengungkapkan bahwa pihaknya senang bisa memperluas jaringan dengan kerja sama layanan administrasi kesehatan bersama RS Kuningan Medical Center Group.

    “AdMedika ingin berkontribusi dan terus berupaya agar ekosistem dalam industri kesehatan ini sehat karena akan berdampak baik dengan entitas lainnya agar sustain dan berkembang dengan baik,” ungkapnya.

    Sejalan dengan hal itu, Direktur Utama RS Kuningan Medical Center Group, Otong lip mengatakan, sesuai dengan visi RS Kuningan Medical Center Group, yaitu ingin menjadi smart hospital terpercaya di Indonesia, kerja sama strategis dengan AdMedika ini menjadi pintu masuk dan langkah awal demi memberikan pelayanan terbaik.

    “Kolaborasi ini sebuah keniscayaan, kami tidak akan bisa berkembang jika tidak berkolaborasi dengan siapa pun,” katanya.

    “Ke depannya dengan kerja sama ini diharapkan akan ada program atau aktivitas lain dari RS Kuningan Medical Center Group dan AdMedika untuk memberikan kebermanfaatan di wilayah Kuningan,” jelas Otong.

  • Polisi Tangkap Penganiaya Satpam RS di Bekasi – Page 3

    Polisi Tangkap Penganiaya Satpam RS di Bekasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi mengamankan terduga pelaku penganiaya seorang satpam rumah sakit berinisial S di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 10 April 2025. Pelaku diamankan sekira pukul 23.30 WIB di Bandara Soekarno-Hatta, usai kembali dari Pontianak.

    Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Sianturi mengatakan terduga pelaku sempat mangkir pada panggilan pertama, pada Senin, 7 April 2025. Dan setelah panggilan kedua pada Rabu, 9 April 2025, polisi akhirnya melakukan pengamanan.

    “Terlapor inisial AFET sudah kita amankan di bandara pukul 23.30 WIB,” kata Binsar, Jumat (11/4/2025).

    Terduga pelaku kemudian digiring ke Polres Metro Bekasi Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat ini pria 25 tahun itu masih menjalani pemeriksaan intensif dan statusnya masih terlapor.

    Sebelumnya, seorang satpam RS berinisial S diduga menjadi korban penganiayaan seorang pria yang merupakan keluarga pasien. Korban mengalami muntah darah hingga kejang-kejang dan harus menjalani perawatan intensif akibat kondisinya kritis.

    Kuasa hukum korban, Subadria Nuka mengatakan peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Sabtu, 29 Maret 2025, yang dipicu masalah parkir. Kala itu sekira pukul 22.00 WIB, Korban menegur pengunjung rumah sakit yang memarkir mobil dengan knalpot brong di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

    “Pelaku memarkirkan kendaraannya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, sehingga menghalangi jalur ambulans,” ujar Subadria, Sabtu, 5 April 2025.

     

  • Pemerintah Harus Lindungi UMKM saat Menjalankan Kebijakan Penghapusan Kuota Impor

    Pemerintah Harus Lindungi UMKM saat Menjalankan Kebijakan Penghapusan Kuota Impor

    JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi dan mendukung secara nyata bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menjalankan kebijakan penghapusan kuota impor.

    “Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional,” kata Novita di Jakarta, dikutip Antara, Jumat, 11 April.

    Pasalnya, dia menilai bahwa kebijakan penghapusan kuota impor akan berdampak negatif dan melemahkan UMKM jika diterapkan tanpa pengawasan.

    Menurut dia, “tsunami” produk impor berisiko memicu persaingan tidak sehat, mematikan industri lokal, dan menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih masif.

    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah tegas untuk melindungi para pelaku UMKM, misalnya dengan memberikan subsidi dan insentif kepada UMKM agar tetap kompetitif, mendorong kampanye nasional untuk mempromosikan produk lokal.

    Kemudian, pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan digital dan pemasaran sebagai program advokasi UMKM, menetapkan standar mutu impor untuk menyaring barang berkualitas rendah, hingga menyusun regulasi jelas atas jenis produk yang boleh diimpor, khususnya bahan pokok atau baku yang belum diproduksi dalam negeri.

