Xcloud.id

Jenis Media: News

  • Siswa Bermasalah Digembleng di Barak Militer, Ini Sikap Menhan – Page 3

    Siswa Bermasalah Digembleng di Barak Militer, Ini Sikap Menhan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengatasi masalah siswa bermasalah di wilayahnya agar dibina di barak militer, menjadi polemik.

    Terkait hal tersebut, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memperbolehkan menitip anak atau siswa yang bermasalah ke barak militer sebagai bentuk mendisplinkan mereka.

    “Itu kan kebijakan, mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Ya kalau mau nitip boleh aja,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

     Sjafrie Sjamsoeddin menyebut, hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Menurutnya, anak-anak akan diajarkan latihan disiplin, bukan militer.

    “Ya itu tingkat provinsi dengan Pangdam saja. Titip latihan disiplin itu boleh,” ungkap dia.

    “Tapi dia bukan latihan militer,” tutup Sjafrie.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana mengatasi masalah siswa bermasalah di wilayahnya agar dibina di barak militer, yang di mana rencananya akan dimulai pada 2 Mei 2025.

    Dia mengungkapkan, rencana siswa dibina di barak militer agar memperoleh pendidikan karakter yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

    Adapun menurut Dedi, rencana ini tak akan dilajalankan secara serentak, namun bertahap ke daerah yang dianggap rawan.

    “Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/4/2025).

    Nantinya, Politikus Gerindra itu menjelaskan, para siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.

     

  • Mensos Gus Ipul Bertemu Nusron Wahid Bahas Percepatan Sertifikasi Lahan Sekolah Rakyat – Page 3

    Mensos Gus Ipul Bertemu Nusron Wahid Bahas Percepatan Sertifikasi Lahan Sekolah Rakyat – Page 3

    Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap program ini. 

    Ia menegaskan bahwa proses sertifikasi lahan sekolah rakyat akan dipercepat, dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu dua bulan.

    “Kami siap membantu semaksimal mungkin. Sertifikat akan kami usahakan selesai dalam waktu paling lama dua bulan. Bahkan, jika masih dalam tahap pencarian lahan, kami siap membantu mencarikan lahan yang sesuai dan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” jelas Nusron Wahid.

    Sementara itu, sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN sangat penting untuk mendukung pembangunan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesetaraan sosial.

  • Dasco: Hadiah dari DPR kepada Kaum Pekerja, Setelah May Day Akan Bahas RUU PPRT – Page 3

    Dasco: Hadiah dari DPR kepada Kaum Pekerja, Setelah May Day Akan Bahas RUU PPRT – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis, 1 Mei 2025. Dia menuturkan Prabowo mendapat undangan dari serikat buruh untuk menghadiri Hari Buruh Internasional yang akan digelar di kawasan Monas, Jakarta.

    “Dan Bapak Presiden memutuskan untuk Insya Allah beliau akan berkenan untuk hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut,” kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

    Menurut dia, Prabowo menilai buruh merupakan salah satu elemen kunci bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Prabowo memberikan perhatian besar bahwa pemerintah, sektor swasya, pengusaha, dan buruh harus bekerja sama dengan baik.

    “Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita,” ujar Prasetyo.

    Terkait adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan, Prasetyo menyebut pemerintah terus berkoordinasi untuk memitigasi hal tersebut. Termasuk, soal pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena PHK dan penciptaan lapangan kerja baru.

    “Kalaupun memang benar masih ada di beberapa tempat tejadi PHK, justru di situlah seperti tadi disampaikan kita terus koordinasi untuk bisa memitigasi” tutur dia.

    “Sekaligus jika terjadi (PHK), maka bagaimana cara menangani dan memenuhi hak-hak teman teman pekerja dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita atasi dengan menciptakan lapangan kerja baru,” imbuh Prasetyo.

  • Pengurus Purnawirawan TNI AD Temui Prabowo di Istana, Bahas Apa? – Page 3

    Pengurus Purnawirawan TNI AD Temui Prabowo di Istana, Bahas Apa? – Page 3

    Namun, kata dia, Prabowo sebagai kepala negara tak bisa serta merta menjawab tuntutan-tuntutan para purnawirawan TNI itu. Sebab, usulan yang disampaikan bukan masalah ringan sehingga Prabowo harus mempelajari terlebih dahulu.

    “Dalam negara yang menganut Trias Politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” ujarnya.

    Wiranto menyampaikan seorang presiden tak hanya bergantung pada satu sumber saja dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

    Menurut dia, Prabowo mendengarkan sumber-sumber lain sebelum memutuskan sebuah kebijakan.

    “Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian, maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespons, bukan seperti itu. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu,” kata Wiranto.

    Mantan Panglima ABRI itu menekankan Prabowo tak mengacaukan dan tetap menghargai tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Wiranto mengingatkan agar pro kontra yang terjadi tak mengeruhkan suasana di masyarakat.

    “Inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang terjadi dengan kita tidak satu sebagai bangsa,” pungkas Wiranto.

