Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Turunkan Angka Kelahiran, Puluhan Pria di Bandung Barat Ikuti MOP

    Turunkan Angka Kelahiran, Puluhan Pria di Bandung Barat Ikuti MOP

    JABAR EKSPRES  – Puluhan pria di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ikuti Metode Operasi Pria (MOP) di Puskesmas Batujajar, pada Senin (21/4/2025).

    Operasi vasektomi atau bedah kecil minor ini dilakukan untuk mencegah transportasi sperma. Hal ini juga salah satu program keluarga berencana (KB) untuk menurunkan jumlah angka kelahiran atau total fertility rite (TFR).

    Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Bandung Barat, sedikitnya 60 pria di wilayahnya mengikuti MOP.

    “Informasi yang saya terima pelaksanaan ini melebihi dari target. Rencana awal 47, tapi ternyata saat pelaksanaan ada 60 peserta dan itu permintaan langsung dari masyarakat,” kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.

    Secara pribadi, Jeje memberikan support terhadap kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi para motivator KB Pria yang berhasil mengajak kaum pria untuk menjalani vasektomi.

    “Luar biasa (kerja keras para motivator KB Pria), tadi saya hampir termotivasi. Saya acungkan jempol karena luar biasa mengumpulkan orang untuk vasektomi. Saya pikir bukan hal yang mudah,” katanya.

    Menurutnya, tidak mudah bagi kaum pria memutuskan untuk melakukan vasektomi. Sebab, banyak pertimbangan yang harus diputuskan secara matang

    “Besar kemungkinan kaum pria enggan vasektomi, karena takut kejantanannya hilang. “Berarti mereka (motivator KB Pria) bisa memotivasi dengan baik sampai bisa mengumpulkan segitu banyak,” tambahnya.

    Jeje juga mengatakan, vasektomi secara serentak tersebut pada momen Hari Kartini ini, sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa peran laki-laki juga luar biasa dalam ber-KB.

    Hal inipun sebagai salah satu komitmen Pemerintah KBB, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencegah stunting. Juga sebagai bentuk sinergitas Pemkab Bandung Barat dengan Propinsi Jawa Barat (Jabar).

    “Alhamdulillah, KBB termasuk akseptor terbanyak. Semoga kedepan lebih meningkat lagi,” ucap Jeje.

    Perwakilan BKKBN Jabar, Elma Triyulianti Djadjuri menyebutkan target nasional untuk MOP Serempak dengan tercatat sebagai rekor MURI tersebut sebanyak 2.000 akseptor.

    Sementara Jabar mentargetkan 285 akseptor, tapi hingga kini yang sudah mendaftarkan diri sebanyak 400 orang. Untuk pelaksanaan MOP Serenpak ini, BKKBN akan terus memantau perkembangannya melalui dasbor Siga.

  • Urban Moments, Imaji Kota di Grey Art Gallery Bandung

    Urban Moments, Imaji Kota di Grey Art Gallery Bandung

    JABAR EKSPRES – Sebuah pameran seni rupa bertajuk Urban Moments digelar di Grey Art Gallery, Jalan Braga, Kota Bandung, pada 19 April 2024.

    Pameran ini menampilkan 15 seniman dari berbagai kota seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Pameran akan berlangsung hingga 27 April 2024.

    Stefani, seorang pengunjung asal Jakarta, mengaku mengetahui pameran ini secara kebetulan saat berjalan-jalan di kawasan Braga.

    “Kesini mau ngisi libur Paskah sih, sambil jalan-jalan ke Braga kebetulan ada pameran yang unik di sini,” ujar Stefani kepada Jabar Ekspres, beberapa waktu lalu.

    BACA JUGA: Dewan Sayangkan Hibah untuk Pesantren Dihapus Buntut Pergeseran Anggaran, Tak Sejalan dengan Perda

    Ia mengatakan tertarik dengan salah satu karya berjudul Melawan Lupa karya Sugiri Willim.

    “Bagus sih ini pamerannya, apalagi karya dari pelukis Sugiri Willim yang judulnya Melawan Lupa, karakteristiknya identik banget,” katanya.

    Pameran Urban Moments merupakan hasil kerja kuratorial Anfa A. Aditya dan Chamid N. Dwaji.

