Xcloud.id

Jenis Media: News

  • TERKUAK Isi Pesan Kepsek yang Minta Orangtua Murid Ganti Meja dan Kursi yang Rusak: “Buat Efek Jera”

    TERKUAK Isi Pesan Kepsek yang Minta Orangtua Murid Ganti Meja dan Kursi yang Rusak: “Buat Efek Jera”

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kisah orangtua murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lebak yang menggotong meja dan kursi ke sekolah tengah viral.

    Orangtua murid bernama Arta Grace Monica (35) itu mambawa sendiri meja dan kursi ke sekolah sebagai bentuk tanggung jawab lantaran anaknya dituduh merusak meja dan kursi di kelas.

    Sehingga ia diminta untuk menggantinya yang disinyalir atas permintaan Kepala Sekolah SDN 2 Pasir Tangkil, Fifi Siti Rofikoh.

    Sebab permintaan ini disampaikan oleh Fifi melalui pesan teks dalam grup WahatsApp wali murid.

    Bahkan isi pesannya juga sempat dibacakan oleh Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya yang datang menemui Fifi.

    Dalam postingan di instagram @unikinfold, tampak Fifi beradu mulut lebih dulu dengan Hasbi.

    “Saya tanya ke ibu, gimana kalau anak ibu dibegitukan sama kepala sekolahnya?,” tanya Hasbi.

    Fifi dengan santai menjawab akan menerima hal itu jika kejadian itu menimpa anaknya.

    Di sini, ia juga merasa disudutkan dengan mengatakan jika orangtua murid merasa keberatan untuk mengganti meja dan kursi harusnya datang ke sekolah.

    lihat foto
    Promo makanan di McDonald’s atau McD dan HokBen bagi kamu yang membeli secara drive thru.

    Padahal, Hasbi sudah menjelaskan jika cara Fifi salah lantaran ada anggaran sehingga tak boleh membani murid dan orangtua.

    “Kalau mau mengganti alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak maksa-maksa. Kalau memang Dia keberatan ngomong lah ke sekolah,” ujar Fifi lagi.

    Akhirnya Hasbi pun membacakan isi pesan yang Fifi kirimkan di dalam grup WhatsApp tersebut.

    “Saya prihatin dengan tempat duduk ini. Ingin terbaik buat siswanya tapi untuk merawatnya susah. Ini kemana penyangga mejanya cuma ada sebelah, entah harus bagaimana menasehatinya. 

    Suruh mengganti enggak mau,” ucap Hasbi sambil melihat layar ponsel.

    Ia pun menanyakan kepada Fifi alasannya untuk mengganti meja dan kursi tersebut.

    “Ya buat efek jera pak, biar anaknya ngga nakal-nakal,” sahut Fifi.

    “Yang harus nya datang pihak sekolah ke orang tua murid ke rumah, ini anak ibu anak bapak perlu dinasehati. Sehingga tidak perlu ditulis di grup kelas 4 B, ibu sama saja mempermalukan dia,” balas Hasbi.

    Dikutip dari Tribun Banten, Arta Grace harus merogoh kocek Rp 400 ribu untuk membeli meja dan kursi tersebut.

    Adapun peristiwa ini terjadi pada Senin (28/4/2025). Ia berjalan kaki sejauh 200 meter menggotong meja dan kursi tersebut sampai ke dalam ruang kelas.

    Menurut penuturannya, meja tersebut memang sudah rusak.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Berangkat Haji Secara Ilegal, 71 Penumpang Diamankan di Bandara Soetta – Page 3

    Berangkat Haji Secara Ilegal, 71 Penumpang Diamankan di Bandara Soetta – Page 3

    Lalu diketahui, para calon jemaah haji ilegal tersebut menggunakan berbagai visa untuk bisa masuk ke Arab Saudi. Seperti visa kunjungan, visa kerja, hingga visa amil. Padahal, saat ini hal tersebut dilarang lantaran hanya yang memiliki visa haji yang diperbolehkan masuk.

    Apalagi, lanjut Ronald, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari Konsulat Jenderal (Konjen) di Arab Saudi yang berisi imbauan agar tidak ada yang masuk ke negara tersebut dengan dokumen selain visa haji mulai 23 April 2025.