    Selain itu, Prabowo meminta masyarakat agar tak ikut berpolemik dalam masalah ini. Prabowo juga berpesan masyarakat tak perlu menyikapi pro dan kontra yang dapat menimbulkan kegaduhan dan mengganggu keharmonisan Indonesia.

    “Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa,” ujar Wiranto.

  • Jokowi Perlihatkan Ijazahnya ke Penyidik Mulai dari SD hingga Kuliah – Page 3

    Jokowi Perlihatkan Ijazahnya ke Penyidik Mulai dari SD hingga Kuliah – Page 3

    Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi melaporkan kasus dugaan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Dia mengatakan, setelah tidak lagi menjabat di pemerintahan dan menjadi sipil, tuduhan tersebut nyatanya tidak berhenti.

    “Kan dulu masih menjabat, tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, jadi lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang,” tutur Jokowi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

    Jokowi mengaku diminta menjawab 35 pertanyaan penyidik selama proses pelaporan kasus ijazah palsu. Dia pun enggan mengungkap pihak terlapor dalam aduan tersebut.

    “Nanti ditanyakan detailnya sama tim kuasa hukum,” jelas dia.

    Menurutnya, perkara ijazah palsu sebenarnya persoalan ringan. Namun lantaran sebagian publik menuntut kejelasan, maka sewajarnya bila melalui mekanisme hukum.

    “Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” Jokowi menandaskan.

    Sumber: Nur Habibie/Merdeka.com

  • Tiga Satgas Baru Buatan Pemerintah Masih Dimatangkan, Siap Atasi PHK sampai Izin Investasi – Page 3

    Tiga Satgas Baru Buatan Pemerintah Masih Dimatangkan, Siap Atasi PHK sampai Izin Investasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum menerbitkan keputusan presiden (keppres) pembentuan tiga satuan tugas (satgas) baru.

    Salah satunya, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Prasetyo menyebut pembentukan tiga satgas masih dimatangkan di lintas kementerian dan lembaga. Dia menuturkan pembentukan tiga satgas tersebut juga akan disinkronisasikan dengan pihak swasta, sektor industri, hingga serikat buruh.

    “Termasuk kita juga ingin mensinkronisasikan dengan teman-teman di swasta, di sektor usaha maupun di sektor industri, termasuk dengan teman-teman serikat-serikat buruh kaitannya dengan satuan tugas dan mitigasi PHK,” jelas Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

    Menurut dia, pemerintah ingin persoalan PHK ditangani secara menyeluruh dan komprehensif. Sehingga, tak ada lagi masalah PHK di Indonesia.

    “Kita tidak ingin sekedar bagaimana menangani PHK di hilir, tetapi secara menyeluruh, secara komprehensif, kita pikirkan dari hulu ke hilirnya, dari sektor usahanya, maupun sektor industrinya, ini saling terkait,” ujarnya.

    Pemerintah juga membentuk Satgas Deregulasi Kebijakan dan Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha. Prasetyo menyanpaikan substansi yang diatur dalam satgas ini jug masih dirumuskan.

    “Sampai hari ini masih terus kita rumuskan poin-poin yang akan diatur di dalam proses-proses deregulasi dalam rangka peningkatan iklim investasi maupun mempercepat mempermudah perizinan berusaha,” tutur Prasetyo.

  • Ponsel Samsung Galaxy A Kebagian Pintasan Praktis Ala Galaxy S!

    Ponsel Samsung Galaxy A Kebagian Pintasan Praktis Ala Galaxy S!

    JAKARTA – Samsung terus berupaya menyebarkan kecerdasan buatan (AI) ke seluruh jajaran ponselnya, namun sebagian pengguna mungkin perlu sedikit bersabar. Perusahaan telah mengumumkan bahwa beberapa perangkat Samsung Galaxy A akan segera mendukung aktivasi asisten Gemini dari Google dengan menekan dan menahan tombol samping, meniru pintasan yang sudah tersedia di seri flagship Galaxy S.

    Dalam siaran pers Selasa 29 April, Samsung mengonfirmasi bahwa pembaruan akan mulai diluncurkan secara global pada awal Mei. Pembaruan ini akan memungkinkan akses Gemini yang lebih langsung pada Galaxy A56 5G, A55 5G, A54 5G, A36 5G, A35 5G, A34 5G, A26 5G, A25 5G, A25e 5G, dan A24. Namun, catatan kaki mengungkapkan bahwa ponsel-ponsel ini hanya akan mendapatkan pembaruan ini saat menjalankan One UI 7.

    Beberapa model bahkan baru akan menerima pembaruan pada bulan Juni.

    Di sinilah fungsionalitas tersebut tidak terlihat begitu dekat untuk semua orang. Dari perangkat-perangkat tersebut, hanya Galaxy A56, A36, dan A26 yang hadir dengan One UI 7 bawaan. Menurut jadwal peluncuran yang bocor, model-model lain yang memenuhi syarat baru akan menerima pembaruan pada bulan Juni. Itu berarti pintasan tombol samping untuk Gemini tidak akan tersedia bagi sebagian besar pengguna seri A hingga jauh setelah jendela peluncuran awal.