    Menurut Chamid, pameran ini menggambarkan bagaimana kota bukan hanya menjadi ruang fisik, tetapi juga ruang yang membentuk identitas.

    “Kota bukan hanya sebuah lanskap arsitektur, tetapi sebuah arena tempat pengalaman manusia terbentuk,” tulisnya.

    BACA JUGA: Status Darurat Sampah di Cimahi, Wali Kota Ngatiyana Tegaskan Sanksi untuk Warga yang Masih Buang Sembarangan

    Anfa menambahkan, karya-karya yang dipamerkan merupakan representasi visual dari berbagai pengalaman seniman yang hidup dan tumbuh di lingkungan urban.

    “Momen-momen kecil yang sering terlewatkan di kota, itulah yang kami rangkum,” katanya.

    Pameran ini diikuti oleh para seniman dengan ragam medium karya, mulai dari lukisan, instalasi, kolase digital, hingga objek urban seperti motor dan mainan.

    Pameran dibuka untuk umum setiap hari pukul 10.00 hingga 21.00 WIB selama periode berlangsung di galeri tersebut.

  • Tanggapi Reaktivasi Rel KA Bandung–Ciwidey, Bupati: Asal Tidak Merugikan Masyarakat! 

    Tanggapi Reaktivasi Rel KA Bandung–Ciwidey, Bupati: Asal Tidak Merugikan Masyarakat! 

    JABAR EKSPRES – Rencana reaktivasi jalur kereta api Bandung – Ciwidey yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat dukungan penuh dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna.

    Menurutnya, reaktivasi tersebut merupakan solusi penting untuk mengurai kemacetan, terutama di wilayah selatan Kabupaten Bandung seperti Pacira (Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali) yang sudah mulai padat.

    “Saya sangat men-support dan mendukung. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena daerah Pacira harus ada terobosan. Kalau tidak dilakukan itu ya adanya kemacetan,” ujarnya saat ditemui di Soreang, Senin (21/4/2025).

    Kang DS sapaan akrabnya menjelaskan jika keberadaan rel kereta api di wilayah Bandung Selatan tidak terlepas dari sejarah panjang berdirinya Kabupaten Bandung itu sendiri.

    BACA JUGA:Reaktivasi 5 Jalur Kereta Api di Jabar, BTP Sebut Dilakukan Secara Bertahap

    Ia menyebut, rel kereta dulunya dibangun oleh kolonial Belanda sebagai sarana angkut hasil pertanian dan rempah-rempah dari kawasan selatan seperti Pacira (Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali).

    “Kenapa Kabupaten Bandung ini terwujud? Karena ada rempah-rempah, karena ada sumber daya alam. Maka lahirlah kepemimpinan kolonial saat itu, dan dibangunlah rel kereta api untuk mengangkut hasil pertanian di wilayah Pacira,” jelasnya.

    Kang DS juga menyampaikan jika Pemkab Bandung sebenarnya telah mengusulkan sejumlah langkah untuk mengatasi kemacetan, namun belum mendapat realisasi.

    Salah satunya yakni pelebaran jalan dari arah Pacira ke wilayah kota, Pembangunan jalan Tol Soreang-Cidaun, hingga membangun Kereta Gantung.

    BACA JUGA:Warga Bandung Barat Sambut Baik Rencana Reaktivasi Kereta Api Jalur Cipatat-Padalarang

    “Sudah saya sampaikan (Pelebaran jalan) kepada pusat ternyata belum ada realisasinya. Terus juga kita sudah mengusulkan untuk bikin jalan tol Soreang-Cidaun. Ternyata ini anggarannya besar dan juga belum tentu dibahas karena kepemimpinan pemerintahan pusat ini kan per 5 tahunan. Kecuali kalau dijadikan PSN (proyek strategis nasional). Terus kita juga merencanakan mau bikin Kereta gantung. Yang tentunya ini juga membutuhkan dana Rp2 triliun,” jelasnya.

    Melihat semua opsi tersebut, Kang DS pun menilai reaktivasi jalur KA Bandung–Ciwidey menjadi langkah paling memungkinkan saat ini, sekaligus bisa terkoneksi dengan jalur KCIC dan Cikudapateuh.

