Xcloud.id

Jenis Media: News

  • MAKI Sebut KPK Takut Periksa Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Iklan BJB – Page 3

    MAKI Sebut KPK Takut Periksa Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Iklan BJB – Page 3

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyerahkan waktu pemanggilan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada penyidik. Pemanggilan Ridwan Kamil terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023.

    “Kalau soal pemanggilan, saya menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada penyidik,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (24/4/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Dia mengingatkan bahwa dalam penyidikan suatu perkara, terdapat saksi yang harus diprioritaskan dan dikesampingkan, termasuk terkait pemanggilan Ridwan Kamil dalam kasus Bank BJB.

    “Akan tetapi, pastinya ya akan dilakukan. Karena konteksnya sudah dilakukan penggeledahan, maka harus dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan klarifikasi,” jelasnya.

    Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec Bank BJB Widi Hartoto (WH).

    Selain itu, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (S), dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

    Lima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.

  • Wiranto: Presiden Prabowo Hormati 8 Tuntutan Forum Purnawirawan TNI – Page 3

    Wiranto: Presiden Prabowo Hormati 8 Tuntutan Forum Purnawirawan TNI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengungkapkan sikap Presiden Prabowo Subianto soal 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Adapun salah satu tuntutan mereka yakni, mengusulkan kepada MPR RI untuk mengganti Wakil Presiden.

    Wiranto mengatakan Prabowo menghormati dan memahami usulan-usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI. Terlebih, Prabowo juga mantan prajurit TNI yang satu almamater dan perjuangan dengan para purnawirawan.

    “Di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa saptamarga, ya, dan sumpah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” jelas Wiranto usai menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Namun, kata dia, Prabowo sebagai kepala negara tak bisa serta merta menjawab tuntutan-tuntutan para purnawirawan TNI itu. Sebab, usulan yang disampaikan bukanlah masalah ringan sehingga Prabowo harus mempelajari terlebih dahulu.

    “Dalam negara yang menganut Trias Politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” ujarnya.

    Wiranto menyampaikan seorang presiden tak hanya bergantung pada satu sumber saja dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Menurut dia, Prabowo mendengarkan sumber-sumber lain sebelum memutuskan sebuah kebijakan.

    “Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian, maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespons, bukan seperti itu. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu,” kata Wiranto.

    Mantan Panglima ABRI itu menekankan Prabowo tak mengacaukan dan tetap menghargai tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Wiranto mengingatkan agar pro kontra yang terjadi tak mengeruhkan suasana di masyarakat.

    “Inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang terjadi dengan kita tidak satu sebagai bangsa,” pungkas Wiranto.

    Selain itu, Prabowo meminta masyarakat agar tak ikut berpolemik dalam masalah ini. Prabowo juga berpesan masyarakat tak perlu menyikapi pro dan kontra yang dapat menimbulkan kegaduhan dan mengganggu keharmonisan Indonesia.

    “Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa,” ujar Wiranto.

  • Kim So Eun Bantah Pacaran dengan Pesepakbola Jung Dong Ho, Cuma Teman Golf

    Kim So Eun Bantah Pacaran dengan Pesepakbola Jung Dong Ho, Cuma Teman Golf

    JAKARTA – Aktris Kim So Eun membantah kabar kencannya dengan pesepakbola asal Korea, Jung Dong Ho. Kabar ini beredar pada Rabu, 23 April melalui sejumlah pemberitaan.

    Keduanya disebut sudah berpacaran selama lebih dari setahun dan berencana untuk menikah. Kim So Eun dan Jung Dong Ho juga dikabarkan pernah berlibur bersama.

    Kim So Eun yang belum memiliki agensi, membantah kabar tersebut secara pribadi. Ia mengatakan, “Kabar pacaran itu tidak benar.”

    Sang aktris menjelaskan alasan ia pergi ke luar negeri dikarenakan kebutuhan syuting. Selain itu, ia juga menjelaskan hubungannya Jung Dong Ho hanya sebatas teman.

    Kabar lainnya juga menyebut mereka diperkenalkan oleh mantan pesepakbola Heo Beom San, yang kemudian dibantah oleh Kim So Eun.

    “Beom San adalah teman yang saya kenal selama 15 tahun. Heo Beom San, Jung Dong Ho dan saya adalah bagian dari kelompok golf,” jelasnya.

    Kim So Eun sendiri mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan ASCENDIO Entertainment pada September 2024. Sejak itu, ia belum mengumumkan agensi baru tempat ia bergabung berikutnya.

    Jung Dong Ho merupakan pesepakbola asal Korea Selatan yang saat ini bermain untuk Suwon FC.