    Dia mengungkapkan saat ini Industri dalam negeri, terutama yang masih dalam tahap awal akan kesulitan bertahan dan gagal tumbuh akibat tekanan pasar. Jika UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional menghadapi risiko terbesar, menurut dia, mereka bisa kehilangan pangsa pasar apabila tidak didukung oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

    “Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, 8 April.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

  • Ini Respons Jokowi yang Akan Ambil Langkah Hukum soal Tudingan Ijazah Palsu – Page 3

    Ini Respons Jokowi yang Akan Ambil Langkah Hukum soal Tudingan Ijazah Palsu – Page 3

    Pertemuan itu selain untuk bersilaturahmi dalam momen Lebaran, juga untuk membahas berbagai isu yang sedang ramai dibicarakan di publik.

    Dalam pertemuan tersebut, Tim Kuasa Hukum Jokowi yang hadir antarai lain Yakup Hasibuan, Firmanto Laksana, Rivai Kusumanegara, dan Andra Reinhard Pasaribu.

    Yakup Hasibuan mengungkapkan salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu terkait mencuatnya kembali isu mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

    “Mungkin yang lagi ramai, tadi ada juga yang menanyakan mengenai ijazah Pak Jokowi, salah satunya yang sedang kita lihat sedikit ramai di media. Jadi kita melihat sebenarnya ini perkara sudah lama, sudah dari 2023 perkaranya dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi,” kata dia.

    Lebih lanjut, Yakup menjelaskan bahwa sejak tahun 2023, Tim Kuasa Hukum Jokowi telah menangani dua gugatan terkait ijazah Jokowi, dan seluruh perkara tersebut dimenangkan oleh pihaknya.

    “Perkara inkracht dimenangkan Jokowi itu kini dimunculkan lagi saat pensiun. Kami pun merasa bingung. Lantaran semua bukti sudah menunjukkan keaslian ijazah Jokowi,” kata dia.

  • Belum Ada Tersangka, Keluarga Minta Kasus Kematian Mahasiswa UKI Dilimpahkan ke Polda Metro – Page 3

    Belum Ada Tersangka, Keluarga Minta Kasus Kematian Mahasiswa UKI Dilimpahkan ke Polda Metro – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penyebab kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko, masih menjadi misteri. Pihak keluarga merasa ada banyak kejanggalan dan mendesak agar penyelidikan kasus mahasiswa UKI ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

    Penasihat hukum keluarga, Samuel Parasian Sinambela mengatakan hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Kenzha. Menurutnya, laporan awal memang telah dilakukan pihak UKI ke Polres Metro Jakarta Timur, namun hasil penyelidikan dinilai berjalan lamban.

    “Sampai detik ini tidak ada pelaku daripada yang bertanggung jawab. Sehingga keluarga daripada Kenzha melaporkan ke Polda metro Jaya atas kematian keluarga. Dan laporan itu sudah diperiksa saksi pelapor,” kata dia kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Samuel menduga adanya konflik kepentingan dalam penanganan kasus ini. Dia menyinggung Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahaean, yang merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum UKI.

    “Bagaimana persoalan itu bisa terungkap kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan ke Polda Metro Jaya,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Samuel menyoroti lambatnya hasil autopsi jenazah Kenzha yang hingga kini hasilnya belum diterima keluarga. Padahal menurutnya, hasil visum dan autopsi menjadi kunci utama dalam mengungkap penyebab kematian korban.

    “Sampai saat ini. Itulah yang janggal. Artinya apa? Ini kita mendapat pun gak ada keterangan kematian daripada saudara Kenzha,” ujar dia.

    Samuel juga menyampaikan kritik keras kepada pihak kampus, khususnya rektorat UKI, yang dinilai enggan bersikap terbuka atas kematian salah satu mahasiswanya.

    “Ada apa? Kenapa rektornya takut untuk menyatakan kebenaran di atas kebenaran? Katakan salah di atas kesalahan. Kenapa dibiarkan ada minuman. Tentu ada yang lain dibalik semua ini Jangan jadikan Universitas Kristen Indonesia menjadi sarang-sarang yang tidak benar,” ujar dia.

    “Itu Universitas untuk pendidikan bangsa dan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Kenapa dibiarkan ada hal-hal kematian,” sambung dia.

    Dia juga meminta mahasiswa UKI yang mengetahui hal ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan hukum.