    Setelah tiba, pembaruan ini akan memberikan pengguna ponsel kelas menengah dan terjangkau akses yang lebih mudah ke kemampuan asisten pintar Gemini. Ini termasuk memeriksa jadwal, menampilkan rekomendasi, dan menyelesaikan tugas di berbagai aplikasi dengan perintah suara.

    Langkah ini mencerminkan perubahan strategi Samsung yang lebih luas. Gemini telah menggantikan Bixby sebagai asisten default pada seri Galaxy S25, yang diluncurkan secara default saat Anda menekan tombol samping. Membawa pengalaman yang sama ke seri A membantu menstandarisasi AI Samsung di seluruh jajaran perangkatnya.

  • Bupati Lebak Ingatkan Perbaikan Sekolah Tak Boleh Dibebankan ke Ortu Siswa

    Bupati Lebak Ingatkan Perbaikan Sekolah Tak Boleh Dibebankan ke Ortu Siswa

    Jakarta –

    Bupati Lebak Hasbi Jayabaya mengingatkan perbaikan fasilitas sekolah tidak boleh dibebankan kepada orang tua siswa. Peringatan itu disampaikan setelah polemik di SDN 2 Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Lebak, Banten.

    “Ada bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, sehingga nggak boleh orang tua murid dibebankan (memperbaiki fasilitas sekolah),” kata Hasbi kepada wartawan, Selasa (30/4/2025).

    Hasbi menegaskan dana BOS dimaksudkan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa. Permintaan kepada orang tua siswa untuk mengganti fasilitas yang rusak dinilai Hasbi tidak sejalan dengan tujuan dan aturan penggunaan dana BOS.

    “Untuk operasional sekolah termasuk bangku itu dari dana BOS, jadi tidak boleh kepala sekolah meminta penggantian,” tuturnya.

    Hasbi lalu meminta maaf kepada orang tua siswa atas polemik yang terjadi. Dirinya juga mengganti uang pembelian satu set meja dan kursi yang dibeli orang tua siswi seharga Rp 400 ribu.

    “Diganti sama Bupati pakai uang pribadi Bupati,” pungkasnya.

    Hasbi awalnya meminta pihak sekolah dan orang tua siswi menjelaskan kronologi kasus itu. Hasbi juga membaca isi pesan di grup WhatsApp (WA) yang menjadi awal mula polemik.

    Menurut Hasbi, pihak sekolah keliru menyampaikan imbauan melalui grup WA. Selain itu, tidak ada aturan orang tua siswa dibebani penggantian fasilitas sekolah yang rusak.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Terpidana Kasus Korupsi BTS Kominfo, Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat – Page 3

    Terpidana Kasus Korupsi BTS Kominfo, Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat – Page 3

    Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara terhadap mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi terkait kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

    “Mengadili menyatakan terdakwa Achsanul Qosasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum,” kata hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024).

    Achsanul Qosasi dinyatakan terbukti bersalah menerima uang USD 2,64 juta atau senilai Rp40 miliar terkait kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” jelas dia.

    Majelis hakim juga memerintahkan Achsanul Qosasi untuk membayar denda Rp250 juta yang apabila tidak dapat disanggupi maka diganti pidana kurungan penjara selama 4 bulan.

    “Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” hakim menandaskan.

  • Pemerintah Targetkan Birokrasi Kelas Dunia 2045, Fokus Digitalisasi dan SDM Aparatur – Page 3

    Pemerintah Targetkan Birokrasi Kelas Dunia 2045, Fokus Digitalisasi dan SDM Aparatur – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 akan menitikberatkan pada transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

    Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi kelas dunia pada 2045.

    “GDRBN akan menjadi tonggak penting perubahan birokrasi Indonesia, dengan semangat membangun birokrasi kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Rini dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025–2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (30/4/2025).

    Rini menjelaskan, GDRBN menargetkan reformasi menyeluruh, mulai dari digitalisasi pemerintahan, peningkatan kompetensi aparatur, pembentukan kelembagaan yang adaptif, hingga penyediaan layanan publik yang inklusif dan berkualitas.

    Beberapa program strategis yang tengah disiapkan Kementerian PANRB meliputi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), transformasi pelayanan publik, serta penguatan pemerintahan digital.

    SAKP dirancang untuk menyelaraskan kerja antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar lebih kolaboratif, efektif, dan efisien dalam mendukung pembangunan nasional.

    “Transformasi digital kini tidak hanya sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi harus menghasilkan dampak nyata dan nilai tambah bagi publik,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kementerian PANRB juga akan mengembangkan ekosistem pelayanan publik yang lebih luas, inklusif, dan mudah diakses masyarakat. Rini berharap reformasi ini bisa menghadirkan birokrasi yang benar-benar melayani rakyat.

    Dalam kesempatan yang sama, kementerian memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah dengan capaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) terbaik tahun 2024. Rini berharap pencapaian tersebut bisa menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

    “Birokrasi yang berdampak hanya bisa terwujud lewat kolaborasi. Apa yang kita kerjakan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk bangsa dan masyarakat Indonesia,” tegasnya.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan, tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 transparan dan bebas dari kecurangan…