  • Teknologi Kuasa, Mimpi Kesetaraan, dan Kegembiraan Palsu

    Teknologi Kuasa, Mimpi Kesetaraan, dan Kegembiraan Palsu

    Jakarta –

    Pada 2024 lalu, film saya Under the Moonlight (Nur) diputar di beberapa festival. Setiap kali selesai pemutaran, selalu ada sesi tanya jawab. Biasanya, saya akan diajak untuk maju ke sebuah podium, untuk sekadar berbagi kisah, bagaimana film tersebut saya kerjakan, atau ke hal-hal yang sangat personal menyangkut soal profesi, relasi pembuat dan subyek, atau yang lainnya bahkan ke soal tips-tips praktis pengerjaan film dokumenter.

    Seperti biasanya, ada kisah kisah yang ingin lebih jauh diketahui oleh penonton pasca tontonan usai. Berdiri, atau duduk di depan para penonton sambil berkisah adalah hal yang sangat membahagiakan. Berbagi, bercerita tentang apa yang ingin penonton ketahui, tidak pernah lihat, dan tidak mereka jumpai di layar tontonan. Tangan saya memegang mikrofon sebagai alat untuk bisa mengeraskan volume suara saya agar dalam ruangan bioskop pemutaran semuanya bisa mendengar dan semua perhatian mengarah ke saya. Mikrofon dengan speaker-nya seakan menjadi hal yang selalu disiapkan manakala acara tanya jawab berlangsung.

    Peristiwa itu menyadarkan saya betapa besarnya peran teknologi untuk bisa menarik perhatian. Sihir mikrofon dan speaker-nya; semua penonton seakan mendengar apa yang saya kisahkan karena bantuan teknologi suara. Semua terdiam karena suara saya dengan bantuan mikrofon jauh lebih nyaring dibanding dengan samar-samar suara penonton yang bergunjing. Ternyata, teknologi itu kuasa. Dengan sistem yang dipunyai, saya berhasil menguasai sebuah forum, hanya dengan teknologi mikrofon.

    Apa yang saya alami mungkin hanya sebuah pengalaman bahwa dengan menguasai teknologi maka saya ada. Lantas, bagaimana dengan mereka yang sangat leluasa (pada hari ini) menggunakan teknologi untuk memperkaya diri, atau lebih memperkaya dirinya dengan kekuatan teknologi? Apa benar, jika teknologi (sesungguhnya) tak lagi menjadi medium untuk menyederhanakan segalanya? Apa benar pula, jika siapa yang menguasai teknologi, dia yang akan bisa menguasai segalanya?

    Kuasa Jari?

    Kota Mainz, Jerman, 1440, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak; ini menjadi penanda awal bahwa replikasi informasi bisa dilakukan, diseminasi dapat dikerjakan, dan rekonstruksi opini adalah fakta berikutnya. Peristiwa di banyak wilayah menjadi tersebar secara mediatif, dengan cara kerjanya yang massal. Orang menjadi terinformasi dengan lembaran pamflet-pamflet yang bisa dicetak dalam jumlah yang sangat banyak.

    “Revolusi Gutenberg”, demikian yang paling sering disebut, adalah titik awal ketika pencerahan mulai terjadi di Eropa, lantaran tersebarnya pengetahuan dalam bentuk cetakan menjadi sebuah bola ajaib yang menakjubkan dan penuh keniscayaan. Lompatan kembali terjadi pada teknologi media ketika Lumiere bersaudara asal Prancis menemukan kamera fotografi dan kemudian disempurnakan menjadi perekam gambar bergerak, film. Revolusi yang Lummiere bersaudara telah mempresentasikan temuannya yang ajaib, ketika mereka merekam aktivitas buruh pabrik yang kemudian tersebar di banyak wilayah.

    Fasenya begitu cepat melompat, dan sungguh di luar prediksi. Alih alih masyarakat kita mengalami pengendapan dengan ragam literasi cetak adanya kesadaran membaca ala Gutenberg terlebih dahulu, tetapi justru sudah terlempar ke penggunaan media rekam audio visual yang hari ini kita jumpai dengan mudah di setiap smartphone. Lembar hari ini seakan tak pernah bisa lepas dari teknologi media yang digunakan oleh segenap lapisan di jenjang umur yang berbeda-beda.

    Masyarakat sangat familier dengan kerja-kerja merekam, berbagi, berkomentar dari relasi-relasi yang tercipta dalam aplikasi media sosial (medsos) yang mereka unduh. Di setiap smartphone yang dipegang akan menempel aplikasi medsos favorit yang biasa mereka gunakan. Homo sapiens cepat tapi pasti telah bergerak menuju fase homo digitalis, demikian tulis seorang F Budi Hardiman. Ketika smartphone di tangan, lalu membuka aplikasi cukup dengan klik, maka aku ada –premo ergo sum.