    “Kepada adik-adik mahasiswa untuk bertanggung jawab, untuk berani bila mana mereka melakukan suatu tindakan atas apa yang mereka lakukan. Saya berharap tidak jadi pengecut atas kematian daripada saudara Kenzha,” tandas dia.

  • Jadi Garda Terdepan Pelaksanaan CSR, Pertamina Beri Beasiswa untuk 44 Local Hero – Page 3

    Jadi Garda Terdepan Pelaksanaan CSR, Pertamina Beri Beasiswa untuk 44 Local Hero – Page 3

    Penerima beasiswa termuda, Aqila Raysha Muchtar, merupakan seorang siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sukajaya dan local hero PHE Jambi Merang Regional Sumatera Subholding Upstream Pertamina.

    Aqila disebut sebagai local heroes karena memiliki peran sebagai pelopor penggerak lingkungan di wilayah tempat tinggalnya di Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatra Selatan.

    Aqila dan teman-temannya rutin melakukan pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan tentang gaya hidup ramah lingkungan bagi kelompok Penggerak Peduli Lingkungan maupun teman-teman sekolahnya, seperti memilah sampah yang benar.

    Atas kontribusinya terhadap lingkungan, selain ditunjuk sebagai Duta Adiwiyata sekolahnya, Aqila juga mendapat penghargaan Community Involvement and Development (CID) Upstream Award 2024 untuk kategori Best Local Hero dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

    “Terima kasih Pertamina terus memberikan dukungan kepada saya untuk berprestasi dan berkontribusi menjaga lingkungan sekitar,” ujar Aqila.

    Di sisi lain, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso berharap agar beasiswa yang diberikan mampu meningkatkan motivasi local hero untuk terus menginspirasi bagi masyarakat di sekitarnya.

    “Local Hero Pertamina merupakan penggerak di lingkungan sekitarnya dengan membawa dampak positif terhadap lingkungan, komunitas lokal, dan masyarakat luas,” ujarnya.

    “Kami harap beasiswa ini mampu meningkatkan komitmen dan kontribusi mereka sehingga menginspirasi bagi masyarakat di sekitarnya,” imbuh Fadjar.

     

    (*)

  • RI Punya Hubungan Khusus dengan Turki, Kunjungan Ini Sangat Produktif

    RI Punya Hubungan Khusus dengan Turki, Kunjungan Ini Sangat Produktif

    Ankara

    Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki dan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Prabowo merasa terkesan karena diterima baik di ibu kota Turki, Ankara.

    “Saya diterima dengan baik di sini, kita memang punya hubungan yang khusus dengan Turki,” kata Prabowo di Ankara, Jumat (11/4/2025).

    Prabowo mengatakan RI akan memperkuat kerja sama dengan Turki di berbagai bidang. Dia mengatakan pertemuan dengan Erdogan sangat produktif.

    “Kita ingin mempererat hubungan ini, kerja sama di berbagai bidang. Secara keseluruhan yang saya sangat rasa produktif kunjungan saya kali ini,” kata dia.

    Prabowo akan melanjutkan kunjungan ke Antalya untuk mengikuti Antalya Diplomacy Forum. Setelah itu, Prabowo akan bertolak menuju Kairo, Mesir.

    “Saya sekarang ke Antalya untuk ada semacam konferensi di situ. Dan abis itu saya akan ke Kairo,” ujar dia.

    (fca/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hari Terakhir Bebas Denda, 12,79 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT

    Hari Terakhir Bebas Denda, 12,79 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jumlah wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi telah mencapai 12,79 juta per hari ini, Jumat (11/4/2025).

    Jumlah itu setara 78,90% dari target yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk keseluruhan pelapor SPT tahunan 2024 pada tahun ini sebanyak 16,21 juta wajib pajak.

    “Sampai dengan 11 April 2025 pukul 00.01 WIB total SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 12,79 juta SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti, Jumat.

    Total 12,79 juta pelaporan SPT itu terdiri dari 12,42 juta SPT tahunan orang pribadi dan 327 ribu SPT tahunan badan.

    Masa pembebasan sanksi administratif pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) memang berakhir hari ini, sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 79 Tahun 2025.

    Dalam Keputusan Dirjen Pajak itu, pemerintah memutuskan untuk menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan WP OP tahun pajak 2024.