    “Sudah ada informasi tidak akan ada masyarakat Indonesia yang masuk ke Jeddah melalui Bandara King Abdul Aziz selain pemegang visa haji, artinya visa kunjungan, wisata, tidak diperbolehkan,” jelasnya.

     

  • Prabowo Panggil Muzani dan Dasco, Bahas Evaluasi Direksi BUMN – Page 3

    Prabowo Panggil Muzani dan Dasco, Bahas Evaluasi Direksi BUMN – Page 3

    Prabowo mempersilakan manajemen BUMN untuk mengevaluasi kinerja para direksi. Prabowo memerintahkan agar direksi yang malas-malasan, tak berprestasi, dan menyalahgunakan kewenangannya diganti.

    “Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya, kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak bener, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” jelasnya.

    Prabowo mengatakan pegawai yang memiliki kinerja baik perlu diberikan apresiasi dan dipromosikan. Namun, dia meningatkan pemilihan direksi harus profesional tanpa mempertimbangkan faktor latar belakang, suku, agama, dan partai politik.

    “Yang baik dari bawah dari dalam kalau bisa dipromosikan, kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar partai politik, tidak,” tutur dia.

    “Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya ya,” sambung Prabowo.

  • Cara Cek Status Bansos PKH Periode Mei 2025 Cukup lewat HP

    Cara Cek Status Bansos PKH Periode Mei 2025 Cukup lewat HP

  • Pramono Wacanakan Penyaluran KJMU Bisa Sampai S3, PSI Sebut itu Urusan Pemerintah Pusat

    Pramono Wacanakan Penyaluran KJMU Bisa Sampai S3, PSI Sebut itu Urusan Pemerintah Pusat

    JAKARTA – Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ingin menyalurkan bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada mahasiswa hingga S3.

    Justin menilai bahwa beasiswa atau bantuan pendidikan yang diberikan untuk jenjang S2 dan S3 semestinya menjadi urusan pemerintah pusat.

    “Sedangkan untuk beasiswa S2 dan S3, sebaiknya kita serahkan kepada pemerintah pusat, agar bisa berbagi program dan tanggung jawab secara proporsional,” kata Justin dalam keterangannya, Selasa, 29 April.

    Justin menekankan, Pemprov DKI cukup memperluas bantuan kepada mahasiswa di jenjang S1 dan tak perlu sampai S3. Perluasan KJMU bisa dilakukan khususnya jurusan-jurusan yang strategis seperti kedokteran.

    Menurutnya, biaya yang tinggi untuk masuk sekolah kedokteran ini menyulitkan pemerintah dan swasta untuk memenuhi kebutuhan terhadap dokter-dokter baru dalam rangka mengisi kekurangan di seantero negeri.

    “Menurut standar WHO, jumlah dokter yang ideal itu 1:1000. Sedangkan, perbandingannya di Indonesia pada tahun 2020 lalu adalah 0,4:1000. Artinya, ada kurang dari 1 dokter bagi 1000 orang yang sakit di tanah air,” urai Justin.

    Selain kedokteran, jurusan strategis lain yang mahasiswanya memerlukan bantuan menurut Justin adalah ilmu komputer dan teknik, melihat perkembangan industri saat ini.

    “Menurut saya, berencana tidak perlu terlalu tinggi sampai S3. Melainkan, pemberian KJMU harus bersifat strategis agar sejalan dengan kebutuhan sosial dan perkembangan industri yang ada, supaya penggunaan uang pajak dari rakyat dapat memberikan dampak signifikan secara maksimal,” ucap Justin.

    Sebelumnya, Pramono mengungkap Pemprov DKI akan memperluas batas jenjang pendidikan dalam penyaluran KJMU hingga S3.

    “Untuk KJMU, yang dulu hanya S1, saya bilang enggak. Harus S1, S2, bahkan sampai S3. Selama IPK-nya baik, diberi jaminan untuk bisa sekolah sampai dengan S3,” ucap Pramono, Minggu, 27 April.

    KJMU untuk mahasiswa hingga jenjang S3 ini, menurut Pramono, bisa membawa harapan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya.

    “Kalau S1, maka banyak yang kemudian setelah S1 masih belum bisa langsung bekerja. Saya meyakini kalau sudah bisa sampai dengan S3, berarti secara akademis sudah paling mentok, biasanya bisa diterima di mana-mana dan bisa memotong jalur ketidakberuntungan keluarganya,” tandasnya.

