Jenis Media: News

  • Kemenkop Targetkan UU Koperasi Rampung Sebelum 12 Juli

    Kemenkop Targetkan UU Koperasi Rampung Sebelum 12 Juli

    JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan revisi Undang-Undang Perkoperasian rampung sebelum 12 Juli 2025 agar menjadi landasan hukum baru yang memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

    Asisten Deputi Bidang Hukum dan Organisasi Kemenkop Try Aditya Putra mengatakan, RUU Perkoperasian saat ini telah masuk ke Badan Legislasi DPR RI.

    “Mudah-mudahan di tanggal 12 Juli (2025) kita banyak memiliki capaian, terbentuknya Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, kita juga memiliki Undang-Undang Perkoperasian yang baru,” kata Try dilansir ANTARA, Selasa, 22 April.

    Kemenkop tengah menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian agar dapat segera disahkan sebagai dasar hukum koperasi yang lebih relevan dan mutakhir.

    Try menjelaskan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku sejak 1992 sempat direvisi pada 2012, namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014 sehingga perlu segera disusun aturan pengganti.

    Pembatalan UU oleh MK memandatkan penyusunan regulasi baru, sehingga Kemenkop kini berupaya mendorong pembentukan undang-undang pengganti yang lebih kuat dan mendukung perkembangan koperasi nasional.

    “Pada tahun 2012 memang sempat direvisi undang-undang tersebut hanya saja pada tahun 2014 undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga memandatkan kepada kita untuk segera membentuk ataupun menyusun undang-undang yang baru,” jelasnya.

    Dia menyebutkan RUU Perkoperasian saat ini telah masuk ke Badan Legislasi DPR RI dan diharapkan pembahasannya segera dimulai pada masa sidang setelah reses minggu ini.

    Karena itu, Kemenkop berharap pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional, tidak hanya tercapai target pendirian 80 ribu Kopdes Merah Putih, tapi juga disahkannya UU Perkoperasian yang baru.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan setidaknya ada 22 regulasi yang menghambat pengembangan koperasi di Indonesia sehingga pihaknya berupaya melakukan supervisi dan advokasi terhadap UU Perkoperasian.

    Meski begitu, Budi tidak merinci lebih detail 22 regulasi yang disebutkan menjadi penghambat pengembangan koperasi di Indonesia.

    Namun, ada beberapa isu mengenai koperasi yang harus menjadi perhatian secara bersama. Pertama, regulasi koperasi yang kurang relevan dengan perkembangan terkini.

    Dia mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

    “Sedang kami usahakan untuk direvisi, karena ini Undang-Undang Koperasi sudah tujuh Presiden dari zaman Pak Harto, Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sudah tujuh Presiden, undang-undang belum pernah mengalami revisi,” kata Budi saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu 12 Februari 2025.

  • Kunker ke Sumsel, Prabowo Bakal Luncurkan Program Gerakan Indonesia Menanam

    Kunker ke Sumsel, Prabowo Bakal Luncurkan Program Gerakan Indonesia Menanam

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Banyuasin, Sumatera Selatan, pagi ini. Prabowo akan meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam (Gerina).

    Dikutip Biro Sekretariat Presiden, Rabu (23/4/2025), Prabowo bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Kota Palembang sekitar pukul 08.30 WIB.

    Setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Prabowo akan langsung menuju Kabupaten Banyuasin. Selain meluncurkan program Gerina, di Banyuasin, Prabowo juga diagendakan melakukan tanam raya bersama.

    “Gerina menjadi salah satu langkah nyata untuk menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan yang dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Gerakan ini diharapkan turut mewujudkan swasembada pangan serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

    Usai peluncuran tersebut, Prabowo dijadwalkan kembali ke Kota Palembang untuk selanjutnya lepas landas menuju Jakarta. Turut mendampingi Prabowo dalam penerbangan menuju Kota Palembang yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Tampak melepas keberangkatan Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma yakni Kasdam Jaya Brigjen TNI Rachmad, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Muzafar, dan Danrem 051/Wijayakarta Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso.