  • Pramono Gunakan Alat Canggih Saat Rekrut PPSU Jakarta: 1.652 Lowongan Dibuka, Gajinya Menggiurkan

    Pramono Gunakan Alat Canggih Saat Rekrut PPSU Jakarta: 1.652 Lowongan Dibuka, Gajinya Menggiurkan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pemprov DKI Jakarta bakal segera membuka lowongan kerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

    Adapun total PPSU yang dibutuhkan sebanyak 1.652 petugas.

    Nantinya ribuan PPSU ini akan disebar di seluruh kelurahan yang ada di Jakarta.

    Dalam perekrutan ini, Gubernur Jakarta, Pramono Anung sudah memerintahkan stafnya untuk menjalankan proses perekrutan secara profesional.

    Perekrutan PPSU ini diharapkan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar (pungli).

    Dalam mendukung kegiatan tersebut, perekrutan PPSU bakal menggunakan alat atau sistem canggih.

    Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bakal digunakan dalam menunjang proses perekrutan PPSU.

    Hal itu dibocorkan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim.

    Detik-detik sesaat sebelum Paus Fransiskus meninggal dunia terkuak, ternyata ada penyakit berat yang diderita sampai harus berjuang melawan sakit selama hidup.

    “Proses pengadaan petugas PPSU telah dilakukan secara ketat. Rekrutmen ini akan dilakukan secara terbuka melalui sistem SPSE,” ujar Chico Hakim dikutip dari Kompas.com, Senin (21/4/2025). 

    Sistem canggih ini diharapkan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat, tanpa ada campur tangan pihak luar yang dapat memengaruhi hasil seleksi. 

    Lowongan PPSU Jakarta terbuka bagi pelamar dengan berbagai latar belakang pendidikan, termasuk lulusan sekolah dasar (SD).

    “Calon pelamar lulusan sekolah dasar juga diberi kesempatan untuk mendaftar dan perlu diingat calon pelamar diutamakan ber KTP DKI Jakarta,” ungkap Chico Hakim. 

    Tahun ini, Pemprov Jakarta membuka lowongan untuk 1.652 posisi PPSU yang akan ditempatkan di tingkat kelurahan.

    Petugas gabungan dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) alias pasukan oranye (TribunJakarta.com/Bima Putra)

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah merubah persyaratan penerimaan PPSU serta pasukan oranye.

    Jika sebelumnya minimal lulusan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), kini pendidikan SD diperbolehkan mendaftar.

    “Saya juga sudah mengubah syarat untuk PPSU dan untuk pasukan oranye. Termasuk sistem penerimaannya. Sistem penerimaannya transparan, syaratnya tidak lagi seperti dulu SLTA, sekarang SD pun cukup,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    Pramono mempersilakan lulusan SD mendaftar, asalkan bisa membaca, menulis, dan memiliki etos kerja yang baik.

    “Yang penting bisa baca, tulis, dan rajin bekerja dan kami akan menambah itu,” kata dia.

    Dengan syarat pendidikan diperlonggar, Pramono berharap bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta.

    “Sehingga dengan begitu, mudah-mudahan ini juga akan membuka lapangan kerja baru di Jakarta,” ungkap Pramono.

    Gaji PPSU

    Jika berkaca pada UMR Jakarta tahun 2025, gaji PPSU mencapai Rp 5.396.791, atau jika dibulatkan menjadi Rp 5,4 juta.

    Gaji tersebut tentu menjadi kabar gembira bagi para pencari kerja ibu kota.

    Sementara itu, Gubernur Pramono berencana akan membuka lowongan kerja menjadi petugas PPSU dalam waktu dekat.

    Adapun total PPSU yang dibutuhkan sebanyak 1.652 petugas. Nantinya ribuan PPSU ini akan disebar di seluruh kelurahan yang ada di Jakarta.

    Menurut rencana, rekrutmen PPSU akan dibuka mulai akhir bulan nanti atau minggu ke-4 April 2025.

    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, pun memastikan, proses rekrutmen bakal dilangsungkan secara transparan.

    Proses pendaftaran pun akan dilakukan secara online guna mengantisipasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pungutan liar (pungli).

    “Proses pengadaan petugas PPSU akan dilakukan secara ketat, rekrutmen ini akan dilakukan secara terbuka melalui sistem SPSE untuk memberikan peluang yang sama bagi seluruh calon yang memenuhi syarat,” ucapnya, Rabu (16/4/2025).