  • Dedi Mulyadi Bangga Disebut Gubernur Konten, Bikin Pemprov Jabar Irit Rp 47 Miliar: Viral Terus!

    Dedi Mulyadi Bangga Disebut Gubernur Konten, Bikin Pemprov Jabar Irit Rp 47 Miliar: Viral Terus!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI.

    Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

    Sambil senyum, Rudy menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui Youtube TV Parlemen, Selasa (29/4/2025).

    “Kang Dedi, gubernur konten, mantap ini Kang Dedi ini,” kata Rudy sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara.

    Setelah Rudy, giliran Dedi mendapat kesempatan bicara.

    Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk.

    Di akhir kesempatan, Dedi menjawab sapaan Rudy soal gubernur konten.

    Dedi bersyukur dengan sebutan gubernur konten.

    “Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten, Alhamdulillah,” ujar Dedi.

    Dedi pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. 

    Dengan sering mengunggah kegiatannya, Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya.

    “Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” jelasnya.

    Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai Rp 47 miliar.

    “Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar, sekarang cukup Rp 3 miliar, viral terus,” ujarnya tersenyum.

    Konten

    Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan.

    Ia mengunggah video panjang pada akun Youtubnya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun.

    Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video.

    Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya (@dedimulyadi71).

    Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut.

    Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki.

    Video Siswa SMP Jalan Kaki

    Pada sebuah video yang viral, terlihat beberapa siswi SMP tengah berjalan kaki.

    “Pak Dedi hai,” kata salah satu siswi di video viral.

    “Kita jalan kaki. Kumaha atuh iyeu teh Pak Dedi duh? (Gimana ini tuh Pak Dedi duh),” ucap siswi SMP yang merekam video.

    Dedi akhirnya bertemu dengan para siswi SMP tersebut.

    Ia lalu bereaksi kocak dan menanyakan mana siswi SMP yang memprotes dirinya.

    “Mana yang cemberut waktu jalan kaki? Saya tahu wajahnya, kamu ya,” kata Dedi Mulyadi sambil menarik pelan salah satu siswi SMP.

    “Kamu badannya tinggi begini, kamu orang mana?” tanyanya.

    Siswi SMP tersebut tampak tersenyum malu-malu.

    “Lebak Jero,” ucap siswi SMP itu.

    Dedi Mulyadi dan siswi SMP itu kemudian berbincang santai, disela dengan beberapa candaan.

    Guru dan siswi SMP yang turut hadir dalam pertemuan tersebut ikut tertawa.

    “Selama ini ke sekolah naik apa?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Dianterin sama Bapak,” jawab siswi SMP tersebut.

    “Kalau jadi atlet mana yang buat kaki kamu kuat?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Jalan kaki,” kata siswi SMP itu.

    “Jalan kaki dari rumah ke sekolah berapa?” kata Dedi Mulyadi.

    “2 Km,” ujar siswi SMP tersebut.

    “Atuh kamu mah deket, kaki kamu juga kuat. Kamu disuruh siapa ke sekolah jalan kaki?” ucap Dedi Mulyadi.

    “Pengen jalan aja,” jawab siswi SMP itu.

    “Terus kenapa bilangnya ke Gubernur?” celetuk Dedi Mulyadi disambut tawa semua orang.

    “Iseng aja Pak, buat konten,” kata siswi SMP sambil tersenyum.

    Siswi yang ada dalam video viral itu pun diminta kembali memeragakan saat menyapa Gubernur Jabar. 

    “Ini yang jutek nih bilang Pak Gubernur saya jalan kaki ya, nah mereka adalah anak-anak SMP 1 Panawangan Ciamis mana neng yang cantik yang paling duluan jalannya, gimana kamu ngomongnya,” pinta Dedi Mulyadi.

    Siswi itu pun kemudian memeragakan saat mereka menyapa sang gubernur saat sedang berjalan kaki.

    Dedi Mulyadi kemudian menjelaskan para pelajar yang ada di video tersebut berasal dari SMP Negeri 1 Panawangan.

    “Mereka bersepakat untuk terus jalan kaki, tapi mau diubah biasa mereka jalan kaki ketika pulang sekolah hari ini kita ubah ketika pergi ke sekolah,” kata Gubernur Jawa Barat.