    (eva/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mikel Arteta Enggan Mengistirahatkan Bukayo Saka meski Trofi Liga Inggris Mustahil Digenggam

    Mikel Arteta Enggan Mengistirahatkan Bukayo Saka meski Trofi Liga Inggris Mustahil Digenggam

    JAKARTA – Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengisyaratkan bahwa ia tidak akan mengistirahatkan Bukayo Saka untuk pertandingan Liga Inggris mendatang saat mereka juga bersiap menghadapi semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

    Kemenangan agregat 5-1 klub London utara itu atas juara bertahan Real Madrid di perempat final Liga Champions telah meningkatkan harapan klub tersebut untuk memenangi turnamen Eropa tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

    Namun, performa mereka di Eropa belum berlanjut ke kompetisi domestik, dengan tim asuhan Mikel Arteta tertinggal 13 poin dari pemuncak klasemen Liverpool saat tersisa lima pertandingan tersisa.

    Klub Merseyside itu bisa dinobatkan sebagai juara pada Kamis, 24 April 2025, jika Arsenal kalah dari Crystal Palace.

    Meskipun gelar Liga Inggris sudah di luar genggaman mereka, Arteta tetap enggan mengistirahatkan Saka, yang baru saja kembali dari cedera yang membuatnya absen selama tiga bulan.

    “Kami tidak bisa berpikir dalam hal itu, ketika para pemain fit dan siap serta ingin bermain, mereka harus bermain.”

    “Mereka dalam kondisi terbaik saat bermain. Mereka memiliki konsistensi dalam penampilan mereka.”

    “Secara fisik dan emosional, mereka bagus. Mereka memiliki ritme dan saat itulah mereka dalam kondisi terbaik.”

    “Jika mereka tidak tersedia, tidak ada diskusi. Jika mereka tidak dalam kondisi yang baik untuk tampil, kami tidak akan memainkan mereka.”

    “Hanya saja, jika mereka tersedia, kami akan memainkan mereka,” kata Arteta dalam konferensi pers jelang laga pada Selasa, 22 April 2025.

    Saka telah menyumbang 25 gol dalam 30 penampilan di semua ajang musim ini. Ia menjadi bintang dalam kemenangan 2-1 di Bernabeu minggu lalu dan tampil mengesankan dalam kemenangan 4-0 di kandang Ipswich Town pada akhir pekan.

    Di Portman Road, Saka menerima tekel keras dari Leif Davis di babak pertama yang membuat bek tersebut harus digantikan.

    Namun, Arteta telah mengesampingkan kekhawatiran soal cedera Saka.

    “Kami harus menunggu dan melihat sekarang bagaimana reaksinya setelah sesi (latihan), tetapi tidak ada yang terlalu serius.”

    “Jika kami ingin (memilihnya), saya pikir kami akan memiliki peluang bagus untuk bermain besok,” ujar Arteta ketika ditanya ketersediaan Saka untuk melawan Palace.

    Sementara itu, diagnosis keArteta pada Jorginho lebih suram. Pemain internasional Italia itu absen saat bermain imbang kontra Brentford awal bulan ini karena diduga mengalami cedera tulang rusuk.

    “Saya pikir Jorginho akan absen selama beberapa minggu. Saya harap begitu, tetapi saya tidak yakin (apakah dia akan bermain lagi musim ini).”

    “Kami harus melihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari ke depan,” ujar pelatiha asal Spanyol itu.

  • Bos PPI Nilai Serangan Deddy Sitorus ke Gibran Buntut Konflik PDIP dan Jokowi

    Bos PPI Nilai Serangan Deddy Sitorus ke Gibran Buntut Konflik PDIP dan Jokowi

    Jakarta

    Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tidak terlalu banyak buat video dan mulai bekerja. Pernyataan Deddy Sitorus dinilai sebagai gambaran konflik politik PDIP dengan keluarga besar Presiden ke-6 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Tentu ini tak bisa dilepaskan dalam konteks konflik politik antara PDIP dengan keluarga besar Jokowi,” kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).

    Adi menyebut tidak mengherankan ketika ada sejumlah elite hingga kader PDIP yang tidak berhenti menyerang Gibran. Ia melihat apapun komentar terhadap Gibran pasti akan bernada negatif.

    “Tak mengherankan jika sejumlah elite dan kader PDIP terus agresif menyerang Gibran yang notabenenya Wapres anak Jokowi tanpa henti. Apapun yang terkait dengan Gibran tonenya memang negatif,” ucapnya.

    Kemudian, Adi menilai pernyataan Deddy Sitorus juga ada benarnya. Namun, ia menyebut narasi politik juga diperlukan sebagai pemimpin.