    Kebijakan ini ditempuh lantaran jatuh tempo pelaporan SPT WP OP pada 31 Maret 2025 bertepatan dengan hari libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Karenanya, bagi WP OP yang terlambat melakukan pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan setelah tanggal jatuh tempo yakni 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025, diberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan tersebut,” kata Dwi.

    Oleh sebab itu, Ditjen Pajak pun mengimbau masyarakat wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT tahunan pajak penghasilannya. Dwi mengatakan, pelaporan SPT Tahunan tepat waktu merupakan cerminan kepatuhan kita semua.

    “Untuk itu mendekati batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 khususnya bagi orang pribadi, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunannya melalui kanal djponline.pajak.go.id karena lapor lebih awal, lebih nyaman,” ucap Dwi.

    (arj/haa)

  • Video: Rasio Kredit Macet Perusahaan Multifinance Terus-Menerus Naik

    Video: Rasio Kredit Macet Perusahaan Multifinance Terus-Menerus Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia- Perusahaan pembiayaan atau multifinance yang beroperasional di Indonesia mencatatkan tren kenaikan rasio pembiayaan bermasalah, atau non performing financing (NPF) secara bertahap, dari 2023 hingga periode Februari 2025.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 11/04/2025) berikut ini.

  • Tarif Trump Jadi Bumerang, Industri Ini Ditimpa ‘Petaka’ Rp 1.800 T

    Tarif Trump Jadi Bumerang, Industri Ini Ditimpa ‘Petaka’ Rp 1.800 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump rupanya telah menjadi bumerang bagi industri otomotif di Negeri Paman Sam. Analisis baru oleh Pusat Penelitian Otomotif menemukan bahwa tarif otomotif sebesar 25% yang diberlakukan Trump akan meningkatkan biaya sekitar US$ 108 miliar (Rp 1.800 T) bagi produsen mobil di AS pada tahun 2025.

    Dalam studi yang dirilis Kamis (10/4/2025) itu, tiga produsen mobil yang berbasis di Detroit, Ford Motor, General Motors (GM), dan Stellantis akan mengalami peningkatan biaya sebesar US$ 42 miliar (Rp 706 triliun). Detroit Three juga mengalami tarif hampir US$ 5.000 (Rp 84 juta) untuk suku cadang yang mereka impor rata-rata untuk setiap mobil yang diproduksi di AS, dan sekitar US$ 8.600 (Rp 144 juta) rata-rata untuk setiap mobil yang mereka impor.

    Tarif impor otomotif 25% Trump mulai berlaku pada tanggal 3 April, menyebabkan gelombang kejut di seluruh industri karena pasokan datang dari seluruh dunia. Kendaraan yang dibuat di Meksiko dan Kanada dikenakan pungutan, kecuali 

    Tarif tersebut telah mendorong produsen mobil untuk melakukan perubahan produksi, dengan GM meningkatkan produksi truk di pabrik Indiana dan Stellantis menghentikan sementara produksi di pabrik di Meksiko dan satu pabrik di Kanada. Langkah-langkah ini mempengaruhi lima fasilitas AS yang terhubung dengan mereka.

    “Produsen mobil Detroit Three akan melihat biaya rata-rata tarif per kendaraan untuk suku cadang kendaraan impor sebesar US$ 4.911 (Rp 82,5 juta), lebih tinggi dari rata-rata industri secara keseluruhan sebesar US$ 4.239 (Rp 71,2 juta) per kendaraan.

    “Untuk kendaraan impor, studi tersebut menemukan biaya tarif rata-rata per kendaraan sebesar US$ 8.722 (Rp 146,6 juta) untuk industri secara keseluruhan dan US$ 8.641 (Rp 145 juta) untuk Detroit Three.”

    Matt Blunt, presiden American Automotive Policy Council, yang mewakili tiga produsen mobil Detroit, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa studi tersebut menunjukkan biaya signifikan yang akan ditanggung oleh industri otomotif akibat tarif sebesar 25%. Ia mengaku akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait hal ini 

    “Produsen mobil Amerika Ford, GM, dan Stellantis bermaksud untuk mempertahankan dialog berkelanjutan dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama kita, yaitu meningkatkan produksi otomotif AS,” ucapnya.

    (tps)