    Selain itu, Dedi juga meminta agar diterapkan program ke sekolah membawa bekal untuk menurunkan uang jajan agar beban orang tuanya semakin ringan.

    “Dan yang paling menarik di SMPN 1 Panawangan salah satu kampungnya namanya Kampung Susuru, Desa Kertajaya itu kampung toleran di mana di sana ada muslimnya mayoritas, tapi ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik ada Wiwitan, jadi semangat toleransi dilahirkan anak-anak yang berjalan kaki,” ujar Dedi Mulyadi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wali Kota Depok Usulkan Pembangunan Perumahan Rakyat di Kampung Baru Cimanggis – Page 3

    Wali Kota Depok Usulkan Pembangunan Perumahan Rakyat di Kampung Baru Cimanggis – Page 3

    Menurutnya, menyelesaikan permasalahan Kampung Baru tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah Kota Depok terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak yang memiliki lahan di Kampung Baru.

    “Kita harus berkoordinasi dengan banyak pihak, jadi Pak Gubernur sampaikan dengan Setneg, dengan pihak PP Properti, termasuk dengan ada Kavling Pertamina, yang juga menjadi bagian dari area Kampung Baru yang hari ini ditempati oleh masyarakat yang belum memiliki identitas Kota Depok,” tutur Supian.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggelar rapat membahas polemik Kampung Baru dan kasus dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang berada di kawasan Taman Safari Indonesia (TSI).

    “Ya rapat hari ini ada dua agenda ya, yang satu masalah perumahan yang itu tanahnya milik Pemkot (Depok), milik Setneg, dan milik PP properti,” ujar Dedi di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).

    Dedi menjelaskan, pada rapat tersebut sudah dilakukan pengambilan sejumlah langkah yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok.

    “Langkah-langkahnya sudah kita siapkan, nanti ada dilakukan pengukuran untuk memastikan tapal batasnya tanah itu,” jelas Dedi.

    Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok akan melakukan pendataan penduduk di wilayah Kampung Baru, Cimanggis.

    “Nanti kita akan mendata penduduk yang ada di situ secara komprehensif,” ucap Dedi.

    Setelah dilakukan pengukuran dan pendataan, Pemprov Jawa Barat akan berkirim surat ke Pemerintah Kota, Kementerian Sekretaris Negara, dan PP Properti. Pemberian surat akan dilakukan secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan di Kampung Baru, Cimanggis.

    “Tahapannya nanti akan kita lakukan,” terang Dedi.

  • Tarif Transjakarta Naik? Gubernur Pramono: Masih Dikaji

    Tarif Transjakarta Naik? Gubernur Pramono: Masih Dikaji

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal rencana kenaikan tarif Transjakarta yang diusulkan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

    Pramono bilang, rencana tersebut sampai saat ini masih dalam pembahasan oleh DTKJ dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

    “Jadi sampai hari ini hal yang berkaitan dengan usulan Transjakarta belum diusulkan, masih dalam bentuk kajian,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Ia pun turut menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan di sektor transportasi umum.

    Bahkan, Pramono berencana memperluas jaringan transportasi hingga ke wilayah penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    Hal ini terbukti dengan peluncuran rute baru Transjabodetabek Blok M – Alam Sutera belum lama ini.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun mengeklaim rute baru tersebut disambut antusias oleh masyarakat.

    “Rute yang baru kemarin kami buka dari Alam Sutera ke Blok M mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari publik,” ujarnya.

    “Artinya memang Jakarta dan daerah penyangganya kni memerlukan sarana transportasi yang lebih baik,” sambungnya.

    Sebagai informasi, Dewan Transprotasi Kota Jakarta (DTKJ) menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Senin (28/4/2025) kemarin.

    Dalam pertemuan tersebut ada beberapa isu yang dibahas, salah satunya terkait wacana kenaikan tarif Transjakarta.

    Ketua DTKJ Haris Muhammadun mengatakan, rekomendasi soal kenaikan tarif Transjakarta dari saat ini Rp3.500 sudah beberapa kali disampaikan pihaknya.

    “Tadi disinggung juga (soal kenaikan tarif Transjakarta), DTKJ kan sudah menyampaikan rekomendasinya dua kali terhadap pimpinan Jakarta sebelumnya dan tadi juga kami sampaikan,” ucapnya.