    “Pemimpin memang harus harus banyak kerja dan merealisasikan janji politik, dan pada saat bersamaan narasi politik pemimpin juga penting. Karena pemimpin juga perlu menyampaikan narasi besar sebagai proyeksi masa depan. Sepertinya Deddy kritik pemimpin jangan banyak bicara yang penting pembuktian kinerja,” jelasnya.

    “Tapi pemimpin perlu juga sering-sering bicara membangun narasi dan pada saat bersamaan narasi pemimpin itu dikongkretkan sebagai bukti kinerja ke rakyat. Tak mudah jadi Gibran memang. Ngomong salah, tak ngomong pun salah,” tutur dia.

    Pernyataan Deddy Sitorus PDIP

    Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyoroti Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang membuat video YouTube tentang bonus demografi Indonesia. Deddy menyarankan agar Gibran tak banyak membuat video.

    Deddy Sitorus kemudian menyebut nama Dedi Mulyadi. Namun Dedi tidak memerinci apa maksudnya menyebut nama Dedi Mulyadi dalam sesi doorstop bersama sejumlah jurnalis itu.

    “Video terus, nggak habis-habis. Nanti sama kayak Pak Dedi Mulyadi lagi,” tambahnya.

    (maa/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 10 Jenis Perasaan Aneh yang Sulit Dijelaskan, Pernah Mengalami?

    10 Jenis Perasaan Aneh yang Sulit Dijelaskan, Pernah Mengalami?

    YOGYAKARTA – Perasaan pada orang dewasa umumnya bisa dijelaskan dengan mudah. Misalnya rasa marah, bahagia, senang, ceria, kecewa. Tetapi ternyata, kita mungkin merasakan perasaan yang sulit sekali dijelaskan. Berikut penjelasan tentang jenis dan nama perasaan aneh yang sulit dijelaskan tetapi pernah dialami.

    1. Déjà vu

    Hampir semua orang tahu atau pernah mengalami déjà vu. Ini adalah perasaan bahwa kita pernah berada di suatu tempat atau sebelumnya pernah mengalami situasi yang sama dan kejadian terulang. Psikolog yang spesialisasinya tentang memori percaya bahwa déjà vu disebabkan oleh fitur-fitur dari pengalaman masa lalu yang dipicu fitur-fitur dari pengalaman baru, yang serupa dalam beberapa hal. Melansir Psychology Today, Selasa, 22 April, sekitar 75 persen orang melaporkan pernah mengalami déjà vu.

    Ilustrasi jenis perasaan aneh yang sulit dijelaskan (Freepik)

    2. Chrysalism

    Apakah Anda pernah merasakan kehangatan, kedamaian, dan ketenangan ketika Anda merasa hangat dan kering di dalam rumah saat hujan badai yang deras? Pengalaman ini dapat disamakan dengan perasaan seperti Anda kembali ke dalam rahim, dan karenanya telah diberi label chrysalism.

    3. Liberosis

    Kita sering tidak terlalu peduli dengan berbagai hal saat dewasa karena memikul banyak tanggung jawab. Pada saat itu, liberosis mungkin dirasakan, adalah perasaan ketika Anda berharap bisa menjadi anak-anak lagi dengan tanpa beban dan kekhawatiran.

    4. Jouska

    Jouska adalah percakapan hipotesis yang ada di kepala dan diputar berulang-ulang. Misalnya, mempercakapkan argumen di kepala tentang mana yang benar dan Anda memenangkan argumen tersebut. Contohnya ketika Anda menyusun argumen kepada atasan sekaligus memperkirakan tanggapannya untuk permintaan kenaikan gaji.

    Ilustrasi jenis perasaan aneh yang sulit dijelaskan (Freepik)

    5. Fugue

    Ini merupakan kondisi psikologis di mana individu bergerak dan berbicara, tetapi tanpa kesadaran. Keadaan fugue dapat disebabkan alkohol atau obat-obatan. Seseorang yang mengalaminya, tidak mengingat tindakannya yang dilakukan.

    6. Opia

    Ini adalah sebutan untuk perasaan intens yang muncul tiba-tiba yang dirasakan saat saling menatap atau melakukan kontak mata langsung dengan orang lain. Banyak penelitian telah dilakukan tentang kontak mata. Terbukti bahwa kontak mata dapat membangkitkan gairah. Kontak mata juga menafsirkan orang tersebut dianggap sebagai ancaman. Jika dua orang saling tertarik bertukar pandang, itu menyenangkan dan menggairahkan.

