Xcloud.id

Jenis Media: News

  • DPR ke Menpan RB Soal ASN Pindah ke IKN: Jangan dari Jawa Semua – Page 3

    DPR ke Menpan RB Soal ASN Pindah ke IKN: Jangan dari Jawa Semua – Page 3

    Proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mundur jauh dari target awal. Lantaran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih menyesuaikan kebutuhan PNS di IKN, menyusul adanya restrukturisasi pemerintah oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. 

    Untuk itu, Menpan RB Rini Widyantini mengatakan, dirinya telah mengeluarkan surat bernomor B/380/M.SM.01.00/2025, terkait penundaan pemindahan ASN ke IKN. 

    Inti surat tersebut adalah pemindahan kementerian/lembaga dan ASN yang direncanakan 2024 belum dapat dilaksanakan. Mengingat terjadinya penataan organisasi dan tata kerja sebagian kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. Dan, kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya,” jelasnya dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).

    Selain itu, Rini melanjutkan, IKN hingga akhir 2025 juga masih melakukan penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN. Seiring adanya perubahan jumlah kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.  

    “Jadwal finalnya kami belum mendapat arahan dari bapak Presiden, mengingat Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh bapak Presiden,” imbuh Rini. 

    Seiring berlangsungnya proses penataan organisasi dan tata kerja dari sejumlah kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih, tentunya jumlah ASN yang akan hijrah ke ibu kota baru bakal turut dilakukan penyesuaian. 

    Rini mengutarakan, proses penyesuaian itu pastinya akan diikuti dengan penyelarasan dari sisi sumber daya manusia aparatur (SDMA), juga penataan aset kelembagaan sesuai postur Kabinet Merah Putih. 

    “Pada tahun 2026, kami akan melakukan penapisan ulang, dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini jadi relevan, terarah dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” ungkapnya. 

  • Dedi Mulyadi Datangi TKP Pembakaran Mobil Polisi di Depok: Premanisme Harus Makin Susut, Bila Perlu Sampai Nol – Page 3

    Dedi Mulyadi Datangi TKP Pembakaran Mobil Polisi di Depok: Premanisme Harus Makin Susut, Bila Perlu Sampai Nol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyempatkan diri melihat langsung lokasi pembakaran mobil polisi, dilakukan oknum ormas di Kampung Baru, Jalan Dahlan, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025) lalu. Dedi Mulyadi turut mendatangi Polres Metro Depok terkait kejadian tersebut.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, kedatangannya ke Depok untuk memberikan penegasan, Depok adalah etalase dari provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan DKI Jakarta. Dedi ingin memastikan kondisi Kamtibmas Kota Depok berjalan dengan baik.

    “Tidak ada problem-problem sosial yang menonjol dan dipastikan juga bahwa premanisme, harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme,” ujar Dedi, Selasa (22/4/2025).

    Dedi menjelaskan, tantangan pembangunan saat ini berat dan manusia sudah multikultural di Depok. Tidak hanya itu, jumlah penduduk di Kota Depok sudah banyak, baik yang memiliki KTP Depok maupun tidak memiliki KTP Depok.

    “Kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya nya,” jelas Dedi.

    Berkaca dari kasus pembakaran kendaraan kepolisian berawal permasalahan tanah, Dedi Mulyadi turut memperhatikan hal tersebut. Dedi menilai, konflik Pertanahan akan menjadi peristiwa yang sangat menonjol di perkotaan.

    “Ini perlu langkah-langkah penanganan secara komprehensif, bukan hanya tanggung jawab Polres Metro Depok dan Dandim Depok, tetapi juga Walikota sampai jajaran RT, RW nya harus segera melakukan evaluasi tentang tata kelola kependudukan di Depok, tentang tata ruang di Depok, karena ini sangat menentukan harmoni atau tidaknya sebuah kota,” ucap Dedi.

    Dedi menyempatkan diri mendatangi lokasi Kampung Baru, Cimanggis. Menurutnya, mendapatkan identitas merupakan hak setiap warga negara dan harus memiliki identitas.

    “Nah yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ (Kampung Baru), tetapi KTP nya ada yang Jakarta, ada KTP kota Bekasi saya lihat, kemudian bisa jadi ada yang tidak ber KTP. Nah ini kan tidak bisa seperti ini secara terus-menerus,” terang Dedi.