    Haris mengatakan, tarif Transjakarta memang sudah lama tidak mengalami penyesuaian tarif.

    Tarif Rp3.500 yang saat ini diterapkan pun sudah bertahan sejak tahun 2007 silam atau 18 tahun lalu.

    Untuk itu, DTKJ bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bakal segera membahas soal kenaikan tarif Transjakarta ini.

    “Rasa-rasanya ini juga nanti akan dikaji secara technical oleh tim Dishub dengan DTKJ nanti akan bersama-sama untuk menajamkan itu, tapi pembicaraan ke arah sana dan akan menuju ke arah sana,” ujarnya.

    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat bakal memberikan hasil laporan kajian terkait wacana kenaikan tarif Transjakarta kepada Pramono.

    Salah satunya terkait besaran upah minimum provinsi (UMP) Jakarta, dimana pada 2007 silam besarannya hanya sekira Rp 900.560, sedangkan saat ini sudah naik menjadi Rp 5.396.791.

    “Deta pembahasannya untuk mendapatkan persetujuan tentu semua aspek yang berpengaruh, variabel-variabel berpengaruh terhadap tarif itu menjadi kajian detail kami untuk kami laporkan kepada pak gubernur,” tuturnya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Legislator Ingatkan Tak Lindungi Kasus Dokter, Menkes Tegaskan Tak Halangi

    Legislator Ingatkan Tak Lindungi Kasus Dokter, Menkes Tegaskan Tak Halangi

    Jakarta –

    Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Edy Wuryanto mewanti-wanti Menkes Budi Gunadi Sadikin agar tak ada intervensi terhadap kasus bullying maupun pemerkosaan yang pelakunya dokter. Menkes Budi menegaskan tak ada yang menghalangi dalam kasus-kasus tersebut.

    “Saya mendukung dokter ini harus diproses hukum, APH harus betul-betul menjadikan kasus ini kasus besar, rumah sakit dan siapapun tidak boleh mengintervensi, termasuk Pak Menteri sekalipun jangan sekali-sekali mengintervensi proses pada dokter yang melakukan ini,” kata Edy dalam rapat Komisi IX DPR bersama Kemenkes di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Edy lalu menyoroti lokasi bullying dan pemerkosaan tersebut terjadi di rumah sakit. Padahal, kata dia, rumah sakit seharusnya memiliki pelayanan yang ketat.

    “Lokusnya ini di rumah sakit Pak ini yang nggak habis pikir, jadi nggak masuk akal gitu loh, rumah sakit ini rumah sakit institusi yang sangat rigid SOP-nya, layanannya sangat ketat, jadi publik tidak bisa menerima dengan akal sehat, kok ini bisa terjadi di rumah sakit,” ujarnya.

    Menurutnya, kejadian itu merupakan bentuk kegagalan dalam menciptakan lingkungan praktik kesehatan yang positif. Edy menilai hal itu menjadi persoalan besar bagi seluruh rumah sakit.

    “Karena itu di UU Kesehatan yang baru kita sahkan kemarin, setiap pelanggaran malpraktik dokter atau tenaga kesehatan di RS, itu direktur RS bertanggung jawab, nggak bisa lepas, itu di dalam norma UU yang kita sahkan,” paparnya.

    “Karena itu kasus ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab direktur rumah sakit. Pertanyaan saya kenapa Pak Menteri tak memberhentikan direktur rumah sakit? Karena ini di wilayah rumah sakit vertikal sebagai bentuk tanggung jawab Pak Menteri kepada publik,” ujarnya.

    Edy menilai adanya sikap menutup-nutupi yang dilakukan oleh Menkes. Edy menegaskan setiap kasus harus ada pihak yang bertanggung jawab.

    “Fenomena ini adalah puncak dari seluruh akibat dari kegagalan kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang sehat dan positif,” sambung dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Menkes Budi menegaskan tak ada intervensi dalam kasus dokter bullying dan pemerkosaan. Menkes mengatakan tak ada yang menghalangi dalam pengungkapan kasus tersebut.

    “Kita proses bukan hanya secara administratif tapi secara yudikatif juga kita proses, jadi kita masukin ke polisi, kita tidak ada yang lagi menghalang-halangi,” jelas Budi.