    7. Ellipsism

    Perasaan aneh ini, ellipsism atau elipsisme adalah istilah yang diberikan untuk rasa sedih yang dialami seseorang ketika menyadari bahwa ia tidak akan hidup untuk melihat masa depan. Misalnya, orang tua mungkin sedih karena ia tidak akan bisa melihat bayi yang baru lahir tumbuh menjadi dewasa.

    8. Adronitis

    Adronitis merupakan penyebutan untuk rasa frustrasi yang dialami ketika bertemu orang baru dan menarik, tetapi menyadari betapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan hubungan sepenuhnya. Anda ingin hubungan berkembang dengan cepat, tetapi Anda tahu itu tidak akan terjadi.

    9. Enouement

    Pernahkah Anda berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberi tahu diri Anda di masa lalu tentang masa depan? Ini adalah enouement. Ketika sesuatu berjalan dengan baik, Anda mengingat bagaimana diri Anda yang lebih muda mengkhawatirkannya, dan Anda berharap bisa kembali dan memberi tahu diri Anda yang lebih muda bahwa semuanya akan baik-baik saja.

    10. Exulansis

    Exulansis merupakan sebutan untuk rasa frustasi ketika Anda menyadari bahwa Anda sedang berbicara tentang pengalaman penting. Tetapi orang lain tidak dapat memahami atau mengaitkannya sehingga Anda menyerah untuk membicarakannya.

    Jenis perasaan aneh yang sulit dijelaskan di atas, beberapa telah dipelajari dan diteliti oleh psikolog. Sementara ada pula yang belum ditemukan korelasinya. Pernahkah Anda merasakan salah satu dari perasaan aneh di atas?

  • Muncul Gugatan Agar PAW Anggota DPR Lewat Pemilu Dapil

    Muncul Gugatan Agar PAW Anggota DPR Lewat Pemilu Dapil

    Jakarta

    Muncul gugatan pasal yang mengatur hak partai politik melakukan penggantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPR. Gugatan itu dilayangkan sejumlah warga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dirangkum detikcom Selasa (22/4/2025), pemohon meminta agar PAW dilakukan lewat pemilu di dapil anggota DPR yang akan diganti. Dilihat di situs MK, terdapat dua gugatan terkait hak PAW anggota DPR oleh partai.

    Gugatan pertama diajukan oleh Chindy Trivendy Junior, Halim Rahmansah, Insan Kamil, Muhammad Arya Ansar dan Wahyu Dwi Kanang. Gugatan itu teregistrasi dengan nomor 41/PUU-XXIII/2025.

    Berikutnya, ada gugatan yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor 42/PUU-XXIII/2025. Kedua gugatan itu sama-sama mempersoalkan pasal-pasal di dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

    Pada gugatan nomor 41, Chindy dkk hanya meminta MK menghapus pasal 239 ayat 2 huruf d UU MD3. Mereka menganggap hak recall atau penggantian anggota DPR oleh partai yang diatur dalam pasal itu tidak lazim pada negara demokrasi dan bertentangan dengan prinsip representasi rakyat.

    Berikut isi pasal yang digugat:

    Pasal 239

    2. Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

    d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara, Zico dalam gugatan nomor 42 menggugat setidaknya lima pasal dalam UU MD3 dan satu pasal dalam UU Pemilu. Berikut petitumnya:

    1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

    2. Menyatakan frasa ‘Fraksi’ dalam Pasal 12 dan Pasal 82 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau menyatakan frasa ‘tugasnya sebagai wakil rakyat’ dalam Pasal 12 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai ‘tugasnya sebagai wakil rakyat untuk dapat menyampaikan pendapat secara perseorangan wakil rakyat dan bukan atas nama fraksi’. Menyatakan frasa ‘hak dan kewajiban anggota DPR’ dalam Pasal 82 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai ‘hak dan kewajiban perseorangan anggota DPR untuk menyatakan pendapatnya perseorangan tanpa pengaruh dan atas nama fraksi’

    3. Menyatakan frasa ‘Semua rapat di DPR’ dalam Pasal 229 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘semua rapat di DPR wajib dilakukan di Gedung DPR kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik’.

    4. Menyatakan frasa ‘diusulkan oleh partai politiknya’ dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diputuskan oleh rakyat melalui pemilihan kembali’.

    5. Menyatakan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Yang dimaksud dengan pemilihan kembali adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPR terpilih yang diusulkan berhenti oleh Partai Politik melalui mekanisme pemilihan Surat Suara dengan pilihan yang tersedia ya atau tidak’.