    Untuk tahun ini, syarat pendaftar semakin dipermudah, lulusan sekolah dasar (SD) pun kini boleh ikut mendaftar.

    Chico menyebut, keputusan ini diambil lantaran Gubernur Pramono Anung ingin memberikan ruang kepada seluruh masyarakat dengan beragam latar pendidikan.

    Menurutnya yang terpenting, calon petugas PPSU bisa bekerja keras dan penuh dedikasi.

    “Tapi perlu diingat bahwa calon pelamar diutamakan ber-KTP DKI Jakarta,” ujarnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Polri Pastikan Transparan Usut Kasus Gangguan Sistem Bank DKI – Page 3

    Polri Pastikan Transparan Usut Kasus Gangguan Sistem Bank DKI – Page 3

    Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, memberikan klarifikasi terkait gangguan sistem yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa gangguan tersebut merupakan imbas dari pemeliharaan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan transaksi.

    “Sistem pengamanan internal Bank DKI secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan sistem keamanan, sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah,” kata Agus dalam konferensi pers pada Selasa (8/4/2025).

    Agus menambahkan bahwa sebagai dampak dari aktivasi fitur tersebut, terjadi pembatasan sementara pada sebagian layanan transaksi lintas jaringan (off-us), termasuk transaksi ATM melalui jaringan bank lain. Bank DKI langsung mengaktifkan tim teknis dan layanan nasabah 24 jam untuk melakukan pemulihan sistem secara bertahap.

    Bank DKI memastikan bahwa layanan ATM Off-Us telah kembali normal sejak Senin, 7 April 2025. Layanan ATM Bank DKI saat ini telah sepenuhnya pulih dan dapat digunakan kembali secara normal, termasuk transfer antar-bank, hingga pembayaran berbagai tagihan.

    “Kami terus memantau kinerja sistem untuk memastikan layanan berjalan dengan optimal dan stabil,” jelas Agus.

    Bank DKI juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami nasabah dan memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

    Sebagai bentuk komitmen terhadap nasabah, Bank DKI tetap membuka kanal komunikasi 24/7melalui call center dan media sosial resmi untuk menerima aspirasi dan pengaduan. Hal ini menunjukkan komitmen Bank DKI dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi nasabah.

  • Buntut Kemacetan Ekstrem di Priok, Buruh Transportasi Minta Menteri BUMN Pecat Dirut Pelindo

    Buntut Kemacetan Ekstrem di Priok, Buruh Transportasi Minta Menteri BUMN Pecat Dirut Pelindo

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK – Kaum buruh transportasi yang bekerja di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

    Permintaan ini muncul menyusul adanya kemacetan ekstrem di ruas jalan sekitar pelabuhan selama beberapa hari, sejak Kamis (17/4/2025) hingga Sabtu (19/4/2025).

    Permintaan ini muncul dari sejumlah serikat, antara lain Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), dan Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI).

    “Merespons berbagai macam persoalan kami dari KPBI, FBTPI, dan SBTPI, akan melanjutkan perjuangan mendesak Pelindo agar segera melakukan pembenahan secara serius berikan keadilan kepada para buruh sopir dan warga Jakarta Utara,” ucap Ketua Umum KPBI Ilhamsyah, Senin (21/4/2025).

    “Tuntutan kami, yakni pecat dirut Pelindo, dirut MTI, dan dirut NPCT1. Selain itu, bongkar common gate MTI, serta hapuskan kebijakan gate pass berbayar,” sambung dia.

    Ilhamsyah mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu pelabuhan di Indonesia yang menjadi gerbang ekonomi nasional.

    Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia dengan bentang sejarah yang panjang dan erat kaitannya terhadap perkembangan perdagangan.

    Menurut Ilhamsyah, Pelabuhan Tanjung Priok kian berkembang seiring kemajuan zaman dan Pelindo dipercaya sebagai salah satu perusahaan BUMN untuk mengelolanya.

    Namun demikian, kata Ilhamsyah, pada kenyataannya kemajuan tidak serta merta selaras membawa kesejahteraan kepada para buruh, dan masyarakat yang berada disekitar wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Beragam persoalan yang timbul justru disebabkan oleh aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh Pelindo. Mulai dari persoalan ketenagakerjaan, premanisme dan pungli, kemacetan, bahkan terdapat indikasi terjadi tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan perusahan yang notabene sebagai perusahaan milik negara,” ungkap Ilhamsyah.