    “Saya bilang, Pak Edy bilang Menkes jangan mengintervensi, loh Menkes-nya diintervensi, kita di kasus-kasus ini saya pikir nggak ada tuh teman-teman Pak Edy yang melobi, mengintervensi Menkes, kan banyak kasus yang nggak pernah naik,” sambung dia.

    Budi mengatakan kasus bullying yang menewaskan mahasiswa PPDS anestesi Undip dapat berjalan lancar lantaran adanya hubungan baik. Meski begitu, Budi menegaskan akan memproses hukum kasus-kasus yang tersebut.

    “Saya pikir yang di Undip juga mulus, nggak mulus, juga. Untung kita punya hubungan baik, kalau nggak kan kena intervensi juga. Jadi ini proses hukumnya harus jalan, supaya apa, supaya terbuka,” tuturnya.

    (amw/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5 Pernyataan Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan PCO Kepala Komunikasi Kepresidenan – Page 3

    5 Pernyataan Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan PCO Kepala Komunikasi Kepresidenan – Page 3

    Sebelum menjabat sebagai Kepala PCO, Nasbi telah malang melintang di dunia politik. Ia pernah menjadi juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri Lembaga Kajian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka dan pernah menjadi sekretaris Harry A. Poeze, seorang peneliti tentang Tan Malaka. Bahkan, Nasbi pernah terlibat dalam tim sukarelawan Jokowi-Ahok.

    Pengunduran diri Nasbi dikonfirmasi pada 29 April 2025 setelah sebelumnya sempat dibantah. Berbagai spekulasi bermunculan terkait alasan di balik keputusan ini. Namun, Nasbi sendiri telah memberikan klarifikasi.

    Ia menegaskan, keputusannya bukan berdasarkan emosi sesaat, melainkan telah dipikirkan secara matang.

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton,” kata Hasan.

    Dalam keterangannya, Hasan Nasbi menekankan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan telah dipikirkan secara matang dan bukan keputusan yang emosional atau mendadak.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan ini. Menurutnya, memberikan kesempatan kepada figur lain yang dianggap lebih baik adalah hal yang tepat untuk kemajuan komunikasi pemerintah ke depannya.

    Hasan juga menyampaikan bahwa keputusan ini diambil dalam suasana tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa mendatang. Ia percaya bahwa ada figur lain yang lebih tepat untuk menjalankan tugas sebagai Kepala PCO dan berkontribusi bagi pemerintahan.

    Lebih lanjut, Nasbi menjelaskan bahwa surat pengunduran dirinya telah dikirimkan pada 21 April 2025 kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kesiapannya untuk meninggalkan jabatan tersebut.

    Lahir di Bukittinggi pada 11 Oktober 1979, Hasan sempat terjun di dunia jurnalistik, riset, dan aktivisme.

    Perjalanan karier Hasan dimulai dari dunia media. Ia sempat menjadi jurnalis di Harian Kompas pada 2005 hingga 2006, sebelum terjun ke bidang riset sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) hingga 2008.

    Berbekal pengalaman tersebut, Hasan mendirikan Cyrus Network, sebuah lembaga survei yang namanya melejit lewat partisipasi aktif dalam sejumlah pemilihan umum, termasuk Pilpres 2024. Cyrus Network dikenal luas karena kerap dipercaya dalam rekapitulasi dan perhitungan cepat (quick count).

    Hasan menempuh pendidikan menengah di SMAN 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI), di mana ia meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada 2004.

    Tak hanya aktif di kelas, Hasan dikenal sebagai mahasiswa yang vokal dan aktif berorganisasi. Ia menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UI pada tahun 2000. Dari sinilah, benih ketertarikannya pada politik nasional mulai tumbuh.

    Kecintaannya pada dunia pemikiran juga terlihat dari kiprahnya sebagai salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada 2002. Ia bahkan menjadi sekretaris dari Dr. Harry Albert Poeze, peneliti Tan Malaka asal Belanda.

    Pada 2004, Hasan juga aktif sebagai redaktur Buletin Madilog, media pembelajaran masyarakat yang beredar di lingkungan kampus UI. Ia menulis buku “Filosofi Negara Menurut Tan Malaka” (2004) dan turut menyumbang tulisan dalam buku “Mewarisi Gagasan Tan Malaka” (2006).

    Hasan dipercaya menjadi Koordinator Tim Relawan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Sejak saat itu, hubungannya dengan Jokowi pun terjalin erat.