    6. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf g UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    7. Menyatakan frasa ‘secara serentak’ dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemungutan suara untuk DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara paruh waktu di tengah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden atau dilaksanakan 2,5 tahun setelah Pemilu Serentak.

    PAN Nilai Tak Relevan

    Foto: Eddy Soeparno (Dok. MPR RI).

    Waketum PAN Eddy Soeparno menanggapi gugatan pasal yang mengatur hak partai politik melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPR. Eddy menilai gugatan tersebut kurang pas dan tak relevan.

    “Saya memandang bahwa gugatan yang disampaikan tersebut mungkin belum pas. Karena dari hakikatnya anggota dewan itu perwakilan parpol yang duduk di lembaga legislatif,” kata Eddy kepada wartawan, Selasa (22/4).

    Eddy menilai anggota dewan dan parpol tak dapat dipisahkan. Sebab, menurutnya, anggota dewan merupakan perwakilan dari partai politik.

    “Dia mewakili parpol, diusung, didaftarkan oleh parpol, dan kemudian menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh parpolnya di lembaga legislatif, sehingga dia merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari parpol,” jelasnya.

    Eddy menilai parpol berhak melakukan pergantian antarwaktu anggota DPR. Menurutnya gugatan tersebut tidak relevan dengan kewenangan dan hak parpol.

    “Oleh karenanya merupakan hak dan wewenang dari parpol untuk melakukan pergantian mencabut keanggotaan maupun hal-hal lainnya terkait dengan kinerja dan eksistensi dari pada anggota dewan yang ada di legislatif,” tuturnya.

    “Jadi saya pikir karena hak ini melekat dari parpol kepada anggota dewan, itu tidak bisa dipisahkan, sehingga usulan pemilihan itu menjadi tidak relevan, karena parpol lah yang kemudian menunjuk calon anggota dewan untuk kemudian menjadi caleg di dapil yang bersangkutan,” imbuh dia.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Koper Super Ringan, TUMI Luncurkan Koleksi 19 Degree

    Koper Super Ringan, TUMI Luncurkan Koleksi 19 Degree

    JAKARTA – Pengusaha fesyen dan kreator asal Jerman, Xenia Adonts baru-baru ini muncul dengan sesuatu yang baru dari brand gaya hidup dan perjalanan internasional. Ya, bersama TUMI, ia ikut dalam babak pertama kampanye Duta Merek Global Lando Norris, akan diluncurkan pada musim semi mendatang untuk memperkenalkan 19 Degree Lite.

    Koleksi 19 Degree Lite merevolusi koper hardside untuk menjadi lebih ringan dengan membangun ulang ikon TUMI dari awal menggunakan material dan detail revolusioner yang ringan. Setiap elemen—mulai dari konstruksi Tegris® yang sangat tangguh hingga fitur unik seperti gagang teleskopik magnesium berdensitas rendah telah dipertimbangkan, diuji, dan dipilih untuk perjalanan yang lebih ringan.

    Koleksi ini hadir dalam empat ukuran dengan tiga warna utama: Blush, Titanium Grey, dan Black Graphite, serta dua warna musiman: Amber dan Cobalt.

    Untuk memperkenalkan koleksi ini, TUMI menggandeng Xenia Adonts dalam kampanye global pertamanya. Disutradarai oleh Keane Pearce Shaw dan difoto oleh Emma Summerton, kampanye ini menghadirkan sensasi ringan saat membawa koleksi 19 Degree Lite. Kampanye ini mengikuti perjalanan Xenia menyusuri keramaian Mexico City bersama koper 19 Degree Lite-nya, memperlihatkan kelincahan dan kebebasan gerak yang hanya bisa diberikan olehm koleksi ini.

    “19 Degree Lite lahir dari pemahaman mendalam kami tentang bagaimana pelanggan TUMI bepergian—dan dari hasrat kami untuk menyempurnakan perjalanan mereka,” ujar Direktur Kreatif, Victor Sanz.

    “Setiap komponen telah dipertimbangkan, diuji, dan dipilih dengan cermat untuk perjalanan yang lebih ringan tanpa mengorbankan kualitas atau performa. Hasil dari

    desain penuh perhatian ini adalah koleksi ringan tanpa usaha yang memungkinkan pelanggan kami bergerak di dunia dengan lebih mudah.”