    Saat ini seolah tidak ada yang lebih pasti daripada itu; sebuah kepastian bahwa Homo sapiens telah berubah menjadi homo digitalis. Digitalis, dalam Bahasa Latin yang berarti jari telah menjadi alat soal koneksitas, soal kertegantungan yang berpola, bahwa dunia besar bisa dalam genggaman setiap tangan individu.

    Medsos di smartphone telah menempatkan setiap individu dengan otoritasnya yang absolut, penuh kuasa. Dengan kekuatan jarinya mereka bisa memberikan ekspresi, penilaian, bahkan komentar. Bukan saja komentar yang baik, komentar ujaran penuh kebencian sekalipun dengan mudah diberikan oleh publik netizen –demikian istilah yang popular. Masyarakat digitalis penuh kuasa dengan teknologi dalam genggaman tanganya. Kuasa teknologi telah menghipnotis sekaligus menggerakkan publik di ruang yang tak pernah diprediksi sebelumnya.

    Satu hal yang selalu saya ingat, peristiwa hari ini akan dipengaruhi oleh ragam peristiwa sebelumnya dengan telah melampaui ruang dan waktu. Sekadar kembali membuka narasi besar yang pernah muncul sebelum fase hari ini. Internet awalnya adalah sebuah keniscayaan, harapan besar akan partisipasi dan penumbuhan demokrasi yang lebih setara. Sekitar dua puluh tahun yang lalu, kemunculan medsos dalam Youtube, Facebook, Twitter hingga disusul generasi setelahnya Instagram dan Tik Tok, penuh dengan beban harapan. Bahwa media-media itu akan menjadi sebuah ruang publik bagi pemberdayaan, karena di dalamnya ada interaksi antar pengguna ataupun pengguna dan penyedia aplikasi medsos.

    Sebagai pembuat film dokumenter, dengan karya yang pernah saya kerjakan, tampaknya bisa berharap bahwa film-film dokumenter saya bisa dibagikan kepada penonton tidak hanya di Indonesia, namun jangkauannya lebih luas: desa global –demikian ungkap McLuhan untuk menjelaskan terminologi keterhubungan masyarakat dunia karena teknologi media. Harapan yang begitu besar pun direspons oleh para kreator seni lainnya. Inilah medium, inilah sebuah ruang publik yang di dalamnya akan ada relasi dan keterhubungan yang setara.

    Alih-alih bicara soal keberdayaan yang diciptakan atau mimpi kesetaraan, yang terjadi justru sebaliknya. Faktanya, media hari ini (medsos) telah menghancurkan demokrasi itu sendiri. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa justru medsos telah menghancurkan sistem demokrasi. Relasi publik pengguna dengan para cukong penyedia justru adalah relasi kuasa, yang dilatarbelakangi oleh kepentingan kapital. Artinya, kuasa jari setiap individu manakala menggunakan medsos digerakkan oleh kuasa yang lebih besar, yang lebih tinggi otoritasnya.

    Relasi itu dinamai relasi kapital, penuh dengan kepentingan ekonomi. Sekadar contoh, berapa banyak iklan yang harus kita tonton manakala membuka (scroll) satu aplikasi medsos? Pasti jauh lebih banyak kemunculannya, dan publik dipaksa untuk melihat, menontonnya. Kadang gangguan iklan tersebut sesuai dengan kebutuhan, tingkat umur atau malah sebaliknya. Tetapi yang menarik, hubungan individu dengan medsos ini adalah hubungan saling membutuhkan.

    Pengguna medsos setiap kali nge-klik sesungguhnya telah memberikan masukan, memberikan data secara sukarela, atau menjelaskan sebenarnya siapa dirinya, kebutuhannya, minatnya, emosi afeksinya, semua menjadi sebuah data algoritma personal. Netizen telah meninggalkan jejak digital.

    Jangan heran, jika tiba-tiba kita akan dibombardir oleh ragam produk obat sakit kepala, sekalipun kita hanya membuka satu kali iklan obat tersebut, maka obat-obat yang lain akan terus menerus muncul dan membombardir diri kita. Dalam logika marketing, bisa jadi kerumunan netizen yang menggunakan aplikasi medsos tersebut tersimpan sebuah data algoritma yang bisa diterjemahkan secara teknis, detail apa sesungguhnya minat, emosi, keinginan mereka. Jangan heran, jika interaksi kita sekalipun hanya nge-klik, akan menjadi sebuah big data dengan menyimpan nilai ekonomis yang tinggi.