    “Pada tanggal 11 Februari 2025 yang lalu, FBTPI terlibat dalam pengorganisiran dan aksi massa bersama Keluarga Besar Sopir Indonesia (KB-SI) dalam merespon persoalan biaya masuk pelabuhan (gate pass), pemberantasan pungutan liar dan premanisme, perbaikan sistem operasi pelabuhan, perbaikan dan pengadaan fasilitas serta kemacetan,” sambungnya. 

    Ilhamsyah lalu menilai, kemacetan ekstrem menjadi permasalahan tradisional yang tidak pernah diselesaikan tuntas.

    Baginya, keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok kini bukan membawa kabar gembira bagi masyarakat, tetapi membawa kabar duka yang selalu menghantui masyarakat.

    “Pengelolaan yang ugal-ugalan, tidak profesional dan jauh dari azas keadilan bagi seluruh rakyat, terpampang jelas dari pengelolaan kuota container yang seharusnya 2.500 per hari dipaksakan menjadi 7.000 per hari,” ucap dia.

    Berdasarkan investigasi FBTPI, beberapa keterangan anggota dari Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI) yang bekerja sebagai sopir trailer keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok, Ilhamsyah mengungkapkan kemacetan juga disebabkan oleh beberapa faktor.

    Di antaranya jumlah alat yang masih sangat terbatas, sistem sering eror, dan common Gate MTI tidak efektif penggunaannya.

    “Gate MTI yang merupakan common gate, rencananya akan mengatur mobil yang akan menuju ke NPCT1, NPCT2, dan NPCT3 sedangkan sekarang NPCT2 dan NPCT3 belum beroperasi. Di sisi lain, common gate MTPI keberadaannya di dekat jalan raya, sehingga Common Gate MTI menyebabkan kemacetan sampai ke jalan raya,” pungkas Ilhamsyah.
     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Dewan Sayangkan Hibah untuk Pesantren Dihapus Buntut Pergeseran Anggaran, Tak Sejalan dengan Perda

    Dewan Sayangkan Hibah untuk Pesantren Dihapus Buntut Pergeseran Anggaran, Tak Sejalan dengan Perda

    JABAR EKSPRES – Komisi V DPRD Jabar menyayangkan penghapusan rencana kucuran hibah ke sejumlah pesantren pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Menurutnya, langkah itu tidak selaras dengan Perda No 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pesantren.

    Anggota Komisi V DPRD Jabar Zaini Shofari mengungkapkan, kondisi itu tentu sangat disayangkan. Hal itu juga berkaitan hilangnya menu “Pesantren” dalam input SIPD tahun anggaran 2026.

    “Menu pesantren itu sempat tidak ada, tapi ini mau diperbaiki. Itu kan kelalaian. Karena tidak sejalan dengan semangat Perda Pesantren,” terangnya di sela rapat antara Komisi V dengan sejumlah OPD terkait kucuran hibah itu.

    BACA JUGA: Gugus Tugas PKPJ Desak Revitalisasi Pasar Parakanmuncang Sumedang Cepat Dilakukan, Bangunan Kios Rawan Rubuh

    Zaini menerangkan, semestinya akses dukungan bantuan terhadap pesantren di Jabar itu tetap perlu dibuka. Bicara pesantren itu tidak hanya santri tapi juga mulai dari Kyai, kitab, masjid atau langgar termasuk bangunannya.

    Mestinya daerah melalui APBD tetap memberikan porsi yang luas. Hal itu juga sejalan dengan amanat Perpres No 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

    “Itu kan jelas bahwa pendanaan penyelenggaraan pesantren salah satunya adalah Pemerintah Daerah,”cetusnya.

    BACA JUGA: Radya Anom: Bupati Bogor Rudy Susmanto Putra Trah dari Sumedang Larang

    Kondisi ini kan juga menyikapi kebijakan Gubernur Jabar yang melarang aksi penggalangan dana di jalan, termasuk untuk pembangunan masjid.

    “Ini perlu dicarikan solusi komperhensif. Salah satunya bisa melalui akses SIPD tersebut,” bebernya.

    Menutur Zaini, jumlah pesantren di Jabar itu tidak sedikit, bisa dibilang terbesar di Indonesia.

    Berdasar satu data Kemenag, tercatat jumlah pesantren di Jabar itu tembus 12.121 pada tahun ajaran 2023. Angka itu terbanyak jika dibandingkan provinsi lain.

    BACA JUGA: Kota Bogor Krisis Tenaga Pendidik di SD, Endah Purwanti Desak Adanya Solusi Konkret: Kondisi Darurat!

    Sebelumnya, sejumlah yayasan pesantren di Jawa Barat nampaknya harus ikut mengencangkan ikat pinggang di 2025. Karena, kucuran dana hibah terpotong. Hal tersebut,  dampak dari kebijakan pergeseran anggaran 2025.

    Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemprov Jabar Andrie Kustria Wardana turut mengkonfirmasi terkait pergeseran anggaran hibah tersebut.

  • Status Darurat Sampah di Cimahi, Wali Kota Ngatiyana Tegaskan Sanksi untuk Warga yang Masih Buang Sembarangan

    Status Darurat Sampah di Cimahi, Wali Kota Ngatiyana Tegaskan Sanksi untuk Warga yang Masih Buang Sembarangan

    JABAR EKSPRES – Kota Cimahi tengah berada dalam kondisi darurat sampah. Pemerintah menghentikan sementara pengangkutan sampah dari masyarakat selama sepekan, mulai 21 hingga 27 April 2025.

    Upaya ini diambil sebagai bentuk penanganan serius atas penumpukan sampah yang terjadi pasca Lebaran.

    Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap warga yang masih membuang sampah sembarangan, terutama di luar Tempat Pembuangan Sementara (TPS) resmi.

    “Sanksinya nanti kita akan beri tegas. Bentuknya akan ditentukan kemudian. Kalau sidang tipiring untuk sementara belum dicabut, masih berlaku,” ujar Ngatiyana saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cibeber, Senin (21/4/2025).

    Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah mengkaji kemungkinan perubahan bentuk sanksi agar lebih efektif dalam memberikan efek jera.

    BACA JUGA: Penataan Kawasan Bunderan Cihanjuang Dimulai, Pemkot Cimahi Relokasi dan Beli Lahan Warga Sekitar

    Dalam upaya pengentasan darurat sampah ini, seluruh armada pengangkut sampah di Cimahi dikerahkan secara serentak di tiga poros wilayah yaitu di utara, tengah, dan selatan.

    Ngatiyana menjelaskan, wilayah selatan dipusatkan di TPST Cibeber, wilayah tengah di area belakang Cimahi Mall, dan wilayah utara di sekitar Pasar Atas.

    “Khusus di Cibeber ini saja, ada kurang lebih 16 truk pengangkut yang kita kerahkan untuk membuang sampah yang menumpuk,” ungkapnya.

    Ngatiyana menyebut, sejak momen Lebaran, sampah di Cimahi menumpuk di berbagai titik, baik di TPS resmi maupun tidak resmi. Bahkan, tak sedikit warga yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan karena sistem pengangkutan sempat terhenti.

    “Yang tidak resmi ini banyak dibuang sembarangan, bukan di TPS, dan akhirnya menumpuk di mana-mana,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Tertahan Kabel Listrik, Pohon Raksasa Hampir Tumbang di Cimahi

    Terkait penanganan jangka pendek, Pemkot Cimahi telah menetapkan masa satu minggu untuk menyelesaikan seluruh penumpukan sampah yang ada.

    Untuk jangka panjang, pemerintah mendorong warga melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.

    “Setelah darurat ini selesai, kita akan kelola sampah dengan sistem baru. Sampah dipilah dari rumah, lalu diangkut dan diolah di titik-titik insinerator yang akan kita pasang,” jelas Ngatiyana.

  • Pelebaran Jalan Cihanjuang Telan Anggaran APBD Kota Cimahi Rp 2,6 Miliar

    Pelebaran Jalan Cihanjuang Telan Anggaran APBD Kota Cimahi Rp 2,6 Miliar

    JABAR EKSPRES– Proyek pelebaran Jalan Cihanjuang di Kota Cimahi resmi bergulir sejak 2024. Pemerintah Kota Cimahi menggelontorkan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar dari APBD untuk membenahi jalur yang dikenal sering padat itu.