     

  • 4 Fakta Kasus Dugaan Eksploitasi Pemain Sirkus OCI: Kisah Kelam di Balik Tawa – Page 3

    4 Fakta Kasus Dugaan Eksploitasi Pemain Sirkus OCI: Kisah Kelam di Balik Tawa – Page 3

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyarankan eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) dan pengelola untuk melakukan mediasi demi menyelesaikan masalah. Hal tersebut disampaikan dalam rapat di ruang Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin 21 April 2025.

    Terkait hal tersebut, pihak OCI mengaku belum dapat memberikan kepastian, lantaran masih menunggu kembalinya Hamdan Zoelva dari Tanah Suci. Adapun, Hamdan Zoelva merupakan kuasa hukum OCI.

    Sebelumnya, Sahroni memberikan waktu satu minggu atau tujuh hari kepada pihak Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia dan eks pemain sirkus OCI untuk duduk bersama.

    Hal ini dimintanya usai melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

    “Baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh si para pemain sirkus dan si pengelola,” kata Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/4/2025).

    “Dan akhirnya, saya minta waktu, kasih waktu ke mereka tujuh hari. Kalau tujuh hari tidak diselesaikan, maka silakan melalui proses penegakan hukum yang nanti akan kita awasi,” sambungnya.

    Menurutnya, jika permasalahan tersebut dibawa ke ranah hukum, maka kasusnya sudah masuk kategori kedaluwarsa karena sudah terjadi 35 tahun lalu.

    Namun, eks pemain sirkus disebutnya masih mempunyai harapan agar pihak perusahaan memenuhi tuntutan mereka karena ada dugaan eksploitasi dan penganiayaan.

    “Nah, ini kan kasus perkara sudah 35 tahun. Kalau ngomong dalam aturan hukum, ini udah kedaluwarsa. Enggak bisa ini barang,” sebutnya.

    “Cuman karena kan si pelapor mengharapkan ada keadilan yang di mana, tolong dong lu perhatiin gue dalam keadaan seperti dulu tuh gue di-eksploitasi,” tambahnya.

  • 5 Pernyataan Menkop dan UKM Budi Arie Setiadi Saat Luncurkan Website Koperasi Merah Putih – Page 3

    5 Pernyataan Menkop dan UKM Budi Arie Setiadi Saat Luncurkan Website Koperasi Merah Putih – Page 3

    Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih menjadi terobosan strategis dalam memotong rantai pasok pangan yang selama ini dikuasai oleh para tengkulak atau makelar.

    Menurutnya, fleksibilitas yang dimiliki oleh KopDes jauh lebih unggul dibandingkan tengkulak.

    “Loh KopDes bisa minjemin tenang aja ada banknya banyak. Ada unit simpan pinjam, fleksibelitas lebih kuatan KoDes daripada tengkulak, karena comprehensive dari mulai konsumen Unit simpan pinjam sampai nanti Koperasi desa merah putih ini Untuk menampung jadi off taker,” kata Budi.

    Dalam sistem yang ditawarkan KopDes Merah Putih, koperasi desa tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam, tetapi juga berperan sebagai penampung hasil panen masyarakat desa. Peran ini sangat penting sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

    Lebih lanjut, Budi Arie juga menyinggung perjalanan awal dana desa yang dimulai pada 2014–2015. Saat itu, banyak kepala desa masih belum memahami mekanisme pengelolaan dana secara baik, sehingga menimbulkan banyak persoalan.

    Namun, seiring berjalannya waktu dan pengawasan yang semakin ketat, termasuk dari media sosial, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa meningkat signifikan.

    “Sejarahnya awal dana desa Tahun 2014-2015 kepala desa Kita masih ngawur-ngawur. Tapi begitu tahun kedua tahun ketiga makin lama makin sedikit masalah,” ujarnya.

    Oleh karena itu, melalui KopDes Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mampu memberdayakan masyarakat secara menyeluruh, sekaligus menegaskan bahwa penguatan koperasi adalah kunci utama mewujudkan kedaulatan ekonomi di akar rumput.

    “Tapi yang pasti saya pastikan Kok desa merah putih ini Kalau pun ada masalah itu bukan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Bukan perintah bukan regulasi yang salah, Pasti oknum-oknum di Bawah,” ucap Budi Arie.