  • Memanas Seteru Trump Vs Harvard

    Memanas Seteru Trump Vs Harvard

    Washington DC

    Perseteruan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan salah satu kampus top dunia di AS, Harvard University, semakin memanas. Trump menyetop dana dan dibalas oleh Harvard dengan mengajukan gugatan.

    Sebagai informasi, Trump awalnya mengancam akan meninjau pendanaan USD 9 miliar atau sekitar Rp 150 triliun untuk Harvard atas dugaan anti-semitisme atau anti-Yahudi di kampus. Trump memang secara agresif menargetkan universitas-universitas bergengsi di AS yang mahasiswanya banyak terlibat protes sengit terhadap perang Israel melawan Hamas di Gaza.

    Trump mencabut dana federal mereka dan memerintahkan petugas imigrasi untuk mendeportasi mahasiswa asing yang terlibat demonstrasi, termasuk mereka yang memiliki kartu hijau. Trump awalnya mengancam akan meninjau kontrak senilai USD 255,6 juta antara Harvard dan pemerintah, serta komitmen hibah multi-tahun senilai USD 8,7 miliar untuk institusi Ivy League yang bergengsi itu.

    Namun, Harvard menolak tunduk kepada Trump. Harvard menyatakan tak mau melepaskan kemerdekaan kampusnya.

    “Universitas tidak akan menyerahkan kemerdekaannya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya,” ujar Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, seperti dilansir DW pada Selasa (22/4/2025).

    Harvard menegaskan pemerintah tak dapat mendikte universitas swasta tersebut. Garber menyatakan apa yang diajarkan Harvard tak dapat diatur oleh pemerintah.

    “Tak ada pemerintah-terlepas dari partai mana yang berkuasa-yang dapat mendikte universitas swasta, terkait apa yang bisa diajarkan, siapa yang bisa diterima dan dipekerjakan, serta bidang studi dan penyelidikan apa yang bisa mereka jalankan,” ujarnya.

    Hasilnya, pemerintah AS pun membekukan dana hibah senilai lebih dari USD 2,2 miliar (setara Rp 37,1 triliun) dan kontrak USD 60 juta (atau setara Rp 1 triliun). Kementerian Pendidikan AS menyebut Harvard gagal memenuhi syarat intelektual dan hak-hak sipil yang mendasari investasi federal. Departemen tersebut juga menyerukan Harvard mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang lebih berkomitmen pada aktivisme daripada kajian ilmiah.

    Trump Cabut Status Bebas Pajak Harvard

    Harvard (Foto: Learn with Leaders)

    Usai membekukan dana hibah, Trump juga mencabut status bebas pajak untuk Universitas Harvard. Dilansir AFP, Trump secara resmi meminta Internal Revenue Service (IRS) untuk mencabut status bebas pajak kampus terkemuka di dunia itu.

    Media AS melaporkan pencabutan itu dilakukan hanya sehari setelah Trump pertama kali melontarkan ancaman tersebut. CNN dan Washington Post juga melaporkan IRS membuat rencana untuk menindaklanjuti permintaan Trump pada Rabu (16/4).

    Trump juga mengolok-olok Harvard tidak lagi dapat dianggap sebagai bagian dari daftar universitas terbaik di dunia. Trump menyebut Universitas Harvard sebagai ‘lelucon’ karena mengajarkan kebencian dan kebodohan sehingga tak boleh lagi menerima bantuan dana.

    “Harvard tidak dapat lagi dianggap sebagai tempat belajar yang layak, dan tidak boleh dianggap sebagai bagian dari daftar Universitas atau Kolese Terbaik Dunia,” kata Trump di platform Truth Social miliknya sebagaimana dilansir AFP.

    “Harvard is a JOKE (Harvard adalah lelucon), mengajarkan kebencian dan kebodohan, dan tidak boleh lagi menerima dana federal,” sambungnya.

    Trump diketahui sangat marah pada universitas yang telah menghasilkan 162 pemenang hadiah Nobel itu karena menolak tuntutannya untuk tunduk pada pengawasan pemerintah dalam hal penerimaan mahasiswa, perekrutan, dan kecenderungan politik. Berikut tuntutan Trump yang ditolak Harvard:

    1.⁠ ⁠Mengakhiri penerimaan mahasiswa yang mempertimbangkan ras atau asal negara mahasiswa

    2.⁠ ⁠Mencegah penerimaan mahasiswa asing yang memusuhi nilai-nilai dan lembaga Amerika

    3.⁠ ⁠Mengakhiri perekrutan staf berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau asal negara

    4.⁠ ⁠Mengurangi kekuatan mahasiswa dalam tata kelola kampus

    5.⁠ ⁠Mengaudit mahasiswa dan staf untuk keberagaman sudut pandang

    6.⁠ ⁠Mereformasi seluruh program untuk catatan anti-semitisme atau bias lainnya yang mengerikan

    7.⁠ ⁠Menindak protes kampus.