    Salah satu sorotan utama dari proyek ini adalah rencana pembangunan bundaran di titik simpang Jalan Raden Demang Hardjakusumah, yang jadi penghubung langsung ke arah Jalan Kecamatan.

    Lewat desain ini, pengendara bakal lebih fleksibel bisa lurus, belok kiri, atau kanan, tanpa menimbulkan kemacetan seperti sebelumnya.

    “Konsepnya kan ada bundaran juga di tengah, untuk penunjang ada APILL, lampu merah. Karena simpangnya kan cukup unik,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah, Senin (21/4/2025).

    Bukan cuma pelebaran jalan, proyek ini juga bakal menata ulang kabel-kabel yang sebelumnya menggantung di udara. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyebut kabel-kabel itu akan dipindahkan ke sistem ducting bawah tanah agar wajah kota terlihat lebih bersih dan estetik.

    “Jadi rencana kita juga untuk duckting, kabel-kabel ini tidak indah dipandang, nanti kita akan taruh di bawah,” katanya.

    Ngatiyana menekankan bahwa proyek pelebaran jalan dan pembangunan bundaran ini bukan sekadar kosmetik kota. Ia ingin itu jadi solusi nyata buat warga yang tiap hari harus berhadapan dengan kemacetan, terutama di jalur padat menuju Cihanjuang.

    “Alhamdulillah hari ini kita mulai pembongkaran dan segera kita bangun jalan mulai dari Jalan Demang Hardjakusuma menuju kecamatan itu lurus,” tutupnya. (Mong)

  • Ini Daftar Sejumlah Pesantren yang Gagal Menerima Hibah Buntut Pergeseran APBD 2025

    Ini Daftar Sejumlah Pesantren yang Gagal Menerima Hibah Buntut Pergeseran APBD 2025

    JABAR EKSPRES – Rencana kucuran hibah ke sejumlah yayasan atau pesantren di Jawa Barat terpangkas pada 2025. Itu buntut dari kebijakan efisiensi atau pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Berdasarkan dokumen Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2025, tercatat ada 370 lebih lembaga yang direncanakan bakal menerima kucuran hibah. Itu baru dalam satu sub di Biro Kesra Jabar. Yakni Sub Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Spiritual.

    Namun kesemuanya itu kandas karena kebijakan pergeseran anggaran. Tersisa hanya pada dua lembaga. Yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jabar dengan nilai Rp 9 miliar. Dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik di Kabupaten Bogor senilai Rp 250 juta.

    Beberapa lembaga yang nyaris menerima kucuran hibah di 2025 itu tersebar di beberapa daerah di Jabar. Mulai dari Kabupaten Bogor, Garut, Kota Bandung, hingga Sukabumi.

    Di antaranya, Yayasan Al Busthomi di Kabupaten Cirebon dengan nilai sebelumnya Rp 557 juta. TPA Bahrul Ulum di Kabupaten Ciamis nilai Rp 100 juta.

    Lalu Ponpes Al Huda di Kabupaten Ciamis nilai Rp 350 juta, Ponpes Sirojul Huda di Kabupaten Garut nilai Rp 250 juta. Pondok Pesantren Thoriqul Huda Kabupaten Garut nilai Rp 1 miliar.

    Kemudian ada Yayasan Az-Zahra Parongpong di Kabupaten Bandung nilai Rp 1 miliar. Hingga Yayasan Salaman Fauzan Tiga di Kabupaten Garut nilai Rp 1,3 miliar.

    Di Sub Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Spiritual awalnya direncanakan kucuran hibah sampai Rp 153,580 miliar. Tapi kini tinggal Rp 9,250 miliar. Sedangkan total hibah di Biro Kesra dari Rp 345,845 miliar jadi Rp 132,510 miliar.

    Sebelumnya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemprov Jabar Andrie Kustria Wardana turut mengkonfirmasi terkait pergeseran anggaran hibah tersebut. “Kami di Biro Kesra tentu menyesuaikan pagu anggaran. Memang di Pergeseran Anggaran, hibah dikurangi,” jelasnya saat ditemui Jabar Ekspres, Kamis (17/4).(son)