    Pernah, saya bercakap dengan teman yang seorang periset dari sebuah lembaga survei nasional. Teman ini bilang, dia akan bisa mengukur dan memperkirakan berapa penghasilan saya dalam sebulan hanya dari melihat ragam sampah kemasan yang saya masukan ke tong (tempat) sampah. Aduhai, itu cara yang sangat manual, tradisional, dan telah dilakukan sebagai sebuah standar kerja untuk bisa mengukur soal jumlah penghasilan, minat produk makanan, konsumsi minuman, obat-obatan, kebutuhan rumah tangga, dan yang lain. Dari tempat sampah, keluarga saya bisa dipetakan soal kebutuhan, minat-minat, dan proyeksi psikologis lainnya.

    Dari medsos? Tentu akan lebih banyak variabel yang dapat dipetakan. Relasi pengguna medsos dan penyedia adalah relasi kuasa, relasi kooptasi. Sekali lagi, aktivitas di medsos adalah sebuah big data yang telah terkategorisasi bisa ditawarkan ke banyak perusahaan produk, tinggal memberikan paparannya. Tentu setiap wilayah demografi, usia, tingkat pendidikan dengan mudah dipetakan. Ini fakta hari ini, bahwa minat, afeksi emosi pengguna medsos adalah big data yang terbentuk karena adanya keterhubungan, dan anehnya pengguna tanpa sadar memberikan informasi siapa dirinya.

    Politik Kuasa

    Jika faktanya demikian, apakah kita masih sepakat bawa kemunculan internet, disusul dengan popularitas yang tinggi dari medsos tetap utuh berjalan di jalur pemberdayaan warga, dengan kesadaran tinggi, bisa berpartisipasi demi kesetaraan dan tujuan demokrasi? Nanti dulu. Medsos dalam perspektif politik, terutama bagi para kelompok politik, politisi, partai politik, dan penguasa adalah alat untuk mencapai tujuan.

    Medsos menjadi pintu untuk menciptakan issue driven atau character driven, seperti yang diharapkan oleh pemiliknya. Isu bisa di-blow up dan dengan meyakinkan publik bisa diarahkan. Subjek dengan materinya bisa di-blow up dalam perspektifnya yang baik, heroik, atau sebaliknya bisa dibunuh karakternya.

    Tampaknya, teknologi telah menghancurkan cita-cita demokrasi. Pragmatisme jauh lebih kental dibanding tujuan fungsi medsos demi demokrasi. Sekali lagi kuasa teknologi menjadi semakin valid. Adalah utopis manakala mencita-citakan fungsi teknologi media massa adalah untuk keutamaan kemanusiaan. Sungguh, mungkin saya apatis atau sosok peragu maju mundur, akan yang ideal tersebut.

    Saya selalu mengamini soal teori konflik kepentingan manakala relasi terjadi; setiap relasi ada kepentingan. Bisa jadi argumen yang sering dilontarkan Jurgen Habermas soal komunikasi rasional sangat utopis dan sulit untuk diwujudkan. Komunikasi kapitalis selalu dikritik dengan komunikasi rasionalnya Habermas, dan tampaknya ini yang tak akan pernah usai, lantaran di dalamnya dibutuhkan serangkaian prasyarat sangat kompleks.

    Saya ingat seorang Noam Chomsky yang pernah berujar, setiap media adalah medan perebutan makna. Media hanya sebuah alat yang dikelola oleh pemilik kepentingan. Menarik,merenungkan ujaran pemikir dan ahli media independen ini. Kenapa? Realitas yang ada di masyarakat adalah sebuah konstruksi yang didesain oleh para pemilik, penyedia media, atau kekuasaan yang berkongsi. Mau bilang apa jika perayaan demokrasi kegembiraan semakin terasa palsu, penuh dengan kooptasi kuasa teknologi.

    Apa yang terjadi hari ini sesungguhnya bukan sekadar relasi subjek dan materi yang dihadapinya. Relasi itu ada kepentingan, yang secara tidak sadar menyembul dan mencoba mencari validasi seakan akan tercipta sebuah fakta demokrasi, adanya kesetaraan sekaligus pentingnya menggunakan media sebagai sebuah ruang publik di mana ada dialog yang setara. Apa benar demikiankah?

    Dalam kerja-kerja dokumenter, sesungguhnya kepentingan adalah relasi yang penuh dengan kepentingan dan para pembuatnya akan dihadapkan pada bagaimana mengelola kepentingan itu. Setiap kali membuat film, saya selalu yakin pada tujuan apa yang ingin saya capai, referensi mana yang akan saya gunakan, dengan perspektif mana yang bisa saya pinjam. Pun, ini menyadarkan saya bahwa sesungguhnya menggunakan media itu akan penuh dengan kepentingan. Saya telah menciptakan realitas sendiri sesuai dengan apa yang saya inginkan.

    Saya jadi ingat satu film dokumenter hibrid yang pernah diputar di Berlinale beberapa waktu lalu, judulnya 2073 yang disutradarai oleh Asif Kapadia. Film itu dibagi dalam beberapa babak, setiap babak merefleksikan relasi betapa lemahnya kita terhadap kuasa teknologi yang mempunyai otoritas kuasa politik.

    Film dengan setting kota San Fransisco 2073 itu berkisah tentang bagaimana seorang perempuan dan kelompoknya harus lari diburu oleh seperangkat teknologi yang digerakkan oleh penguasa. Otoritas yang menguasai teknologi menggunakan perangkat pemindai dan menggunakan data-data yang tersimpan untuk melacak sekaligus mendeteksi siapa saja yang pernah melakukan perlawanan. Perempuan dalam perpindahan setiap babak hanyalah transisi, pengalih dari satu tema wawancara kritis dari satu aktivis ke aktivis yang lain.

    Data apa saja yang kita sampaikan telah terkunci dan tersimpan. Kita akan sulit mengidentifikasi, di tengah hukum teknologi digital yang sangat chaos, siapa milik siapa, siapa yang berhak, dan siapa yang diuntungkan, atau dengan hukum demografi manakah materi dan subjeknya itu bisa diyuridiskan.

    Bisa jadi, kuasa teknologi adalah pintu awal bagaimana teknologi akan mendominasi. Barangkali teknologi itu sulit untuk diprediksi, sulit untuk dipegang. Publik tidak akan pernah punya polis publican ruang publik yang otonom. Mereka adalah kerumunan massal yang mempunyai nilai ekonomi. Publik adalah komoditas. Kegelisahan atas terminologi rasional komunikasi sudah usang dan utopis. Apakah ini sebuah kepasrahan, karena publik netizen akan secara terus menerus menyuapi para pemilik kuasa?

    Tonny Trimarsanto sutradara dan produser, bergiat di Rumah Dokumenter Klaten yang bergerak dalam edukasi dan produksi film dokumenter

    (mmu/mmu)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Idul Adha 2025 Diperkirakan Jatuh pada 6 Juni, Tapi Masih Tunggu Sidang Isbat – Page 3

    Idul Adha 2025 Diperkirakan Jatuh pada 6 Juni, Tapi Masih Tunggu Sidang Isbat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapan Idul Adha 2025? Pertanyaan ini banyak diajukan umat Muslim di Indonesia. Berdasarkan prediksi awal Kementerian Agama, Idul Adha 1446 H diperkirakan jatuh pada hari Jumat, 6 Juni 2025. Prediksi ini didapat dari Kalender Hijriah Indonesia tahun 2025, dengan 1 Dzulhijjah 1446 H diperkirakan pada 28 Mei 2025. 

    Namun, ini baru prediksi; kepastiannya menunggu hasil sidang isbat Kementerian Agama yang mempertimbangkan rukyatul hilal dan hisab. Jika penampakan hilal belum terpenuhi, tanggal Idul Adha bisa berubah.

    Idul Adha, atau Hari Raya Kurban, merupakan momen sakral bagi umat Islam, menandai puncak ibadah haji dan pelaksanaan kurban. Penetapan tanggalnya bergantung pada kalender Hijriah berbasis peredaran bulan, sehingga tanggalnya di kalender Masehi selalu berubah. Banyak yang menantikan kepastian tanggal Idul Adha 2025, termasuk jadwal libur nasional dan cuti bersama.

    Artikel ini akan menguraikan lengkapnya, mulai dari metode perhitungan, proses penetapan resmi Idul Adha oleh pemerintah, hingga tips menyambut hari raya besar umat Islam ini. Kita akan membahas prediksi tanggal, jadwal libur, dan pentingnya menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama.

  • Chery Luncurkan Pikap Hilma di Auto Shanghai 2025, Siap Ubah Ekosistem Pikap Global dengan Segudang Keunggulan

    Chery Luncurkan Pikap Hilma di Auto Shanghai 2025, Siap Ubah Ekosistem Pikap Global dengan Segudang Keunggulan

    JAKARTA – Chery resmi meluncurkan pikap terbarunya, Hilma, di ajang Auto Shanghai 2025. Kehadirannya langsung menyedot perhatian berkat desain gagah dan konsep yang sarat makna.

    Terinspirasi dari pegunungan Himalaya—simbol ketangguhan, kekuatan, dan kemampuan menaklukkan medan ekstrem—Hilma dirancang sebagai kendaraan serbaguna yang siap digunakan di berbagai kondisi jalan.

    Nama “Hilma” sendiri tak sekadar terdengar eksotis. Ia mencerminkan karakter tangguh kendaraan ini sekaligus menegaskan ambisi Chery untuk menembus pasar global, tak hanya lewat mobil penumpang, tapi juga kendaraan komersial.

    Pikap ini bukan lahir dalam semalam. Pengembangannya memakan waktu hingga dua tahun, melibatkan kolaborasi dan masukan dari lebih dari 30 negara. Ini menunjukkan keseriusan Chery dalam merancang produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar dunia.

    “Hilma siap menemani petualangan dari gurun hingga pegunungan, sekaligus mengubah ekosistem pikap global,” ujar Shaodong Zhu, Executive Vice President Chery International dalam peluncurannya pada 23 April.

    Mengusung konsep Master The Terrain, Hilma hadir dengan sederet keunggulan seperti performa tinggi, daya tahan luar biasa, serta kemampuan multi-fungsi yang menjadikannya lebih dari sekadar kendaraan angkut.

    Tak kalah menarik, Hilma akan tersedia dalam berbagai pilihan powertrain, mulai dari mesin pembakaran dalam (ICE), diesel, hingga versi listrik murni.

    Jika nanti masuk pasar Indonesia, bukan tidak mungkin Hilma bakal jadi penantang serius di segmen pikap. Siap-siap menyambut petualangan baru?

  • Wamensos Dorong Sinergi Wujudkan Rumah Layak Huni bagi Warga Miskin

    Wamensos Dorong Sinergi Wujudkan Rumah Layak Huni bagi Warga Miskin

    Jakarta –

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui program perumahan yang tepat sasaran.

    “Tugas dari Kemensos (Kementerian Sosial) adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta beberapa waktu lalu. Rapat yang digelar di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi soal data perumahan.

    Agus Jabo menjelaskan Kemensos pada dasarnya bukan kementerian teknis pembangunan, melainkan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun lantaran banyaknya permintaan dari masyarakat, membuat Kemensos turut terlibat dalam program renovasi rumah dan sanitasi.

    Dia menambahkan sejak beberapa tahun terakhir Kemensos telah memiliki program Rumah Layak Huni, meski kuotanya sangat terbatas.

    “Jadi kita kemarin-kemarin ini punya program untuk membangun rumah layak huni, basisnya adalah rehabilitasi, tahun 2025 kuotanya 1.500. Padahal kebutuhan lebih banyak lagi,” kata dia.

    “Ini yang menjadi program pertama kita, yaitu melakukan pembangunan ataupun revitalisasi terhadap sanitasi-sanitasi yang belum beres di masyarakat miskin,” katanya.

    Ia mencontohkan salah satu model lain yang sedang dikerjakan, yakni pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Di lokasi tersebut, Kemensos bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Baznas serta instansi terkait menyediakan lahan serta membiayai pembangunan rumah bagi warga yang kerap terdampak banjir rob.

    Agus Jabo mengusulkan agar sinergi serupa dilakukan di banyak titik rawan lainnya, terutama kampung-kampung nelayan di sepanjang garis pantai yang rentan terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan KemenPKP dalam pembangunan rumah tidak layak huni dan rumah bagi nelayan. Namun ia juga menyoroti bahwa peran Kemensos dalam pembangunan perumahan sebagai pendukung.

    “Karena orang tahu urusan orang miskin ke Kemensos, akhirnya lari ke Kemensos semua, maka perlu urusan perumahan ini dibagi-bagi,” ujarnya.

    Dia pun mendorong adanya rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi program-program antar kementerian. Ia berharap rumah layak huni menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menambahkan perbedaan data kerap menjadi penghambat realisasi program.

    “Kami mendapatkan beberapa banyak data yang berubah-ubah dan kita harus memutuskan data yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga nanti begitu melihat data yang sama, kita bisa menciptakan program yang sama,” tuturnya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dana Hibah Pesantren Dihapus, Dedi Mulyadi Soroti Akses Politik dan Yayasan Bodong

    Dana Hibah Pesantren Dihapus, Dedi Mulyadi Soroti Akses Politik dan Yayasan Bodong

    BANDUNG – Gubernur Jabar (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan, penghapusan dana hibah Provinsi Jabar untuk pondok pesantren pada tahun anggaran 2025 ini guna membenahi tata kelola hibah.

    “Ini upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah, agar hibah ini tidak jatuh pada pondok pesantren yang itu-itu saja,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dikutip di Bandung, Antara, Kamis, 24 April. 

    Kemudian, kata Dedi, diharapkan agar hibah tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik, seperti terhadap DPRD atau gubernur.

    “Karenanya saya telah rapat dengan Kemenag seluruh Jabar. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, tsanawiyah-tsanawiyah, yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik,” ujarnya.

    Ditemui di Gedung Negara Pakuan Bandung, Rabu malam, Dedi mengatakan pertimbangan pemberian dana hibah nantinya adalah pertimbangan kebutuhan dan teknis, seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

    “Jadi bukan pertimbangan politis, karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu, selalu pertimbangannya politik,” ujarnya.

    Hal ini, kata Dedi, adalah untuk perbaikan sistem mekanismenya, terlebih diketahui juga banyak yayasan bodong yang mendapatkan bantuan, bahkan dengan nilai antara Rp2 miliar sampai dengan Rp50 miliar tiap yayasan.

    “Jadi ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama,” tuturnya.

    Sebelumnya Pemprov Jabar mencukur rencana kucuran hibah ke sejumlah pesantren dalam pergeseran APBD 2025, dimana tercatat ada 370 lebih lembaga yang direncanakan bakal menerima kucuran hibah, yang tertera di  Sub Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual.

    Lembaga-lembaga itu akhirnya batal menerima hibah karena kebijakan pergeseran anggaran, dan tersisa hanya pada dua lembaga, yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jabar dengan nilai Rp9 miliar dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik di Kabupaten Bogor senilai Rp250 juta.

    Selain hibah ke pondok pesantren yang dihapuskan, kucuran hibah masih mengalir ke sejumlah lembaga.

    Kucuran hibah itu tercatat dalam dokumen Pergub Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, antara lain PMI Jabar dengan nilai Rp1,8 miliar, meski sudah terpangkas dari rencana sebelumnya Rp2,1 miliar.

    Kemudian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar Rp 3,4 miliar, DPD KNPI Jabar Rp2 miliar dari rencana sebelumnya Rp5,5 miliar dan NPCI Jabar Rp10 miliar dari sebelumnya Rp12,1 miliar.

    Lalu Kormi Jabar Rp1 miliar dari sebelumnya Rp3,7 miliar. Ada juga KONI Jabar untuk pembinaan prestasi Rp30 miliar dari sebelumnya Rp31,1 miliar.

    Selanjutnya ada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jabar Rp1 miliar, Kanwil Kemenag Jabar untuk layanan petugas haji Rp19,2 miliar, PWNU Jabar Rp1,7 miliar, dan Persis Jabar Rp560 juta.

    Berikutnya yang nilainya tak terusik atau tergeser adalah hibah bantuan keuangan kepada partai politik di Jabar, nilainya dihitung berdasar perolehan suara masing-masing.

    Lalu ada juga hibah dana operasional organisasi ke sejumlah instansi vertikal di Jabar, nilai anggarannya juga tak terusik. Misalnya untuk Polda Jabar Rp44,963 miliar, Pangkalan TNI AL Bandung Rp16,5 miliar, hingga Kodam III/Siliwangi Rp54 miliar.

  • Buntut Panjang Rayen Pono Vs Ahmad Dhani

    Buntut Panjang Rayen Pono Vs Ahmad Dhani

    Jakarta –

    Aksi lapor musisi Rayen Pono terhadap Anggota DPR Ahmad Dhani tak sampai di Bareskrim Polri saja. Kini Rayen juga melaporkan soal dugaan penghinaan marga itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

    Adapun dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan Rayen itu masih sama, yakni soal pernyataan Ahmad Dhani yang memplesetkan namanya menjadi ‘Rayen Porno’.

    Awalnya Rayen mempermasalahkan hal ini ke Bareskrim Polri dan laporannya diterima. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/188/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 23 April 2025 atas kasus dugaan tindak pidana membuat perasaan permusuhan di muka umum dan atau penghinaan terhadap suku, ras, dan etnis.

    Diketahui, marga Pono berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Rayen mengaku sengaja tidak menegur langsung apa yang disampaikan Ahmad Dhani. Dia juga mengatakan tak ada iktikad permintaan maaf dari Dhani atas ucapannya itu.

    “Saya juga enggak reach beliau. Jadi memang, saya yakin Ahmad Dani sudah melihat ramai di social media. Kalau misalnya beliau itu memang rendah hati dan tidak punya niat baik harusnya bisa reach saya juga, harus datang ke saya juga. Tapi, sejauh ini belum ada. Jadi biarlah segala sesuatu ini bergulir proses secara hukum gitu,” ujar Rayen di Bareskrim, Rabu (23/4/2025).

    Lapor ke MKD

    Foto: Pingkan Anggraini/detikpop

    Keesokan harinya, Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani ke MKD DPR RI. Laporan itu dilayangkan atas dugaan pelanggaran kode etik terkait dugaan penghinaan marga.

    “Mengantarkan berkas pengaduan kami terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani selaku anggota DPR RI Komisi X,” kata Rayen di MKD DPR RI, Jakarta, Kamis (24/4).