    Ancam Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Donald Trump (Foto: dok. Reuters)

    Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, seperti dilansir AFP dan Reuters, menegaskan Harvard akan kehilangan kemampuannya untuk menerima mahasiswa asing jika tidak memenuhi tuntutan Trump. Tuntutan itu mencakup agar Harvard membagikan informasi soal beberapa pemegang visa.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), Kristi Noem, juga mengumumkan penghentian dua hibah DHS yang besarnya mencapai lebih dari US$ 2,7 juta untuk Harvard. Noem menyurati Harvard yang isinya menuntut catatan tentang apa yang disebutnya sebagai ‘kegiatan ilegal dan tindak kekerasan’ oleh para pemegang visa mahasiswa asing di Harvard.

    “Dan jika Harvard tidak dapat memverifikasi bahwa universitas tersebut sepenuhnya mematuhi persyaratan pelaporannya, maka universitas tersebut akan kehilangan hak istimewa untuk menerima mahasiswa asing,” ujar Noem dalam pernyataannya.

    Juru bicara Harvard menyatakan kampus telah mengetahui soal surat Noem ‘mengenai pembatalan hibah dan pemeriksaan visa mahasiswa asing’. Namun, Harvard menyatakan tetap pada pernyataannya yang disampaikan untuk ‘tidak menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya’ sambil menyatakan akan mematuhi hukum.

    Para demonstran di kampus-kampus AS, termasuk beberapa kelompok Yahudi, mengatakan pemerintahan Trump secara keliru mencampuradukkan advokasi mereka untuk hak Palestina dan kritikan terhadap tindakan Israel di Jalur Gaza, dengan dukungan untuk ekstremisme dan antisemitisme. Trump juga berupaya mendeportasi para demonstran asing dan telah mencabut ratusan visa di berbagai wilayah AS.

    Harvard sebelumnya menegaskan pihaknya berupaya memerangi antisemitisme dan prasangka lain di kampusnya. Selain itu, Harvard menegaskan tetap menjaga kebebasan akademis dan hak untuk melakukan protes.

    Ancaman Baru Trump

    Donald Trump (Foto: BBC World)

    Pertikaian antara Trump dengan Harvard rupanya belum usai setelah pencabutan dana USD 2,2 miliar dan pencabutan status bebas pajak. Trump kembali mengancam akan mencabut pendanaan USD 1 miliar (setara Rp 16,8 triliun) untuk penelitian kesehatan.

    Dilansir Reuters, media terkemuka AS Wall Street Journal (WSJ) melaporkan rencana untuk menarik tambahan dana penelitian sebesar USD 1 miliar muncul setelah pejabat AS mengira daftar panjang tuntutan yang mereka kirimkan kepada Harvard pada 11 April lalu bersifat rahasia untuk dinegosiasikan.

    WSJ, mengutip orang-orang yang memahami persoalan ini, melaporkan para pejabat AS terkejut ketika pihak Harvard merilis surat berisi tuntutan itu kepada publik. Hal itu yang disebut membuat kesal pihak Trump.

    Para pejabat pemerintahan Trump, menurut laporan WSJ, awalnya berencana untuk memperlakukan Harvard lebih lunak dibandingkan Columbia yang juga universitas bergengsi di AS. Namun, tekanan semakin meningkatkan tekanan terhadap Harvard. Belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih dan Harvard atas laporan WSJ tersebut.

    Harvard Melawan Trump

    Ilustrasi kampus Harvard (Foto: REUTERS/Faith Ninivaggi)

    Terbaru, Harvard mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Donald Trump. Dilansir kantor berita AFP, Selasa (22/4/2025), Harvard mengajukan gugatannya ke pengadilan federal.

    “Kasus ini melibatkan upaya pemerintah untuk menggunakan pemotongan dana federal sebagai daya ungkit untuk mendapatkan kendali atas pengambilan keputusan akademis di Harvard,” kata pihak Harvard dalam gugatan yang diajukan di pengadilan federal Massachusetts yang juga menyebutkan beberapa lembaga lain yang menjadi sasaran Trump.