     

  • Buka Rakernis Densus 88 Antiteror Polri, Kapolri Kunjungi Lapak Usaha Eks Narapidana Teroris – Page 3

    Buka Rakernis Densus 88 Antiteror Polri, Kapolri Kunjungi Lapak Usaha Eks Narapidana Teroris – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88 Antiteror) di Auditorium PTIK, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, dia turut memberikan piagam penghargaan kepada tiga sosok yang dinilai telah mendukung kinerja satuan, hingga mengunjungi lapak dagang mantan narapidana terorisme.

    Berdasarkan keterangan tertulis Humas Polri, Selasa (22/4/2024), Listyo menyerahkan bantuan modal usaha secara simbolis kepada perwakilan Sahabat Densus yang merupakan mantan narapidana terorisme.

    Adapun mereka yang mewakili penerimaan bantuan itu adalah Imam Santosa, dengan jenis usaha makanan bernama Diet Special Needs. Dia merupakan Sahabat Densus binaan Satgas Wilayah Jakarta.

    Selanjutnya, penyerahan bantuan juga diberikan kepada Badri, dengan jenis usaha kopi bernama Koperasi Bina Ikhwan Mandiri (BIM). Dia adalah Sahabat Densus binaan Satgas Wilayah Banten.

    Tidak ketinggalan, Listyo juga menyerahkan bantuan usaha kepada Joko, Sahabat Densus binaan Satgas Wilayah Jawa Tengah dengan jenis usaha makanan berupa budidaya Melon Hidroponik dan madu.

  • Begal Pukul Driver Ojol di Jakpus Pakai Kayu, Motor dan HP Raib Digasak

    Begal Pukul Driver Ojol di Jakpus Pakai Kayu, Motor dan HP Raib Digasak

    Jakarta –

    Driver ojek online (ojol) di Jakarta Pusat berinisial HS menjadi korban begal. HS harus merelakan motor dan handphone-nya dirampas pelaku begal.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan aksi pembegalan yang menimpa HS terjadi pada dini hari tadi, Selasa (22/4) pukul 02.00 WIB di Jalan Bungur Besar VII, Jakarta Pusat. Ade Ary mengatakan awalnya HS melintas di TKP.

    Kemudian HS dipepet tiga terduga pelaku yang secara tiba-tiba memukul dengan kayu besar.

    “(Korban) Langsung dihajar menggunakan kayu besar hingga korban jatuh dan berdarah pelipisnya,” kata Ade Ary kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

    Ade Ary mengatakan selanjutnya pelaku membawa kabur HP dan sepeda motor korban yang menimbulkan kerugian. Dia menyebut korban sudah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Pusat.

    “Kerugian diperkirakan senilai Rp 22 juta. Kejadian tersebut dilaporkan ke Jakarta Pusat. Kasus ditangani Restro Jakarta Pusat,” ujar Ade Ary.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 2 Orang di Bekasi Muntah-Muntah Diduga Keracunan Usai Konsumsi Mie Kering – Page 3

    2 Orang di Bekasi Muntah-Muntah Diduga Keracunan Usai Konsumsi Mie Kering – Page 3

    Mengetahui dagangannya makan korban, pedagang tersebut sempat panik. Ia langsung menghubungi Bidan Bunda, untuk datang ke lokasi dan memberikan obat penawar.

    Tapi kejadian ini tetap dilaporkan warga ke Polsek Cabangbungin. “Selanjutnya pelaku dan barang bukti di bawa Ke Polsek Cabangbungin,” tandas dia.

  • Iduladha 2025 Muhammadiyah, Tanggal Berapa? Simak Ketetapannya

    Iduladha 2025 Muhammadiyah, Tanggal Berapa? Simak Ketetapannya

    Jakarta –

    Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah merilis informasi mengenai penetapan hasil hisab hakiki wujudul hilal untuk tahun 1446 Hijriah. Dalam hal ini memuat informasi kapan tanggal peringatan Hari Raya Iduladha 10 Zulhijah 1446 Hijriah.

    Ketetapan tersebut termuat dalam Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah. ditetapkan pada tanggal 28 Rajab 1446 Hijriah atau 28 Januari 2025 Masehi.

    Kapan Iduladha 2025 Muhammadiyah?

    Mengutip maklumat PP Muhammadiyah, Iduladha 10 Zulhijah 1446 Hijriah jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Dengan Hari Arafah 9 Zulhijah 1446 Hijriah jatuh pada Kamis, 5 Juni 2025, dan tanggal 1 Zulhijah 1446 Hijriah pada Rabu, 28 Mei 2025.

    “Pada hari Selasa Wage, 29 Zulkaidah 1446 H bertepatan dengan 27 Mei 2025 M, ijtimak jelang Zulhijah 1446 H terjadi pada pukul 10:04:18 WIB. Tinggi Bulan pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta (f = -07° 48¢ LS dan l = 110° 21¢ BT) = +01° 27¢ 07² (hilal sudah wujud). Pada saat Matahari terbenam, Selasa, 27 Mei 2025 M, di seluruh wilayah Indonesia Bulan berada di atas ufuk (hilal sudah wujud). Di wilayah Indonesia tanggal 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Mei 2025 M,” demikian keterangannya.

    Download naskah maklumat PP Muhammadiyah di sini.

    Kapan Iduladha 2025 Pemerintah?

    Adapun ketentuan tanggal peringatan Iduladha 1446 Hijriah oleh pemerintah Indonesia secara resmi masih belum diinformasikan. Sebab, pemerintah baru akan mengumumkan informasinya setelah pelaksanaan sidang isbat 1 Zulhijah 1446 Hijriah.

    (wia/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • VIDEO: Perempuan Gratis Naik Transjakarta, Ridwan Kamil versus Lisa Mariana

    VIDEO: Perempuan Gratis Naik Transjakarta, Ridwan Kamil versus Lisa Mariana

    VIDEO: Perempuan Gratis Naik Transjakarta, Ridwan Kamil versus Lisa Mariana

  • Siap-Siap! Tarif Jalan Tol Ini Naik Mulai Mei 2025, Catat Rutenya

    Siap-Siap! Tarif Jalan Tol Ini Naik Mulai Mei 2025, Catat Rutenya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Puluhan jalan tol bakal naik tarif dalam dekat. Ada ruas tol yang kenaikan tarifnya sudah disetujui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), namun ada juga yang masih dalam tahap verifikasi SPM (Standar Pelayanan Minimal), serta ada juga yang baru akan mengajukan verifikasi.

    Sebagian jalan tol seharusnya sudah mengalami kenaikan tarif sejak awal tahun ini, namun pemerintah menundanya karena bertepatan dengan program diskon tarif tol.

    Meski demikian saat ini diskon tarif tol sudah usai seiring arus balik yang juga sudah habis. Mulai bulan depan ada beberapa ruas jalan yang bakal naik tarif.

    Daftar jalan tol bakal alami penyesuaian tarif tol periode Mei-Desember 2025 antara lain:

    Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Mei 2025)
    Padalarang-Cileunyi (Mei 2025)
    Palimanan-Kanci (Juli 2025)
    Cibitung-Cilincing Seksi 2,3,4 (Juli 2025)
    Jakarta-Bogor-Ciawi (Juli 2025)
    Prof. Dr. Ir. Soedijatmo (Juli 2025)
    Cimanggis-Cibitung Seksi 1 dan 2A (Juli 2025)
    Ngawi-Kertosono (Juli 2025)
    Kanci-Pejagan (Agustus 2025)
    Gempol-Pasuruan (Agustus 2025)
    Solo-Mantingan-Ngawi (Agustus 2025)
    Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Agustus 2025)
    Surabaya-Gempol (September 2025)
    Ujung Pandang Seksi 1-3 (September 2025)
    Semarang-Batang (September 2025)
    Pemalang-Batang (Oktober 2025)
    Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (Oktober 2025)
    Semarang-Solo (November 2025)
    Jakarta Outer Ring Road (November 2025)
    Pejagan-Pemalang (Desember 2025)
    Cinere-Jagorawi (Desember 2025)
    Cengkareng-Kunciran (Desember 2025).

    “Untuk 22 ruas, bulan yang tercantum adalah jadwal penyesuaian 2 tahunan sesuai PP dan akan ada penyesuaian tarif apabila SPM nya terpenuhi,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (22/4/2025).

    Penyesuaian tarif tetap mengacu pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. SPM adalah tolok ukur mutu layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) demi menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna jalan tol.

    “Apabila BUJT tidak dapat memenuhi SPM yang telah ditetapkan, maka penyesuaian tarif akan ditunda hingga standar pelayanan minimal tersebut benar-benar terpenuhi. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna jalan tol dan memastikan bahwa setiap tarif yang dibayarkan sebanding dengan kualitas layanan yang diterima,” kata Wilan.

    (dce)