    Rayen mengatakan laporannya itu telah diterima. Nantinya, 14 hari kerja setelah verifikasi, akan ada panggilan untuk audiensi dengan anggota MKD.

    “Setelah itu, setelah semua berjalan, mungkin baru proses selanjutnya, nanti kita update lagi,” ungkapnya.

    Rayen mengatakan belum ada komunikasi dengan Ahmad Dhani terkait permasalahan tersebut. Dirinya pun berharap proses laporannya di MKD ini tetap berlangsung.

    “Dan ini juga kami sudah mengadu secara langsung dan proses yang birokrasi harusnya terjadi untuk pelanggaran-pelanggaran etika sesuai dengan MKD. Kita mau semua berjalan,” sebutnya.

    Pengacara Rayan, Amon Fiago Sianipar, mengatakan telah menyertakan lima barang bukti dalam pelaporan tersebut. Barang bukti itu sudah diverifikasi.

    “Dan kami membuktikan sekitar lima bukti, termasuk tangkapan WhatsApp yang sudah beredar, ada juga video rekaman yang kami taruh dalam flashdisk dan sudah diverifikasi, dan file kami sudah diverifikasi,” sebutnya.

    Respons Ahmad Dhani

    Foto: Youtube TV Parlemen

    Ahmad Dhani tidak mempermasalahkan adanya pelaporan tersebut. Dia menyebut itu hak semua orang.

    “Ya nggak apa-apa, kan semua orang punya hak dalam hukum semua,” kata Ahmad Dhani kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/4).

    Ahmad Dhani mengatakan ada typo dalam undangan kepada Rayan. Kata yang di dalam undangan itu jadi salah satu materi yang dipermasalahkan Rayan.

    “Ya itu typo sudah disebutkan sudah di dan pembicaraan saya dengan WA kan sudah ada buktinya bahwa itu typo,” sebutnya.

    Ia juga tidak mempermasalahkan pelaporan oleh Rayan untuk materi yang sama ke Bareskrim Polri. Dia memastikan akan datang jika ada panggilan untuk pemeriksaan, baik di MKD maupun Bareskrim Polri.

    “Iya dong, dateng dong,” sebutnya.

    Halaman 2 dari 3

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pelita Air Punya Armada Baru Jenis Airbus A320, Perkuat Konektivitas Nusantara

    Pelita Air Punya Armada Baru Jenis Airbus A320, Perkuat Konektivitas Nusantara

    JAKARTA – PT Pelita Air Service (PAS) secara resmi kedatangan armada terbarunya, Airbus A320 dengan registrasi PK-PWN, pada hari ini. Kehadiran armada tersebut memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konektivitas domestik, memperluas cakupan layanan, dan mendukung sektor pariwisata nasional.

    Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan menyampaikan bahwa penambahan armada ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat infrastruktur transportasi udara nasional dan meningkatkan kualitas layanan yang dapat diandalkan oleh masyarakat.

    “Kedatangan Airbus A320 PK-PWN ini memperkuat langkah kami untuk memperluas jangkauan layanan penerbangan domestik. Kami ingin memastikan bahwa Pelita Air tidak hanya menyediakan penerbangan yang aman dan nyaman, tetapi juga memberikan layanan yang dapat diandalkan, terutama dalam hal ketepatan waktu yang merupakan prioritas utama kami,” ujar Dendy dalam keterangan resmi, Kamis, 24 April.

    Dendy juga bilang ekspansi armada ini merupakan wujud keseriusan Pelita Air dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata dan konektivitas antar daerah. Pelita Air, ungkap Dendy, juga telah memastikan kedatangan pesawat-pesawat berikutnya, yakni armada ke-14 pada awal Juni 2025, dan armada ke-15 dan 16 pada awal Desember 2025.

    “Kami berkomitmen untuk terus memperluas rute penerbangan dan meningkatkan kualitas layanan. Tahun ini kami telah memastikan kedatangan armada ke-14 pada awal Juni, dan armada ke-15 serta 16 pada awal Desember. Hal ini adalah upaya kami untuk memperluas layanan penerbangan Pelita Air agar dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat,” ungkapnya.

    Sebagai bagian dari PT Pertamina (Persero), Pelita Air memegang peran strategis dalam mendukung agenda pemerintah, khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pariwisata nasional.

    Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa penambahan armada ini merupakan langkah yang selaras dengan visi Pertamina untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

    “Pelita Air dengan armada barunya semakin memperkuat konektivitas dan mendukung sektor pariwisata di Nusantara. Kami mendukung penuh langkah ini, karena selain memperluas aksesibilitas, ini juga membantu menciptakan mobilitas yang efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional,” ujar Fadjar.