    Harvard menganggap tindakan Trump melanggar konstitusi AS. Trump dituding melakukan kebijakan secara sewenang-wenang dan tidak masuk akal.

    “Tindakan pemerintah tidak hanya melanggar Amandemen Pertama, tetapi juga hukum dan peraturan federal,” demikian bunyi gugatan yang menyebut tindakan Trump sewenang-wenang dan tidak masuk akal.

    Trump dan tim Gedung Putihnya secara terbuka membenarkan kampanye mereka terhadap universitas tersebut sebagai reaksi terhadap apa yang mereka anggap antisemitisme tidak terkendali. Pemerintah AS menanggap aksi-aksi protes terhadap perang Israel di Gaza yang melanda kampus-kampus AS tahun lalu sarat dengan antisemitisme.

    Juru bicara Gedung Putih Harrison Fields dalam sebuah pernyataan pekan lalu, mengatakan Trump berusaha membuat perguruan tinggi di AS kembali menjadi yang terbaik di dunia. Salah satunya dengan mengakhiri isu antisemitisme.

    “Trump berusaha untuk membuat perguruan tinggi hebat lagi dengan mengakhiri antisemitisme yang tak terkendali dan memastikan uang pembayar pajak federal tidak mendanai dukungan Harvard terhadap diskriminasi rasial yang berbahaya atau kekerasan bermotif rasial,” tulisnya dalam pernyataan tersebut.

    Halaman 2 dari 5

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemkab Nunukan Sigap Respons Putusnya Jembatan di Krayan Barat 

    Pemkab Nunukan Sigap Respons Putusnya Jembatan di Krayan Barat 

    NUNUKAN – Ketua Komisi III Ryan Antoni bersama warga Wilayah Kurid (6 Desa) menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, Irwan Sabri, atas respons cepatnya dalam menangani putusnya jembatan poros jalan Simpang Lembudud-Kurid di Kecamatan Krayan Barat. 

    Jembatan yang putus akibat banjir itu kini mulai dikerjakan atas perintah bupati meskipun bersifat darurat. 

    “Warga setempat sangat bersyukur atas perhatian pemerintah daerah. Warga juga berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dapat menganggarkan dana untuk pembangunan jembatan permanen atau setidaknya semi permanen di tahun depan,” kata Riyan, Selasa, 22 April.

    Ryan Antoni mengatakan jembatan yang rusak ini terjadi sejak Februari lalu sehingga aktifitas warga terhambat apalagi jembatan ini sudah lama tidak tersentuh perbaikan. 

    “Jembatan ini awalnya dibangun menggunakan kayu bulat oleh masyarakat itu strukturnya mulai rapuh dan membahayakan pengguna jalan,” katanya.

  • Trump Kutuk Aksi Brutal Kelompok Bersenjata Serang Rombongan Turis di Kashmir

    Trump Kutuk Aksi Brutal Kelompok Bersenjata Serang Rombongan Turis di Kashmir

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengutuk penyerangan oleh kelompok bersenjata di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir. Trump menjanjikan dukungannya kepada India setelah sedikitnya 24 orang terbunuh dalam peristiwa tersebut.

    “Berita yang sangat mengganggu dari Kashmir,” kata Trump dilansir AFP, Rabu (23/4/2025).

    “Amerika Serikat berdiri teguh bersama India melawan Terorisme,” sambungnya

    Masih dilansir AFP, Donald Trump menyampaikan “dukungan penuh” kepada India. Hal tersebut disampaikan dalam sebuah panggilan telepon dengan Perdana Menteri (PM), Narendra Modi.

    “Presiden Trump mengutuk keras serangan teror tersebut dan menyatakan dukungan penuh kepada India untuk mengadili para pelaku serangan keji ini,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal di X.

    Sebelumnya, kelompok bersenjata melepas tembakan yang menyasar wisatawan di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir, yang dikuasai India. Setidaknya 24 orang tewas dalam peristiwa ini.

    Seorang pemandu wisata mengatakan kepada AFP bahwa dirinya tiba di tempat kejadian setelah mendengar suara tembakan dan membawa beberapa yang terluka pergi dengan menunggang kuda.

    “Saya melihat beberapa pria tergeletak di tanah tampak seperti mereka sudah mati,” kata Waheed.

    Perwira polisi senior di wilayah tersebut yang tak ingin disebutkan namanya menggambarkan kronologi kejadian. Ia menyebut 24 orang telah tewas dari kejadian itu.

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini